![\"Buku](\"https:\/\/hotelier.id\/studi\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/Pengertian-dan-Makna-dari-Trias-Politika.jpg\")
Trias politica <\/em>berasal dari Yunani, artinya \u201cPolitik Tiga Serangkai\u201d. Secara sederhana, pengertian dari trias politica<\/em> adalah konsep politik dalam memisahkan kekuasaan berdasarkan ketentuan yang berlaku.<\/p>\n\n\n\n Tokoh pertama yang mengemukakan trias politica<\/em> adalah John Locke. Dalam bukunya yang berjudul \u201cTwo Treatises on Civil Government\u201d, John Locke menjabarkan trias politica<\/em> lembaga negara ke dalam tiga bagian, yaitu legislatif, eksekutif, dan federatif.<\/p>\n\n\n\n Berdasarkan pengertian di atas, makna dari trias politica<\/em> secara umum adalah pembagian atau pemisahan kekuasaan dalam sebuah negara sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya.<\/p>\n\n\n\n Seperti penjelasan sebelumnya, trias politica <\/em>terbagi menjadi tiga konsep. Dimana ketiga konsep tersebut memiliki pengertian, fungsi, dan tanggung jawab yang tidak sama. Agar lebih paham, simak penjelasan 3 konsep trias politika berikut ini!<\/p>\n\n\n\n Konsep pertama adalah kekuasaan eksekutif, yaitu lembaga yang bertanggung jawab melaksanakan undang-undang. Adapun pemimpin dari lembaga eksekutif adalah raja atau presiden beserta kabinetnya, seperti para menteri.<\/p>\n\n\n\n Selain bertanggung jawab melaksanakan undang-undang, kekuasaan eksekutif juga memiliki wewenang dan tanggung jawab lain, mulai dari wewenang diplomatik, administratif, yudikatif, legislatif, hingga militer.<\/p>\n\n\n\n Raja atau presiden berwenang untuk menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan negara lain. Sedangkan dalam ranah yudikatif, raja atau presiden berwenang memberikan grasi atau amnesti kepada warga negaranya.<\/p>\n\n\n\n Selanjutnya, ada kewenangan administratif, yaitu melaksanakan administrasi negara sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. Sementara itu, kewenangan legislatif presiden atau para menteri adalah membuat Undang-Undang bersama DPR.<\/p>\n\n\n\n Lembaga eksekutif juga berwenang mengatur kegiatan militer, mulai dari menyatakan perang, serta menjaga keamanan negara.<\/p>\n\n\n\n Berikutnya ada lembaga legislatif, yaitu lembaga yang keberadaannya bisa mencegah kesewenangan tugas dan tanggung jawab dari raja ataupun presiden.<\/p>\n\n\n\n Lembaga legislatif merupakan wakil rakyat yang memiliki kekuasaan membuat, menyusun, dan menetapkan Undang-Undang.<\/p>\n\n\n\n Hak lain dari lembaga legislatif adalah meminta keterangan lembaga eksekutif tentang tugas yang akan dilaksanakan atau sudah dilaksanakan. Lembaga legislatif juga memiliki wewenang untuk menyelidiki lewat pembentukan panitia penyelidik.<\/p>\n\n\n\n Wewenang dan hak lain yang memiliki pengaruh besar adalah mosi tidak percaya. Lembaga legislatif bisa menjatuhkan lembaga eksekutif melalui mosi tidak percaya ini.<\/p>\n\n\n\n Konsep trias politika terakhir adalah lembaga yudikatif, yaitu kekuasaan yang bertugas mengontrol seluruh lembaga negara yang berkaitan dengan hukum.<\/p>\n\n\n\n Terbentuknya lembaga yudikatif bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan, menguji material, menegakkan hukum, serta mengesahkan atau membatalkan peraturan yang bertentangan dengan dasar hukum suatu negara.<\/p>\n\n\n\n Sebagai negara yang demokratis, Indonesia juga menerapkan konsep trias politica<\/em>. Pembagian kekuasaan di Indonesia bertujuan untuk meminimalisir penyalahgunaan kekuasaan dan menciptakan keseimbangan antar lembaga. Berikut penerapan trias politica<\/em> di Indonesia:<\/p>\n\n\n\n Pertama, lembaga eksekutif yang berwenang melaksanakan serta menjalankan undang-undang. Seperti namanya, lembaga ini bertugas mengeksekusi rencana kerja untuk kepentingan negara. <\/p>\n\n\n\n Lembaga eksekutif di Indonesia, yaitu Presiden dan Wakil Presiden. Meski memiliki wewenang untuk memerintah Indonesia, presiden dan wakil presiden dibatasi oleh undang-undang yang berlaku. Tujuannya untuk menghindari penyalahgunaan wewenang serta kekuasaan saat memerintah.<\/p>\n\n\n\n Presiden dan wakil presiden memiliki kewajiban untuk menjalankan undang-undang yang sudah ditetapkan oleh DPR.<\/p>\n\n\n\n Kedua, ada lembaga legislatif yang memiliki wewenang terhadap undang-undang, mulai dari membuat, menyusun, dan mengesahkan. Terdapat 3 lembaga legislatif di Indonesia, yaitu MPR, DPR, dan DPD yang memiliki peran dan tanggung jawab berbeda-beda. Agar lebih paham, berikut penjelasan lengkapnya:<\/p>\n\n\n\n MPR merupakan lembaga legislatif yang memiliki wewenang untuk membuat dan menetapkan UUD yang mengutamakan kepentingan rakyat. Selain itu, MPR juga berwenang untuk mengawasi jalannya lembaga eksekutif, yaitu presiden dan wakil presiden.<\/p>\n\n\n\n DPR merupakan bagian dari lembaga legislatif, tepatnya anggota dari MPR. Sebagai perwakilan rakyat, DPR memiliki tugas dan wewenang untuk menjalankan fungsi anggaran, fungsi legislatif, dan fungsi pengawasan.<\/p>\n\n\n\n Karena menjadi bagian dari legislator, DPR juga berwenang untuk merancang undang-undang demi kepentingan rakyat Indonesia. Selain itu, umumnya anggota DPR dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilu.<\/p>\n\n\n\n Berikutnya ada DPD yang bertugas menerapkan sistem pemerintahan daerah. Keberadaan DPD bertujuan untuk mempertahankan representasi daerah di tingkat pusat.<\/p>\n\n\n\n Sama seperti DPR, anggota DPD dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Seluruh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) bersifat independen dan mengutamakan kepentingan bersama setiap daerah.<\/p>\n\n\n\n Penerapan trias politika selanjutnya di Indonesia adalah terbentuknya lembaga yudikatif. Lembaga ini memiliki wewenang dan kuasa untuk mengawasi jalannya pelaksanaan peraturan dalam Undang-Undang Dasar (UUD). Berikut beberapa lembaga yudikatif di Indonesia:<\/p>\n\n\n\n Lembaga pertama, ada Mahkamah Agung atau MA yang memiliki kekuasaan penuh atas kehakiman yang berada di lingkungan peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan militer, dan peradilan agama.<\/p>\n\n\n\n Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk menguji peraturan dalam Undang-Undang di bawah acuan Undang-Undang Dasar. Sederhananya, MA merupakan lembaga yudikatif paling tinggi dalam lingkup peradilan di Indonesia.<\/p>\n\n\n\n Di urutan kedua ada Mahkamah Konstitusi (MK). Peran dari Mahkamah Konstitusi adalah menjamin penegakan konstitusi yang menjadi hukum tertinggi di Indonesia, agar berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<\/p>\n\n\n\n Mahkamah Konstitusi juga berwenang penuh untuk menguji isi undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.<\/p>\n\n\n\n Ketiga, ada Komisi Yudisial atau KY. Lembaga satu ini bersifat independen atau mandiri, seperti isi pasal 24B ayat 1 UUD 1945. Sebagai lembaga yang independen, Komisi Yudisial memiliki kewenangan penuh untuk memberikan usulan pengangkatan Hakim Agung.<\/p>\n\n\n\n Selain itu, Komisi Yudisial juga berwenang menetapkan kode etik serta pedoman perilaku hakim dalam menjaga kehormatan dan martabat hakim-hakim di Indonesia.<\/p>\n\n\n\n Selain ketiga konsep trias politika di atas, Indonesia juga membentuk lembaga eksaminatif, yaitu lembaga yang memiliki kekuasaan penuh atas pemeriksaan keuangan negara.<\/p>\n\n\n\n Keberadaan lembaga eksaminatif sangat penting untuk menghindari penyelewengan anggaran demi kepentingan pribadi atau kelompok-kelompok tertentu. Lembaga eksaminatif di Indonesia adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).<\/p>\n\n\n\n3 Konsep Utama dalam Trias Politika<\/h2>\n\n\n
![\"Konsep](\"https:\/\/hotelier.id\/studi\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/3-Konsep-Utama-dalam-Trias-Politica.jpeg\")
1. Kekuasaan Eksekutif<\/h3>\n\n\n\n
2. Lembaga Legislatif<\/h3>\n\n\n\n
3. Lembaga Yudikatif<\/h3>\n\n\n\n
Penerapan Trias Politika di Indonesia<\/h2>\n\n\n
![\"Penerapan](\"https:\/\/hotelier.id\/studi\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/Penerapan-Trias-Politika-di-Indonesia.jpg\")
1. Lembaga Eksekutif<\/h3>\n\n\n\n
2. Lembaga Legislatif<\/h3>\n\n\n\n
a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)<\/h4>\n\n\n\n
b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)<\/h4>\n\n\n\n
c. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)<\/h4>\n\n\n\n
3. Lembaga Yudikatif<\/h3>\n\n\n\n
a. Mahkamah Agung (MA)<\/h4>\n\n\n\n
b. Mahkamah Konstitusi (MK)<\/h4>\n\n\n\n
c. Komisi Yudisial (KY)<\/h4>\n\n\n\n
4. Lembaga Eksaminatif<\/h3>\n\n\n\n