Ilmu ekonomi memiliki banyak cabang ilmu, mulai dari ekonomi terapan, deskriptif, makro, mikro, moneter, hingga ekonomi publik. Konsep perekonomian publik yang juga dikenal sebagai ilmu keuangan negara menekankan keterlibatan peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi negara.
Mengingat bahwa kegiatan ekonomi bisa berjalan dengan baik apabila para pelakunya saling berkoordinasi untuk menyelesaikan kendala-kendala yang mungkin dapat menyebabkan pasar tidak terkendali. Oleh sebab itu, campur tangan pemerintah sangat dibutuhkan untuk menciptakan ekonomi yang stabil dan teratur.
Daftar ISI
Apa Itu Ekonomi Publik?
Sederhananya, ekonomi publik yang memiliki nama lain ilmu keuangan negara adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku ekonomi pemerintah dan dampak kebijakan publik dalam bidang fiskal terhadap perekonomian secara keseluruhan.
Pengertian istilah bidang ilmu ini berasal dari kata majemuk “ekonomi” dan “publik”. Ekonomi memiliki makna aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Sementara, publik merujuk pada definisi hajat orang banyak atau masyarakat.
Sehingga, cabang ilmu perekonomian publik membahas tentang peran pemerintah dalam mengatur dan mengeluarkan kebijakan terkait aktivitas perekonomian nasional demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Latar belakang campur tangan pemerintah pada bidang ekonomi bermula dari mekanisme pasar yang mengalami kegagalan dalam menjalankan fungsinya. Nah, untuk memperbaiki keadaan tersebut, diperlukan peran pemerintah dalam hal alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
Seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya bahwa perekonomian suatu negara dapat berjalan lancar apabila mendapat dukungan dari para pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi yang sering Anda jumpai pada kehidupan sehari-hari adalah konsumen dan produsen. Namun, masih ada pelaku ekonomi lainnya yakni pemerintah.
Pemerintah memiliki peran dan fungsi yang cukup penting dalam kegiatan ekonomi publik negara sebagai pihak yang mengatur serta mengeluarkan kebijakan. Tujuan keterlibatan pemerintah adalah untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat terutama dalam bidang ekonomi.
Pemerintah mengatur menggunakan perangkat hukum kepada para pelaku usaha yang sifatnya memaksa. Sehingga, baik produsen maupun konsumen perlu mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Berikut adalah beberapa landasan berpikir dari cabang ilmu ekonomi publik:
- Masalah perekonomian bersumber dari mikro dan makro. Pada mikro ekonomi, masalah yang terjadi meliputi alokasi konsumsi dan distribusi produksi. Sedangkan pada makro ekonomi, masalah yang terjadi meliputi inflasi, kapasitas produksi, atau pengangguran.
- Swasta berperan besar dalam pasar. Akan tetapi, jika terjadi kegagalan pasar dan pemerintah bisa memperbaikinya, maka sudah sewajarnya pemerintah turun tangan untuk ikut campur.
Faktor Penyebab Kegagalan Pasar
Kegagalan pasar merupakan kondisi di mana perekonomian tidak berjalan sesuai dengan fungsinya. Jika suatu pasar gagal mengalokasikan sumber daya yang efisien, maka peran pemerintah menjadi penting sebagai pihak yang mengatasi kegagalan pasar. Lantas, apa yang menjadi faktor kegagalan tersebut?
1. Barang Publik
Barang publik merupakan barang yang digunakan secara kolektif oleh seluruh lapisan masyarakat. Karakteristik barang publik bersifat non-rival dan non-eksklusif.
Artinya, individu tidak perlu bersaing untuk menggunakan barang tersebut dan siapa saja berhak untuk memanfaatkan serta menikmati barang tersebut. Contohnya seperti penerangan jalan, pertahanan nasional, lampu lalu lintas, saluran pembuangan, dan lain sebagainya.
Barang-barang tersebut bisa menyebabkan kegagalan pasar lantaran sebagian orang membayar untuk mendapatkan manfaatnya dan sebagian yang lain tidak. Tetapi, keduanya tetap mendapatkan manfaat yang setara.
2. Eksternalitas
Faktor kegagalan pasar dalam ekonomi publik berikutnya adalah eksternalitas. Eksternalitas merupakan efek samping positif sekaligus negatif yang timbul dari tindakan konsumsi atau produksi dan tidak adanya pihak yang membayar atau menerima kompensasi.
Jika terjadi dampak eksternalitas negatif, maka bisa membuat pasar menjadi tidak efisien. Eksternalitas negatif timbul dari kegiatan individu atau perusahaan yang memberikan efek merugikan pada pihak yang berada di luar transaksi.
Contoh dampak eksternalitas negatif antara lain kebisingan, pencemaran lingkungan berupa polusi, kemacetan lalu lintas, dan lain sebagainya.
3. Monopoli Alamiah
Beberapa jenis barang hanya dapat diproduksi oleh satu produsen saja. Monopoli dalam kegiatan ekonomi sangat sulit untuk dihapuskan.
Walaupun pemerintah berupaya menghapuskan monopoli pada satu industri, persaingan yang terus berlangsung antara produsen. Sehingga, menyebabkan hanya satu produsen saja yang bertahan setelah melalui persaingan sengit.
Supaya perusahaan tersebut tidak menguasai pasar secara semena-mena hingga menyebabkan ketidakstabilan harga, maka pemerintah berperan untuk menciptakan stabilitas pasar. Pilihan caranya ada dua, yaitu pemerintah membuatnya sendiri atau menyerahkan ke sektor swasta lalu diberikan biaya ganti rugi.
4. Kegagalan Informasi
Penyebab kegagalan pasar berikutnya yaitu sektor swasta tidak dapat menyediakan sumber informasi tertentu yang masyarakat butuhkan pada waktu tertentu. Misalnya, para petani dan pelaut membutuhkan informasi perkiraan cuaca.
Namun, karena sektor swasta tidak dapat menyediakannya, maka pemerintah yang bertugas untuk memenuhinya. Kegagalan informasi berkaitan pada tidak setaranya informasi antara pelaku pasar.
Ada pihak yang memiliki pengetahuan informasi, sedangkan pihak yang lainnya tidak. Karena ketidaksetaraan informasi itulah yang membuat pasar tidak berjalan maksimal lantaran pihak yang memiliki informasi bisa memanfaatkan pihak yang tidak memilikinya.
Selain faktor yang telah disebutkan di atas, penyebab kegagalan pasar lainnya adalah adanya barang bersama, ketidakpastian, pasar tidak terpenuhi, ketidaksempurnaan pasar, dan lain sebagainya. Mekanisme pasar yang gagal membutuhkan peran pemerintah untuk terlibat dalam bidang perekonomian.
Itulah mengapa pada ekonomi publik, Anda akan mempelajari tentang peran pemerintah dalam aktivitas ekonomi negara yang bertujuan untuk menciptakan kestabilan dan kesejahteraan masyarakat.
Ruang Lingkup Ekonomi Publik
Sesuai dengan namanya, ekonomi sektor publik meliputi urusan publik yang menyangkut kehidupan banyak orang dan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab mensejahterakan masyarakatnya. Berikut adalah ruang lingkup ilmu ekonomi ini:
- Analisis kegagalan pasar dan pemerintah.
- Penerimaan dan pengeluaran pemerintah.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- Peran pemerintah dalam mengatasi masalah ekonomi, seperti pengangguran dan inflasi.
- Kebijakan fiskal.
Fungsi Pemerintah di Bidang Ekonomi Publik
Selanjutnya, Anda akan mempelajari fungsi pemerintah di bidang ekonomi sektor publik. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, kegagalan pasar membutuhkan campur tangan pemerintah untuk membantu mengatasi permasalahan melalui fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi ekonomi.
Apalagi, seiring berkembangnya zaman dan teknologi, peran pemerintah penting untuk mengatur dan mengarahkan sektor swasta. Bagaimana ketiga fungsi tersebut bekerja? Simak penjelasan lebih lanjutnya berikut ini:
1. Fungsi Alokasi
Pada fungsi alokasi, pemerintah bertindak seperti produsen, yaitu sebagai pihak yang menyediakan barang dan jasa untuk kebutuhan masyarakat. Mengingat sektor swasta terbatas dalam hal menyediakan barang dan jasa, terdapat barang dan jasa yang tidak bisa disediakan oleh sistem pasar ini, yaitu barang publik.
Barang publik menyebabkan kegagalan sistem pasar sebab tidak adanya transaksi antara penjual dan pembeli. Selain itu, manfaat barang tersebut dapat orang banyak nikmati tanpa pengecualian.
Nah, karena sektor swasta tidak dapat menyediakan barang publik, maka pemerintah lah yang berperan mengadakan barang tersebut.
Jadi, fungsi alokasi pemerintah dalam bidang ekonomi memfokuskan supaya alokasi sumber daya ekonomi dapat terlaksana secara efisien. Misalnya pemerintah menyediakan fasilitas jalan raya, taman umum, dan lain sebagainya.
2. Fungsi Distribusi
Peran pemerintah dalam ekonomi publik berikutnya yaitu memiliki fungsi distribusi. Fungsi ini menyangkut pemerataan distribusi pendapatan masyarakat dengan tujuan mencegah adanya kesenjangan pada daerah-daerah tertentu.
Kepemilikan faktor-faktor produksi, sistem warisan, dan kemampuan memperoleh pendapatan menjadi penentu dari distribusi pendapatan. Selain itu, peran pemerintah dalam mengubah distribusi pendapatan, yaitu melalui pajak progresif.
Pajak progresif membebankan biaya yang relatif besar pada orang kaya dan relatif kecil untuk orang miskin. Selain itu, pemerintah juga memberikan subsidi bagi golongan tidak mampu.
3. Fungsi Stabilisasi
Seperti namanya, fungsi stabilisasi berusaha mewujudkan kestabilan ekonomi negara. Apabila perekonomian sepenuhnya sektor swasta ambil alih tanpa campur tangan pemerintah, maka bisa menimbulkan beberapa permasalahan seperti pengangguran dan inflasi.
Oleh sebab itu, pemerintah berperan untuk menjaga kestabilan dan mengendalikan kegiatan perekonomian negara. Misalnya, menetapkan kebijakan moneter untuk mengatasi inflasi atau kebijakan fiskal yang berhubungan dengan pendapatan dan pengeluaran negara.
Sudahkah Anda Paham Tentang Ekonomi Publik?
Kesimpulannya, ekonomi publik merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari tentang peran keterlibatan pemerintah dalam aktivitas perekonomian negara demi mewujudkan kestabilan dan kesejahteraan masyarakat.
Peran pemerintah sangat dibutuhkan ketika terjadi kegagalan pasar yang menyebabkan ketidakseimbangan pasar. Permasalahan ekonomi dapat muncul ketika terjadi ketidakseimbangan dalam pasar, misalnya seperti inflasi dan pengangguran. Pada ekonomi sektor publik, pemerintah bertugas untuk memberantas masalah tersebut dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Semoga artikel ini dapat menambah wawasan Anda.
