Apa hasil sidang PPKI pertama, kedua, dan ketiga? PPKI merupakan organisasi saat tahun-tahun awal kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah BPUPKI resmi pemerintah Jepang bubarkan, organisasi ini akhirnya berdiri. Pembentukan PPKI bertujuan untuk melaksanakan dan melanjutkan kerja BPUPKI.
Mempersiapkan dan mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan salah satu tugas PPKI demi keberlangsungan kemerdekaan negara. Selain persiapan kemerdekaan, PPKI ada untuk merumuskan dasar negara bagi pemerintah dan lembaganya. Yuk, simak fungsi dan hasil sidang lengkapnya di sini!
Daftar ISI
Apa itu PPKI?
Sebelum masuk ke inti pembahasan mengenai hasil sidang PPKI, tak ada salahnya jika kamu mengenal tentang apa itu PPKI lebih dulu. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI adalah organisasi yang meneruskan fungsi BPUPKI.
Setelah BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) bubar pada tanggal 7 Agustus 1945. Maka, pada saat itu juga terbentuk PPKI untuk melanjutkan persiapan kemerdekaan Indonesia. Ketuanya adalah Ir. Soekarno. Namun, PPKI mendapat peresmian pada tanggal 9 Agustus 1945.
Latar Belakang dan Fungsi PPKI
Awal mulanya adalah saat posisi Jepang dalam perang pasifik yang tidak begitu baik dan terancam. Hingga Perdana Menteri Jepang menjanjikan kemerdekaan pada pihak Indonesia. Lalu, terbentuklah BPUPKI secara resmi pada tanggal 29 April 1945.
BPUPKI sendiri mengalami 2 sidang. Di mana sidang kedua juga merupakan harus BPUPKI resmi bubar. Seperti yang kamu ketahui, karena bubarnya BPUPKI, terbentuklah PPKI. Tujuan utama PPKI ketika terbentuk adalah mempersiapkan, menyelesaikan, dan menyetujui isu-isu penting agar Indonesia siap merdeka.
Peresmian PPKI dilakukan oleh Jenderal Terauchi di Ho Chi Minh, Vietnam. Namun, sebelum PPKI mulai bekerja, golongan mudah terus mendesak kemerdekaan agar bisa segera terjadi. Hingga terjadilah peristiwa penculikan oleh golongan muda, yaitu Rengasdengklok.
Hingga pada akhirnya, pemimpin nasional mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. PPKI sendiri memiliki 21 orang anggota yang berasal dari berbagai suku. Namun, keanggotaannya bertambah 6 orang tanpa sepengetahuan Jepang.
Hasil Sidang PPKI Pertama
PPKI berhasil menyelenggarakan sidang pertamanya pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi dan berbagai hal akhirnya disahkan. Pembahasan atau topik utama pada pertemuan pertama adalah mengenai struktur negara dan pemimpin. Hasil sidang pertama adalah sebagai berikut:
1. Pengesahan UUD 1945
Pengesahan UUD 1945 merupakan hasil sidang pertama yang berlangsung pada tanggal 18 Agustus 1945. Di mana pengesahan ini perlu karena UUD 1945 terbangun atas dasar idealis.
Hasilnya, UUD 1945 PPKI terima sebagai konstitusi negara dan ditetapkan sebagai standar hukum Indonesia. Sebelum mendapat persetujuan, organisasi BPUPKI telah menyusun batang tubuh UUD 1945.
Pada sidang kali ini terjadi revisi Piagam Jakarta sebagai tambahan terhadap UUD 1945. Revisi bertujuan untuk mengubah kalimat “Ketuhanan dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluk-Pemeluknya”.
Mengingat tidak semua masyarakat Indonesia beragama Islam, maka garis tersebut diubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kalimat ini menjadi butir pertama Pancasila yang masih kita gunakan hingga kini.
2. Pengangkatan Ir. Soekarno dan Drs. Moh Hatta
Pemilihan Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Moh Hatta sebagai wakil presiden merupakan hasil sidang PPKI pertama yang kedua. Otto Iskandardinata, pahlawan nasional Indonesia adalah orang pertama yang mengemukakan gagasan ini.
Lewat suara yang bulat, gagasan itu diterima. Setelah itu, Ir.Soekarno dan Drs. Moh Hatta resmi dilantik menjadi presiden dan wakil presiden.
Banyak sekali prestasi yang telah diraih oleh Ir. Soekarno bagi bangsa Indonesia selama menjabat. The Remarkable Story Of Soekarno, buku karya Adimitra Nursalim telah merinci kepemimpinan dan perjalanan Soekarno sepanjang hidupnya.
3. Pembentukan Komite Nasional
Pembentukan panitia nasional merupakan hasil sidang awal PPKI yang ketiga. Demi mendukung presiden dan wakil presiden, akan terbentuk komite nasional. Hal tersebut terjadi DPR atau MPR yang pada akhirnya memegang peranan penting selama ini belum terbentuk.
Hasil Sidang PPKI Kedua
Sehari setelah sidang pertama, sidang kedua digelar. Pada sidangnya yang kedua tanggal 19 Agustus 1945, PPKI kembali mengesahkan sejumlah pasal. Pembahasan sesi kedua berfokus pada wilayah Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemerintahannya. Berikut penjabarannya:
1. Membagi Provinsi di Indonesia
Keputusan pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi merupakan hasil pertama sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang kedua.
Provinsi tersebut meliputi Sunda Kecil, Jawa barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra, Kalimantan, Maluku, dan Sulawesi. Seorang gubernur akan menjabat sebagai pemimpin daerah di setiap provinsi.
2. Membentuk Komite Nasional Daerah
Panitia nasional daerah dibentuk sebagai hasil sidang PPKI kedua selanjutnya yang berlangsung pada tanggal 19 Agustus 1945.
Panitia nasional daerah ini berkedudukan di masing-masing delapan provinsi yang terbentuk berdasarkan keputusan sebelumnya. Demi memenuhi kewajibannya, yakni mendukung presiden, maka terbentuklah Komite Nasional ini.
3. Pembentukan Menteri dan Departemen
Pembentukan departemen yang terdiri dari 12 departemen dan menteri pendukung ini merupakan hasil ketiga dari sidang kedua yang PPKI kembangkan. Setiap departemen akan menjalankan fungsi 12 kementrian kabinet. Selain itu, empat menteri negara nondepartemen juga terbentuk.
Hasil Sidang PPKI Ketiga
Pada tanggal 22 Agustus, persidangan ketiga terjadi dan sebagai hasilnya muncul beberapa keputusan baru. Sidang PPKI ketiga ini lebih banyak membahas tentang bagaimana seharusnya fasilitas pendidikan tinggi bangun. Hasil sidang ketiga tersebut adalah sebagai berikut:
1. Pembentukan Komite Nasional Pusat
Berdirinya KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) merupakan hasil pertama sidang ketiga yang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pimpin. Pemilu mendatang adalah alasan terbentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat. Sebagai titik fokus Dewan Perwakilan Rakyat, lembaga ini mempunyai fungsi tersebut.
Sebanyak 137 orang dari kalangan masyarakat Indonesia, termasuk kaum muda menjadi panitia nasional pusat. Selain itu, Kasman Singodimedjo menjadi ketua dari hasil rapat panitia nasional pusat tersebut.
Pengurus pusat memiliki tiga orang wakil, yaitu M. Sutardjo yang menjabat sebagai wakil ketua pertama. Lalu, Latuharhary menjabat sebagai wakil ketua kedua dan Adam Malik yang menjabat sebagai wakil ketua ketiga.
2. Partai Nasional Indonesia (PNI) Berdiri
Perencanaan berdirinya PNI (Partai Nasional Indonesia) merupakan salah satu hasil sidang PPKI yang ketiga. PNI ada untuk mendukung pembangunan Indonesia menjadi negara yang adil, ekonomi, dan berpusat pada kerakyatan.
Ir. Soekarno akan menjabat sebagai ketua PNI. Namun, pada akhir Agustus 1945, Pantai Nasional Indonesia (PNI) yang dimaksudkan sebagai Partai Tunggal Negara Indonesia dibubarkan. Rancangan ini pada akhirnya ditinggalkan.
3. Badan Keamanan Rakyat (BKR) Terbentuk
Pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR) merupakan hasil sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang terakhir. Demi menjalankan perannya sebagai garda umum di setiap wilayah Indonesia, terbentuklah BKR. Organisasi lain, termasuk Heiho, Laskar Rakyat, dan PETA dibubarkan ketika BKR resmi berdiri.
Badan Keamanan Rakyat (BKR), Partai Nasional Indonesia (PNI), dan Komite Nasional Indonesia (KNIP) termasuk di antara organisasi yang berdiri pada 23 Agustus dengan niat terbaik.
Ir. Soekarno bertanggung jawab atas pengumuman dan sidang KNI yang keduanya terjadi di gedung pusat konferensi Jawa yang berpusat di Gambir. Pada tanggal 29 Agustus 1945, PPKI akhirnya bubar dan KNI pun berdiri.
Total anggota organisasi ini adalah 136 orang. Ketuanya sendiri adalah Kasman Singodimedjo, pendampingnya ada Sutardjo yang menjadi wakil ketua pertama. Lalu, ada Latuharhary sebagai wakil ketua kedua dan Adam Malik sebagai wakil ketua ketiga.
Sudah Tahu Hasil Sidang PPKI Pertama Sampai Ketiga?
Perlu dipahami bahwa hasil sidang PPKI bukan hanya sejarah, tetapi juga warisan berharga yang harus kita jaga dan pertahankan dengan baik. Semangat kemerdekaan yang mewarnai setiap pertemuan dan keputusan PPKI harus senantiasa menginspirasi kita dalam menjaga dan memperkuat kemerdekaan.
Lewat pemahaman dan penghargaan terhadap perjuangan para pendahulu. Maka, kita dapat memastikan bahwa Indonesia terus berkembang menjadi negara yang berdaulat, merdeka, dan adil bagi seluruh rakyatnya. Semoga bermanfaat!
