Indonesia, negeri dengan beragam suku, budaya, dan agama, memiliki sejarah yang kaya. Sejarah perjuangan kemerdekaannya adalah salah satu yang paling mengesankan dalam catatan sejarah dunia. Salah satunya adalah sejarah PPKI yang berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia.
Pada artikel ini, kita akan menjelajahi sejarah, tujuan, tugas, para anggota terlibat, dan hasil sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dalam perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia.
Daftar ISI
Apa Itu PPKI?
Pada era sejarah Indonesia, PPKI merupakan kependekan dari “Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia”. PPKI adalah sebuah lembaga yang bertugas merumuskan landasan negara dan mengoordinasikan persiapan menuju kemerdekaan Indonesia setelah deklarasi kemerdekaan dari kekuasaan kolonial Belanda.
Tanggal 7 Agustus 1945 menjadi titik awal berdirinya PPKI, hanya beberapa hari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Lembaga ini terdiri dari tokoh-tokoh nasional terkemuka yang mewakili berbagai latar belakang politik dan etnis, termasuk beberapa anggota yang sebelumnya telah terlibat dalam Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).
Sejarah PPKI
Sejarah PPKI dimulai dari dibubarkannya BPUPKI pada 7 Agustus 1945 yang dianggap telah menyelesaikan tugasnya dengan baik, terutama dalam menghasilkan fondasi hukum yang diperlukan untuk menciptakan negara yang merdeka, yaitu Undang-Undang Dasar.
Pada hari yang sama, Jepang mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Untuk mencapai tujuan pembentukan PPKI, pada 8 Agustus 1945, tiga tokoh utama, yaitu Ir. Soekarno, Mohammad Hatta, dan Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat, melakukan pertemuan dengan Jenderal Besar Terauchi Saiko Shikikan di Saigon.
Dalam pertemuan tersebut, Ir. Soekarno diangkat sebagai Ketua PPKI, sedangkan Mohammad Hatta menjadi wakilnya. Dalam mempersiapkan perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia, PPKI melibatkan berbagai anggota dari berbagai tokoh nasional yang mewakili tiap-tiap daerah di Indonesia.
Dari anggota yang terlibat, ada 12 orang dari Jawa, 3 dari Sumatera, 2 dari Sulawesi, 1 dari Kalimantan, 1 dari Nusa Tenggara, 1 dari Maluku, dan juga 1 orang yang berasal dari golongan Tionghoa.
Tujuan PPKI
Pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang mengakhiri keberadaan BPUPKI dan menginisiasi pembentukan PPKI sebagai kelanjutan dari upaya persiapan menuju kemerdekaan Indonesia. Tujuan utama dari sejarah PPKI adalah mengoordinasikan upaya perjuangan kemerdekaan dan mengatur jalannya negara yang baru merdeka.
PPKI memiliki beberapa tujuan utama, yaitu:
- Mengesahkan bagian pembukaan dan inti dari Undang-Undang Dasar 1945.
- Meneruskan pekerjaan yang telah dilakukan oleh BPUPKI, termasuk persiapan untuk mentransfer kekuasaan dari pemerintah pendudukan militer Jepang kepada rakyat Indonesia.
- Menyusun segala aspek terkait masalah ketatanegaraan Indonesia.
Namun, dalam perjalanan mencapai tujuan-tujuan tersebut, muncul perbedaan pandangan tentang kemerdekaan Indonesia. Golongan muda mendukung percepatan kemerdekaan Indonesia tanpa menunggu persetujuan militer Jepang.
Di sisi lain, golongan tua berpendapat bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dilakukan secara terstruktur dan mendapatkan pengakuan dari negara-negara lain.
Tugas PPKI
Setelah sukses meraih kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, sejarah PPKI terus melanjutkan tugasnya, termasuk merancang berbagai aspek yang diperlukan oleh negara yang baru saja merdeka.
Salah satu fokusnya adalah ideologi atau landasan negara. Oleh karena itu, pada hari berikutnya setelah proklamasi kemerdekaan, yaitu pada 18 Agustus 1945, PPKI menggelar sidang yang menghasilkan serangkaian keputusan penting.
Berikut adalah tugas-tugas utama PPKI:
- Mengesahkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan hukum negara yang baru.
- Melakukan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, yang jatuh kepada Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta.
- Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) untuk membantu dalam mengelola urusan pemerintahan.
- Mengakui Pancasila sebagai dasar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), menjadikannya ideologi negara yang mendefinisikan prinsip-prinsip dasar yang akan membimbing pembangunan dan pemerintahan Indonesia.
- Memperjelas wilayah-wilayah Indonesia saat awal kemerdekaan. Pembagian wilayah Indonesia baru diatur dua hari setelah proklamasi kemerdekaan, tepatnya pada tanggal 19 Agustus 1945. Pada awal kemerdekaan, Indonesia hanya menetapkan delapan provinsi, yang meliputi:
- Sumatera, dengan Mr. Teuku Muhammad Hasan sebagai gubernur.
- Jawa Barat, dengan Mas Sutardjo Kertohadikusumo sebagai gubernur.
- Jawa Tengah, dengan Rp Soeroso sebagai gubernur.
- Jawa Timur, dengan RMT Ario Soerjo sebagai gubernur.
- Sunda Kecil, dengan I Goesti Ketoet Poedja sebagai gubernur.
- Maluku, dengan Mr. Johannes Latuharhary sebagai gubernur.
- Sulawesi, dengan GSSJ Ratulangi sebagai gubernur.
- Borneo, dengan Pangeran Muhammad Noor sebagai gubernur.
Anggota PPKI
Ketika awal dibentuk oleh pemerintah Jepang, sejarah PPKI terdiri dari 21 anggota dengan Soekarno sebagai Ketua. Namun, selama berjalannya proses kerjanya, jumlah anggota PPKI diperluas menjadi 27 orang tanpa pengetahuan Jepang. Berikut adalah nama-nama 27 anggota PPKI:
- Soekarno (Ketua)
- Moh Hatta (Wakil Ketua)
- Achmad Soebardjo (Penasihat)
- Soepomo (anggota)
- KRT Radjiman Wedyodiningrat (anggota)
- RP Soeroso (anggota)
- Soetardjo Kartohadikoesoemo (anggota)
- Abdoel Wachid Hasjim (anggota)
- Ki Bagus Hadikusumo (anggota)
- Otto Iskandardinata (anggota)
- Abdoel Kadir (anggota)
- Pangeran Soerjohamidjojo (anggota)
- Pangeran Poeroebojo (anggota)
- Mohammad Amir (anggota)
- Mr. Abdul Abbas (anggota)
- Teuku Mohammad Hasan (anggota)
- GSSJ Ratulangi (anggota)
- Andi Pangerang (anggota)
- AA Hamidhan (anggota)
- I Goesti Ketoet Poedja (anggota)
- Mr. Johannes Latuharhary (anggota)
- Yap Tjwan Bing (anggota)
- Sayuti Melik (anggota)
- Ki Hadjar Dewantara (anggota)
- RAA. Wiranatakoesoema (anggota)
- Iwa Koesoemasoemantri (anggota)
- Kasman Singodimedjo (anggota)
Penambahan 6 anggota ini dilakukan untuk menghilangkan kesan bahwa sejarah PPKI adalah badan yang sepenuhnya diciptakan oleh Jepang. Bertambahnya anggota menjadi 27 orang tanpa sepengetahuan Jepang juga bertujuan untuk menekankan bahwa PPKI beroperasi sesuai dengan keinginan dan kepentingan rakyat Indonesia.
Hasil Sidang PPKI
Berikut adalah sejarah PPKI mengenai hasil serangkaian sidang pada tanggal-tanggal yang disebutkan:
18 Agustus 1945-Hasil Sidang Pertama PPKI
Hasil sidangnya terdiri dari:
- PPKI memutuskan untuk menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Dalam UUD 1945, terdapat dasar negara Pancasila.
- Kedua, sidang PPKI juga melakukan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Keputusan ini menyatakan bahwa Soekarno akan menjadi Presiden Indonesia, sedangkan Mohammad Hatta akan menduduki jabatan Wakil Presiden Indonesia.
- PPKI juga memutuskan untuk membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). KNIP bertugas untuk membantu Presiden dalam menjalankan pemerintahan selama Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) belum terbentuk.
19 Agustus 1945-Hasil Sidang Kedua PPKI
Hasil sidangnya terdiri dari:
- Sidang PPKI menentukan susunan kementerian yang terdiri dari 12 kementerian.
- PPKI juga menetapkan pembagian wilayah provinsi di Indonesia, yang terdiri dari delapan provinsi beserta gubernur-gubernurnya.
22 Agustus 1945- Hasil Sidang Ketiga PPKI
Hasil sidangnya terdiri dari:
- PPKI membentuk sebuah komite nasional yang terdiri dari tingkat pusat dan daerah.
- Selain itu, sidang PPKI menghasilkan pembentukan Partai Nasional Indonesia (PNI) dengan Soekarno sebagai Ketua PNI.
- Sidang terakhir PPKI juga membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR), yang kemudian menjadi cikal bakal untuk berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Sudah Paham Sejarah PPKI dalam Memperjuangkan Indonesia?
PPKI adalah badan legislatif yang memainkan peran penting dalam perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia. Dalam situasi darurat setelah proklamasi kemerdekaan, PPKI berhasil menyusun Undang-Undang Dasar 1945, memilih presiden dan wakil presiden pertama, dan mengumumkan kedaulatan Indonesia kepada dunia internasional.
PPKI menghadapi berbagai tantangan dan perbedaan pendapat, tetapi berhasil mencapai kesepakatan yang diperlukan. Peninggalan terpenting dari sejarah PPKI adalah UUD 1945, yang masih menjadi konstitusi Indonesia hingga hari ini.
PPKI adalah contoh penting dari bagaimana koordinasi, kompromi, dan kerja keras dapat mengarah pada kemerdekaan dan pembentukan sebuah negara yang merdeka. Sejarah PPKI adalah bagian penting dari sejarah kemerdekaan Indonesia yang menginspirasi dan tidak boleh dilupakan.
