Tahukah kamu apa saja kelebihan dan kekurangan otonomi daerah? Sistem ini berjalan di Indonesia menurut Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Otonomi daerah sendiri merupakan sistem pemberian hak dan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk menjalankan urusan pemerintahannya sendiri. Yuk, simak penjelasan yang lebih mendalam tentang sistem kewenangan ini.
Daftar ISI
Mengenal Kelebihan dan Kekurangan Otonomi Daerah
Penerapan konsep otonomi daerah ternyata punya beragam dampak bagi suatu daerah dalam perkembangannya di berbagai sektor. Perhatikan ulasan berikut ini supaya kamu lebih mudah memahami apa saja keunggulan dan juga kekurangan dari sistem kewenangan daerah secara otonom.
Apa Saja Kelebihan Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Contoh Nyatanya?
Pada dasarnya, sistem otonomi daerah berfungsi untuk menjalankan pemerintahan daerah secara efektif dan mandiri. Berdasarkan fungsi tersebut, ada empat kelebihan dari pelaksanaan konsep kewenangan yang satu ini.
1. Kelebihan dan Kekurangan Otonomi Daerah: Kemandirian Mengelola Urusan Pemerintahan Daerah
Adanya otonomi daerah memungkinkan pejabat daerah untuk mengelola sumber daya sekaligus urusan pemerintahannya secara mandiri tanpa campur tangan pemerintah pusat. Artinya, segala kebijakan maupun rancangan anggaran akan diputuskan oleh pemimpin daerah.
Pemerintah daerah setempat yang menjalankan fungsi otonomi daerah memiliki hak untuk mengelola sumber daya yang ada di daerah tersebut. Kemudian, hasilnya dapat mereka kelola menjadi rancangan anggaran yang berguna untuk membiayai urusan pemerintahan.
2. Memprioritaskan Pembangunan Daerah
Pembangunan daerah yang berkelanjutan dapat tercapai apabila pemerintah menjalankan roda pemerintahan daerahnya sendiri sehingga dapat memprioritaskan pembangunan daerah agar tepat sasaran.
Kebijakan-kebijakan yang pemerintah daerah putuskan semestinya juga lebih berpihak pada kebutuhan masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Dengan begitu, pembangunannya berjalan sesuai dengan aspirasi masyarakat.
Sebagai contohnya, pemerintah daerah yang memimpin wilayah pesisir pantai akan membuat kebijakan yang berfokus pada eksplorasi di bidang perikanan. Alhasil, pembangunan di wilayah tersebut bisa tercapai karena masyarakatnya sejahtera.
Dengan memberikan wewenang pada pemerintah daerah untuk mengelola sumber dayanya secara optimal, maka mereka akan mampu memajukan daerah tersebut lewat berbagai pembangunan.
3. Menumbuhkan Kesadaran Demokrasi
Memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk menjalankan roda pemerintahannya sendiri juga bisa meningkatkan kesadaran demokrasi di lingkup daerah. Sistem pemerintahan ini memungkinkan masyarakat untuk memilih sendiri pemimpin daerahnya melalui Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah).
Aspek ini dapat terlihat sebagai kelebihan dan kekurangan otonomi daerah sekaligus dalam beberapa segi, terutama jika pemahaman tentang sistem tersebut masih diwarnai tindakan kecurangan dari berbagai oknum terkait.
Walau begitu, harapannya, sistem pemilihan kepala daerah semacam inilah yang akan menumbuhkan nilai-nilai demokrasi di tengah masyarakat untuk memilih pemimpin dengan asas luber jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,adil).
4. Mampu Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Daerah
Wewenang yang diberikan kepada pemerintah daerah akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Apabila pemerintah daerah mampu mengembangkan potensi-potensi lokal dengan efektif, tentunya akan menambah daya tarik daerah tersebut di mata para wisatawan dan membawa pengaruh pada sektor ekonomi daerah terkait.
Tidak hanya itu, tetapi jika potensi daerahnya mampu dikelola dengan baik tentu bisa menjadi sumber penghasilan baru bagi daerah tersebut. Salah satu contohnya adalah Pemerintah Kota Batu yang mampu memaksimalkan potensi wisata alam sekaligus perkebunannya untuk sumber mata pencaharian masyarakat.
Apa Saja Kekurangan Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Contoh Nyatanya?
Kelebihan dan kekurangan otonomi daerah merupakan dua hal yang tidak terpisahkan. Jika sebelumnya sudah membahas tentang kelebihan otonomi daerah, yuk pelajari juga tentang kekurangan otonomi daerah berikut ini.
1. Rentan Terjadi KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme)
Wewenang penuh yang pemerintah daerah miliki seringkali memicu terjadinya praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Penyalahgunaan wewenang semacam ini jelas bisa merugikan negara.
Menurut sumber data dari situs web Menpan RB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi), pada tahun 2023, ada sekitar 70% pejabat daerah yang terbukti melakukan korupsi.
Data tersebut menandakan bahwa masih banyak pemerintah daerah yang tidak memiliki kualifikasi karakter sebagai pelayan publik, dan tidak patuh pada peraturan dan norma yang berlaku sehingga kasus KKN justru merajalela di tingkat daerah.
2. Pengawasan Pemerintahannya Lemah
Banyaknya daerah yang tersebar di Indonesia membuat pengawasan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah menjadi lemah. Kondisi ini memungkinkan para pejabat daerah untuk bertindak semena-mena atau tidak tepat sasaran dalam membuat kebijakan.
Jika kondisi ini terjadi secara terus-menerus tanpa ada tindakan tegas bagi para oknum pelakunya, maka tentu jalannya pembangunan di daerah tersebut akan terhambat. Alhasil, masyarakat miskin akan tetap hidup miskin karena minimnya perubahan.
Artinya, tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah justru tidak tercapai dengan baik.
3. Terjadi Kesenjangan Sosial antar Daerah
Kemandirian dalam pengelolaan daerah ini justru juga bisa menjadi kelebihan dan kekurangan otonomi daerah. Pasalnya, penyelenggaraan otonomi daerah yang kurang tepat dapat memicu terjadinya kesenjangan sosial antar daerah maupun antar lapisan masyarakat.
Kok bisa? Ternyata, sumbernya berasal dari pembuatan kebijakan yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
Akibatnya, banyak kebijakan yang justru menguntungkan satu pihak, sehingga program pemberdayaan masyarakat tidak berjalan secara optimal. Sebagai contoh, kasus mangkraknya proyek pembangunan jalan yang menghambat akses antar desa.
4. Peraturan yang Saling Bertentangan
Sistem otonomi daerah juga mungkin saja menimbulkan pertentangan. Tak jarang, peraturan daerah atau pelaksanaannya bertentangan dengan sistem undang-undang yang berlaku di Indonesia. Pertentangan tersebut akhirnya bisa memicu pemberontakan dan perselisihan di masyarakat.
Seringkali, terjadi ketidakpuasan dari masyarakat setempat terhadap pelaksanaan kebijakan dari pemerintah daerah yang dianggap tidak adil. Contohnya adalah aksi pemberontakan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat Papua melalui Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Apa Tujuan Diberlakukannya Otonomi Daerah?
Mempelajari kelebihan dan kekurangan otonomi daerah akan membawa kamu pada pemahaman yang luas tentang tujuan pemberlakukan sistem pemerintahan ini. Secara umum, penyelenggaraan otonomi daerah bertujuan untuk dua hal mendasar dalam uraian berikut.
1. Mempercepat Pembangunan di Tingkat Daerah
Indonesia merupakan negara yang sangat luas. Sampai saat ini, ada sekitar 548 daerah otonom yang tersebar di 416 kabupaten, 98 kota, dan 34 provinsi. Saking luasnya, pemerintah pusat akan kesulitan untuk mengatur semua urusan pemerintahan yang ada di tingkat daerah.
Adanya sistem otonomi daerah akan membantu percepatan pembangunan yang ada di tingkat daerah. Pejabat daerah akan diberi kebebasan wewenang untuk menjalankan urusan pemerintahannya sendiri agar sesuai dengan kebutuhan di daerah dan dapat menjadi jembatan memenuhi kebutuhan masyarakatnya.
2. Meningkatkan Pelayanan Umum
Penyelenggaraan otonomi daerah juga bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja pelayanan umum. Melalui pelayanan yang maksimal, tentunya jalannya berbagai urusan masyarakat akan lebih lancar. Kondisi seperti ini juga akan memberi dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah.
Maka, penggunaan wewenang secara bijak akan berpengaruh pada kualitas hidup masyarakat di daerah tersebut, begitupun sebaliknya.Â
Baca Juga : Wilayah Formal dan Fungsional: Arti, Ciri, hingga Contoh
Mengapa Kamu Harus Memahami Kelebihan dan Kekurangan Otonomi Daerah?
Sebagai warga negara Indonesia, kamu memiliki hak dan kewajiban untuk turut menyelenggarakan sistem otonomi daerah yang adil dan bijak. Dengan pemahaman yang kamu miliki, kamu bisa mencegah terjadinya penyelewengan wewenang yang dilakukan oleh pejabat daerah. Memahami kelebihan dan kekurangan otonomi daerah juga dapat membantu kamu berpartisipasi sesuai kapasitas dalam mengawasi jalannya pemerintahan di daerah tempat kamu tinggal.
