Fungsi serta Tujuan Penyusunan APBN bagi Bangsa dan Negara

APBN secara singkat merupakan daftar penerimaan dan pengeluaran Negara selama satu tahun yang diatur oleh undang-undang. Fungsinya yaitu sebagai pedoman perekonomian Negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Lalu apa itu APBN dan tujuan penyusunan APBN bagi bangsa dan Negara? Simak di sini!

Apa Itu APBN?

Sebelum membahas apa saja tujuan penyusunan APBN bagi bangsa dan Negara, Anda sebaiknya mengetahui terlebih dahulu apa itu APBN. APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan daftar rinci yang mencakup penerimaan dan pengeluaran Negara dalam periode satu tahun. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ini diatur oleh undang-undang dan berperan sebagai panduan dalam menjalankan perekonomian serta pedoman untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Mulai dari tahun 2000, pada Era Reformasi, perancangan APBN digunakan sebagai pedoman untuk periode satu tahun, yaitu mulai dari 1 Januari hingga 31 Desember di tahun yang sama. 

Kemudian pada masa Orde Baru (Orba), perancangan APBN berlaku untuk periode satu tahun, yaitu mulai dari 1 April hingga 31 Maret tahun berikutnya. Sebagai contoh, mulai dari 1 April 1990 hingga 31 Maret 1991.

Fungsi APBN

Sebelum membahas lebih lanjut tentang tujuan penyusunan APBN bagi bangsa dan Negara, berikut ini adalah beberapa fungsi dari APBN yang bisa Anda pelajari:

1. Fungsi Alokasi

Alokasi keuangan
Alokasi keuangan | Sumber: Freepik.com

Fungsi alokasi merujuk pada peran dalam menyediakan barang publik (public good provision). Berdasarkan fungsi tersebut, pemerintah harus menggunakan dana anggaran tersebut untuk proyek pembangunan. 

Pemerintah memiliki kemampuan untuk mengalokasikan pendapatan yang mereka terima sesuai dengan tujuan atau sasaran tertentu. Sebagai contoh, menetapkan seberapa besar anggaran yang akan dialokasikan untuk pembayaran gaji pegawai, pembelian barang, dan proyek-proyek tertentu.

2. Fungsi Distribusi

Distribusi
Distribusi | Sumber: Freepik.com

Fungsi distribusi pendapatan adalah peran APBN dalam upaya memperbaiki penyaluran pendapatan dengan mengalirkan kembali penerimaan pemerintah kepada masyarakat. Pemerintah memiliki kemampuan untuk menyebarkan pendapatan yang mereka terima secara adil dan merata. 

Tujuan dari fungsi penyaluran ini adalah untuk meningkatkan kesetaraan dalam pemerataan pendapatan di masyarakat. Dengan demikian, kelompok yang kurang mampu atau berada dalam kondisi ekonomi rendah bisa mendapatkan bantuan, seperti melalui kebijakan subsidi BBM dan gas LPG.

3. Fungsi Stabilisasi

Stabilitas
Stabilitas | Sumber: Freepik.com

Fungsi APBN ini bergantung pada kondisi ekonomi saat ini. Sumber anggaran memiliki fungsi untuk menjaga dan mencapai keseimbangan dasar dalam perekonomian. Pemerintah memiliki kemampuan untuk menstabilkan perekonomian agar terhindar dari dampak yang tidak diinginkan.

Sebagai contoh, dalam situasi inflasi (yaitu kenaikan harga barang dan jasa), pemerintah dapat mengambil langkah-langkah untuk menstabilkan perekonomian dengan menaikkan tarif pajak. Tindakan ini akan mengurangi jumlah uang yang beredar sehingga harga-harga dapat kembali menurun.

4. Fungsi Otoritas

Otoritas
Otoritas | Sumber: Freepik.com

Fungsi otoritas maksudnya adalah sebagai dasar bagi pelaksanaan pendapatan dan belanja Negara dalam tahun berjalan.

5. Fungsi Perencanaan

Perencanaan
Perencanaan | Sumber: Freepik.com

Maksudnya adalah sebagai pedoman bagi manajemen pemerintah dalam merencanakan kegiatan yang akan dilakukan dalam tahun berjalan.

6. Fungsi Pengawasan

Pengawasan
Pengawasan | Sumber: Freepik.com

Fungsi pengawasan di sini berarti sebagai panduan bagi pemerintah dalam menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan telah sesuai dengan rencana yang dibuat.

7. Fungsi Pengorganisasian

Pengorganisasian
Pengorganisasian | Sumber: Freepik.com

Fungsi pengorganisasian bertindak sebagai pedoman untuk menyeimbangkan berbagai komponen anggaran sehingga semua kepentingan dapat terakomodasi dengan baik.

Tujuan Penyusunan APBN bagi Bangsa dan Negara

Setelah memahami pengertian dan fungsi APBN, Anda pasti sudah bisa mengetahui tujuan dari penyusunan APBN. Tujuan utama dari penyusunan APBN adalah sebagai tanggung jawab terhadap kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Selain itu, ada beberapa tujuan lain dalam penyusunan APBN, seperti mengatur pengeluaran, pendapatan, investasi, dan isu-isu ketenagakerjaan. Mengumpulkan pendapatan Negara dan memenuhi kebutuhan pemerintahan untuk mewujudkan perekonomian yang demokratis juga merupakan salah satu tujuan APBN.

Kehadiran APBN juga membantu pemerintah dalam merencanakan pengeluaran selama satu tahun dan menganalisis rencana pendapatan selama tahun tersebut. Berikut adalah beberapa tujuan lain dari penyusunan APBN:

  • Mendorong pertumbuhan ekonomi Negara.
  • Menjadi panduan untuk pengeluaran dan pendapatan Negara demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan tugas kenegaraan.
  • Meningkatkan koordinasi antar berbagai sektor pemerintahan.
  • Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada legislatif atau DPR dan masyarakat.
  • Meningkatkan produksi dan peluang kerja untuk memenuhi kesejahteraan rakyat.
  • Mendukung pemerintah dalam mencapai tujuan fiskal dan mengendalikan inflasi.
  • Memastikan efisiensi dan keadilan dalam penyediaan barang dan jasa publik dengan prioritas yang lebih baik.
  • Membantu pemerintah memprioritaskan belanja sesuai kebutuhan.
  • Mengurangi pengeluaran Negara dan meningkatkan pendapatan.
  • Menjaga stabilitas moneter Negara dengan mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat.
  • Mendukung pengembangan industri dalam negeri.
  • Membantu menciptakan lapangan kerja melalui pembangunan dan investasi di Negara tersebut.

Prinsip Penyusunan APBN

Tujuan penyusunan APBN bagi bangsa dan Negara tentu tak bisa lepas dari prinsip pembuatannya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN tersusun dari prinsip-prinsip tertentu. Berikut ini adalah prinsip-prinsip penyusunan APBN:

1. Prinsip Keseimbangan Anggaran

Prinsip ini menekankan bahwa pendapatan harus seimbang dengan pengeluaran, dan jika terdapat defisit anggaran. Pemerintah tidak boleh mengatasi defisit tersebut dengan mencetak uang baru, melainkan dengan mengambil pinjaman dari luar negeri.

2. Prinsip Kedinamisan Anggaran

Prinsip kedinamisan anggaran meliputi dua aspek yaitu:

  • Kedinamisan Anggaran Absolut, mengacu pada peningkatan tabungan pemerintah dari tahun ke tahun, sehingga pemerintah dapat lebih mengandalkan sumber daya dalam negeri untuk mendukung pembangunan.
  • Kedinamisan Anggaran Relatif, mengacu pada mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri seiring berjalannya waktu.

3. Prinsip Fungsional Anggaran

Prinsip ini menekankan bahwa pinjaman luar negeri hanya berfungsi untuk mendanai pengeluaran yang berkaitan dengan pembangunan, bukan untuk mendanai pengeluaran rutin. Semakin dinamis anggaran dalam hal relatif, semakin meningkat fungsionalitas penggunaan pinjaman luar negeri.

Baca Juga : Peraturan Daerah (Perda): Pengertian, Fungsi, dan Contohnya

Proses Penyusunan APBN

Setelah mengetahui apa tujuan penyusunan APBN bagi bangsa dan Negara, berikut adalah ulasan tentang mekanisme penyusunan APBN. Penyusunan APBN terdiri dari beberapa tahap atau proses tertentu. Berikut ini adalah ilustrasi alur mekanisme penyusunan APBN:

Ilustrasi Mekanisme Penyusunan APBN
Ilustrasi Mekanisme Penyusunan APBN | Sumber: ardra.biz
  • Tahap perencanaan dan penyusunan Rencana APBN (RAPBN) oleh pemerintah. Pemerintah menyusun rencana APBN dalam bentuk nota keuangan melalui rapat dengan departemen dan lembaga teknis terkait.
  • Tahap pengajuan Rencana APBN oleh pemerintah kepada DPR. Pemerintah mengajukan RAPBN kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan.
  • Tahap pembahasan RAPBN oleh DPR selama sidang. DPR membahas RAPBN dalam sidang dan rapat khusus.
  • Tahap persetujuan RAPBN oleh DPR untuk menjadi APBN melalui Undang-Undang. Jika DPR menyetujui RAPBN, maka RAPBN tersebut menjadi APBN melalui proses undang-undang. Namun, jika DPR tidak menyetujui RAPBN tersebut, maka pemerintah akan menggunakan APBN tahun sebelumnya.
  • Tahap pelaksanaan APBN atas keputusan presiden. Pelaksanaan APBN berjalan atas Keputusan Presiden mengenai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
  • Tahap pengawasan pelaksanaan APBN oleh instansi yang berwenang, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan. Instansi yang memiliki kewenangan, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBN.
  • Tahap pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Pelaksanaan APBN diikuti dengan tahap pertanggungjawaban, di mana pemerintah harus mempertanggungjawabkan penggunaan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jadi, Apa Tujuan Penyusunan APBN bagi Bangsa dan Negara?

Berdasarkan ulasan tersebut, tujuan penyusunan APBN bagi bangsa dan Negara diharapkan dapat mengurangi risiko kesalahan, pemborosan, dan penyelewengan yang dapat merugikan Negara. 

Selain itu, dengan penyusunan APBN yang sesuai dengan aturan, diharapkan dapat meningkatkan peluang kerja, perkembangan ekonomi, dan kesejahteraan bangsa. Jadi sudah paham apa saja tujuan penyusunan APBN?

Share:

Leave a Comment

You cannot copy content of this page