Dalam sistem pemerintahan daerah, ada dua jabatan penting yang memimpin suatu daerah dalam provinsi tertentu, yaitu bupati dan walikota. Meskipun keduanya memiliki tanggung jawab serupa dalam administrasi daerah, perbedaan bupati dan walikota cukup mendasar terkait peran, kewenangan, dan cara mereka diangkat.
Penasaran apa saja perbedaan diantara keduanya? Baca artikel ini sampai selesai, yuk!
Daftar ISI
Apa Itu Bupati dan Walikota?
Sebelum mempelajari perbedaan bupati dan walikota, ada baiknya Anda memahami apa itu bupati dan walikota. Jadi, secara bahasa, bupati merupakan seorang pejabat pemerintah yang menjabat sebagai kepala pemerintahan di wilayah kabupaten.
Jabatan politik ini mulai muncul ketika era peperangan sebelum tahun 1945 oleh partai politik dan bukan termasuk jajaran PNS (Pegawai Negeri Sipil). Namun, pada kala itu, hanya beberapa daerah seperti Jawa, Madura, dan Bali yang memiliki pemimpin dengan gelar Bupati.
Sedangkan walikota merupakan jabatan kepala pemerintah daerah yang memiliki kekuasaan di sebuah wilayah kota administratif atau kota madya. Walau berbeda dari segi istilah, kedua jabatan ini berperan penting untuk berbagai aspek pengembangan wilayah.
3 Perbedaan Bupati dan Walikota
Selain definisi umum, sebenarnya perbedaan bupati dan walikota cukup mencolok di mana perbedaan tersebut mencakup beberapa aspek, seperti:
1. Perbedaan Bupati dan Walikota dari Segi Wilayah Yuridiksi
Berdasarkan definisi umum yang telah Anda pelajari sebelumnya, cukup jelas bahwa kedua jabatan ini memegang kekuasaan pada wilayah yang berbeda. Bupati akan fokus memimpin wilayah kabupaten, sedangkan walikota akan memimpin sebuah wilayah kota (tidak termasuk kabupaten di provinsi yang sama).
Namun, secara strata kepemimpinan, sebenarnya kedua jabatan ini masih setara, yakni sebagai kepala daerah tingkat II. Tak heran jika terkadang terdapat jarak kemajuan daerah yang berbeda antara wilayah kabupaten dan kota, karena berada pada kepemimpinan dan lembaga pemerintahan yang berbeda.
2. Potensi Berkembang dan Pendapatan Daerah
Walaupun setiap daerah memiliki potensi yang berbeda-beda, namun pada banyak provinsi, pertumbuhan ekonomi di kota sering kali memang jauh lebih pesat. Kondisi inilah yang mendorong adanya perbedaan bupati dan walikota dalam sudut pandang pendapatan daerah kekuasaan.
Wilayah kota sering kali memiliki pendapatan daerah yang lebih besar daripada kabupaten. Fenomena ini disebabkan oleh potensi pendapatan yang lebih tinggi karena adanya lebih banyak industri dan tempat wisata.
Walaupun sudah mulai banyak tokoh bupati yang menemukan dan mengembangkan daerah kekuasaannya, namun secara umum masih banyak kabupaten yang masih “jalan di tempat”. Keterbatasan sumber daya manusia, perbandingan UMR, dan kebijakan daerah menjadi faktor kondisi tersebut terjadi.
3. Perbedaan Bupati dan Walikota dari Segi Kebijakan
Dalam menentukan kebijakan, seorang bupati dapat menetapkan berbagai kebijakan dengan bekerja bersama DPRD Kabupaten. Tentunya kebijakan tersebut bertujuan untuk menyelenggarakan, meningkatkan potensi, hingga membangun daerah kabupaten agar menjadi lebih baik.
Tetapi, di samping itu, walikota juga akan dibantu oleh DPRD Kota. Sama halnya dengan Bupati, tugas jabatan pemimpin kota juga memajukan daerah kekuasaannya dengan sumber daya dan kemampuan yang ada.
Tugas Bupati dan Walikota
Walaupun ada beberapa perbedaan bupati dan walikota yang cukup mencolok, namun sebenarnya kedua jabatan ini memiliki strata yang sama. Bahkan, secara teori sebagian besar tugas utamanya sama, namun mengemban wilayah yang berbeda. Adapun tugas utama dari kedua jabatan ini meliputi:
1. Memimpin Pemerintahan Daerah Kekuasaan
Pada dasarnya, tugas bupati dan walikota adalah sama-sama untuk memimpin pemerintahan daerah kekuasaannya. Termasuk dalam hal pengelolaan, pegembangan, dan pembuatan kebijakan pemerintah setempat demi kemaslahatan bersama.
Walaupun bukan termasuk PNS, namun peran keduanya cukup besar dalam sebuah wilayah. Selaku pemimpin daerah, bupati maupun walikota akan membentuk peraturan daerah (Perda) bersama DPRD.
Kemudian, mereka akan menjabarkan kebijakan strategis dalam lingkup urusan pemerintahan dan pelaksanaan pemerintahnya masing-masing. Walaupun secara strategis sebagian tugasnya adalah penanggung jawab dan pemangku keputusan.
2. Perencanaan Pembangunan
Kedua jabatan ini juga sama-sama bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan di daerah kekuasaannya, termasuk pembangunan infrastruktur hingga pelestarian lingkungan. Tujuannya sudah pasti adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
Walaupun perbedaan bupati dan walikota terlihat cukup mencolok, namun keduanya juga memiliki tugas yang serupa. Hal ini termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan dan kelancaran program pembangunan yang ada serta tugas pemberian laporan kepada wilayah pemerintah pusat secara berkala (provinsi atau bahkan negara).
3. Pengelolaan Keuangan Kota
Walaupun secara harfiah keuangan dipegang oleh bendahara, namun bupati dan walikota juga berperan dalam mengelola dan ikut merumuskan rencana anggaran serta penggunaan sumber daya keuangan lainnya. Keduanya harus mampu memastikan keberlanjutan pembangunan dan penyediaan pelayanan publik tercapai.
Walikota dan bupati juga harus memastikan ketersediaan anggaran untuk kebutuhan kritis, seperti bantuan bencana alam. Pertanggungjawaban terhadap pembukuan keuangan juga diawasi langsung oleh pemangku jabatan.
4. Pelayanan Publik
Walaupun sebelumnya Anda mempelajari perbedaan bupati dan walikota, namun jika Anda amati, keduanya memiliki peranan yang sama terkait pelayanan publik. Khususnya memastikan pelayanan publik memadai, mulai dari penanganan keluhan, pengurusan administrasi, sarana pendidikan, kesehatan, transportasi, dan berbagai hal lain.
5. Tugas Kedinasan
Sebagai pemimpin suatu daerah, bupati dan walikota juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan keamanan, dengan senantiasa melakukan inspeksi dan evaluasi kerja. Selain itu, mereka juga bertugas untuk melakukan tugas kedinasan dan dokumentasi terkait kepentingan dan perkembangan daerahnya.
Seorang bupati maupun walikota juga akan melakukan berbagai kegiatan kedinasan secara teknis, sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Termasuk bersosialisasi dan membentuk kerja sama dengan pihak luar pemerintahan.
Wewenang Bupati dan Walikota
Wewenang bupati dan walikota berkaitan dengan tugas-tugas dan tanggung jawab yang mereka miliki dalam mengelola pemerintahan daerah di tingkat kabupaten dan kota. Berikut adalah beberapa wewenang utama dari bupati dan walikota:
- Menyusun, mengajukan, dan menetapkan kebijakan umum, Perda hingga program pembangunan daerah, serta beberapa pembuatan strategi pengembangan berbagai sektor potensial untuk daerah kekuasaannya bersama DPRD.
- Mengawasi dan melakukan evaluasi pada seluruh kabinet di bawah kepemimpinannya.
- Memberikan edukasi kepada seluruh petugas di bawahnya, serta seluruh warga di daerah kepemimpinannya. Terutama edukasi terhadap program pemerintahan maupun penyuluhan program dari pusat.
- Pemberian izin terkait kegiatan di daerah kekuasaannya.
Gaji dan Tunjangan Bupati dan Walikota
Memang ada beberapa perbedaan bupati dan walikota, namu secara garis besar kedua jabatan ini memiliki strata kepemimpinan dan besaran gaji yang sama. Menurut Undang-Undang yang berlaku, gaji pokok keduanya adalah Rp 2.100.000,00 per bulan.
Namun, kedua jabatan ini juga akan mendapatkan tunjangan lain dan fasilitas untuk menunjang kinerjanya dalam mengelola dan mengembangkan daerahnya. Seperti tunjangan dan fasilitas mobil dinas, biaya pemeliharaan kesehatan, biaya perjalanan dinas, tunjangan jabatan, dan lain sebagainya.
Baca Juga : Mengenal Kementerian Negara Indonesia serta Fungsi & Tugasnya
Sudah Paham Apa Saja Perbedaan Bupati dan Walikota?
Kesimpulannya, perbedaan bupati dan walikota mencakup wilayah kewenangan, peran, dan fokus dalam pengelolaan pemerintahan daerah. Meskipun keduanya memiliki tanggung jawab unik, tujuan utama mereka adalah memastikan pelayanan yang berkualitas dan pembangunan yang berkelanjutan demi kesejahteraan penduduk lokal.
Sebagai masyarakat yang baik, kita harus mendukung penuh kinerja bupati dan walikota agar operasional pemerintahan daerah bisa optimal, efisien, dan transparan. Dengan begitu, mereka akan senantiasa meningkatkan keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pembangunan wilayah.
