Negara memerlukan tata laksana atau administrasi negara untuk dapat mencapai visi misi negara secara efektif. Tata laksana tersebut juga memudahkan pengelolaan organisasi masyarakat. Tetapi bagaimana bentuk dan fungsi konkret kebijakan tersebut?
Yuk, cermati serba-serbinya melalui pembahasan dalam artikel kali ini!
Daftar ISI
Definisi Administrasi Negara
Secara umum, administrasi negara mengacu pada sebuah aturan kebijakan yang pemerintah atau aparatur negara ciptakan supaya cita-cita negara dapat tercapai secara efisien dan efektif. Harapan lain dari terciptanya kebijakan ini adalah agar proses pengelolaan organisasi di masyarakat berjalan lancar.
Sementara itu, bentuk upaya pemerintah ini juga membahas secara mendalam perihal administrasi pembangunan, tujuan negara, serta etika yang mengatur penyelenggara negara.
Bagaimana Menurut Pandangan Para Ahli?
Sejumlah ahli juga melengkapi pengertian dari aturan kebijakan tersebut. Di bawah ini adalah penjelasan singkat dari beberapa ahli tersebut, antara lain Amin Ibrahim, Dwight Waldo, Edward H. Litchfield, Felix A. Nigro, dan Prof. Dr. Prajudi Atmosudirjo.
1. Amin Ibrahim
Bagi Amin Ibrahim, semua upaya penyelenggaraan pemerintah yang termasuk kegiatan manajemen pemerintah seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan terhadap pembangunan dengan sebuah mekanisme kerja adalah arti dari administrasi negara.
2. Dwight Waldo
Sementara itu, Dwight Waldo juga mengemukakan pendapatnya mengenai istilah ini. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan suatu manajemen dan organisasi dari sekelompok orang serta peralatannya untuk menggapai tujuan yang pemerintah buat.
3. Edward H. Litchfield
Ahli yang bernama Edward H. Litchfield memberikan gagasan lain. Baginya, istilah ini mengarah pada sebuah studi mengenai cara mengatur sejumlah badan pemerintah, apa saja tenaga yang tercakup di dalamnya, pembiayaan, dan kepemimpinannya.
4. Felix A. Nigro
Seorang penulis yang bernama Felix A. Nigro melihat administrasi negara dari kacamata yang berbeda. Beliau memandang bahwa istilah ini berarti sebuah bentuk usaha kerjasama kelompok pada lingkup publik. Lingkup publik tersebut mencakup tiga lembaga negara, yaitu lembaga yudikatif, legislatif, dan juga eksekutif.
5. Prof. Dr. Prajudi Atmosudirjo
Kemudian, Prof Dr. Prajudi Atmosudirjo berpendapat bahwa aturan kebijakan merupakan bantuan penyelenggaraan pemerintah. Pendapat beliau ini ingin mempertegas bahwa pemerintah atau jajaran pejabat lainnya takkan dapat menjalankan tugas kewajibannya tanpa adanya upaya kebijakan pemerintah.
Melihat dari kelima pendapat dari para ahli tersebut, dapat kamu simpulkan bahwa kebijakan tatalaksana negara adalah upaya pemerintah untuk mengatur sebuah negara dengan berbagai kebijakan. Upaya tersebut juga meliputi rencana pembiayaan dan cara kepemimpinan yang pemerintah anut.
Apa Tujuan Adanya Administrasi Negara?
Aturan kebijakan negara wajib sesuai dengan amanat konstitusi dan cita-cita masyarakatnya, yaitu keadilan, keamanan, kesejahteraan dan ketertiban. Agar dapat mewujudkan itu semua, pemerintah dan masyarakat perlu melaksanakan empat kewajiban dalam tatalaksana negara.
1. Social Support
Salah satu peran penting pada bentuk upaya pemerintah ini adalah masyarakat yang termasuk didalamnya. Oleh karena itu, adanya social support atau dukungan nyata dari masyarakat merupakan salah satu bantuan penting yang pemerintah butuhkan, agar aturan kebijakan dapat berjalan semestinya.
2. Social Participation
Hampir serupa layaknya social support, administrasi negara juga wajib berdampingan dengan partisipasi masyarakat (social participation). Dengan begitu, pemerintah dapat segera mengetahui apakah pengaplikasian kebijakan tersebut sudah benar atau perlu pengkajian ulang untuk membuatnya lebih baik.
3. Social Control
Sementara itu, social control (kontrol masyarakat) merupakan bentuk pengawasan yang masyarakat lakukan terhadap aktivitas tatalaksana negara tersebut. Harapannya adalah melalui pengawasan dari masyarakat, kebijakan yang pemerintah lakukan dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran.
4. Social Responsibility
Dalam mewujudkan cita-cita yang masyarakat impikan, pelaksana administrasi atau jajaran pemerintah wajib melakukan kebijakan dengan penuh tanggung jawab. Oleh sebab itu, tanggung jawab sosial (social responsibility) merupakan ciri yang sama pentingnya dari pelaksanaan tatalaksana negara dengan ciri di atas.
Apabila pemerintah dan masyarakat dapat saling bekerja sama dalam melakukan empat hal ini, maka administrasi negara akan berjalan dengan lancar. Jadi, bukan hanya pemerintah dan jajaran pejabat yang wajib turun tangan, tetapi tindakan masyarakat juga berpengaruh besar dalam praktik upaya tersebut.
Ketahui 3 Fungsi Penting Tatalaksana Negara Ini!
Pada prinsipnya, fungsi dari upaya kebijakan negara ini umumnya berpusat pada penerapan hukum atau rule application. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, upaya kebijakan negara ini pun juga memiliki sejumlah fungsi penting lainnya yang dapat kamu ketahui melalui rincian berikut.
1. Penerapan Hukum
Sesuai dengan fungsi utamanya, administrasi negara ini berlaku untuk menerapkan hukum. Negara menerapkan hukum dengan menjalankan konversi ketentuan hukum yang bersifat umum dan abstrak pada sejumlah keputusan konkret dan individual bagi kasus tertentu.
2. Perancang Undang-Undang
Tatalaksana negara juga berperan besar dalam pembuatan undang-undang (UU). Dengan demikian, dapat kamu katakan bahwa kebijakan negara ini bertindak sebagai perancang utama pada setiap pembuatan UU, dan merupakan pencipta sejumlah hukum tertulis yang umum di bawah undang-undang.
3. Penyelenggaraan Pemerintahan
Fungsi ketiga dari administrasi negara juga berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Artinya, upaya kebijakan ini berhubungan dengan keputusan administrasi yang hakim pengadilan buat.
Tatalaksana negara berperan penting dalam penyelenggaraan pemerintah karena segala hal yang pemerintah lakukan harus berdasar hukum
Secara singkat, dapat kamu simpulkan bahwa fungsi administrasi adalah sebagai berikut:
- merencanakan,
- memimpin,
- mengorganisasikan,
- melaksanakan pengorganisasian, dan
- melakukan pengawasan.
Dengan sejumlah fungsi yang harus pemerintah laksanakan tersebut, harapannya tujuan dari kebijakan pemerintah pun dapat berjalan sebagaimana mestinya.
Apa Ciri-Ciri Kebijakan Administrasi Negara?
Aturan kebijakan negara yang satu ini punya sejumlah karakteristik umum. Kamu bisa mengenali lima ciri dari upaya kebijakan pemerintah ini melalui rincian dibawah ini.
Administrasi negara juga berkaitan erat dengan hubungan antara pemerintah dan masyarakat, sehingga kebijakan yang pemerintah buat takkan berjalan dengan lancar tanpa partisipasi masyarakat.
2. Prioritasnya Melayani dan Mengarahkan Masyarakat Umum
Ciri ini menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat merupakan tanggung jawab moral dari pelaksanaan kebijakan pemerintah.
3. Memiliki Hak Monopoli dalam Penggunaan Kekuasaan dan Wewenang.
Ciri ini bukan mengarah pada efek negatif. Tetapi, maksudnya adalah memaksakan suatu keputusan pada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat dapat tertib dan tunduk pada hukum positif yang teraplikasikan di negara.
4. Manajemen Atas Kebijakan Bersifat Politis
Pejabat yang mengepalai organisasi masyarakat dipilih sendiri oleh publik, dan jabatan ini bersifat non-karir. Profesi tersebut wajib pejabat jalani sesuai periode, tugas, fungsi, dan kewajiban yang telah negara tentukan.
5. Melakukan Fungsi Pelayanan
Tatalaksana merupakan sebuah institusi publik yang berguna memberikan layanan untuk mencapai keinginan masyarakat agar dapat meningkatkan kualitas hidup tatanan negara.
Apa saja Ruang Lingkup Tatalaksana Negara?
Menurut Nicholas Henry, administrasi negara punya tiga ruang lingkup yang berbeda-beda tingkatannya.
1. Organisasi Masyarakat
Pada konteks ini, organisasi masyarakat yang dimaksud memiliki prinsip mengenai birokrasi serta model organisasi.
2. Manajemen Publik
Manajemen publik wajib mencakup sejumlah unsur penting, contohnya ilmu dan sistem manajemen, evaluasi program, produktivitas, dan anggaran publik.
3. Implementasi
Ruang lingkup berikutnya berkenaan dengan implementasi. Implementasi merupakan sebuah pendekatan untuk kebijakan publik serta penerapannya, administrasi pemerintah, etika birokrasi, dan privatisasi.
Contoh Administrasi Negara
Berdasarkan dari ciri-ciri dan ruang lingkup yang aturan ini miliki, kamu bisa meninjau tiga contoh pelaksanaan tatalaksana negara yang pernah terjadi di Indonesia berikut ini.
- Perombakan kabinet atau reshuffle oleh Presiden sebagai pemerintah.
- Peraturan terkait pembentukan komisi dan badan pemerintahan.
- Langkah pemberian layanan kepada masyarakat agar tepat sasaran.
Jadi, Apa Unsur yang Paling Penting dalam Penerapan Administrasi Negara?
Kamu dapat melihat bahwa tatalaksana negara menunjukkan pentingnya keselarasan dan kerja sama yang baik dari pemerintah dan negara. Aturan kebijakan tersebut melibatkan kedua belah pihak sehingga kedua belah pihak perlu sama-sama memahami visi dan misi negara, serta bergerak ke arah tersebut.
Tidak hanya itu saja, tetapi seluruh kebijakan administrasi negara perlu berorientasi pada fungsi pelayanan pada warga negara. Pasalnya, pada dasarnya keberadaan tatalaksana negara bertujuan untuk mencapai cita-cita dan impian masyarakat terkait keadilan, keamanan, kesejahteraan dan ketertiban.
