Konferensi Meja Bundar: Sejarah, Dampak, Arti Pentingnya

Istilah Konferensi Meja Bundar (KMB) alias Nederlands-Indonesische rondetafelconferentie cukup familiar di tengah masyarakat. Ini terjadi karena pertemuan penting tersebut masuk dalam materi wajib pembelajaran tentang Kemerdekaan RI.

Namun, mengapa konferensi ini perlu dilaksanakan? Seperti apa latar belakang yang mendasarinya, isi, berikut dampak dan artinya bagi Indonesia? Teruskan membaca hingga paragraf terakhir agar kamu dapat menemukan jawabannya!

Latar Belakang Konferensi Meja Bundar

KMB sejatinya merupakan pertemuan lanjutan untuk memperjuangkan pengakuan kedaulatan sekaligus pelepasan cengkeraman Belanda dari Indonesia sepenuhnya. Sebelum penyelenggaraan pertemuan diplomatik yang dijembatani oleh PBB ini, sudah terjadi banyak perundingan lain, yaitu:

• Perundingan Linggarjati tahun 1947.
• Perjanjian Renville tahun 1948.
• Kesepakatan Roem-Royen tahun 1949.

Dua perundingan semula menghasilkan jalan buntu karena Belanda terus melakukan pengingkaran bahkan memutuskan agresi militer. Padahal, semula pihak Belanda telah sepakat dengan seluruh klausul dalam perundingan tersebut. Inggris menjadi saksi terjadinya kesepakatan-kesepakatan di atas sebagai perwakilan yang ditunjuk PBB.

Hingga pada Perjanjian Roem – Royen 1949, tercapai kembali hasil perundingan bahwa Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat (RIS) sepenuhnya. Pelaksanaan KMB sendiri bertujuan untuk mengesahkan kesepakatan itu dengan saksi yang lebih banyak sehingga dasar hukum dan buktinya lebih kuat. 

Tujuan Penyelenggaraan KMB

Alasan utama dari Konferensi Meja Bundar yang berlangsung pada 23 Agustus 1949 ini tidak lain adalah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Sesuatu yang terus diperjuangkan oleh para tokoh agar negara dapat berjalan tanpa intimidasi maupun intervensi lagi dari penjajah.

Namun selain itu, ada tujuan lain dari penyelenggaraan konferensi, yaitu:

• Pengesahan seluruh wilayah yang sebelumnya masuk dalam kekuasaan Hindia – Belanda sebagai milik Indonesia.
• Penarikan segera tentara militer Belanda yang telah melakukan agresi ke wilayah teritorial Indonesia sejak melanggar Perjanjian Linggarjati.
• Pengakuan dan dukungan kancah internasional atas kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia.
• Mendapatkan hak penuh pengelolaan kekayaan alam untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

Para delegasi Indonesia mengharapkan dengan banyaknya kehadiran negara-negara lain, semua klausul di atas dapat tercapai.

Isi dan Proses Berlangsungnya KMB

Sesuai dengan tujuan-tujuan di atas, isi dari rancangan Konferensi Meja Bundar yang Indonesia inginkan untuk disepakati adalah sebagai berikut:

1. Kerajaan Belanda menyerahkan kedaulatan sepenuhnya Indonesia sepenuhnya kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) tanpa syarat dan tidak boleh dicabut. Belanda sepenuhnya mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia.
2. Republik Indonesia Serikat (RIS) menerima kedaulatan tersebut sesuai dengan dasar ketentuan konstitusi yang telah disepakati oleh Belanda.
3. Menyerahkan kedaulatan RIS akan berlangsung paling lambat 30 Desember 1949.

Klausul-klausul di atas masih berupa rancangan, sehingga kedua belah pihak dapat memberikan menambahkan atau gugatan untuk pengubahan salah satu rancangan.

Tokoh KMB

Konferensi Meja Bundar sendiri berlangsung di Den Haag, Belanda dengan delegasi Indonesia berjumlah 11 orang dan Mohammad Hatta sebagai ketua. Selain Wakil Presiden pertama RI tersebut, beberapa nama lain yang turut serta adalah sebagai berikut:

• Mohammad Roem yang terlibat dalam Perundingan Roem – Royen.
• Ali Sastroamidjojo yang kemudian menjabat sebagai Perdana Menteri RI.
• TB Simatupang dengan pangkat Letnan Jenderal TNI dan salah satu nama dengan pengaruh besar pada institusi tersebut.
• Soemitro Djojohadikoesoemo yang merupakan seorang aktivis pemuda tersohor dan dekat dengan orang-orang penting di pemerintahan RI maupun militer.

Ada sejumlah nama lain yang turut serta dalam perundingan yang memang telah diharapkan sejak lama oleh Indonesia ini. Sayangnya, meskipun telah mengajak banyak anggota untuk mengikuti konferensi, perundingan tetap berjalan dengan alot.

Rancangan Tambahan Belanda dalam KMB

Pihak Belanda, sama seperti perundingan-perundingan sebelumnya yang berakhir dengan pembatalan atau jalan buntu kembali bersikukuh menambahkan beberapa klausul. Adapun poin-poin yang Belanda ingin masukkan dalam rancangan Konferensi Meja Bundar adalah sebagai berikut:

1. Papua Barat tidak termasuk dalam wilayah yang akan diserahkan kedaulatannya terhadap RIS. Sebab, Belanda merasa perbedaan etnis yang terlalu berbeda dan seharusnya Papua Barat menjadi negara persemakmuran sendiri di bawah Belanda.
2. Membentuk persekutuan Belanda – Indonesia, di mana Kerajaan Belanda menjadi pemimpinnya.
3. Utang Hindia Belanda menjadi tanggung jawab penuh RIS terkait pengembaliannya.

Ketiga klausul tambahan inilah yang tidak dapat diterima oleh delegasi Indonesia dan beberapa perwakilan negara lain. Sebab, setiap tambahan tersebut justru merugikan Indonesia dan kembali menempatkan RIS sebagai negara persemakmuran, bukan berdaulat penuh.

Hasil Akhir Perundingan KMB

Perundingan yang diharapkan sebagai langkah diplomatik terakhir untuk menghindari perang dengan Belanda ini pada akhirnya berlangsung lama dan berlarut-larut. Konferensi yang sejatinya berawal pada Agustus, baru mencapai kesepakatan akhir pada November di tahun yang sama.

Apakah lantas Indonesia memenangkan klausul-klausul awal dan berhasil menolak rancangan tambahan dari Belanda? Tidak berhasil. Terkait Papua Barat, tidak ada keputusan apapun dan akan ada perencanaan perundingan satu tahun kemudian untuk penyelesaiannya.

Terkait dengan persekutuan Belanda – Indonesia, keputusan akhirnya adalah kedudukan kedua negara sama dalam perjanjian kerja sama tersebut. Belanda tidak akan memiliki hak untuk menjadi superior dan mengendalikan Indonesia.

Terakhir adalah hasil yang cukup merugikan Indonesia karena Indonesia harus membayar semua utang selama Hindia – Belanda berdiri. Belanda justru bebas dari seluruh tanggung jawab dengan imbal balik pada Indonesia berupa penyerahan kedaulatan penuh maksimal pada Desember 1949.

Dampak Konferensi Meja Bundar Terhadap Indonesia

Meskipun delegasi-delegasi Indonesia telah berjuang keras untuk mendapatkan hasil perundingan yang lebih baik, namun akhirnya terpaksa sepakat. Bukan tanpa alasan, sebab bila semakin lama perundingan berlangsung, Indonesia khawatir pasukan Belanda yang masih duduk di Indonesia akan menyerang secara mendadak.

Lantas, apa saja dampak positif dan negatif dari hasil KMB tersebut. Berikut adalah beberapa dampak KMB yang sebagian klausulnya merugikan Indonesia:

Dampak Positif

• Pengakuan kemerdekaan Indonesia dari Belanda.
• Penarikan tentara Belanda yang berkedudukan di Indonesia secara menyeluruh sehingga potensi kembali terjadinya agresi sangat kecil.
• Selesainya konflik militer dengan Belanda.
• Pengakuan kedaulatan Indonesia secara terbuka (melalui media) dari Belanda.
• Hak dan bantuan pembangunan Indonesia dari dunia internasional secara masif.
• Penyerahan kapal perang milik Belanda kepada Indonesia.

Dampak Negatif

• Tidak terlaksananya cita-cita pendirian negara demokrasi di Indonesia karena kesepakatan yang tercapai adalah berbentuk Republik Indonesia Serikat.
• Indonesia berbentuk negara bagian sebagaimana pembagian wilayah di negara barat.
• Secara teknis, RIS merupakan negara persemakmuran terselubung dari Belanda.
• Beban utang Belanda akan menjadi tanggungan pemerintah RIS secara penuh.
• Penundaan penyelesaian masalah Papua Barat yang berlarut.

Penyelesaian Akhir Sengketa Konferensi Meja Bundar

Sebagaimana telah kamu baca di atas bahwa, ada beberapa poin perundingan yang sangat merugikan bagi Indonesia. Terlebih, persoalan Papua Barat juga tidak kunjung menemui titik terang perlahan membuat hubungan diplomatik dengan Belanda kembali memanas.

Padahal, Indonesia telah membayar senilai 4 miliar gulden selama masa pemerintahan Ir. Soekarno sepanjang 1950 – 1956. Setelah sengketa Papua Barat tidak kunjung menemukan titik terang, pihak Indonesia memilih untuk tidak melanjutkan pembayaran utang.

Pada era pemerintahan Presiden Soeharto, pembayaran utang kembali Indonesia lakukan karena merupakan persyaratan utama pemberian pinjaman krisis ekonomi kala itu. Selain itu, pemerintah Indonesia juga wajib membayar biaya nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda dengan total USD 2,4 miliar.

Pembayaran utang berlangsung hingga 35 tahun lamanya dan baru berhenti pada tahun 2003 ketika entitas penerima sudah bankrut. Setelah itu, baru pada tahun 2005, Perdana Menteri Belanda mengucapkan permintaan maaf secara langsung terkait penderitaan yang Indonesia alami.

Sudah Tahu Bagaimana Sejarah Konferensi Meja Bundar?

Setelah terjadinya Konferensi Meja Bundar, tidak ada lagi upaya diplomatik lain yang Indonesia upayakan untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan dari Indonesia. Khususnya para tokoh pemuda yang merasa langkah tersebut selalu berujung merugikan pihak Indonesia.

Terlebih, semua pasukan militer, pendatang, hingga keturunan campurannya sudah sepenuhnya meninggalkan Indonesia  setelah konflik yang tak kunjung mereda. Pada tahun 1950, nama Republik Indonesia Serikat (RIS) juga sepenuhnya dibuang. Indonesia secara resmi menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Seiring waktu berjalan, hubungan diplomatik Belanda – Indonesia pun membaik karena sama-sama tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Selain itu, permintaan maaf resmi perwakilan Belanda cukup ampuh mengeratkan hubungan kerja sama antar dua negara.