Jika kamu bernostalgia kembali mengingat materi sejarah di sekolah, tentu kamu tidak pernah lupa kalau dahulu Indonesia sempat diduduki oleh Belanda. Salah satu hal yang kamu pelajari tentang pendudukan Belanda di Indonesia adalah kebijakan Daendels.
Indonesia yang sebelum merdeka masih bernama Hindia-Belanda dipimpin oleh jabatan kekuasaan tertinggi yang disebut gubernur jenderal. Nah, salah satu Gubernur Jenderal yang pernah memimpin Hindia Belanda adalah Daendels.
Mari simak profil dan berbagai kebijakan yang diberlakukan oleh Daendels saat menjabat sebagai Gubernur Jenderal di Indonesia melalui ulasan di bawah ini!
Daftar ISI
Berkenalan dengan Daendels
Herman Willem Daendels, atau bisa juga disebut Daendels adalah seorang Gubernur Jenderal ke-36 yang memerintah di Hindia Belanda dari tahun 1808 sampai tahun 1811. Ia dilantik untuk menggantikan Gubernur Jenderal sebelumnya, yaitu Albertus Hendricus Wiese.
Daendels menjadi Gubernur Jenderal di Hindia Belanda saat Kerajaan Belanda berada di bawah kendali Prancis, pimpinan Napoleon Bonaparte. Ia dilantik oleh raja Belanda saat itu, Louis Bonaparte.
Setelah dilantik, tugas utama Daendels sebagai Gubernur Jenderal adalah untuk mempertahankan kekuasaan Belanda di tanah Jawa dan mencegahnya jatuh ke tangan kekuasaan Inggris. Selain itu, ia juga bertugas untuk memperbaiki tata administrasi pemerintah Nusantara.
Daendels terkenal sebagai Gubernur Jenderal yang punya julukan, yaitu Gubernur Jenderal Guntur. Karena ia punya sifat yang keras kepala, kejam, dan tanpa mengenal ampun demi mencapai tujuannya.
Dari sekian banyak Gubernur Jenderal yang pernah memimpin Hindia Belanda, Daendels bisa dibilang sebagai salah satu gubernur jenderal yang paling terkenal, meskipun memiliki masa jabatan yang tidak terlalu lama.
Hal ini sebenarnya cukup masuk akal, mengingat apa saja kebijakan Daendels yang pernah ia berlakukan di Hindia Belanda atau Indonesia. Ia telah merumuskan kebijakan yang meliputi berbagai bidang, mulai dari pertahanan, ekonomi, politik, sosial, pemerintahan, hukum, dan lain-lain.
Kebijakan Daendels di Indonesia
Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, Daendels telah menciptakan kebijakan yang meliputi berbagai sektor dari pertahanan hingga sosial politik. Berikut adalah daftar kebijakan Daendels yang pernah berlaku di Indonesia:
1. Bidang Pertahanan
Satu hal yang harus kamu ingat adalah bahwa tugas utama Daendels sebagai Gubernur Jenderal di Hindia Belanda, yakni untuk mempertahankan kekuasaan kerajaan Belanda. Khususnya terhadap tanah Jawa dan mencegahnya agar tidak dikuasai oleh Inggris.
Beberapa kebijakan pada bidang pertahanan yang pernah Daendels berlakukan di Hindia Belanda, antara lain:
- Merekrut ribuan orang untuk menambah jumlah tentara menjadi 18.000 hingga 20.000 personil. Sebagian besar tentara ini berasal dari penduduk pribumi.
- Membangun pabrik untuk senjata di Semarang dan Gresik.
- Mendirikan pangkalan angkatan laut di Ujung Kulon dan Surabaya.
- Membangun sejumlah benteng untuk pertahanan.
- Meningkatkan taraf kesejahteraan tentara perang.
- Mendirikan jalan raya Anyer-Panarukan.
Daftar kebijakan yang terakhir di bidang pertahanan tersebut merupakan kebijakan Daendels yang paling legendaris. Jika kamu mengingat lagi pelajaran sejarah di sekolah, pembahasan tentang kebijakan ini pasti tidak pernah terlewatkan.
Pekerja membangun jalan raya Anyer-Panarukan sepanjang 1.100 kilometer yang terbentang dari Anyer di Jawa Barat hingga Panarukan di Jawa Timur.
Jalan ini dibangun dengan tujuan untuk mempermudah mobilisasi militer dan senjata. Selain itu, jalan ini juga membantu pergerakan ekonomi hingga informasi di sepanjang pulau Jawa. Jalan ini terkenal dengan sebutan ‘Jalan Daendels’.
Namun, pembangunan jalan ini menyebabkan penderitaan bagi rakyat Indonesia, karena Daendels menerapkan sistem kerja rodi. Hal ini menyebabkan banyak rakyat Indonesia meregang nyawa saat membangun jalan ini.
Selain itu, sulitnya medan yang rakyat hadapi dalam membangun jalan ini dan juga adanya kondisi penyakit malaria makin memperparah penderitaan mereka.
2. Bidang Ekonomi
Beberapa contoh kebijakan dari Daendels di bidang ekonomi, yaitu:
- Meningkatkan gaji pegawai.
- Mengeluarkan seri uang kertas.
- Memberlakukan pinjaman paksa bagi orang yang dianggap sebagai orang mampu.
- Memberlakukan pajak in natura (contingenten) dan sistem penyerahan wajib.
- Memaksa masyarakat Priangan dan sekitarnya untuk menanam tanaman kopi sebagai komoditas ekspor di zaman itu. Kebijakan ini disebut sebagai Preanger Stelsel.
- Mewajibkan seluruh rakyat Hindia Belanda untuk menyerahkan hasil pertaniannya ke pemerintah kolonial.
- Menjual tanah kepada pihak swasta.
Daendels merupakan sosok yang mengagumi pandangan revolusioner, sehingga membuatnya banyak menerapkan kebijakan yang punya pengaruh besar di zamannya. Selain itu, ia juga ingin memajukan daerah yang ia kuasai, salah satunya dalam bidang ekonomi.
3. Bidang Politik dan Pemerintahan
Bidang politik dan pemerintahan juga tidak luput dari perhatian Daendels selama menjabat sebagai Gubernur Jenderal di Hindia Belanda. Sejumlah kebijakan Daendels yang ia ambil dalam bidang ini adalah:
- Kedudukan Bupati yang sebelumnya sebagai penguasa tradisional berubah menjadi pegawai pemerintahan biasa (kolonial) dan memperoleh gaji.
- Pulau Jawa terbagi menjadi sembilan prefektur. Setiap prefektur ini dipimpin oleh seorang prefek yang bertanggung jawab langsung terhadap Gubernur Jenderal.
- Membangun sejumlah kantor peradilan.
- Melakukan pemindahan pusat pemerintahan dari yang awalnya berada di Sunda Kelapa ke Welterreden (sekarang adalah gedung Mahkamah Agung).
- Mendirikan sekretariat negara untuk menyelesaikan administrasi negara.
- Membatasi kekuasaan raja-raja di Hindia Belanda.
Daendels juga punya andil besar dalam ikut campur urusan kerajaan dan mengubah adat istiadat yang ada di kerajaan-kerajaan Jawa saat itu.
Salah satu contohnya adalah ia berhasil mempengaruhi Mangkunegara II dan kemudian membentuk pasukan yang terdiri dari 1.150 tentara yang bernama Legiun Mangkunegaran.
Pasukan itu dibentuk dengan tujuan agar dapat membantu pasukan Daendels, jika sewaktu-waktu ada kondisi perang.
4. Bidang Sosial
Inilah sejumlah contoh kebijakan Daendels yang berhubungan dengan bidang sosial:
- Memberlakukan sistem kerja paksa (rodi).
- Membiarkan praktek perbudakkan tumbuh subur.
- Melakukan penghapusan upacara penghormatan terhadap Residen, Sunan, atau Sultan.
- Melakukan pemaksaan terhadap penguasa Yogyakarta dan Surakarta, agar menyetujui beberapa perjanjian. Perjanjian tersebut berisi tentang penggabungan sejumlah daerah ke dalam wilayah pemerintahan kolonial.
5. Bidang Hukum dan Peradilan
Kebijakan Daendels yang berhubungan dengan bidang hukum dan peradilan juga tidak kalah menarik untuk dibahas. Beberapa contohnya, seperti:
- Terbentuknya tiga jenis peradilan yang berbeda berdasarkan peruntukannya, seperti pengadilan untuk orang Eropa, Pribumi, dan orang Timur Asing.
- Adanya pengadilan pribumi di tiap prefektur dengan prefek sebagai ketuanya. Sedangkan beberapa wilayah seperti Batavia (Jakarta), Semarang, dan Surabaya berlaku hukum Eropa.
- Memberantas korupsi secara menyeluruh tanpa pandang bulu. Jika ada orang Eropa, Pribumi, ataupun Timur Asing yang kedapatan korupsi, akan terkena hukuman. Namun, justru Daendels sendiri yang melakukan korupsi melalui praktek penjualan tanah ke pihak swasta.
Cerita Akhir Daendels di Hindia Belanda
Meskipun banyak kebijakan yang dibuat oleh Daendels selama menjadi Gubernur Jenderal di Hindia Belanda. Namun, masa jabatan Daendels sebagai Gubernur Jenderal tidaklah bertahan lama. Ia hanya berkuasa hingga tahun 1811 atau dengan kata lain selama tiga tahun.
Kemudian, ia akhirnya kembali pulang ke Belanda dan Jan Williem Janssens resmi menggantikan posisinya sebagai Gubernur Jenderal.
Kebijakan Daendels di Indonesia Membawa Dampak Besar
Karena masa penjajahan dan jabatan yang ia emban, Daendels mengeluarkan banyak kebijakan yang tertera pada pembahasan di atas. Bahkan, beberapa kebijakannya masih ada sampai saat ini yang membawa dampak besar bagi Indonesia.
Sebut saja penaikan gaji pegawai, pemberlakuan pajak, pemberantasan korupsi, mencetak uang kertas dengan model terbaru, dan lainnya. Jadi, meskipun Daendels cukup kejam ketika menjabat sebagai Gubernur, setidaknya ada beberapa kebijakannya yang bisa kita adopsi untuk kebutuhan bertata negara.
