Oposisi adalah kata yang sering muncul di dunia politik. Indonesia sebagai negara dengan sistem demokrasi tentu tidak asing dengan istilah ‘oposisi’. Secara etimologi, oposisi merupakan kata bahasa Inggris ‘opposition’ yang berarti menyanggah atau membantah.
Namun, apa arti oposisi secara terminologi atau dalam politik? Berikut penjelasan mengenai pengertian, fungsi, strategi dan contoh dari oposisi.
Daftar ISI
Pengertian dari Istilah Oposisi
Dalam negara demokrasi seperti Indonesia, memiliki partai-partai berlawanan menjadi sesuatu yang wajar karena hal tersebut berperan penting dalam pemerintahan. Partai berlawanan tersebut bernama oposisi dan menjadi pihak berseberangan dari pemerintah atau pemegang kuasa tertinggi di negara.
Berdasarkan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), oposisi adalah partai perlawanan pada dewan perwakilan dan lain-lain untuk menyanggah atau mengkritik gagasan maupun kebijaksanaan politik golongan yang memiliki kuasa. Oposisi akan meluruskan hal-hal yang keliru pada pemegang kekuasaan.
Selain itu, menurut Eep Saifullah Fatah, oposisi merupakan sebuah ucapan atau aksi dengan tujuan untuk meluruskan hal–hal yang salah dengan menggaris bawahi dan menopang semua hal yang sudah benar. Oleh sebab itu, partai lawan memiliki kebijakan untuk mengawasi kegiatan politik yang keliru dan bisa benar.
Fungsi Adanya Pihak Partai Penentang
Menjadi hal yang wajar dan biasa di negara Indonesia atau negara demokrasi lainnya, oposisi tentu memiliki peran yang sangat penting. Seperti yang tertera sebelumnya, bahwa pihak oposisi atau pihak partai penentang adalah untuk meluruskan kekeliruan pada kebijakan suatu negara.
Namun, selain itu, tujuan dari oposisi adalah mengontrol atau mengawasi alur pemerintahan agar selalu sesuai dengan hukum yang berlaku dan berdasarkan nilai-nilai kebangsaan.
Dalam mengontrol pemerintahan, pihak penentang akan meletakkan ajaran dengan menggunakan check and balance untuk mengoreksinya. Beberapa manfaat lain yang berguna karena adanya pihak penentang adalah:
1. Memelihara Sebuah Alternatif Menyuarakan Kebijakan
Dalam pemerintahan, tentu tidak semuanya dapat berjalan sempurna karena hasil kerja dari pemegang kekuasaan. Oleh sebab itu, pihak penentang hadir untuk membantu menyempurnakan kebijakan pemerintah dengan cara menghasilkan beberapa kebijakan baru.
2. Menyeimbangi Kekuasaan
Agar keseimbangan dalam pemerintah tidak terlalu jauh dari kepentingan rakyatnya, maka pihak penentang akan menyeimbangi kekuatan di luar pemerintahan. Selain itu, partai oposisi akan memperingatkan apabila pemerintah yang telah terpilih secara demokratis bahwa kebijakannya berlawanan dengan keinginan masyarakat.
3. Sebagai Motivasi untuk Pemerintah agar Menjadi Lebih Baik
Secara umum, pemerintah akan menghadapi kemunduran. Oleh sebab itu, peran oposisi adalah menjadi pembangkit pemerintah agar terinspirasi untuk menjadi lebih baik dan memperbaiki kesalahan tentang kebijakan yang mereka hasilkan. Pihak penentang menjadi lawan agar pemerintah dapat mengatur masyarakat lebih baik.
4. Sebagai Watchdog
Watchdog secara harfiah adalah anjing penjaga. Namun, dalam konteks oposisi memiliki arti pengawas atau penjaga dalam hal politik. Peneliti Media Survei Nasional (Median), Ade Irfan Abdurrahman, menyatakan bahwa pihak penentang merupakan ‘watchdog’ agar pemerintah tidak semena-mena dalam otoritasnya.
Ade Irfan menambahkan bahwa pihak lawan akan meminimalisir usaha penyimpangan dalam pemerintahan sehingga kekuasaan akan menjadi on the track atau sesuai dengan jalurnya dan tidak menghalangi jalannya pemerintahan.
Jenis-jenis Oposisi
Selain memiliki peran yang penting, terdapat beberapa macam-macam oposisi yang sering ditemukan dalam dunia politik. Adapun jenis-jenis oposisi adalah sebagai berikut:
1. Destruktif Oportunis
Pada konsep ini, pihak penentang destruktif oportunis yaitu ide yang selalu berusaha untuk merusak image pemerintah dengan menghalalkan segala cara. Berbagai macam kebijakan yang berhasil pemerintah buat, pihak lawan akan mengkritik dan mencari kesalahannya meskipun hal tersebut baik apalagi buruk untuk masyarakat.
Konsep dari destruktif oportunis adalah menjatuhkan pemegang kekuasaan secara cepat agar dapat segera menggantikan pemerintah. Kemudian, mereka juga akan menyorot kelemahan agar dapat dengan mudah merusak kedaulatan pemerintah.
2. Seremonial
Jenis lainnya dari oposisi adalah seremonial. Sama dengan sikap upacara, pihak berlawanan ini bersikap seremoni. Namun, arti sesungguhnya adalah konsep yang terbentuk karena formalitas dan pura-pura.
3. Fundamental Ideologis
Konsep fundamental ideologis hampir sama dengan destruktif oportunis yaitu berkeinginan untuk menjatuhkan pemegang kuasa agar dapat tergantikan dengan penguasa yang lainnya. Namun, yang berbeda pada kedua konsep tersebut adalah ideologinya.
Pihak penentang fundamental ideologis berpikir bahwa ideologi dan konsep yang pemerintah anut seperti dasar negara tidak tepat dan tidak sesuai. Oleh sebab itu, pihak oposisi ingin mengganti dasar negara menjadi lebih baik menurut mereka.
4. Konstruktif Demokratis
Berbeda dengan ketiga contoh lainnya, konstruktif demokratis hadir dengan konsep untuk kepentingan masyarakat. Ketiga jenis oposisi lainnya adalah untuk mengacaukan sistem pemerintahan yang ada dan menggantinya. Sebaliknya, konstruktif demokratis hadir untuk menyeimbangkan tatanan yang ada.
Pihak penentang konstruktif demokratis akan melihat dari sisi positif untuk melakukan kritik dan apabila kebijakan pemerintah ternilai sebagai rakyat. Akibatnya, rakyat akan melihat keseimbangan terhadap pemerintahan karena jenis oposisi konstruktif demokratis.
Contoh-contoh Strategi Oposisi
Dalam menerapkan konsep oposisi guna menyeimbangkan pemerintahan yang sesuai dengan kepentingan rakyatnya, pihak penentang memiliki berbagai macam cara untuk memenangkan pihaknya. Beberapa contoh kebijakan dari pihak berlawanan untuk menyukseskan ide dari oposisi adalah:
1. Strategi Pilgub DKI Lawan Jokowi tahun 2019 dari PKS
Pada tahun 2019, partai politik PKS menggunakan strategi dua poros sebagai pihak penentang untuk melawan calon Presiden Jokowi. Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sohibul Iman menyatakan tujuan menggunakan cara tersebut adalah untuk memunculkan empat orang (dua pasangan calon dari oposisi).
Selain itu, Sohibul menambahkan jika hanya ada satu pasangan calon, maka aspirasi dari berbagai macam masyarakat tidak akan tertampung dengan baik. Taktik pihak berlawanan tersebut juga telah melalui perkiraan agar semua aspirasi dari banyak pihak dapat tersampaikan sehingga harus ada dua putaran pada pilpres.
Strategi tersebut juga pernah digunakan untuk pilgub DKI pada tahun 2017 dengan melakukan dua putaran pemilihan.
2. Membuat Konsep yang Berdasarkan Argumentasi (DPC MCI)
Selanjutnya, contoh strategi oposisi adalah dengan mendasari argumentasi. Seperti pendapat Asep Wawan Wibawan ketua MCI (Media Center Indonesia) Kota Tangerang di sekretariat bersama.
Ia mengungkapkan bahwa mereka menggunakan siasat sebagai pihak berlawanan dengan membuat konsep yang memiliki dasar argumentasi.
Selain itu, Asep juga menyatakan bahwa pihak oposisi sebenarnya bukan pihak berlawanan dari pemegang kebijakan apabila itu adil dan terlihat realitasnya. Oleh sebab itu, mereka juga merancang program-program yang bermanfaat untuk masyarakat.
3. Gerindra Mengkritik Utang Indonesia
Gerindra adalah sebuah partai politik yang pernah menjadi oposisi pada tahun 2014. Pada saat itu, Partai Gerindra kalah dalam pilpres. Akibatnya, mereka memilih menjadi partai oposisi. Pada saat menjadi pihak penentang, mereka menggunakan siasat mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi tentang utang negara Indonesia.
Strategi kritik tersebut terjadi pada 26 Juni 2018 oleh Prabowo yang menyatakan bahwa utang Indonesia telah membahayakan termasuk hutang lembaga keuangan dan BUMN yang jumlahnya besar. Partai Gerindra pada saat itu menjadi partai yang sangat kritis terhadap pemerintahan yang memegang kuasa.
Faktor Mengapa Partai menjadi Pihak Oposisi
Berbagai alasan menjadi faktor utama mengapa beberapa partai beralih menjadi pihak penentang pemerintah yang sedang berkuasa. Tentu partai akan memilih untuk menentang kebijakan-kebijakan pemerintah apabila menurut mereka tidak sesuai. Adapun beberapa alasan yang menjadi faktor utama menjadi oposisi adalah:
- Adanya Modernisasi: perubahan masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial, politik, dan budaya dengan memanfaatkan teknologi agar menjadi lebih baik.
- Komersialisasi Pertanian: berubahnya pola ekonomi pertanian dari subsisten menjadi komersial.
- Industrialisasi: proses berubahnya sosial ekonomi pada bidang industri.
- Urbanisasi yang Meningkat: perpindahan penduduk dari luar kota atau desa menuju kota semakin tinggi.
- Penyebaran Baca Tulis: banyak masyarakat yang belum mampu membaca dan menulis.
- Memperbaiki Pendidikan: kualitas pendidikan masih kurang sehingga perlu diperbaiki.
- Pengembangan Proses Demokrasi: memperbolehkan masyarakat untuk menyuarakan pendapat.
- Berubahnya Struktur Sosial: perubahan di masyarakat dalam berbagai bidang.
- Munculnya Kaum Intelektual: kelompok orang yang ingin memajukan bangsanya dalam semua bidang.
- Komunikasi di Era Modern: semakin berkembangnya zaman maka semakin canggih pula cara berkomunikasi sehingga menyebabkan rasa perubahan modern dalam pemerintahan.
Oposisi adalah Pihak Penting dalam Suatu Negara
Adanya pihak oposisi adalah sebagai wadah untuk menyempurnakan pemerintah yang memiliki kemungkinan menyimpang dari dasar negara dan bertentangan dari masyarakatnya.
Faktanya, oposisi hadir bukan untuk merusak suatu negara. Namun, untuk memperbaiki keadaan pemerintah atau pemegang kekuasaan yang dinilai masyarakat tidak memenuhi keinginan mereka. Oleh sebab itu, setiap negara demokrasi memiliki pihak oposisi agar negara mereka tetap berjalan dengan baik.
