Dalam era globalisasi yang pesat, kegiatan ilegal seperti pencucian uang atau korupsi di Indonesia semakin kompleks dan terorganisir dengan menggunakan jalur-jalur keuangan yang rumit. Oleh karenanya, pemerintah membentuk lembaga bernama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Ingin tahu sejarah lengkap pembentukan lembaga ini beserta tugas utamanya di Indonesia? Baca artikel ini sampai habis, ya!
Daftar ISI
Mengenal PPATK
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau yang lebih dikenal dengan PPATK adalah suatu lembaga pusat “focal point” yang ditujukan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi atau pencucian uang di Indonesia.
Lembagai negara ini dapat disamakan dengan Financial Intelligence Unit (FIU) dalam skala global. Sebab, tanggung jawab dan wewenangnya antara lain menerima laporan transaksi keuangan, kemudian memeriksa laporan tersebut, dan melaporkan temuan analisisnya kepada penegak hukum.
Dalam struktur organisasi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan memiliki tanggung jawab langsung kepada Presiden Indonesia.
Namun, mereka juga wajib memberikan laporan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sekurang-kurangnya enam bulan sekali mengenai pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya.
Selain itu, PPATK juga merupakan anggota Komite TPPU, yang secara resmi dikenal sebagai Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Dalam organisasi tersebut, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan berperan sebagai sekretaris panitia. Sedangkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) serta Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian merangkap sebagai Ketua Panitia TPPU.
Tak hanya itu, Komite TPPU juga terdiri dari beberapa institusi di Indonesia, seperti:
- Menteri Luar Negeri.
- Menteri Dalam Negeri.
- Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri).
- Menteri Hukum dan HAM.
- Menteri Keuangan.
- Jaksa Agung.
- Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).
- Gubernur Bank Indonesia.
- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
- Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).
Sejarah PPATK di Indonesia
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan berdiri pada tahun 2002 dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaga ini terbentuk sebagai upaya pemerintah Indonesia dalam memerangi kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Awalnya, lembaga ini berfungsi sebagai unit pelaporan yang bertugas menerima, menganalisis, dan melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan kepada aparat penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK.
Kemudian, tugas utama lembaga ini adalah mengumpulkan informasi mengenai transaksi keuangan yang mencurigakan, baik yang dilakukan oleh individu maupun entitas bisnis. Namun, seiring berjalannya waktu, perannya berkembang menjadi lebih luas.
Pada tahun 2010, PPATK mendapat mandat untuk melakukan analisis keuangan. Aktivitas analisis tersebut termasuk mengidentifikasi pola transaksi keuangan yang mencurigakan, mengumpulkan data dari lembaga keuangan, serta melakukan koordinasi dengan lembaga penegak hukum dan intelijen.
Pada tahun 2015, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015, PPATK menjadi lembaga negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Hal ini memberikan kewenangan dan otonomi yang lebih besar kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
Selama era digital, lembaga ini juga semakin fokus dalam mengatasi tantangan baru terkait kejahatan keuangan. Mulai dari kejahatan cyber, pencucian uang melalui cryptocurrency, dan penyalahgunaan teknologi keuangan lainnya.
Lembaga ini terus berupaya meningkatkan kemampuan analisis dan kerja sama dengan lembaga terkait guna menghadapi perkembangan teknologi dan metode kejahatan keuangan yang semakin kompleks.
Tugas PPATK
Tugas lembaga ini berkaitan dengan pelaporan dan analisis transaksi keuangan dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang atau korupsi. Berikut adalah beberapa tugas utamanya:
1. Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan bertugas menerima laporan dari lembaga keuangan, seperti bank, asuransi, dan pasar modal, tentang transaksi keuangan yang mencurigakan.
Transaksi mencurigakan ini meliputi aktivitas yang tidak wajar, tidak sejalan dengan profil nasabah, atau terindikasi adanya tindak pidana pencucian uang atau korupsi.
2. Analisis Transaksi Keuangan
Setelah menerima laporan, PPATK melakukan analisis transaksi keuangan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola transaksi, jejak dana, serta melacak asal-usul dan tujuan dana yang mencurigakan.
3. Penyediaan Informasi dan Intelijen Keuangan
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan memberikan informasi dan intelijen keuangan yang telah dianalisisnya kepada aparat penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK.
Tujuannya adalah untuk membantu dalam penyidikan, penuntutan, dan pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.
4. Pengembangan Sistem dan Sarana Teknis
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan juga bertugas mengembangkan dan memelihara sistem serta sarana teknis yang mendukung pelaksanaan tugasnya. Hal ini termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam analisis transaksi keuangan serta pelaporan informasi keuangan yang mencurigakan.
5. Kerjasama Nasional dan Internasional
PPATK melakukan kerja sama dengan lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi pertukaran informasi dan koordinasi antara institusi-institusi terkait dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.
6. Penyuluhan dan Sosialisasi
Terakhir, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan bertugas melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat, lembaga keuangan, dan sektor terkait lainnya. Utamanya mengenai pentingnya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
Tugas-tugas di atas bertujuan untuk menciptakan lingkungan keuangan yang aman dan terhindar dari penyalahgunaan. Serta untuk mendukung upaya pemerintah dalam memberantas kejahatan keuangan yang dapat merugikan masyarakat dan negara.
Fungsi PPATK
Perlu diketahui bahwa tujuan utama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan adalah mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Dalam rangka memperkuat visi Indonesia yang maju, mandiri, berdaulat, dan berjiwa gotong royong.
Visinya adalah mencapai stabilitas ekonomi dan integritas sistem keuangan Indonesia. Terkait fungsinya sendiri, lembaga ini bertugas mengurangi dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Adapun empat fungsi utama PPATK adalah sebagai berikut:
- Menghilangkan dan menghentikan tindak pidana pencucian uang.
- Mengatur data dan informasi dari berbagai sumber.
- Memastikan pihak pelapor patuh.
- Menganalisis dan menyelidiki informasi dan laporan transaksi keuangan yang diduga terkait dengan pencucian uang atau kegiatan ilegal lainnya.
Wewenang PPATK
Sebagai hasil dari masing-masing tanggung jawab tersebut, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mendapat wewenang untuk bertindak dengan cara yang sesuai dengan tujuan berdirinya lembaga tersebut.
Selain itu, setidaknya ada 7 fungsi lain dari PPATK yang harus dilakukan dalam rangka memenuhi tugas menghentikan atau memberantas tindak pidana pencucian uang. Berikut ini penjelasannya:
- Meminta dan juga mendapatkan data dan informasi dari organisasi publik dan komersial yang bertugas mengelola data dan informasi. Ini juga berlaku untuk organisasi publik dan komersial yang menerima informasi dari profesi tertentu.
- Menetapkan standar pengidentifikasian atas aktivitas keuangan yang mencurigakan.
- Bekerja sama dengan lembaga lain untuk mencegah pencucian uang.
- Memberikan saran kepada pemerintah tentang tindakan apa saja yang dapat menghentikan pencucian uang.
- Berperan sebagai perwakilan pemerintah Indonesia di badan dan forum internasional yang menangani pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
- Pelaksana program pendidikan dan pelatihan dalam kampanye “anti pencucian uang”.
- Mengadakan sosialisasi tentang pemberantasan dan pencegahan tindak pidana pencucian uang.
Bersamaan dengan tujuh fungsi tambahan tersebut, PPATK memiliki kemampuan untuk melakukan peran pengawasan terhadap kepatuhan pelapor. Tujuh fungsi yang terkait dengan peran ini adalah sebagai berikut:
- Membuat peraturan, ketentuan, dan praktik pelaporan bagi pihak pelapor.
- Mengidentifikasi kelompok pengguna jasa yang dapat melakukan tindak pidana pencucian uang.
- Melakukan pemeriksaan khusus atau audit terhadap pihak pelapor untuk memastikan kepatuhan.
- Menginformasikan entitas atau organisasi yang berwenang untuk mengawasi pihak pelapor tentang temuan audit.
- Jika pelapor melanggar aturan tentang pelaporan, maka Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan akan memberikan peringatan kepada mereka.
- Merekomendasikan kepada instansi yang berwenang agar izin usaha pelapor dicabut.
Sudah Paham Bagaimana Tugas dan Fungsi PPATK?
Berdasarkan penjelasan di atas, bisa Anda simpulan bahwa PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) memiliki peran penting dalam mencegah dan memberantas kejahatan pencucian uang di Indonesia.
Melalui pelaporan, analisis transaksi keuangan, dan kerjasama dengan lembaga terkait. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan membantu mengidentifikasi dan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum.
Apabila Anda ingin berkontribusi dalam meningkatkan performa tugas dan wewenangnya. Anda bisa melaporkan transaksi keuangan tunai dengan jumlah minimal Rp500.000.000,00 atau mata uang asing yang setara dengan nilai rupiah tersebut.
