Penting untuk Tahu! Seluk Beluk Perlindungan dan Penegakan Hukum

Walaupun masih banyak yang menganggap perlindungan dan penegakan hukum menjadi satu kesatuan bidang, namun kenyataannya keduanya sangatlah berbeda satu sama lain. Meskipun begitu, keduanya memang memiliki satu keterikatan yang cukup dalam sehingga masih banyak orang yang salah kaprah terkait hal ini.

Karena menjadi cukup dekat dengan warga yang tinggal di negara hukum, maka Anda wajib mempelajari kedua hal tersebut. Contohnya dengan mempelajari berbagai informasi lengkapnya pada pembahasan artikel ini! penasaran? Yuk, simak artikel ini lebih lanjut!

Apa itu Perlindungan dan Penegakan Hukum?

Pada dasarnya, dua konsep ini menjadi dasar dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam bermasyarakat maupun bernegara. Walaupun kerap disandingkan, namun dua konsep ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan.

Di mana perlindungan hukum lebih merujuk pada upaya individu atau golongan untuk melindungi hak-hak individu dan memastikan bahwa mereka terlindungi oleh hukum. Tentunya hal ini akan melibatkan pembuatan dan penerapan undang-undang dan peraturan pemerintahan yang dirancang untuk melindungi wilayahnya.

Umumnya, fokus perlindungan mulai dari hak untuk hidup, hak atas kebebasan berbicara, hak atas kesetaraan di depan hukum, dan hak atas ranah privasi. Sedangkan penegakan hukum lebih kepada tindakan penyelesaian masalah.

Target hukum sendiri sudah pasti terhadap orang yang melanggar hukum yang berlaku, baik undang-undang maupun peraturan tertentu. Dalam konsep ini, peran lembaga penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim memiliki kasta yang cukup tinggi dan paling berperan.

Karena masing-masing pekerjaan ini memiliki wewenang dan tugasnya masing-masing yang bekerja untuk menegakkan undang-undang. Serta memastikan bahwa orang yang melanggar dihukum sesuai dengan konsekuensi yang berlaku. Jadi, secara garis besar kedua konsep ini masih sangat berhubungan erat.

Keduanya sangat penting untuk menjaga ketertiban dan keadilan di dalam suatu tatanan masyarakat. Tanpa perlindungan hukum, hak-hak individu dapat dilanggar tanpa ada konsekuensi. Sedangkan tanpa penegakan hukum, undang-undang dan peraturan dapat diabaikan dan masyarakat dapat jatuh ke dalam kekacauan.

Perbedaan Perlindungan dan Penegakan Hukum

Seperti yang Anda tahu bahwa, kedua konsep ini sering bersanding, namun sebenarnya sangat berbeda. Lebih jelasnya Anda bisa lihat pada perbedaan berikut ini:

1. Konsep Dasar 

Kedua hal ini memiliki konsep yang cukup berbeda, karena pada dasarnya perlindungan hukum membuat peraturan menjadi ada. Sedangkan penegakan hukum terjadi setelah hukum telah berlaku. 

Sehingga bisa dibilang perlindungan hukum adalah cikal bakal dari penegakan hukum itu sendiri. Mudahnya, perlindungan hukum akan melihat sebuah peraturan undang-undang sebagai alat untuk melindungi hak-hak individu. Sedangkan penegakan hukum melihat hukum sebagai alat untuk memberikan sanksi.

2. Pendekatan

Secara pendekatan sendiri, perlindungan dan penegakan hukum juga cukup berbeda mengingat perlindungan lebih bersifat preventif (mencegah). Inilah yang membuat sebagian besar peraturan perlindungan pada dasarnya adalah peraturan bersifat edukatif yang mengikat.

Berbeda dengan penegakan hukum yang bersifat represif (pengendalian) yang lebih bersifat aksi sesuai batasan hukum tertentu. Lebih mudahnya, penegakan hukum hanya berlaku untuk para pelanggar hukum atau yang meminta keadilan hukum saja. Jadi, jika tidak ada pelanggaran hukum, penegakan ini tidak akan diberlakukan.

3. Fokus 

Dalam upaya melindungi hak dan martabat individu dan kelompok, peraturan yang memuat perlindungan akan dibuat. Sedangkan untuk melindunginya akan dibuat petugas penegak hukum sesuai kebutuhannya masing-masing.

Menurut beberapa sumber dan ahli atau pengamat hukum, fokus dari perlindungan adalah melindungi hak dan martabat melalui pembuatan peraturan atau hukum. Sedangkan dari peraturan tersebutlah penegak hukum mampu memberikan hukuman atau memecahkan sebuah masalah yang terjadi dalam masyarakat.

4. Dampak Sosial

Sebenarnya, perlindungan dan penegakan hukum memberikan dampak sosial kepada seluruh warga negara yang memberlakukannya. Sehingga, jika hukum benar-benar melindungi hak individu sebagaimana mestinya, pastinya rasa aman dan nyaman akan terjunjung tinggi.

Sebagaimana jika penegakan hukum berjalan sesuai peraturan yang berlaku, pastinya keadilan dan ketertiban sosial akan berjalan dengan semestinya. Walaupun dalam kenyataannya, tak semua peraturan condong kepada kepentingan dan kesejahteraan rakyatnya.

5. Sifat dan Tindakan

Secara sifat dan tindakan, perlindungan hukum akan lebih proaktif. Hal tersebut sangat mungkin terjadi karena perlindungan akan mencegah pelanggaran hukum sebelum masalah itu terjadi. Anda bisa asumsikan perlindungan ini sebagai upaya pencegahan dari berbagai konflik yang mungkin terjadi di kemudian hari.

Sedangkan untuk penegakan hukum sendiri lebih bersifat reaktif, karena hanya bisa terjadi jika ada masalah atau pelanggaran hukum saja. Sehingga setiap pelanggaran atau kasus akan selesai dengan cara dan solusi sesuai masalah dan peraturan yang diberlakukan.

Manfaat Adanya Perlindungan dan Penegakan Hukum

Pada dasarnya, dalam sebuah negara maupun wilayah, dua konsep hukum ini sangat diperlukan. Karena dalam penerapannya ada berbagai manfaat yang bisa dirasakan, baik untuk individu atau kelompok (warga) dan juga untuk wilayah (negara) itu sendiri. Contohnya seperti:

1. Memastikan Penegakan Supremasi Hukum Terwujud

Dalam membangun ekosistem bernegara yang baik, supremasi hukum sangat diperlukan. Karena untuk menjaga seluruh warga mendapatkan hak-haknya masing-masing, hukum perlu berlaku adil sesuai peraturan yang sehat.

Penegakan supremasi hukum berarti negara memberikan kekuatan mutlak pada hukum, sehingga tindakan kriminal dan melanggar peraturan bisa terhindarkan. Dalam artian lain, warga negara akan taat pada hukum jika peraturan berjalan dengan semestinya.

Walaupun tak semua negara memberlakukan peraturan yang selalu condong pada masyarakat, namun setidaknya hukum harus berlaku seluruh golongn. Sehingga, kesejahteraan bisa diberikan sebagaimana mestinya untuk masing-masing golongan.

2. Meningkatkan Keadilan dan Kepastian Hukum

Perlindungan dan penegakan hukum dapat meningkatkan keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal tersebut terjadi ketika hak-hak individu diakui dan dilindungi oleh hukum dengan baik, serta melanggar hukum dikenakan sanksi sesuai dengan yang tercantum dalam peraturan hukum.

Lewat tegaknya keadilan inilah keselarasan dan kesejahteraan bisa terus dipertahankan dan dirasakan oleh seluruh golongan. Sehingga, secara otomatis akan meningkatkan taraf perekonomian dan kredibilitas sebuah negara.

3. Menjaga Perdamaian

Maraknya beberapa daerah yang ingin memerdekakan dirinya, pastinya ada sangkut pautnya dengan berbagai faktor termasuk kesejahteraan. Ketidakmampuan pemerintah dalam mengalokasikan dana secara merata karena mempertahankan beberapa oknum bisa merusak perdamaian yang telah dirasakan selama ini.

Apalagi jika perlindungan serta penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya, pastinya kekacauan adalah hal yang akan menunggu dan terus menghantui segala golongan. Risiko terburuknya adalah peperangan saudara yang membuat perdamaian hancur dan membuat negara semakin merugi.

4. Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Pemerintahan

Selaku perwakilan rakyat yang menduduki sebuah jabatan pemerintahan, Anda juga harus memahami bagaimana kondisi dan kebutuhan rakyat. Karena syarat terbentuknya negara sudah pasti adalah karena memiliki rakyat, sehingga kesejahteraan harus di nomor satukan.

Oleh sebab itu, pemerintah perlu mencanangkan perlindungan dan penegakan hukum secara adil dan merata. Jika hal ini berlaku, sudah sangat jelas para oknum tidak akan bisa berkuasa maupun mencoba mencalonkan diri menjadi petugas pejabat pemerintahan.

5. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Segala peraturan yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat, sudah pasti akan menguntungkan negara. Bagaimana tidak? Jika secara hak seluruh warga sudah merasakannya, pastinya kesejahteraan akan meningkat.

Secara otomatis, hal ini juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mampu menambah pendapatan perkapita dari sebuah negara. Namun, hal ini akan hancur jika sebuah negara masih mempertahankan banyak oknum berkuasa yang mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan umum.

Unsur dalam Perlindungan dan Penegakan Hukum

Agar dapat membantu sebuah negara menerapkan dua konsep ini dengan baik, ada beberapa hal yang menjadi penentu. Contohnya seperti beberapa faktor penentu pada penjelasan di bawah ini:

1. Hukum dan Peraturan yang Berlaku

Pada umumnya, sebuah hukum dalam negara diatur dalam kumpulan Undang-Undang dan Peraturan tertentu. Sehingga agar perlindungan dan hukum dapat terwujud, undang-undang dan peraturan yang berlaku akan menjadi tonggak utama untuk menentukannya.

Hukum sendiri harus bersifat jelas, memaksa, mudah dipahami, maupun diterapkan dengan konsisten oleh seluruh golongan. Tentu saja, pembuatannya juga harus berdasarkan kepentingan umum dan tidak mendahulukan kepentingan suatu golongan tertentu.

2. Institusi Penegak Hukum dan Pemerintahan

Secara umum, institusi hukum dan pemerintahan menjadi tonggak utama yang mengatur, mengawasi, dan menegakkan sebuah peraturan dalam sebuah negara. Biasanya, untuk pemerintahan terbagi dalam beberapa sektor yang berjalan dengan sistem terpusat.

Sedangkan untuk institusi penegak hukum biasanya terdiri dari berbagai badan atau organisasi seperti kepolisian, jaksa, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Selaku wakil dari seluruh rakyatnya, para petugas yang terpilih harus memiliki moral yang baik, berbudi pekerti, serta tak menyimpang dari ideologi negara.

Walaupun kenyataannya dalam setiap badan institusi dan lembaga pemerintahan selalu saja ada oknum yang melenceng. Namun, jika perlindungan dan penegakan berjalan dengan baik, setidaknya pencegahan dan penanganan bisa dilakukan dengan saksama sebelum semakin parah.

3. Keterlibatan Masyarakat

Pada dasarnya, keterlibatan masyarakat juga merupakan unsur penting dalam menjalankan kehidupan bernegara. Masyarakat harus mau dan sadar tanpa paksaan untuk terlibat dan dilibatkan dalam proses hukum, seperti memberikan kesaksian atau memberikan dukungan dalam pemilihan umum.

Sayangnya, dalam fakta di lapangan hal ini sangat sulit terwujud jika perlindungan dan penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Bahkan tak jarang, masyarakat menjadi masa bodoh hingga bisa berakibat fatal pada kondisi negara di kemudian hari.

4. Edukasi Tentang Hukum

Walaupun tak semua orang tertarik untuk mengikuti pelajaran atau mengambil jurusan hukum, namun setidaknya sebagai penegak hukum atau lembaga pemerintah harus melakukan edukasi hukum sejak dini. Minimal kepada hukum yang umum seperti etika bermasyarakat, tindak kriminal, dan penggunaan fasilitas umum.

Memberikan edukasi yang baik dan mudah dimengerti akan membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban sebagai individu dan warga negara yang baik. Sehingga, setiap individu dan organisasi akan mematuhi hukum dan peraturan yang ada dan menghindari pelanggaran hukum.

5. Sarana dan Fasilitas Umum

Perlindungan dan penegakan hukum yang baik dan benar juga sangat bergantung pada sarana dan fasilitas umum yang pemerintah sediakan. Bisa Anda lihat pada negara yang sadar hukum, biasanya sarana dan fasilitas umum juga sangat mendukung.

Bahkan saking mendukungnya, banyak negara yang kemudian memiliki lebih sedikit permasalahan. Contoh simpelnya bisa Anda lihat dari jalanan yang baik dan tidak berlubang, call center institusi hukum yang siap tanggap, CCTV aktif yang berkualitas, dan lain sebagainya.

6. Unsur Lain

Sebenarnya, masih banyak unsur penting lainnya. Contohnya seperti kebudayaan, peminatan masyarakat, kepercayaan mayoritas, penegakan hukum yang adil, serta individu masyarakat dan petugas pemerintahan. Sehingga masih banyak yang bisa mempengaruhi kenapa hukum masih tumpul di sebuah daerah maupun negara. 

Perlindungan Hukum di Indonesia dan Contohnya

Ada banyak sekali perlindungan hukum yang berlaku di Indonesia, berikut beberapa gambaran yang bisa Anda lihat dan pelajari:

1. Perlindungan atas Hak Asasi Manusia

Pada dasarnya, setiap manusia memiliki hak asasi yang dimiliki semenjak dirinya lahir. Contohnya adalah perlindungan hak atas hidup, kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, memeluk agama, dan masih banyak lagi. Di Indonesia, sendiri Undang-Undang Nomor 39 (1999) yang sudah mengaturnya.

2. Perlindungan Hukum bagi Anak

Sebagai penerus masa depan bangsa, anak menjadi kelompok yang rentan dan memerlukan perlindungan hukum khusus. Apalagi perlindungan terhadap kekerasan, kondisi kesehatan, pendidikan, dan bentuk perlindungan lain. Contoh perlindungan yang Indonesia berikan adalah Undang-Undang Nomor 35 (2014).

3. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen

Sebagai manusia yang merupakan makhluk sosial, bentuk sosialisasi yang paling sering terlihat adalah jual beli. Dalam hal ini perlindungan dan penegakan hukum juga harus muncul untuk menyelesaikan berbagai macam konflik. Salah satunya seperti Undang-Undang Nomor 8 (1999) tentang Perlindungan Konsumen. 

4. Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja

Pegawai atau tenaga kerja memiliki hak-hak yang harus dilindungi oleh pemerintah dan perusahaan. Sebagai contoh di Indonesia banyak kasus tenaga kerja yang terselesaikan, karena adanya perlindungan hukum berupa Undang-Undang Nomor 13 (2003). 

5. Perlindungan atas Kenyamanan dan Keamanan

Salah satu aspek hukum yang paling sering jadi masalah di Indonesia adalah kenyamanan dan keamanan. Contoh paling jelas adalah fasilitas seperti jalan yang aman dan nyaman yang sudah jadi kewajiban pemerintah atas pajak yang telah diberikan warganya. 

Peran Lembaga Penegak Hukum dan Contoh Kasus di Indonesia

Agar dapat menjaga perlindungan dan penegakan hukum berjalan dengan semestinya, harus ada lembaga yang mengawasi serta menindak segala pelanggaran yang ada. Berikut beberapa lembaga penegak hukum di Indonesia beserta contoh kasus yang pernah terjadi:

1. Kepolisian Republik Indonesia (Polri)

Dalam tatanan penegakan hukum, Polri memiliki peran terpenting sebagai garda terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Khususnya berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban, memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta menegakkan hukum di Indonesia. 

Contoh kasus terkini yang sedang viral di media sosial adalah kasus pembunuhan Brigadir J oleh pelaku Irjen FS yang terungkap. Walaupun mencoreng nama baik Polri, namun keterbukaan Polri menjadi wujud penegakan hukum yang wajib diacungi jempol

2. Kejaksaan Republik Indonesia (Kejari)

Lembaga berikutnya adalah Kejaksaan Republik Indonesia (Kejari) yang memiliki peran dalam melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana di Indonesia. Contoh kasus adalah dugaan korupsi proyek peningkatan jalan di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat yang menetapkan 8 orang sebagai tersangka.

3. Pengadilan Negeri

Tak kalah penting, Pengadilan Negeri juga berperan dalam menjaga perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Khususnya dalam pemeriksaan dan memutuskan perkara yang dihadiri advokat dan hakim di persidangan. 

Contoh kasus terkini adalah kasus suap terkait status pelaku dari AG atas kasus penganiayaan D oleh komplotan MD. Kabar terkini, kasus tersebut sudah dilimpahkan ke Kejari Jakarta Selatan untuk proses lebih lanjut.

4. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Lembaga berikutnya ada KPK yang memiliki peran khusus dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Contoh kasusnya adalah Arteria Dahlan atas dugaan korupsi uang senilai 349 triliun pada transaksi janggal Kementerian Keuangan.

5. Badan Narkotika Nasional (BNN)

BNN memiliki peran dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia. Selain itu, BNN juga berperan dalam tahapan rehabilitasi dari para pecandu narkoba. Contoh kasusnya seperti beberapa selebritis yang tersangkut kasus narkoba seperti Ammar Zoni yang tersandung kasus narkoba.

Sudah Tahu Pentingnya Perlindungan dan Penegakan Hukum?

Nah, itulah berbagai informasi seputar perlindungan dan penegakan hukum untuk meningkatkan kesadaran Anda. Walaupun pemerintahan memegang peranan penentu paling besar, namun kesadaran dari masyarakat akan hukum yang berlaku juga jadi poin yang penting dan berpengaruh!