Indonesia merupakan negara hukum dimana penegakan hukum dilakukan secara tegas dan tepat. Secara umum, keberhasilan penegakan hukum merupakan salah satu ukuran negara hukum. Untuk itulah, menaati dan melaksanakan hukum yang telah ditentukan adalah kewajiban bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Jika masyarakat melaksanakan dan taat kepada hukum, itu dapat menciptakan lingkungan yang aman, tentram, dan tertib, baik di kehidupan bermasyarakat maupun negara. Di sisi lainnya, tidak adanya hukum dan kurang maksimalnya penegakan hukum, maka itu dapat mempengaruhi kredibilitas sebuah negara.
Pertanyaannya, apa sebenarnya yang dimaksud dengan penegakan hukum? Apa tujuan, konsep, dan tahapan dari penegakan hukum? Dengan terus membaca artikel ini, Anda akan menemukan jawabannya.
Daftar ISI
Apa Itu Penegakan Hukum?
Penegakan hukum didefinisikan sebagai sebuah proses yang melibatkan banyak hal dengan tujuan untuk memperkuat maupun menerapkan hukum sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Dengan kata lain, penegakan hukum merupakan salah satu sistem aparatur pemerintah yang berfungsi untuk menegakkan hukum dengan menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar hukum maupun peraturan yang telah ditetapkan secara sah oleh negara.
Meskipun istilah penegakan hukum sering dikaitkan dengan polisi, pengadilan, maupun lembaga penegak hukum di daerah setempat. Sebenarnya, istilah ini juga merujuk kepada orang-orang yang melakukan pengawasan untuk menangkap penjahat ataupun menyelidiki kejahatan dan menangkap dalang dari kejahatan itu.
Selain itu, mengacu kepada pengertian sebelumnya, penegakan hukum dapat didefinisikan sebagai upaya untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan. Untuk itu, penegakan hukum pada dasarnya adalah proses membuat konsep dimana sebuah aturan dapat berjalan sebagaimana mestinya.
Tujuan Penegakan Hukum
Secara umum, ketertiban dan kepastian hukum di masyarakat adalah tujuan dari adanya penegakan hukum. Ini dilakukan dengan mengatur fungsi, tugas, dan wewenang lembaga penegak hukum sesuai dengan aturan yang sah.
Selain itu, penegakan hukum juga dilakukan untuk mendukung sistem kerja sama yang efektif dan pencapaian tujuan yang diinginkan. Tentu saja, tujuan yang diinginkan ini adalah kenyamanan dalam bermasyarakat dan bernegara.
Tidak hanya itu, namun adanya penegakan hukum juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang aman dan damai. Dengan lingkungan dimana masyarakat taat kepada hukum dan aparat hukum yang melaksanakan tugasnya, maka itu dapat menciptakan keamanan serta kedamaian.
Konsep Penegakan Hukum
Secara sederhana, konsep dari penegakan hukum adalah proses dimana adanya upaya untuk menegakkan hukum serta berfungsinya norma dan aturan hukum secara nyata sesuai dengan apa yang telah disahkan.
Tidak hanya itu, konsep penegakan hukum didefinisikan sebagai pedoman untuk seluruh masyarakat dalam lalu lintas maupun dengan hubungan hukum. Dengan mengikuti serta menaati pedoman ini, itu dapat membuat kehidupan bermasyarakat dan bernegara menjadi lebih baik dan aman.
Tahapan-Tahapan Penegakan Hukum
Penegakan hukum pidana dilakukan dengan berbagai tujuan, seperti upaya logis atau proses yang direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu.
1. Tahap Formulasi
Ini adalah tahap di mana pembuat undang-undang menerapkan hukum pidana secara umum dan mengambil langkah-langkah untuk memilih yang paling sesuai dengan kondisi dan situasi saat ini.
Setelah itu, mereka merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang terbaik yang dianggap sesuai dengan keadilan dan efisiensi. Tahap hukum disebut sebagai tahap ini.
2. Tahap Aplikasi
Tahap ini terdiri dari penerapan hukum pidana oleh pihak berwenang dari kantor polisi ke pengadilan. Oleh karena itu, tanggung jawab penegak hukum adalah mengawasi dan menegakkan peraturan perundang-undangan pidana yang ditetapkan oleh parlemen.
Sementara itu, dalam melakukannya tahap aplikasi, para penegak hukum harus berpegang pada prinsip-prinsip keadilan dan keuntungan. Dalam kata lain, tahap ini dikenal sebagai tahap percobaan.
3. Tahap Pelaksanaan atau Eksekusi
Pada tahap pelaksanaan undang-undang, terutama melalui instrumen penegakan pidana, aparat kepolisian bertanggung jawab untuk melaksanakan peraturan yang ditetapkan oleh parlemen dengan menerapkan sanksi pidana yang telah diputuskan oleh pengadilan.
Oleh karena itu, ketika pengadilan menetapkan prosedur pelaksanaan hukuman, prosedur tersebut harus mengikuti peraturan perundang-undangan pidana yang ditetapkan oleh pembuat undang-undang serta hukum efisiensi dalam melaksanakan fungsinya.
Ketiga tahap penegakan hukum ini dianggap sebagai proses atau upaya logis untuk mencapai tujuan tertentu. Sudah jelas bahwa rangkaian tindakan yang terjalin yang berasal dari nilai-nilai harus menghasilkan hukuman dan pemidanaan.
Lembaga-Lembaga Penegakan Hukum
Lembaga penegakan hukum merupakan sebuah lembaga yang memiliki kekuatan hukum yang tinggi. Lembaga ini memiliki tanggung jawab untuk menegakkan keadilan di pengadilan. Berikut adalah beberapa lembaga penegakan hukum yang ada di Indonesia.
1. Kepolisian Negara Republik Indonesia
Polisi, yang dikenal baik oleh pemerintah kota, adalah salah satu anggota penegakan hukum. Banyak unit dari polisi ini berkaitan langsung dengan masyarakat yang ada di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Misalnya, Unit Cybercrime melindungi masyarakat dari kejahatan ilegal di internet, dan SATLANTAS atau Satuan Lalu Lintas yang bertugas untuk mengatur lalu lintas di jalan umum.
Tidak hanya itu, namun polisi biasanya juga membantu lembaga negara lainnya. Misalnya, membantu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan General Manager yang membutuhkan nasihat hukum. Dalam kasus ini, polisi ada di mana-mana, mulai dari tingkat pusat hingga daerah.
Selain itu, ada juga satuan unit kepolisian yang dikenal dengan Satpol PP atau Satuan Polisi Pamong Praja. Unit ini biasanya merusak hukum dan ketertiban dalam masyarakat dengan mengusir pedagang kaki lima dan gelandangan untuk menjaga kehidupan masyarakat di daerah aman dan damai.
2. Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konstitusi atau MK menangani kasus hukum di pengadilan. Institusi ini memainkan peran penting dalam penegakan hukum. Kenapa? Alasannya sederhana, karena MK bertanggung jawab untuk menetapkan langkah-langkah terakhir dalam perkara, terutama dalam kasus yang tidak memiliki yurisprudensi.
Dalam Mahkamah Konstitusi, terdapat hakim konstitusi. Hakim Konstitusi adalah orang yang memiliki otoritas untuk mengadili kasus maupun perkara yang diserahkan di Mahkamah Konstitusi.
Umumnya, para anggota dari Hakim Konstitusi memiliki durasi jabatan selama dua masa jabatan, masing-masing berdurasi lima tahun. Selain itu, hakim konstitusi biasanya terdiri dari sembilan orang. Kesembilan orang ini diantaranya adalah:
- 3 orang dipilih oleh Mahkamah Agung
- 3 orang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
- 3 orang dipilih oleh Presiden
3. Mahkamah Agung
Dalam sistem hukum Indonesia, Mahkamah Agung memiliki posisi yang sangat tinggi. Tugas dan fungsi Mahkamah Agung berbeda menurut undang-undang. Mahkamah Agung juga menangani kasus di tingkat yang berbeda. Meskipun demikian, ada beberapa tingkatan keadilan dalam Mahkamah Agung, yaitu:
- Tingkat Pertama : Persidangan dilakukan oleh Pengadilan Negeri
- Tingkat Kedua : Persidangan dilakukan oleh Pengadilan Tinggi
- Tingkat Kasasi : Persidangan dilakukan oleh Mahkamah Agung
Yurisdiksi Mahkamah Agung mencakup banyak bidang, dari hukum-hukum umum hingga militer. Selain itu, Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk menasihati presiden tentang amnesti dan rehabilitasi sebagai bagian dari yurisdiksinya atas kasasi.
Berikut ini adalah beberapa struktur Mahkamah Agung:
- Calon Hakim Agung : Komisi Yudisial (KY) mengajukan calon ke DPR. Namun, Presiden mengesahkan.
- Hakim Mahkamah Agung : Ini terdiri dari setidaknya 60 anggota, yang dapat dipilih berdasarkan pendidikan atau karir hukum mereka.
- Ketua Mahkamah Agung : Ketua Mahkamah Agung hanyalah salah satu dari anggota Mahkamah Agung. Para ahli juga dapat mengusulkan langsung posisi presiden.
4. Pengadilan Militer
Pengadilan militer memiliki beberapa tingkatan. Bahkan, pengadilan militer memiliki otoritas hukum di angkatan bersenjata. Pendiriannya dianggap sebagai upaya untuk menjaga keamanan negara. Selain itu, lingkungan peradilan militer dikategorikan berdasarkan tingkatannya sebagai berikut:
- Pengadilan Militer Kelas A: Berlokasi di kota tempat KODAM berada
- Pengadilan Militer Kelas B: Berlokasi di kota tempat KOREM berada
Sebenarnya, masih ada banyak jenis lembaga penegakan hukum lain yang sesuai dengan ruang lingkup yang berbeda. Sebagai contoh, Pengadilan Agama untuk lingkungan agama berada di kota atau kabupaten dan Pengadilan Tinggi Agama untuk wilayah daerah provinsi.
Sudah Paham Mengenai Apa Itu Penegakan Hukum?
Demikian ulasan dan pembahasan mengenai penegakan hukum, mulai dari pengertiannya, konsepnya, tahapan-tahapannya, hingga lembaga-lembaganya.Singkatnya, penegakan hukum adalah merupakan suatu proses penting yang harus dilaksanakan demi menjaga ketertiban hidup dalam bermasyarakat maupun bernegara.
