Semua warga negara Indonesia tentu sudah tahu jika negeri ini menganut sistem pemerintahan bergaya demokrasi Pancasila. Namun bagaimana dengan negara lain yang dasar pemerintahannya bukan Pancasila? Ternyata, ada sistem bernama demokrasi liberal, yang konsepnya hampir mirip Pancasila tetapi tidak sama persis.
Daftar ISI
Apa itu Demokrasi Liberal?
Nah, bagi yang belum pernah mendengar istilah pemerintahan ini, kamu mungkin bertanya; apakah ada demokrasi yang menyertakan paham liberalisme di dalamnya? Oleh sebab itu, kamu harus tahu dulu pengertian dari kedua istilah tersebut untuk memahami bentuk pemerintahan ini.
Secara singkat, demokrasi adalah pola pemerintahan yang melibatkan partisipasi banyak orang atau partai politik dalam menentukan suatu kebijakan. Semua warga negara memiliki hak secara penuh untuk menyatakan pendapat atau kritik mereka terkait kebijakan yang akan pemerintah ambil.
Sementara itu, liberalisme merupakan pola pikir yang mengutamakan kemerdekaan, kebebasan, dan kesetaraan untuk seluruh umat manusia. Paham ini menuntut agar setiap orang mempunyai hak yang sama untuk bekerja, berdagang, berekspresi, mengenyam pendidikan, dan memeluk agama.
Dari kedua definisi itu, kesimpulannya adalah demokrasi liberal ialah sebuah bentuk pemerintahan yang menjunjung tinggi hak-hak individu seluruh warga negaranya. Dengan jaminan perlindungan terhadap hak-hak individu itu, masyarakat dapat ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.
Paham otoriter seperti komunisme dan imperialisme tidak memiliki tempat dalam negara penganut demokrasi berbasis liberalisme. Itu karena paham-paham otoriter tersebut menolak mengakui kebebasan individu dan mengutamakan kekuasaan pemerintah yang terpusat dan absolut.
Sejarah Terciptanya Demokrasi Liberal
Apakah kamu tahu bahwa pemerintahan demokratis yang bergaya liberalisme ini berasal dari luar negeri, bukan ciptaan masyarakat Indonesia? Meskipun negeri kita sempat mencoba mengadopsi gaya pemerintahan ini, sejarahnya di negara lain cukup panjang dan penuh gejolak.
Kaum cendekiawan yang merumuskan istilah Liberal Democracy yaitu John Locke, Thomas Hobbes, dan J.J. Rousseau, dari abad ke-17 hingga abad ke-19. Konsep ini kemudian mereka hubungkan dengan sebuah teori bernama Kontrak Sosial.
Idenya adalah untuk menciptakan harmoni dan keseimbangan antara kaum penguasa dan rakyat umum. Supaya masyarakat bersedia tunduk kepada penguasa, maka penguasa harus mau melepas sebagian kekuasaannya dan menjamin hak-hak rakyat.
Konsep ini pun lalu banyak diadopsi menjadi dasar pemerintahan di negara-negara Barat. Contohnya seperti negara Amerika Serikat (presidensial), Prancis (semi-presidensial), dan Inggris Raya (parlementer).
Di Indonesia, sistem demokrasi liberal pertama kali muncul pada tahun 1949 sampai dengan 1959. Pada saat itu, ada kurang lebih 172 partai politik yang berkembang di negeri ini, Partai yang paling populer adalah Partai Nasional Indonesia, Partai Komunis Indonesia, Partai Masyumi, dan Nahdatul Ulama.
Ada sekitar enam kabinet yang mencoba memerintah Indonesia dengan sistem liberal ini sebelum kemudian mereka bubar. Kabinet yang memulainya ialah Kabinet Natsir (1950-1951), dan terus berjalan hingga yang terakhir, yaitu Kabinet Djuanda (1957-1959).
Ciri-Ciri Utama Pemerintahan Liberal
Sekarang sampaila pada bagian ciri-ciri yang membedakan demokrasi liberal dengan paham-paham lainnya di dunia. Karena bentuk pemerintahan demokratis ini cukup berbeda dengan demokrasi Pancasila, kamu patut mengetahui apa hal-hal utama yang mendasari gaya demokrasi ini.
1. Mendukung Penuh Kebebasan Individu
Aspek paling penting dari pemerintahan berbasis liberalisme adalah dukungan penuh dari pemerintah terhadap kebebasan individu setiap warga negaranya. Rakyat berhak untuk membuka usaha, menyuarakan opini, membuat karya seni, dan mendirikan organisasi serta partai politik.
Apapun yang masyarakat ingin lakukan, pemerintah akan memberi mereka izin tanpa syarat-syarat tambahan yang memberatkan. Namun, jaminan dari pemerintah ini berlaku selama rakyat tidak melanggar hukum atau membahayakan nyawa orang di sekitarnya.
2. Wewenang Pemerintah Pusat Dibatasi
Aspek kedua yang harus terdapat dalam demokrasi liberal adalah pembatasan pada wewenang pemerintah pusat. Dalam hal ini, pemerintah pusat tak lebih daripada pihak eksekutif yang menjalankan tugas-tugas negara. Oleh karena itu, mereka tak berhak untuk membuat keputusan yang sifatnya absolut.
Hal ini juga berdampak pada kehidupan warga biasa, baik dalam ranah ekonomi, pendidikan, maupun sosial budaya. Apapun keputusan yang pemerintah buat, mereka hanya bisa bertindak sebagai pengawas saja, bukan pengatur masyarakat.
3. Partisipasi Politik untuk Semua Warga
Seluruh warga negara yang berada di bawah naungan pemerintahan demokratis berbasis liberalisme berhak untuk berpartisipasi dalam bidang politik. Apapun agama, ras, gender, dan haluan politiknya, mereka semua harus mendapat kesempatan yang sama.
Untuk dapat menyuarakan aspirasi yang mereka miliki, warga negara berhak untuk mendirikan partai-partai politik. Syaratnya yaitu semua partai politik ini tidak boleh sampai menghalang-halangi satu sama lain dalam menyatakan pendapat.
4. Memilih Pemimpin Baru via Pemungutan Suara
Ingat, faktor utama dalam pemerintahan demokratis ialah adanya kegiatan voting atau pemungutan suara untuk menentukan pilihan rakyat. Wujud yang paling jelas dari ciri demokrasi liberal ini ialah mengadakan voting ketika datang waktunya untuk memilih pemimpin baru.
Sifat pemungutan suara demi menentukan pemimpin baru ini haruslah transparan dan tanpa paksaan. Warga negara berhak untuk memilih calon pemimpin baru manapun yang mereka sukai, serta mengetahui siapa yang memenangkan voting.
5. Boleh Memeluk Agama Apapun
Karena negara menjunjung tinggi kebebasan individu semua warganya, penduduk boleh memeluk agama dan kepercayaan apapun yang mereka inginkan. Warga negara bisa memeluk agama Islam, Kristen, Yahudi, dan bahkan politeisme atau kepercayaan yang mengakui lebih dari satu Tuhan.
Kebebasan ini juga mencakup paham ateisme bagi mereka yang tidak percaya terhadap keberadaan Tuhan maupun hal-hal spiritual lainnya. Warga negara pun mendapat jaminan perlindungan dari negara supaya bisa melakukan ibadah mereka dengan aman.
6. Kekuasaan Pemerintah yang Tidak Terpusat
Pola pemerintahan demokrasi liberal mewajibkan adanya pembagian kekuasaan di antara pemangku kebijakan yang telah diatur oleh undang-undang. Bentuk-bentuk pembagian kekuasaan itu ialah legislatif (pembuat kebijakan), eksekutif (pelaksana kebijakan), dan yudikatif (pengawas kebijakan).
Ketiga bagian pemerintahan itu perlu bekerja sama agar mampu mengelola negara dengan tepat sasaran dan efisien. Apabila ada satu saja bagian yang tak mengerjakan tugas mereka, maka aktivitas penyelenggaraan negara akan terganggu.
7. Pergantian Pemimpin secara Berkala
Ciri ketujuh yang pemerintahan liberal punyai ialah pergantian pemimpin, baik kepala pemerintahan maupun kabinetnya, secara berkala. Lama periode jabatan yang boleh mereka pegang berkisar antara 4 tahun hingga 6 tahun tergantung kebijakan dari pusat.
Jika masa jabatan tersebut telah mencapai akhir periodenya, maka pemerintah wajib mengadakan pemungutan suara. Meskipun demikian, bila kabinet atau pemerintah pusat terbukti melakukan korupsi, maka mereka dapat diberhentikan dan diganti melalui voting darurat.
Kelebihan dan Kekurangan Demokrasi Liberal
Sebagaimana pola-pola pemerintahan lainnya yang ada di dunia, gaya pemerintahan demokratis berbasis liberalisme memiliki kelebihannya tersendiri. Berikut ini ialah macam-macam keuntungan yang dapat pemerintahan ini berikan untuk seluruh warga negaranya:
- Kaum minoritas punya kesempatan untuk mendapat perhatian dari pemerintah supaya mereka tak terpinggirkan.
- Adanya izin dan jaminan dari para pemangku kebijakan untuk mengomentari jalannya pemerintahan negara.
- Terbukanya kesempatan bagi setiap orang untuk mengekspresikan diri dan membuat karya-karya seni.
- Banyak partai politik yang boleh berdiri dan ikut berpartisipasi dalam bidang politik demi menentukan arah kebijakan pemerintah.
- Tidak ada paksaan dari kelompok manapun untuk mengikuti partai politik, organisasi, atau ajaran agama tertentu.
Kendati demikian, gaya pemerintahan demokrasi ini tetap saja memiliki sejumlah kekurangan yang dapat menimbulkan beragam gangguan. Apa saja macam-macam kelemahan yang pemerintahan ini miliki? Di bawah ini adalah beberapa contohnya:
- Terbaginya kekuasaan pemerintah ke dalam tiga bentuk dapat memperlambat pengambilan keputusan oleh pemerintah pusat.
- Potensi perpecahan dan konflik di antara golongan-golongan rakyat menjadi lebih besar.
- Sulit mengendalikan harga sembako karena pemerintah tak punya wewenang untuk mengontrol mekanisme pasar.
- Sering terjadi pergantian kabinet, yang kemudian dapat politisi salahgunakan untuk kepentingan pribadi.
- Ada kemungkinan suara dari golongan mayoritas dapat menenggelamkan suara dari golongan minoritas, sehingga muncul kesenjangan politik.
Sudah Paham Apa Itu Demokrasi Liberal?
Demikianlah informasi yang artikel ini jelaskan tentang pemerintahan demokrasi yang mengandung asas liberalisme. Memiliki jaminan kemerdekaan dan kebebasan ialah dambaan setiap manusia di dunia. Meskipun begitu, jangan sampai kebebasan itu malah menjadi bablas atau tidak mengenal batasan.
