Potensi berbisnis memang cukup besar, tapi ada berbagai risiko termasuk sengketa hukum yang juga bisa terjadi kapan saja. Oleh karena itu, jangan sepelekan pengetahuan tentang hukum bisnis (business law).
Pastikan untuk mengikuti pembahasan di bawah ini untuk mendapatkan informasi yang holistik dan bisa menerapkannya dengan baik untuk bisnis Anda.
Daftar ISI
Apa itu Hukum Bisnis?
Business law adalah peraturan hukum yang mengatur aktivitas bisnis agar berjalan sesuai dengan koridor hukum yang benar dan adil. Keberadaannya membantu mengurangi ririsko kecurangan dalam berbisnis, sehingga tidak merugikan pihak lain.
Perusahaan atau pelaku usaha yang mempunyai legal hukum tertulis dapat melindungi bisnisnya jika ada pihak lain yang menuntut. Hukum tertulis tersebut akan menjadi barang bukti kuat ketika perusahaan berurusan dengan pengadilan.
Pengusaha pemula wajib mempelajari business law supaya paham betul dengan etika berbisnis sehingga dapat menjalankan bisnisnya dengan lebih baik. Ilmu business law dasar yang wajib dikuasai oleh pebisnis pemula adalah hukum dagang dan hukum perdata.
Berbekal ilmu tentang kedua jenis hukum tersebut akan memudahkan seorang pengusaha dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan legal.
Apa Saja Tujuan dari Hukum Bisnis?
Hukum yang satu ini biasanya memuat sejumlah peraturan perundang-undangan untuk melindungi dan mengatur bisnis supaya terhindar dari berbagai macam risiko. Setidaknya, ada empat tujuan dari peraturan legal dalam berbisnis seperti yang dijelaskan berikut ini.
1. Memantau Mekanisme Keamanan Pasar
Kegiatan bisnis tentu tidak lepas dari pasar karena bisnis merupakan wadah untuk memasarkan produk barang maupun jasa. Tujuan keberadaan hukum bisnis dalam konteks ini adalah untuk memantau apakah mekanisme pasar berfungsi dengan baik dan aman.
Apabila fungsi mekanisme keamanan pasar ini berjalan sebagaimana mestinya, maka operasional bisnis pun akan menjadi lebih efektif. Sebaliknya, jika mekanisme pasar kacau, Anda pun bisa menempuh jalur hukum untuk menyelesaikannya.
2. Perlindungan Berbagai Macam Usaha
Umumnya, perusahaan skala besar sudah mempunyai divisi khusus yang akan mengurus masalah hukum. Penting untuk diingat bahwa business law tidak hanya dibutuhkan oleh perusahaan besar saja, tetapi juga bagi pelaku UKM (Usaha Kecil dan Menengah).
Hukum ini akan menjadi perlindungan jika terjadi sengketa bisnis. Dengan demikian, tujuan dari business law ini dapat mendukung kelangsungan usaha secara legal.
3. Perbaikan Sistem Keuangan dan Perbankan
Bisnis dan keuangan adalah dua hal yang akan selalu beriringan. Tanpa adanya hukum bisnis, sistem keuangan atau perbankan tidak akan berjalan dengan baik. Pasalnya, setiap perusahaan atau pelaku usaha pasti akan berusaha untuk mendapatkan keuntungan maksimal, bahkan dengan cara yang salah.
Target implementasi business law dalam hal ini adalah memastikan bahwa sistem keuangan, atau perbankan dalam industri berjalan sesuai dengan peraturan hukum dan kebijakan. Alhasil, risiko kerugian dari sisi keungan dan perbankan bagi berbagai pihak terkait berkurang.
4. Perlindungan untuk Pengusaha
Dalam pelaksanaannya, perusahaan atau para pengusaha dapat bekerja sama dengan rekan atau perusahaan lain. Sayangnya, meskipun kedua belah pihak telah menyepakati perjanjian kerja sama antara mereka, masih saja ada pihak yang melanggarnya.
Penerapan paturan hukum dalam berbisnis bertujuan untuk melindungi pengusaha atau perusahaan dari risiko berbagai risiko kecurangan dan pelanggaran seperti itu. Jika klien atau mitra bisnis tidak menjalankan kontrak kerja sama sesuai yang sudah disepakati, maka Anda bisa mencari penyelesaian melalui jalur hukum.
3 Fungsi Hukum Bisnis
Yuk, intip fungsinya di bawah ini! Jika business law diaplikasikan dengan tepat, maka tujuan-tujuan di atas dapat terwujud dengan optimal. Di samping itu, penerapan peraturan dalam berbisnis tersebut juga memiliki beberapa fungsi sebagai berikut.
1. Menginformasikan Hak dan Kewajiban Pebisnis
Setiap pengusaha dan perusahaan memiliki hak dan kewajiban dalam pelaksanaan bisnis. Jika hak dan kewajiban yang pebisnis atau perusahaan lakukan tidak sesuai dengan business law yang berlaku, permasalahan yang sangat serius sangat mungkin terjadi.
Secara spesifik, hukum ini mencakup berbagai hak dan kewajiban pebisnis maupun perusahaan yang dapat menjadi acuan yang sama dan jelas bagi setiap skala bisnis (baik itu kecil, menengah maupun makro). Dengan demikian, mereka dapat mengeksekusi hal-hal tersebut sebaik mungkin.
2. Menciptakan Sikap dan Perilaku Adil dalam Berbisnis
Perlu Anda ketahui bahwa tidak semua pebisnis menjalankan bisnis mereka dengan cara yang bersih. Kehadiran pebisnis curang ini akan menyebabkan persaingan yang tidak sehat karena dapat merusak tatanan pasar dan sistem keuangan.
Fungsi dari hukum bisnis dalam hal ini adalah untuk mengadili para pebisnis curang agar mereka akan mendapatkan sangsi dan hukuman yang sesuai. Melalui fungsi ini, peraturan tersebut membantu menciptakan lingkungan bisnis yang sehat, adil, dan dinamis.
3. Sumber Informasi
Selain menginformasikan hak dan kewajiban pebisnis, hukum dalam berbisnis juga mengatur berbagai hal lain terkait pelaksanaan bisnis atau usaha. Oleh karena itu, business law menjadi pedoman agar bisnis tersebut berjalan sesuai dengan aturan.
Sumber Hukum Bisnis
Dalam proses pembentukannya, aturan terkait bisnis memiliki dua sumber landasan hukum yang dipaparkan di bawah ini.
1. Sumber Hukum Formal
Sesuai dengan namanya, sumber hukum formal berasal dari peraturan formal yang sudah mendapatkan kesepakatan bersama. Biasanya, sumber hukum formal mempunyai cakupan yang luas karena mempunyai traktat. Pada dasarnya, traktat akan melibatkan dua negara atau lebih dalam membuat perjanjian internasional.
Adapun bentuk sumber hukum formil lainnya yaitu doktrin, undang-undang, traktat yang berlaku, yurisprudensi, dan kebiasaan masyarakat.
2. Sumber Hukum Materiil
Sumber hukum materiil adalah beberapa faktor yang akan menentukan atau memengaruhi aturan-aturan hukum yang dibuat. Dengan demikian, proses pembuatan hukum biasanya akan didasarkan pada tempat di mana hukum tersebut dibuat.
Adapun faktor-faktor yang akan dipertimbangkan selama pembuatan hukum antara lain seperti situasi sosial, kondisi geografis, hubungan sosial, tradisi, penelitian ilmiah, dan situasi politik.
Lalu, Apa Saja Ruang Lingkup dari Hukum Bisnis?
Faktanya, cakupan penerapan aturan hukum dalam berbisnis cukup luas. Ada lima aspek di dalam berbisnis yang diatur oleh peraturan ini.
1. Aset Pelaku Bisnis
Ruang lingkup yang pertama adalah aset pelaku bisnis atau kekayaan yang dimiliki oleh pebisnis. Harta kekayaan atau aset ini mencakup hukum jaminan, hukum benda, HAKI (Hak Kekayaan Intelektual), dan hukum agraria.
HAKI berfungsi melindungi ide-ide atau karya intelektual dari individu yang telah mendapatkan ide tersebut terlebih dahulu supaya tidak diambil alih oleh kompetitor.
Dengan demikian, ruang lingkup aset tidak hanya pada benda yang tampak saja. Namun, hukum bisnis juga berlaku pada aset yang tidak tampak, seperti ide atau pemikiran.
2. Pelaku Bisnis
Pelaku bisnis juga merupakan bagian dari ruang lingkup hukum bisnis. Cakupan pelaku bisnis tidak hanya pada perorangan saja, melainkan termasuk pula badan hukum usaha atau non badan hukum.
Di antara contohnya adalah Perseroan Perdata, Hukum Perseroan Terbatas, Hukum Tentang Koperasi, CV, Hukum Tentang Yayasan, dan Hukum Tentang Firma.
3. Perbuatan Pelaku Bisnis
Ada beragam jenis perbuatan atau kegiatan dalam pelaksaan bisnis yang diatur oleh hukum dalam berbisnis ini. Beberapa contohnya adalah penerapan hukum penanaman modal, hukum pajak, hukum ekspor-impor, hukum kontrak, hukum tenaga kerja, dan hukum lingkungan.
Selain itu, ada pula hukum pasar modal dan hukum perlindungan konsumen. Alasan perbuatan pelaku bisnis masuk ke dalam ruang lingkup business law adalah karena setiap kegiatan tersebut mempunyai aturan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.
Jika ada pihak yang tidak memenuhi atau mematuhi dari masing-masing hukum tersebut, maka bisa dikenakan sangsi atau hukuman.
4. Permodalan
Pengusaha tentu memerlukan permodalan untuk memulai dan mengembangkan perusahaan atau bisnis mereka. Untuk mendapatkan permodalan ini biasanya memerlukan jasa pihak ketiga seperti perbankan, atau lembaga keuangan lainnya.
Hukum bisnis memilliki ruang lingkup dalam aspek permodalan tersebut. Contohnya adalah penerapan hukum pembiayaan non-bank, hukum perbankan, hukum tentang factoring, hukum leasing sewa-beli, dan hukum modal ventura.
5. Penyelesaian Sengketa Niaga
Ruang lingkup business law dalam penyelesaian sengketa niaga tidak sebatas menentukan siapa yang terbukti benar dan bersalah saja. Akaan tetapi, ruang lingkup ini juga mencakup hukum penundaan kewajiban pembayaran utang dan hukum permohonan pailit.
Sudah Mendapatkan Gambaran yang Jelas Tentang Hukum Bisnis?
Sederhananya, hukum bisnis adalah ilmu yang memberikan informaasi aturan-aturan dalam menjalankan bisnis. Selain itu, dia juga menjadi sumber informasi tentang hak dan kewajiban yang wajib diketahui oleh para pengusaha dalam berbagai skala bisnis.
Keberadaan peraturan legal dalam bisnis ini dapat membantu terciptanya lingkungan bisnis yang sehat dan dinamis. Pelaku bisnis yang curang akan lebih mudah dibatasi ruang geraknya dengan memberikan hukuman sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.
