Inilah 8 Contoh Hukum Perdata di Indonesia: Lengkap!

Hukum perdata adalah salah satu bagian dari hukum yang mengatur hubungan antara individu atau badan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Setiap negara memiliki sistem hukum perdata yang berbeda-beda, begitu juga dengan Indonesia. 

Artikel ini akan membahas secara mendalam mengenai hukum perdata, termasuk pengertian, prinsip-prinsip dasar, dan berbagai contoh hukum perdata implementasinya di Indonesia. Yuk, simak! 

Pengertian Hukum Perdata

Hukum perdata adalah cabang hukum yang mengatur hubungan antara individu atau badan hukum dalam rangka melindungi hak-hak pribadi dan kepentingan ekonomi mereka. 

Hukum perdata menetapkan norma-norma hukum yang mengatur hak dan kewajiban individu atau badan hukum. Ia juga bekerja dengan cara menyelesaikan sengketa jika terjadi perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat.

Di Indonesia, hukum perdata diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Hukum perdata ini mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti hak milik, kontrak, tanggung jawab hukum, waris, perjanjian, dan lain-lain.

Contoh Hukum Perdata di Indonesia

Di Indonesia, hukum perdata diterapkan dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa contoh hukum perdata di Indonesia:

1. Hak Milik

Salah satu contoh hukum perdata di Indonesia adalah dalam kasus kepemilikan properti atau hak milik. Hukum perdata mengatur hal-hal mengenai bagaimana seseorang atau badan hukum dapat memiliki dan memiliki hak atas tanah, bangunan, atau harta lainnya.

2. Perjanjian Kontrak

Hukum perdata juga berlaku dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian kontrak antara dua pihak atau lebih. Kontrak ini bisa berupa perjanjian jual beli, sewa menyewa, atau perjanjian lainnya yang melibatkan transfer hak dan kewajiban antara para pihak.

3. Tanggung Jawab Hukum

Hukum perdata menentukan tanggung jawab hukum seseorang atau badan hukum jika mereka melakukan perbuatan yang merugikan pihak lain. 

Contoh hukum perdata misalnya, jika seseorang menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerugian materiil atau non-materiil pada pihak lain. Maka, hukum perdata akan menentukan bagaimana pertanggungjawaban dan ganti rugi harus dilakukan.

4. Waris

Masalah waris juga diatur dalam hukum perdata di Indonesia. Ketika seseorang meninggal dunia, hukum perdata menentukan bagaimana harta dan kekayaan yang ditinggalkan akan dibagi dan diwariskan kepada ahli waris.

5. Gugatan Perdata

Apabila terjadi perselisihan antara individu atau badan hukum, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan. Gugatan perdata ini akan diproses sesuai dengan ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku untuk mencari penyelesaian yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

8 Contoh Hukum Perdata di Indonesia

Tentu, benar sekali bahwa dalam kehidupan nyata, terdapat berbagai macam kasus hukum perdata yang mencakup beragam elemen dan situasi. Berikut ini adalah beberapa contoh hukum perdata yang mencerminkan kisah realitas di lapangan:

1. Kasus Hukum Perdata Ruben Onsu

Kembali terulang, Ruben Onsu kembali melaporkan akun channel YouTube milik si Z karena diduga menuduh restoran miliknya menggunakan pesugihan. Selain itu, akun channel YouTube si Z dianggap telah mencemarkan nama baik Ruben Onsu dan merugikan usaha yang ia kelola. 

Oleh karena itu, Ruben mengurus dan melaporkan kasus ini ke pihak berwajib. Akun channel YouTube tersebut akan dikenai pasal pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang nantinya akan diusut dan didalami lebih lanjut.

2. Kasus Hukum Perdata Nenek Minah

Pada tanggal 19 November 2009, terjadi kasus hukum perdata yang menjadi sorotan publik. Nenek Minah, yang berusia 55 tahun, dipenjara selama 1 bulan 15 hari oleh Pengadilan Negeri Purwokerto. Sebabnya adalah ia dituduh mencuri 3 buah kakao di perkebunan milik PT Rumpun Sari Antan (RSA) di Banyumas.

Sidang ini ternyata berlangsung dengan penuh emosi dan dramatis. Pada akhirnya, ketua majelis hakim, Muslih Bambang Luqmono S.H., menangis saat membacakan vonis hukum karena dianggap kasus yang dihadapi tergolong sepele.

3. Kasus Ruben atas Tuduhan Pencemaran Nama Baik

Ruben Onsu pernah mengajukan laporan terhadap seseorang ke pihak kepolisian karena telah mengejek putra angkatnya yang bernama Betran Peto. Ulah tersebut dilakukan dengan cara menyunting konten sang putra dengan wajah binatang dalam konten yang dibuatnya. 

Tujuan dari contoh hukum perdata ini adalah untuk memberikan efek jera agar orang tidak sembarangan memberikan komentar atau membuat konten yang tidak pantas. Pihak kepolisian segera mendalami pengajuan laporan Ruben untuk menindaklanjuti kasus tersebut.

4. Kasus Susu Formula Berbakteri

Pada tahun 2008, terjadi sebuah contoh hukum perdata yang sangat menghebohkan pada saat itu, yaitu kasus susu formula tercemar bakteri.

Pada waktu itu, IPB (Institut Pertanian Bogor) merilis informasi di situs web mereka mengenai susu formula yang terkontaminasi oleh bakteri bernama Enterobacter Sakazakii.

5. Kasus PT Indorayon dengan Masyarakat

Perusahaan yang menjadi pelaku dalam kasus ini adalah PT Toba Pulp Lestari (PT TPL), sebelumnya dikenal sebagai PT Inti Indorayon Utama. PT Indorayon mulai beroperasi pada akhir dekade 1980-an.

Pada tahun 1999, perusahaan tersebut dihentikan operasionalnya berdasarkan rekomendasi dari Menteri Negara Lingkungan Hidup yang saat itu dijabat oleh Sonny Keraf. Keputusan tersebut diambil karena perusahaan tersebut terbukti melakukan pencemaran dan mengancam lingkungan.

Pada bulan Maret 2002, PT Indorayon diizinkan untuk beroperasi kembali atas rekomendasi dari Wakil Presiden Republik Indonesia saat itu, yang dijabat oleh Megawati Soekarnoputri. Namun, perusahaan ini dibuka kembali dengan menggunakan nama baru, yaitu PT Toba Pulp Lestari (PT TPL).

Setelah beroperasi selama satu dekade, masyarakat di Porsea merasakan akibat yang tidak menyenangkan. Perusahaan tersebut sudah mencemari lingkungan sekitar dan menimbulkan masalah sosial. Hal ini juga termasuk konflik dan intimidasi yang aparat lakukan terhadap warga yang menolak kehadiran PT Indorayon.

Dampak buruk terhadap kualitas lingkungan juga berdampak pada menurunnya kesehatan masyarakat. Selain mencemari udara, limbah dari perusahaan juga menyebabkan hasil panen warga menurun. Salah satunya adalah ada banyak bulir padi yang tidak berisi atau kosong.

Masyarakat sekitar menjadi khawatir bahwa kejadian yang terjadi 10 tahun sebelumnya bisa terulang sejak PT TPL dibuka kembali. Selain itu, warga sekitar juga mengeluhkan bahwa limbah uap dari pabrik cukup mengganggu kualitas udara di sekitar daerah mereka.

6. Gugatan Perdata Karhutla Senilai Rp3,15 Triliun

Pada tahun 2019, pemerintah terus berkoordinasi dengan pengadilan negeri untuk mempercepat pelaksanaan eksekusi kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Namun, ada fakta mengejutkan yang diungkap oleh Rasio Ridho Sani, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dari total nilai gugatan perdata sebesar Rp 3,15 triliun, baru sejumlah Rp 78 miliar yang telah disetorkan ke rekening negara.

Sisanya, pemerintah pada saat itu masih terus berproses dalam upaya penegakan hukum. Salah satu contohnya adalah eksekusi senilai Rp360 miliar di Pengadilan Negeri (PN) Nagan Raya Aceh terkait kasus karhutla yang terjadi di wilayah PT Kallista Alam.

Koordinasi terus dilakukan untuk memastikan langkah-langkah selanjutnya. Tahap penilaian terhadap aset PT Kallista Alam yang akan dilelang untuk membayar ganti rugi juga tengah berlangsung. 

Selain itu, pemerintah juga tengah memproses pengiriman surat ke beberapa PN agar segera melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak yang terkait dalam kasus tersebut.

7. Kasus Mantra Desa Misran

Seorang mantri (perawat) di pedalaman Desa Kuala Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, ditangkap karena memberikan bantuan pengobatan kepada orang-orang yang membutuhkan.  

Ia dituduh melanggar UU No. 36/2009 tentang Kesehatan. Setelah mendapatkan vonis bersalah, ia kemudian mengajukan uji materi Undang-Undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pada tahun 2010 lalu, MK mengabulkan permohonan Misran. Dengan demikian, kini para mantri diperbolehkan untuk melakukan pelayanan kesehatan layaknya dokter.

Klausal yang memperbolehkan para mantri untuk berpraktik adalah “Perawat yang melaksanakan tugasnya dalam kondisi darurat yang mengancam nyawa pasien dan memerlukan tindakan medis segera untuk menyelamatkan pasien.”

Putusan MK ini disambut dengan sorak sorai dan kegembiraan bagi para mantri yang selama ini seringkali dihantui oleh pelanggaran hukum ketika berpraktek. Namun, bagi sebagian dokter, keputusan MK ini dianggap sebagai musibah. 

Di daerah, sering terjadi saling curiga dan persaingan antara dokter dan mantri dalam memperebutkan pasien. Bagaimana bisa?

Dokter menuduh bahwa perawat menyerobot wilayah profesi dokter. Sementara perawat dengan mudah akan menjawab bahwa itu disebabkan karena dokter tidak memanfaatkan wilayahnya atau karena keinginan masyarakat. 

Lagi-lagi, pasien menjadi pihak yang dirugikan karena dijadikan media propaganda dan sasaran percobaan bagi kedua profesi tersebut.

8. Contoh Hukum Perdata yang Bisa Berubah Menjadi Pidana

Terdapat beberapa contoh situasi dimana kasus hukum perdata dapat berubah menjadi kasus pidana. Sebagai contoh, dalam kasus hutang piutang, apabila salah satu pihak tidak mampu memenuhi kewajibannya (wanprestasi), hal tersebut dapat mengakibatkan tuntutan hukum perdata. 

Namun, jika pelanggaran tersebut dianggap sebagai perbuatan yang melanggar undang-undang pidana, pelaku bisa menghadapi tuntutan pidana dan akhirnya berujung pada hukuman penjara.

Contoh kasus hukum perdata yang lain mencakup perjanjian kesepakatan antara mantan suami untuk memberikan nafkah kepada mantan istri dan anak-anaknya. Ia juga berlaku pada perjanjian untuk pembayaran hutang piutang, perjanjian bisnis, dan lain sebagainya.

Pentingnya Paham Contoh Hukum Perdata

Hukum perdata memiliki peran penting dalam mengatur hubungan antara individu atau badan hukum di Indonesia. Dengan mengikuti prinsip-prinsip dasar hukum perdata, diharapkan setiap transaksi hukum dapat berjalan dengan adil dan merata bagi semua pihak yang terlibat. 

Penting bagi setiap warga negara untuk memahami contoh hukum perdata agar dapat mengambil keputusan yang tepat dan mematuhi hukum yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari.