Banyak orang yang mungkin sudah mengetahui mengenai korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Tiga tindakan tersebut wajib dihindari karena tergolong kejahatan. Nah, artikel ini akan secara khusus dan lengkap membahas kolusi. Yuk, cari tahu semua informasi yang kamu butuhkan dengan membaca artikel ini!
Pengertian Kolusi
Kolusi merupakan salah satu tindakan melanggar hukum. Perbuatan ini termasuk kerjasama atau persekongkolan yang dilakukan secara rahasia oleh dua orang atau lebih. Umumnya, tujuan seseorang melakukan tindakan ini untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999, tindakan kejahatan ini merupakan sebuah permufakatan atau kerja sama yang dilakukan dengan cara melawan hukum antar penyelenggara negara atau penyelenggara negara bersama pihak lain yang sangat merugikan.
Selain itu, pendapat lain mengungkapkan bahwa tindakan ini adalah sebuah kerjasama yang memiliki sifat ilegal atau konspirasi rahasia yang bertujuan untuk menipu atau merugikan orang lain.
Praktik ini juga biasa dibarengi dengan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh petinggi atau pejabat pemerintah maupun pihak lain yang ingin mendapatkan keuntungan lebih.
Ahli ekonomi juga menjelaskan bahwa perbuatan persengkongkolan ini adalah suatu pembahasan yang merujuk pada tindakan atau perilaku tidak jujur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.
Semua pihak yang terlibat telah bersepakat untuk kerjasama dalam mencapai tujuan tertentu, misalnya memainkan harga di pasar sesuai keinginan.
Maka dari itu bisa disimpulkan bahwa kerja sama melawan hukum untuk tujuan pribadi merupakan sikap dan tindakan yang tidak jujur serta melanggar hukum.
Perbuatan ini dilakukan dengan cara merancang kesepakatan rahasia menggunakan dana yang tidak kecil dalam rangka untuk memperlancar kesepakatan tersebut.
4 Ciri-ciri Kolusi
Menurut Sony Kuswandi dkk, dalam bukunya yang berjudul Manajemen Aset dan Pengadaan, berikut adalah ciri–ciri kolusi yaitu:
1. Pemberian Uang Pelicin
Tindakan persengkongkolan ini selalu menggunakan uang pelicin atau yang biasa disebut dengan gratifikasi.
Uang pelicin atau gratifikasi tersebut diberikan kepada oknum pejabat atau pegawai pemerintahan untuk mempermudah mencapai tujuan yang mereka inginkan.
2. Menggunakan Perantara
Ciri selanjutnya, tindakan ini seringkali menggunakan perantara atau broker dalam pengadaan barang atau jasa tertentu.
Pengadaan barang bisa dilakukan dengan cara pemerintah ke pemerintah secara langsung maupun pemerintah ke produsen secara langsung.
Biasanya orang yang menjadi broker adalah orang yang memiliki jabatan atau kerabat mereka.
3. Bersifat Ilegal
Berikutnya, tindakan kejahatan ini termasuk perbuatan ilegal. Segala bentuk kerjasama yang dilakukan yang merujuk pada persengkongkolan untuk mencapai tujuan pribadi semuanya ilegal tanpa terkecuali.
Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa kerjasama ini dilakukan atas dasar keuntungan pribadi, sehingga segala tindakannya melanggar hukum.
4. Pelaku
Biasanya, pelaku perbuatan ini adalah orang-orang yang memiliki jabatan tinggi di suatu instansi pemerintahan.
Mereka menggunakan kekuasaan untuk mempermudah dalam mendapatkan keuntungan pribadi. Oleh karena itu, perbuatan ini juga sering disebut sebagai penyalahgunaan kekuasaan.
3 Penyebab Kolusi
Berikut adalah 3 penyebab umum dari tindakan kolusi,yaitu:
1. Monopoli Kekuasaan dan Wewenang Pejabat
Penyebab yang pertama adalah monopoli kekuasaan dan wewenang pejabat yang terlalu luas dan absolut. Umumnya, penyebab tersebut sering terjadi di lingkungan pemerintahan.
Pasalnya, tidak ada aturan pertanggungjawaban yang jelas dan mengikat. Akibatnya, perbuatan penyelewengan kekuasan ini menjadi menjamur di lingkungan pemerintah.
Selain itu, budaya korupsi juga sama menjamurnya. Peristiwa ini terjadi karena sistem yang tidak berfungsi, sehingga membuat lingkungan pemerintahan tidak bersih dari KKN.
2. Sistem Pendidikan yang Buruk
Dalam dunia pendidikan, banyak penyebab tindakan ini terjadi seperti sistem pendidikan yang buruk, kurikulum tidak kontekstual, gaji tenaga pendidik tergolong rendah, dan biaya sekolah yang tinggi.
Selain itu, tradisi memberikan uang pada tenaga pendidik juga menjadi alasan utama budaya suap-menyuap terus terjadi di lingkungan pendidikan.
Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan agar dapat mencegah terjadinya perbuatan
3. Lingkungan Kehidupan Bermasyarakat
Tidak hanya di lingkungan pemerintah dan pendidikan, tindakan kerja sama melawan hukum ini juga bisa terjadi di lingkungan masyarakat.
Banyak penyebab yang dapat memunculkan perbuatan ini di kehidupan bermasyarakat. Contoh, latar belakang pendidikan seseorang, lingkungan tempat tinggal, kultur dan budaya, serta ekonomi.
Kondisi tersebut bisa mendorong seseorang untuk melakukan persengkongkolan melawan hukum demi kepentingan pribadi di bermasyarakat.
Oleh karena itu, kamu harus berhati-hati jika di sekitarmu ada faktor penyebab yang mengarah ke perbuatan tercela ini.
Dampak dari Kolusi
Tindakan kolusi merupakan salah satu perilaku tidak terpuji yang harus ditinggalkan oleh setiap lapisan masyarakat, terutama di kalangan pemerintah.
Selain itu, pemerintahan juga harus melakukan tindakan yang tegas untuk menumpas segala perbuatan kerja sama melawan hukum untuk menghindari kerugian di masa mendatang.
Oleh karena itu, pemerintah juga sudah menetapkan bahwa tindakan ini merupakan tindak pidana yang bisa dihukum berdasarkan undang-undang yang berlaku.
Namun, penerapan dalam kehidupan sehari-hari terasa tidak maksimal. Pasalnya, masih banyak orang yang menganggap tindakan tersebut adalah tindakan wajar.
Padahal, tindakan tersebut dapat menimbulkan dampak negatif kepada sekitar atau bahkan negara. Berikut adalah beberapa dampak yang ditimbulkan atas adanya kerjasama untuk melawan hukum demi kepentingan pribadi, yaitu:
- Tingginya tingkat kesenjangan sosial dan ketidakadilan yang ada di masyarakat.
- Terhambatnya proses pertumbuhan ekonomi investasi. Akibatnya, penumpasan kemiskinan juga akan terhambat.
- Meningkatnya pemborosan dalam sumber daya ekonomi dan sumber daya manusia.
- Demokrasi yang ada di negara akan terganggu karena adanya pelanggaran terhadap hak warga negara yang seharusnya mereka nikmati.
- Kepercayaan masyarakat terhadap aparat negara akan menurun secara drastis.
- Ketidakselarasan antara fungsi, tujuan dan prakteknya di lapangan, serta mekanisme yang tidak sesuai dengan prosedur yang ada.
5 Cara Efektif untuk Mengatasi Kolusi
Berikut ini adalah 5 upaya yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi perbuatan kolusi, yaitu:
1. Menguatkan Peraturan Perundangan-Undangan
Cara pertama pemerintah dan pihak yang berwenang harus menindak tegas segala bentuk kerja sama melawan hukum untuk kepentingan pribadi.
Misalnya, dengan cara mengesahkan peraturan perundang-undangan baru, melakukan pencabutan atau perubahan terhadap peraturan perundangan-undangan yang sudah ada, dan memberlakukan peraturan perundang-undangan yang lain yang mendukung penumpasan KKN.
2. Penyempurnaan Pada Lembaga Hukum
Sebagai seorang pejabat negara, tentu mereka harus memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi dan baik. Selain itu, mereka juga harus mampu melakukan pengembangan terhadap suatu negara dan manusia demi kemajuan bangsa dan negara.
Di samping itu, penegakan hukum harus disertai dengan rasa kemanusiaan untuk menghindari diskriminasi hukum bagi rakyat yang berada pada lapisan bawah.
Hukum harus dilaksanakan seadil-adilnya. Selain itu, hukum juga harus memastikan semua masyarakat mendapatkan hak dan kewajiban yang sama di mata hukum tersebut.
3. Meningkatkan Pelayanan Masyarakat
Pencegahan tindakan kerja sama melawan hukum untuk tujuan pribadi ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara adil. Sangat penting untuk tidak membeda-bedakan status ataupun golongan masyarakat.
Upaya tersebut dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparatur negara. Transparansi pelayanan masyarakat sangat dibutuhkan agar penyaluran informasi dapat langsung diterima oleh masyarakat atau pihak–pihak terkait yang membutuhkan informasi tersebut.
4. Meningkatkan Kesejahteraan PNS, TNI dan Polri
Pencegahan yang selanjutnya adalah menyejahterakan aparat negara atau pejabat negara. Salah satu caranya adalah dengan cara menaikkan gaji mereka sesuai beban kerja.
Dengan kenaikan gaji tersebut, maka bisa meminimalisir terjadinya KKN. Pasalnya, mereka akan merasa cukup dan bersedia memberikan yang terbaik untuk negara. Sehingga, kegiatan KKN akan menghilang dari lingkungan mereka.
5. Melakukan Pendekatan Moral
Kegiatan tercela ini akan tetap terus ada jika pejabat negara dan para petinggi yang berkuasa memiliki sifat dan kepribadian yang buruk.
Sikap semacam itu dapat berdampak buruk kepada kinerja mereka serta meningkatkan kesempatan untuk melakukan KKN.
Oleh karena itu, untuk mencegah kejadian tersebut dibutuhkan suatu pendekatan moral disertai dengan nilai dan keyakinan dalam agama masing-masing.
Langkah ini diharapkan bisa untuk membuat para pihak yang berkuasa dan melakukan tindakan KKN dapat sadar dan menghentikan tindakan tersebut.
Siap Cegah Kolusi Mulai Sekarang?
Kolusi merupakan salah satu tindakan tidak terpuji dan sering dilakukan oleh pihak yang memiliki kuasa. Tindakan ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi.
Namun, akan berdampak buruk terhadap masyarakat dan negara. Oleh karena itu, harus dilakukan pencegahan sedini mungkin mulai dari diri sendiri. Yuk, cegah dari sekarang!