Pernyataan bahwa Indonesia merupakan negara hukum atau rechtsstaat cukup familiar bagi masyarakat. Namun, pada realitanya, pemahaman tentang makna dari istilah tersebut berikut ciri-ciri hingga manfaatnya masih sangat kurang.
Daftar ISI
Apa Itu Negara Hukum?
Istilah tersebut mengacu pada suatu negara yang berlandaskan pada hukum yang berlaku. Bila dijabarkan secara sederhana, berarti suatu negara berdaulat yang menjadikan hukum sebagai landasan utamanya.
Hukum ditegakkan untuk mengatur sistem pemerintahan berlaku sebagaimana mestinya dan setiap elemen masyarakat mendapatkan perlakuan yang setara. Dalam negara ini, tidak benar apabila ada perbedaan implementasi terhadap pejabat publik maupun masyarakat sipil.
Konsep Negara Berlandaskan Hukum
Menurut Albert Venn Dicey, seorang cendekiawan hukum asal Inggris, konsep negara hukum adalah harus terpenuhinya hal-hal berikut:
1. Supremasi Hukum
Hukum menempati posisi tertinggi. Selain itu, setiap elemen masyarakat wajib mematuhinya.
2. Kesetaraan Hukum
Setiap elemen masyarakat memiliki kedudukan yang sama dalam hukum yang dijalankan negara tersebut. Setiap orang berhak atas akses dan mendapatkan keadilan di mata hukum tanpa jabatan serta latar belakang sebagai pembeda.
3. Kewajaran Proses Hukum
Semua orang yang terlibat dalam suatu proses hukum memiliki hak-hak. Di mana hak tersebut wajib terpenuhi dan terjamin oleh negara.
4. Pembagian Kekuasaan
Negara hukum wajib membagi kekuasaannya menjadi lembaga legislatif, eksekutif, serta yudikatif. Ketiganya memiliki tugas masing-masing, saling melengkapi serta melindungi sebagai jaminan tidak adanya monopoli kekuasaan di negara tersebut.
5. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)
Masyarakat di suatu negara memiliki hak kebebasan berpendapat dan beraktivitas tanpa diskriminasi atas alasan apapun. Hal tersebut merupakan karakteristik yang wajib negara-negara berlandaskan hukum miliki.
Ciri-Ciri Indonesia sebagai Negara Hukum
Ciri-ciri atau karakteristik negara-negara yang menjadikan hukum sebagai landasan utama tidak memiliki poin pasti, selain menerapkan konsep yang telah Anda baca di atas. Sebab, masing-masing negara memiliki karakteristik berbeda dalam pengimplementasiannya.
Namun, Indonesia bisa Anda sebut sebagai negara hukum karena telah memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
- Menjadikan Pancasila sebagai landasan utama melalui prinsip Bhinneka Tunggal Ika agar tidak muncul ketimpangan dalam implementasi hukum pada masyarakat.
- Menjalankan sistem pemerintahan sesuai dengan konstitusi, yaitu UUD 1945.
- Lembaga-lembaga hukum independen yang tidak boleh mendapatkan intervensi dari pihak manapun dan menjunjung tinggi objektivitas dalam proses peradilan.
- Menjadikan kedaulatan, kesejahteraan, dan keamanan rakyat sebagai fokus utama.
Indonesia saat ini menempati posisi ke-64 dalam daftar negara paling taat hukum di dunia tahun 2022 versi World Justice Project (WJP). Posisi Indonesia naik empat peringkat, di mana hal ini menunjukkan peningkatan kualitas dan kesadaran publik.
Contoh Daftar Negara Hukum Terbaik di Dunia
Selain peringkat Indonesia, adalah beberapa negara hukum terbaik yang perlu Anda ketahui. Dalam daftar yang dirilis oleh lembaga kredibel World Justice Project (WJP), lima negara di dunia yang paling patuh adalah sebagai berikut:
1. Denmark
Denmark mencatatkan skor paling tinggi dalam kepatuhan terhadap hukum. Setiap permasalahan hukum yang muncul akan selesai dengan metode litigasi (melalui pengadilan) atau arbitrase (pelimpahan pada pihak ketiga yang netral).
2. Norwegia
Negara hukum terbaik berikutnya adalah Norwegia. Skor ketaatan hukum negara ini versi WJP sama dengan Denmark, begitu pula sistem penyelesaian sengketa yang mereka anut. Namun, di Norwegia, hakim memiliki kendali atau pengaruh terkuat dalam proses pengadilan.
3. Finlandia
Tidak hanya mendapatkan label negara paling bahagia di dunia. Finlandia ternyata juga menjadi salah satu yang sangat taat hukum. Implementasi hukum di Finlandia bertujuan untuk memastikan penduduknya dapat beropini dan beraktivitas di ruang publik tanpa intimidasi pihak lain – termasuk pemangku kekuasaan.
4. Swedia
Selanjutnya, negara hukum terbaik di dunia ditempati oleh Swedia yang termasuk dalam kumpulan Skandinavia. Melalui hukum yang ada, Swedia berfokus menjamin keseimbangan hak dan kewajiban tanpa diskriminasi ras, suku, maupun agama
5. Belanda
Hukum yang diterapkan di Belanda yang memiliki sejarah panjang bersama Indonesia ini terlihat dari hal-hal paling sederhana. Hukum mengatur dan berlaku untuk seluruh masyarakat sipil tanpa terkecuali.
Semakin menjunjung tinggi hukum yang berlaku dan mempraktikkan tanpa pandang bulu. Maka, peringkat negara akan terus naik. Bukan mustahil bila Indonesia lambat laun dapat menyusul ketertinggalan yang ada.
Daftar Negara Paling Tidak Taat Hukum di Dunia
Jika ada wilayah dengan skor kepatuhan hukum yang tinggi, maka ada pula daftar dengan tingkat kriminalitas atau kasus pelanggaran hukum terbesar di dunia. Berdasarkan riset World Population Review (WPR), inilah daftar negara paling tidak taat di dunia:
1. Venezuela
Negara di Amerika Selatan ini memiliki tingkat kriminalitas tertinggi di dunia akibat korupsi elit pemerintah yang masif. Venezuela cacat penegakan hukum dan kontrol penggunaan senjata yang buruk. Negara ini sangat tidak sebaiknya tidak dikunjungi wisatawan asing.
2. Papua Nugini
Negara tetangga Indonesia, Papua Nugini, sayangnya tidak menjadi bagian negara hukum sebagaimana nusantara. Sistem dan penerapan hukum di sana kacau balau. Ini terjadi karena perubahan ekonomi dan politik yang drastis sebagai negara persemakmuran.
3. Afrika Selatan
Tingkat kriminalitas tertinggi di dunia selanjutnya terjadi di Afrika Selatan. Tingkat pemerkosaan di Afrika Selatan menjadi yang tertinggi di dunia. Ini membuktikan ketidakpatuhan masyarakat lokal terhadap hukum yang berlaku.
4. Afghanistan
Negara konflik yang satu ini tentu bukan termasuk daftar negara hukum di dunia. Sistem pemerintahan yang tidak jelas menjadikan Afghanistan tidak mempunyai hukum tetap dan juga tidak patuh terhadap standar hukum internasional.
Tingkat kejahatan Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi kasus tertinggi di negara ini. Hal tersebut terpicu karena perang yang tak kunjung usai, perebutan kendali kuasa antara Amerika Serikat dengan Taliban, serta suburnya industri opium di Afghanistan.
5. Honduras
Masyarakat Honduras sangat tidak patuh terhadap hukum, bahkan kekuasaan pemerintahnya tergolong begitu rendah. Kasus pembunuhan harian mencapai peringkat tertinggi di dunia serta pertumbuhan kartel narkoba tidak dapat terbendung maupun musnah.
Mengunjungi negara-negara dengan tingkat kepatuhan hukum yang rendah sebagaimana dalam daftar di atas memerlukan pertimbangan matang. Meskipun memiliki potensi wisata tinggi, keamanan diri wisatawan menjadi taruhan.
Manfaat Menjadi Negara Berlandaskan Hukum
Apa saja manfaat yang didapatkan suatu negara ketika menjadikan hukum sebagai landasan utama? Jawabannya, sangat banyak, seperti:
1. Terciptanya Sistem yang Tertib dan Teratur
Hukum akan menjamin hak sekaligus mengatur kewajiban setiap anggota masyarakat. Kepatuhan terhadap hukum akan menciptakan sistem sosial yang tertib dan teratur karena setiap individu memahami batas-batas yang tidak boleh mereka langgar.
2. Perlindungan Terhadap Kepentingan Bersama
Masing-masing individu dalam masyarakat memiliki kepentingan yang berbeda. Perlindungan penting agar hal tersebut dapat terpenuhi tanpa rasa terancam maupun merugikan pihak lain. Proteksi itulah yang didapat sebagai manfaat negara hukum.
3. Mencegah dan Meminimalisir Konflik
Menjadikan hukum sebagai landasan utama juga dapat mencegah serta meminimalisir konflik di dalam masyarakat. Baik antara sesama pejabat publik, pemerintah rakyat, maupun sesama warga sipil. Konflik dapat dihindari karena hak dan kewajiban masing-masing sudah diatur dengan benar.
4. Menjaga Keharmonisan Masyarakat
Manfaat berikutnya, yaitu terbinanya keharmonisan dalam masyarakat. Minimnya konflik membuat setiap elemen masyarakat merasa aman dan tenteram sehingga hubungan sosial yang terjalin menjadi semakin harmonis.
5. Memperkuat Industri Pariwisata
Dengan menjadi negara hukum, wisatawan domestik maupun internasional merasa aman dalam mengeksplorasi destinasi pariwisata yang ada. Tanpa rasa was-was, turis dapat leluasa datang sehingga industri pariwisata menguat yang otomatis juga meningkatkan sektor perekonomian.
6. Meminimalisir Aksi Kriminalitas di Masyarakat
Ketika semua individu di masyarakat merasa hak dan kewajibannya terpenuhi, muncul rasa puas dan tidak kekurangan apapun. Hal tersebut dapat secara signifikan mengurangi aksi kriminalitas yang sebagian besar terpicu oleh ketimpangan akibat penerapan hukum yang tidak merata.
Sudah Memahami Apa itu Negara Hukum?
Penerapan dan penegakan hukum di dunia, termasuk Indonesia, masing sering dianggap remeh. Ungkapan bahwa Indonesia adalah negara hukum kadang menjadi deklarasi kosong yang tidak berarti.
Padahal, tanpa implementasi dan kepatuhan tersebut, suatu negara bisa merugi dari berbagai sisi. Baik perekonomian maupun stabilitas sosial politik dalam dan luar negeri akan kacau balau.
Dengan menjadi negara hukum, artinya suatu negara yang berdaulat menjadikan hukum sebagai landasan tertinggi. Keamanan, keadilan, dan kesejahteraan rakyat menjadi fokus di dalamnya sehingga tercipta suatu negara yang sehat, potensial dan terus berkembang.
