Akuntansi Sektor Publik: Pengertian, Tujuan, dan Perannya

Akuntansi sektor publik menjadi sebuah sistem yang diterapkan oleh lembaga publik. Masing-masing lembaga publik tersebut tentu harus mampu memenuhi tuntutan masyarakat agar manajemen keuangan dilakukan dengan transparan.

Maka dari itu, public sector accounting tersebut akan menjadi sebuah alat pertanggungjawaban terhadap publik. Berikut pembahasan selengkapnya tentang akuntansi sektor publik beserta ruang lingkup dan perannya di dalam organisasi.

Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik atau public sector accounting merupakan sebuah proses pencatatan, pembukaan, analisis, klasifikasi, peringkasan, komunikasi, serta interpretasi seluruh informasi terkait keuangan pemerintahan. Semua proses tersebut dilakukan secara detail serta agregat.

Bagian tersebut juga termasuk pencatatan mengenai semua transaksi yang di dalamnya menyangkut transfer, disposisi, penerimaan properti, maupun dana publik. Seluruh proses yang berlangsung mulai dari mendirikan, membiayai, serta mengoperasikan juga berdasarkan atas nama publik.

Bisa dikatakan jika public sector accounting ini lebih menekankan terhadap transparansi publik demi memenuhi hak-hak publik. Adapun maksud sektor publik di dalam akuntansi tersebut yaitu lembaga pemerintah daerah dan pusat.

Prosesnya klasifikasi serta analisis laporannya pun juga tidak sama antara sektor publik dengan sektor swasta. Ini karena keduanya mempunyai standar sistem akuntansi yang berbeda. Dengan begitu, hasil dari proses yang dilakukan juga tidak sama.

Pengertian Akuntansi Sektor Publik Menurut Ahli

Beberapa ahli juga memiliki definisinya masing-masing terkait public sector accounting, di antaranya:

1. Dwi Ratmono (2015)

Public sector accounting yaitu proses pengukuran, pencatatan, serta pelaporan berbagai transaksi keuangan pemerintah daerah. Tujuannya untuk melakukan pengambilan keputusan berdasarkan laporan ekonomi tersebut.

2. Erlina dkk (2015)

Akuntansi sektor publik merupakan akuntansi yang bermanfaat untuk melakukan pencatatan terhadap kegiatan ekonomi sebuah organisasi nirlaba maupun non-profit.

3. Halim (2014:18)

Public sector accounting adalah aktivitas jasa yang dilakukan demi menyediakan informasi kuantitatif terkait keuangan dengan berdasarkan entitas pemerintah. Akuntansi tersebut juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan bagi stakeholders atau pihak-pihak yang berkepentingan.

4. Indara Bastian (2014:6)

Public sector accounting merupakan teknik serta analisis akuntansi yang diaplikasikan oleh lembaga tinggi negara. Mekanisme tersebut terkait bagaimana mengelola dana publik/masyarakat.

5. Mardiasmo (2015:14)

Menurut Mardiasmo, public sector accounting merupakan alat informasi dari pemerintah yang dipakai dalam hal manajemen. Akuntansi ini juga merupakan sebuah alat bagi publik.

Tujuan Akuntansi Sektor Publik

Tujuan utama dari public sector accounting yaitu memberikan informasi serta laporan manajemen keuangan. Kemudian laporan tersebut yang menjadi acuan untuk kebutuhan pengelolaan serta pertanggungjawaban. Berikut ulasan selengkapnya.

1. Kontrol Manajemen

Management control bertujuan untuk memberikan informasi berdasarkan kebutuhan terkait pengelolaan organisasi secara cepat dan tepat. Selain itu, akuntansi tersebut juga memberikan informasi terkait pemanfaatan sumber daya yang telah dianggarkan di dalam lembaga publik.

2. Akuntabilitas

Tujuan akuntansi sektor publik yang kedua yaitu berkenaan dengan accountability. Jadi, akuntansi tersebut memberikan informasi yang dibutuhkan manajer lembaga publik.

Melalui informasi tersebut nantinya manajer akan menggunakannya sebagai laporan pertanggungjawaban terhadap seluruh bidang yang ada di bawah kewenangannya. Selain itu, laporan tersebut juga menjadi pertanggungjawaban terhadap publik.

Dengan begitu, publik tahu seperti apa kinerja lembaga pemerintahan tersebut. Publik pun akan tahu dana publik dimanfaatkan untuk apa saja oleh lembaga pemerintah tersebut.

Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik

Untuk ruang lingkupnya adalah seluruh lembaga pemerintahan serta organisasi nirlaba maupun non-profit. Adapun contoh lembaga yang memanfaatkan public sector accounting yaitu LSM, pemerintah daerah, organisasi non-profit, yayasan, dan sekolah/universitas.

Selain itu, tempat ibadah, parpol (partai politik), puskesmas, dan rumah sakit juga masuk ke dalam contoh ruang lingkup akuntansi sektor publik. Dikarenakan dananya berasal dari publik, maka wajib bagi seluruh lembaga tersebut untuk melaporkan penggunaan dananya.

Jenis Akuntansi Sektor Publik

Mengacu pada ruang lingkup yang telah dibahas, public sector accounting dapat dibedakan menjadi 2. Berikut penjelasannya.

1. Akuntansi Pemerintah

Akuntansi pemerintah adalah jenis akuntansi yang bertujuan untuk menyediakan data/informasi transaksi keuangan pemerintah. Kemudian pemerintah akan melaporkan transaksi tersebut ke lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, serta masyarakat.

Akuntansi pemerintah dibagi 2:

• Akuntansi pemerintah pusat
• Akuntansi untuk pemerintah daerah

Pada pemerintah pusat, akuntansinya untuk ranah provinsi. Sementara pada akuntansi daerah ranahnya untuk pemerintah kabupaten atau pemerintah kota.

2. Akuntansi Sosial

Akuntansi sosial merupakan sektor akuntansi yang khusus untuk lembaga sosial. Contohnya, lembaga makro yang tugasnya memberikan pelayanan terkait perekonomian nasional. Tujuan akuntansi sosial yaitu melakukan pencatatan terhadap seluruh aktivitas ekonomi.

Pencatatan tersebut dilakukan baik oleh organisasi nirlaba maupun non-profit. Beberapa contohnya yaitu rumah sakit, puskesmas, partai politik, masjid, dan lain-lain.

Karakteristik Akuntansi Sektor Publik

Adapun karakteristik terkait akuntansi sektor publik antara lain:

• Relevan. Laporan tersebut harus memuat informasi yang mampu berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Laporan tersebut juga untuk melakukan evaluasi terkait peristiwa sebelumnya maupun yang akan datang.
• Andal. Laporan akuntansi sektor publik harus memuat informasi yang nantinya dijadikan sebagai bahan pertimbangan dengan laporan sebelumnya.
• Mudah dipahami. Laporan tersebut harus memuat informasi yang mudah dipahami, baik oleh pihak internal maupun eksternal.

Penerapan Public Sector Accounting di Indonesia

Informasi lain yang juga sangat penting yaitu penerapan public sector accounting di Indonesia.

1. Pertanggungjawaban Kelayakan Akuntansi

Ketika pemenuhan otoritas baik dari DPR/DPRD maupun komisaris telah terpenuhi, kebijakan penghasilan dan pembayaran dari pusat sektor publik akan dapat terlaksana. Umumnya, pemberian otoritas tersebut bisa diterapkan melalui proses voting.

2. Menerapkan Prinsip Bruto

Seluruh penghasilan yang dibayar bruto akan dibebankan lalu menjadi pengurang pendapatan. Kemudian laporan juga harus dibuat secara lengkap sebagai bukti pertanggungjawaban ke pihak terkait.

3. Periodikal

Penerapan periodikal ini maksudnya yaitu seluruh transaksi pengeluaran wajib dipertanggungjawabkan di setiap periode. Maka dari itu, otorisasi terkait pengeluaran akan dinilai berdasarkan pencapaian suatu periode tertentu.

Jika terdapat kelebihan dana di dalam transaksi pengeluaran, maka organisasi maupun lembaga tersebut harus menyerahkannya kembali ke manajemen pusat.

4. Spesifikasi

Jika terdapat transaksi pengeluaran demi keperluan khusus, nanti transaksi tersebut harus dengan persetujuan DPR/DPRD maupun komisaris. Ini merupakan konsep pengecualian atau by exception concept.

Konsep tersebut wajib berdasarkan aturan yang berlaku di lembaga masing-masing. Konsep ini juga tidak bertentangan dengan konsep atau tujuan lain yang lebih urgent.

Peran Public Sector Accounting dalam Organisasi

Beberapa peran dari public sector accounting pada sebuah organisasi yaitu:

1. Perencanaan Strategis

Pada tahap ini, manajer akan membuat planning serta solusi alternatif program. Tujuannya untuk mendukung strategi organisasi sehingga dapat berjalan secara efektif.

Akuntansi manajemen berperan penting untuk menyediakan data informasi. Misalnya cost program dan cost of activity. Perencanaan ini dimulai dari tahap perencanaan strategis hingga pengendalian atau task control.

2. Memberikan Biaya Informasi

Dalam organisasi, akuntansi sektor publik juga berperan dalam menyediakan biaya informasi. Biaya tersebut meliputi biaya input, proses, dan biaya output.

Informasi biaya ini wajib diberikan karena berkaitan dengan transparansi dana. Dengan begitu, manajemen bisa melakukan evaluasi biaya dan melihat apakah biaya tersebut berlebih atau berkurang. Maka dari itu, informasi yang disajikan juga harus detail.

3. Penilaian Investasi

Jika membandingkan dengan sektor swasta, pada sektor publik mempunyai karakter yang lebih kompleks. Ini mencakup kegiatan, peraturan, manajemen, pengambilan kebijakan, termasuk penilaian investasi.

Di dalam memberi penilaian, teknik yang diterapkan baik oleh sektor publik maupun swasta juga berbeda. Hal tersebut karena tujuan keduanya yang tidak sama.

Sektor swasta bertujuan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Sementara pada sektor publik bertujuan memberikan pelayanan terbaik. Untuk itu, Anda bisa menerapkan cost effectiveness analysis atau analisis efektivitas biaya.

4. Penganggaran

Tujuan penganggaran atau budgeting yaitu distribusi, stabilitas, serta alokasi sumber daya publik. Peran akuntansi sektor publik ini yaitu memberikan fasilitas di dalam menyusun anggaran secara efektif berdasarkan tiga fungsi atau tujuan anggaran tersebut.

5. Penentuan Biaya dan Tarif Pelayanan

Public sector accounting juga bisa digunakan untuk mengetahui berapa banyak pengeluaran untuk memberikan pelayanan. Hal ini termasuk pengeluaran subsidi untuk kepentingan publik.

6. Penilaian Kinerja

Peran akuntansi sektor publik yang terakhir yaitu memberikan penilaian kerja. Misalnya mengetahui berapa besar tingkat efisiensi dan efektivitas organisasi di dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Sudah Paham tentang Akuntansi Sektor Publik?

Demikian penjelasan tentang public sector accounting lengkap dengan tujuan, ruang lingkup, dan perannya. Berdasarkan penjelasan di atas, adanya akuntansi tersebut sangat penting untuk transparansi anggaran, kinerja lembaga publik, serta sebagai pertanggungjawaban.