Berbicara tentang kepemimpinan atau pemerintahan, ada banyak istilah yang digunakan. Dari sekian banyak istilah, salah satunya adalah desentralisasi atau pelimpahan wewenang. Istilah tersebut tidak hanya digunakan untuk pemerintahan pusat atau daerah, namun juga untuk organisasi atau bahkan bisnis.
Bagi kamu yang baru mendengar istilah ini, tentu perlu untuk memperluas pengetahuan supaya tidak salah dalam memahaminya. Artikel ini akan membahas mengenai pelimpahan wewenang lebih detail sehingga kamu bisa mendapatkan informasi yang holistik.
Daftar ISI
Pengertian Desentralisasi
Sebelum membahas pengertiannya, ada baiknya kita mengetahui akar kata dari istilah yang akan dibahas. Desentralisasi ternyata berasal dari Bahasa Belanda yang terdiri dari dua kata, yakni de dan centerum.
Makna dari kata de adalah lepas, sedangkan centerum memiliki makna pusat. Apabila kedua kata tersebut digabungkan, maka akan menghasilkan makna lepas dari pusat.
Jika menyimpulkan dari pendapat beberapa ahli, desentralisasi mempunyai arti sebagai upaya pemerintah menyerahkan kebijakan pusat kepada pemerintah daerah. Tujuan dari penyerahan wewenang tersebut adalah supaya pemerintah daerah dapat mengatur dan mengelola daerahnya sendiri.
Desentralisasi pada suatu perusahaan atau lembaga juga bisa berupa penyerahan wewenang dari atasan kepada bawahan. Alhasil, bawahan yang mendapatkan mandat tersebut memiliki wewenang dalam membuat kebijakan serta mengatur berbagai urusan lainnya.
Jenis-jenis Desentralisasi
Dalam pemerintahan, pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintahan di bawahnya terdiri dari beberapa jenis. Kamu bisa mengetahui jenis-jenisnya sebagai berikut:
1. Politik
Jenis yang pertama yaitu desentralisasi politik, adalah pelimpahan wewenang kepada perwakilan atau warga negara terpilih untuk melakukan pengambilan keputusan lebih banyak.
Hal ini dapat mendorong partisipasi warga negara dalam kegiatan pemerintahan sehingga warga negara pun mempunyai pengaruh yang esensial dalam pemerintahan. Perwakilan atau warga negara yang terpilih dapat membuat rencana, perumusan, atau pelaksanaan kebijakan.
Dengan adanya pelimpahan wewenang terhadap perwakilan yang terpilih, maka kebijakan-kebijakan yang dibuat bisa lebih relevan dan mewakili kebutuhan masyarakat.
2. Fiskal
Jenis pelimpahan wewenang berikutnya yaitu fiskal atau yang berhubungan dengan kebijakan ekonomi. Pelimpahan wewenang fiskal kepada kepala daerah akan memungkinkan daerah tersebut lebih mudah dan efektif mengelola pendapatan daerahnya.
Pemerintahan daerah yang mendapatkan kewenangan tersebut tidak hanya bisa mengelola pendapatan daerah, namun juga juga memiliki kewenangan untuk membuat keputusan pengeluaran daerah
3. Lingkungan
Setiap daerah memiliki kekayaan alam masing-masing yang bisa menjadi potensi daerah tersebut. Apabila pemerintah pusat telah melimpahkan desentralisasi lingkungan kepada pemerintah daerah, maka pemerintah daerah pun dapat mengelola dan mengontrol air, satwa liar, hutan, dan sumber daya alam lainnya.
Masalah kerusakan lingkungan seperti illegal logging, eksploitasi, dan zonasi akan lebih mudah diatasi dengan adanya pelimpahan kendali kepada kepala daerah.
4. Pasar
Jenis pelimpahan wewenang yang keempat yaitu desentralisasi pasar. Dalam hal ini, pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat akan melibatkan beberapa elemen. Adapun elemen yang dimaskud adalah pasar, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintahan.
Supaya pelimpahan wewenang ini tidak disalahgunakan, maka dilakukan pengesahan UU baru atau reformasi hukum konstitusional.
5. Administrasi
Jenis yang terakhir adalah desentralisasi administrasi yang merupakan pendistribusian wewenang. Selain itu, pemerintah pusat juga akan melakukan pendistribusian tanggung jawab serta sumber daya keuangan.
Tujuan dari pelimpahan wewenang administrasi adalah memberikan layanan umum dari pemerintah pusat ke instansi pemerintah unit lokal, baik pemerintah daerah, perusahaan atau badan publik semi-otonom.
Kelebihan Desentralisasi
Pelimpahan kendali atau wewenang dari pemerintah pusat ini memberikan banyak kelebihan dalam pemerintahan. Kamu bisa intip kelebihannya di bawah ini:
1. Birokrasi Lebih Ringkas
Birokrasi yang panjang tidak hanya menyusahkan masyarakat yang hendak mengurus kepentingan, namun juga membuka peluang korupsi yang tinggi. Dengan adanya pelimpahan kekuasaan, birokrasi menjadi lebih ringkas. Alhasil, mengurus sesuatu juga akan lebih efisien karena tidak perlu lagi melalui banyak tahapan.
2. Pekerjaan Pemerintah Pusat Lebih Ringan
Pemerintah pusat tentu mempunyai banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Apabila pekerjaan tersebut semakin menumpuk, tentu butuh waktu lama untuk menyelesaikannya.
Kelebihan pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah dapat meringankan pekerjaan pemerintah pusat. Dengan demikian, pemerintah pusat bisa lebih fokus menyelesaikan masalah yang tidak bisa dilimpahkan ke pemerintah daerah.
3. Lebih Efektif
Kelebihan pelimpahan wewenang juga membuat pemerintahan bekerja secara efektif. Sebab pemerintah daerah tidak perlu lagi menunggu komando atau instruksi dari pemerintah pusat untuk menyelesaikan urusan atau membuat kebijakan daerah.
Selain itu, pemerintah daerah juga bisa segera mengambil keputusan terhadap permasalahan yang sedang dihadapi.
4. Kemajuan Daerah Terukur
Desentralisasi memungkinkan kepala daerah untuk bisa lebih fokus dalam menggali potensi daerahnya. Hal ini tentu akan berdampak pada perkembangan ekonomi daerah tersebut.
Pemerintah daerah juga bisa dengan mudah menjangkau daerah-daerah tertinggal, sehingga bisa memberikan perhatian lebih. Dengan kata lain, pelimpahan kekuasaan efektif mendorong kemajuan suatu daerah.
5. Hubungan Pusat dan Daerah Meningkat
Meskipun desentralisasi memberikan kewenangan pemerintah daerah untuk mengambil keputusan sendiri, namun hal ini ternyata dapat meningkatkan hubungan pemerintah pusat dan daerah.
Sebab, pemerintah pusat tetap ikut andil dalam setiap pengambilan keputusan. Alhasil, kebebasan kewenangan tersebut tetap terkendali sehingga tidak disalahgunakan.
6. Efisiensi Biaya
Pelimpahan wewenang ini juga memberikan dampak positif terhadap efisiensi biaya. Tak hanya birokrasi yang lebih ringkas, namun pemerintah daerah juga mempunyai wewenang dalam mengelola finansial daera. Alhasil, pendapatan dan pengeluaran daerah akan terkontrol dengan baik.
Pemerintah daerah juga dapat memberikan pelayanan yang bagus dan efisien terhadap masyarakat.
Tujuan Desentralisasi
Saat melakukan pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah, tentu ada tujuan yang ingin dicapai, yakni sebagai berikut:
1. Demokrasi Pemerintah Daerah
Pelimpahan wewenang terhadap pemerintah daerah akan mendorong masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam setiap program atau kegiatan daerah. Dengan demikian, masyarakat bisa merasakan turut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Tujuan pemerintah pusat untuk membentuk pemerintahan daerah yang demokrasi pun bisa tercapai dengan mudah.
2. Menghindari Pemusatan Keuangan
Pemerintah daerah yang mendapatkan kewenangan untuk mengelola pendapatan daerah dapat membantu pemerintah pusat untuk mencegah terjadi pemusatan keuangan.
Daerah yang mampu mengelola pendapatannya dengan baik berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Tujuan lain dari mencegah pemusatan keuangan yaitu memaksimalkan peningkatan kerja secara umum.
3. Perbaikan Sosial Ekonomi Daerah
Tujuan yang terakhir dari pelimpahan wewenang adalah untuk memperbaiki sosial ekonomi daerah. Sebab, pemerintah daerah dapat membuat program-program dan menerapkannya dengan maksimal.
Hal ini lantaran pemerintah daerah tentu akan lebih mengenal kebutuhan daerah tersebut daripada pemerintah pusat sehingga menghasilkan program yang relevan. Jika program-program tersebut mencapai keberhasilan yang tinggi, maka sosial ekonomi daerah pun akan meningkat pula.
Contoh Desentralisasi
Berikut merupakan sejumlah contoh pelimpahan wewenang dalam pemerintahan:
- Dana istimewa atau dana otonomi khusus, dimana pemerintah memberikan suntikan dana untuk dikelolah oleh pemerintah daerah.
- Pemekaran daerah, kegiatan ini dilakukan sesuai dengan aturan undang-undang otonomi daerah.
- Penetapan daerah otonomi khusus yang biasanya dilakukan pada daerah-daerah yang memiliki keistimewaan kultural atau kelembagaan.
- Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah), yakni rakyat memilih pemerintah daerah secara langsung.
- Pembentukan Perda (Peraturan Daerah), biasanya dibuat untuk melindungi kekayaan alam daerah setempat.
- Bisnis hotel dan supermarket.
- Manajemen berbasis sekolah.
Sudah Lebih Paham Tentang Desentralisasi?
Itulah poin-poin penting dalam memahami desentralisasi. Menyimpulkan semua dari pembahasan di atas, istilah ini merupakan pelimpahan kendali atau wewenang kepada pemerintah daerah dari pemerintah pusat.
Hal ini memberikan pemerintah daerah kesempatan untuk mengelola potensi, pendapatan, dan pengeluaran daerah secara mandiri. Tujuan utamanya yaitu untuk meningkatkan sosial ekonomi daerah tersebut. Kebebasan pemerintah daerah tersebut tetap harus sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku.
