Asas desentralisasi telah diterapkan dalam beberapa bidang di negeri ini, terutama dalam bidang politik dan fiskal. Asas ini digunakan dalam penyelenggaraan pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Artikel ini akan membahas asas ini mulai dari pengertian hingga penerapannya.
Daftar ISI
Pengertian Desentralisasi
Mengutip Wikipedia, asas desentralisasi merupakan suatu kewenangan kepada unit maupun pengelola dengan tingkatan yang lebih rendah dari atasannya dalam suatu organisasi.
Sedangkan berdasarkan pasal 1 UU No. 32 tahun 2004, asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah yang memiliki wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri (otonomi daerah).
Di Indonesia ada banyak daerah otonom. Sebagai contoh, ada Surakarta, Tangerang, Aceh, Yogyakarta, Madiun, dan masih banyak lagi.
Dengan sistem pemerintahan otonomi daerah, maka daerah otonom memiliki ruang untuk memberikan kebebasan partisipasi masyarakat secara luas. Sehingga, daerah tersebut bisa maju dan menjadi lebih unggul.
Tujuan Asas Desentralisasi
Dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah mengeluarkan asas desentralisasi.
Asas ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan organisasi sebagai wujud dari demokrasi pemerintah pusat.
Tidak hanya itu, asas ini bertujuan untuk memberikan bantuan operasional kepada pemerintah otonom dalam menyelenggarakan tugasnya. Salah satu tugas yang diemban oleh daerah otonom yaitu pemerataan pendidikan dan pengurangan kemiskinan melalui pembangunan.
Dari kedua tujuan di atas akan menimbulkan beberapa tujuan lainnya. Misalnya, program pembangunan infrastruktur pemerintah. Nah, dengan adanya asas ini, pemerintah daerah dapat mengambil kebijakan agar program dapat terealisasi lebih cepat.
Apa Saja Asas Desentralisasi?
Asas desentralisasi menurut para ahli dibagi menjadi 2 jenis, yaitu berdasarkan tingkat kewenangan dan bidangnya.
1. Desentralisasi Berdasarkan Tingkat Kewenangan
Desentralisasi berdasarkan tingkat kewenangan dibagi menjadi empat sebagai berikut.
- Deconcentration: Penyerahan kewenangan administrasi kepada pemerintah di tingkat terendah.
- Delegation: Penyerahan tanggung jawab fungsi tertentu kepada organisasi diluar birokrasi reguler dan dikontrol oleh pemerintah pusat.
- Devolution: Pembentukan unit pemerintah secara subnasional.
- Privatization: Pemberian tugas dari pemerintah kepada perusahaan atau organisasi non pemerintah.
2. Desentralisasi Berdasarkan Bidangnya
Sedangkan menurut Rondinelli yang dikutip oleh Taufiq, desentralisasi dibagi juga menjadi 4 yaitu:
- Desentralisasi Politik: Asas ini bertujuan untuk mengatur segala jenis yang berkaitan dengan politik. Kekuasaan berada di tangan masyarakat dan perwakilan politik mereka di daerah tersebut.
- Desentralisasi Administrasi: Administrasi yang dimaksud dalam hal ini adalah pemberian kewenangan pelayanan publik kepada lembaga di bawah mereka yang termasuk dalam struktur kelembagaan negara.
- Desentralisasi Fiskal: Desentralisasi ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan sebagai pengambilan keputusan dalam menciptakan pengeluaran yang rasional untuk masyarakat.
- Desentralisasi Pasar: Uniknya, desentralisasi ini fokus kepada bidang usaha, dimana pemberian lingkungan yang baik untuk mereka yang berdagang dan memberikan barang dan jasa berdasarkan respon kebutuhan masyarakat.
Nah, dari semua penjelasan mengenai jenis-jenis dari desentralisasi dapat kamu simpulkan, posisi tertinggi dalam organisasi pemerintah adalah pemerintah pusat dimana kewenangan tersebut juga dibagikan kepada pemerintahan di bawahnya.
Kelebihan dan Kekurangan Desentralisasi
Dalam menerapkan suatu sistem pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Apalagi dalam sistem pemerintahan. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan desentralisasi yang perlu kamu pahami terlebih dahulu, yaitu:
3 Kelebihan Desentralisasi
Sistem dengan asas desentralisasi memang memiliki kelebihan. Adapun 3 kelebihan yang dimiliki asas ini adalah sebagai berikut.
1. Meningkatkan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah
Adanya desentralisasi, pemerintah pusat merasa terbantu dengan tugasnya. Pasalnya, pemerintah daerah dapat menyalurkan tugas pemerintah secara langsung untuk mengatasi masalah di masyarakat.
2. Memperbaiki Birokrasi yang Buruk
Birokrasi yang buruk dapat mengakibatkan kinerja pemerintah juga buruk. Maka dari itu, dengan adanya asas ini diharapkan mampu menjalankan birokrasi dengan cepat dan berjalan dengan baik.
3. Memajukan Daerah dengan Cepat
Seperti yang sudah disinggung pada awal pembahasan, daerah otonom memiliki kewenangan untuk mengatur urusannya sendiri. Dengan demikian, mereka dapat mengambil tindakan terkait sumberdaya manusia yang ada di daerah tersebut.
Misalnya, daerah otonom memiliki keunggulan di bidang kelautan. Nah, mereka bisa mendirikan sekolah khusus untuk menunjang keunggulan tersebut, seperti pelayaran ataupun yang lainnya.
3 Kekurangan Desentralisasi
Selain kelebihan, berikut ini adalah 3 kekurangan dari desentralisasi dalam pemerintahan.
1. Peran Pemerintah Berkurang
Sudah pasti adanya asas ini mengakibatkan wewenang berada di tangan pemerintah daerah, peran pemerintah pun berkurang. Akibatnya, pemerintah pusat jarang sekali memperhatikan masyarakatnya. Bahkan, ada beberapa masalah juga terkesan lamban untuk ditangani oleh mereka.
2. Mendorong Sifat Kedaerahan
Sifat ini sangat bahaya bagi sistem pemerintahan. Misalnya, berdirinya partai papua merdeka. Salah satu penyebabnya adalah sifat kedaerahan. Mereka tidak ingin meninggalkan daerahnya dan tidak ingin hidup di bawah naungan pusat.
3. Perbedaan Kebijakan Daerah
Nah, kalau yang satu ini dapat kamu lihat di daerah Nangroe Aceh Darussalam yang memiliki aturan tersendiri untuk menghukum warganya yang bersalah. Itulah sisi buruk dari asas ini.
4 Contoh Penerapan Asas Desentralisasi
Penerapan desentralisasi di Indonesia ini banyak sekali, tergantung dari bidang masing-masing. Berikut adalah 4 contoh penerapan desentralisasi yang dapat dipelajari, yaitu:
1. Desentralisasi di Pemerintahan
Indonesia terdiri dari 35 Provinsi dimana masyarakatnya banyak sekali. Sehingga untuk mengatur pemerintahannya perlu sekali asas desentralisasi. Pemerintah pusat mengatur dengan sistematis untuk menyelenggarakan asas ini.
Harapan pemerintah pusat dengan adanya desentralisasi yaitu dapat membantu mereka mengatur, mengarahkan, menyampaikan aspirasi pemerintah pusat kepada masyarakat. Sebaliknya, masyarakat juga dapat menyalurkan pendapatnya melalui pemerintah daerah.
2. Desentralisasi Fiskal
Pemungutan pajak di luar pajak pusat dan keuangan untuk pembangunan daerah sudah diatur sejak tahun 2001. Pemerintah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan.
Dengan adanya penerapan dari pembangunan ini, pemerintah pusat berharap agar daerah yang tertinggal juga merasakan pembangunan seperti di kota. Tidak hanya itu, pelayanan publik pun juga tidak terhambat.
Desentralisasi fiskal ini diatur dalam UU No 32 tahun 2004, daerah otonom selain dapat mengurus sendiri pemerintahannya, mereka juga dilimpahkan keuangan untuk menjalankan aturan otonomi daerah.
Keuangan tersebut dapat mereka dapatkan melalui pembayaran pajak warga maupun bantuan pendanaan melalui mekanisme transfer berdasarkan asas money follow function.
Contohnya, transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) yang dibagi ke kepala daerah dan kepala desa. Nah, uang tersebut dialokasikan ke pembangunan daerah setempat. Dengan tujuan utama yaitu memajukan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
3. Desentralisasi Bidang Pendidikan
Contoh nyata dari desentralisasi adalah adanya manajemen berbasis sekolah. Dengan kata lain, pemerintah memberikan wewenang pemerintah daerah untuk mengatur permasalahan pendidikan.
Wewenang tersebut wajib berasaskan tujuan dari pendidikan. Misalnya, dana BOS dialokasikan ke pembangunan masjid sekolah dan lapangan sekolah.
4. Desentralisasi Bidang Kesehatan
Desentralisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan seperti rumah sakit, puskesmas, posyandu, dan lain-lain yang menyangkut kesehatan warga. Dengan demikian, tingkat kesehatan masyarakat juga meningkat.Â
Baca Juga : Asas Ius Sanguinis: Pengertian dan Contohnya
Sudah Lebih Paham Tentang Asas Desentralisasi?
Dari ulasan di atas dapat kamu tarik kesimpulan, asas desentralisasi memiliki kelebihan juga kekurangan. Asas ini dipakai pemerintah pusat untuk memberikan wewenang kepada pemerintah daerah agar mereka dapat mengatur urusannya sendiri dalam berbagai aspek bidang yang menyangkut kesejahteraan masyarakat.
Harapannya, dengan kewenang tersebut daerah otonom mampu berkembang lebih cepat dan dapat mengatasi masalah serta memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih tepat. Sehingga, pemerataan di Indonesia dapat tercapai.
