Hak Warga Masyarakat: Pengertian, Macam, dan Contohnya

Setiap masyarakat yang bertempat tinggal di Indonesia memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Nah, hak warga masyarakat adalah salah satu konsep dasar yang menjadi pilar utama dalam berfungsinya sebuah masyarakat yang adil, demokratis, dan berperadaban.

Ketentuan tersebut sudah tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lantas, apa saja hak warga masyarakat dan aturannya di Indonesia?

Pengertian Hak Warga Masyarakat

Hak Asasi Manusia yang biasa disingkat HAM merupakan nilai kebebasan fundamental yang telah melekat pada tiap individu manusia tanpa adanya diskriminasi atas ras, agama, sosial, dan latar belakang lainnya.

Senada dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang menyatakan bahwa hak asasi manusia merupakan perlindungan secara internasional yang dilakukan oleh PBB. Termasuk dalam hak mengungkapkan pendapat, hak kemerdekaan, dan hak untuk memiliki.

Berdasarkan penjelasan di atas, hak warga masyarakat dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang diperoleh atau dimiliki oleh seorang anggota negara, termasuk dalam bentuk kekuasaan atau kewenangan.

Meskipun demikian, ada beberapa pernyataan dari para ahli terkait hak warga masyarakat, di antaranya adalah:

• Muladi: HAM merupakan hak dasar atau alamiah yang ada di dalam diri manusia sejak lahir ke dunia. Tanpa HAM, manusia tidak bisa mengembangkan bakatnya dan memenuhi kebutuhannya sehari-hari. 
• Leah Levin: HAM merupakan hak yang sudah melekat pada manusia. Jika tidak ada HAM, mustahil manusia bisa hidup.
• Manfred Nowak: Hak warga masyarakat merupakan hak khusus untuk warga negara serta aturan-aturan tertentu yang tidak boleh tersentuh oleh orang asing.
• Notonegoro: Hak merupakan suatu kuasa yang istimewa untuk menerima atau melakukan sesuatu sebagaimana mestinya. Tentunya, kuasa istimewa tersebut tidak bisa dilakukan oleh orang lain.

Pada dasarnya, hak-hak sebagai warga negara memang sepenuhnya diberikan kepada warganya. Baik itu tentang hak kekuasaan, hak layak hidup, maupun kewenangan atas apa pun.

Selain memperoleh HAM, warga negara juga memiliki tuntutan dalam melaksanakan kewajibannya. Sebagaimana aturan negara pada umumnya, jika seorang warga tidak memenuhi kewajibannya, maka haknya juga akan dicabut.

10 Macam-Macam Hak Warga Masyarakat

Sebagai warga yang taat pada aturan hukum, ada beberapa macam hak yang bisa dimiliki oleh seorang warga negara. Mulai dari hak dalam lingkungan masyarakat, pendidikan, keluarga, dan hukum. Berikut ini penjelasannya:

1. Hak Mendapatkan Penghidupan dan Tempat Tinggal yang Layak

Pemerintah telah memberikan beberapa bantuan atau subsidi untuk warganya agar tetap bisa hidup di rumah yang layak. Kondisi tersebut sesuai dengan aturan dalam pemenuhan hak yang tertuang pada UUD 1945 pasal 27 ayat 2.

2. Hak dalam Beragama dan Beribadah

Dalam aturan negara, tidak ada larangan untuk warganya dalam memeluk agama apa pun. Begitu pula sebagai warga, selama agama yang dianut sesuai dengan prinsip Ketuhanan yang Maha Esa dan tidak menyinggung agama lainnya, Anda boleh mengikutinya.

Aturan tersebut telah tertuang dalam UUD 1945 pasal 28E ayat 1. Bunyinya adalah: “Setiap warga Indonesia bebas memilih atau memeluk agama dan beribadah sesuai agamanya masing-masing”.

3. Hak untuk Membentuk Keluarga

Bentuk hak warga masyarakat yang ketiga adalah hak membentuk keluarga. Sebagai seorang warga negara, Anda berhak memperoleh kasih sayang dari keluarga karena itu merupakan hal yang mutlak untuk Anda dapatkan. Tanpa kasih sayang orang tua, seorang anak tidak dapat tumbuh dan hidup dengan baik.

Begitu pula dengan kebutuhan sandang, pangan, dan papan, keluarga merupakan lingkungan pertama yang harus memberikan kebutuhan untuk hidup. Selain itu, dalam keluarga juga harus bisa memberikan pendidikan yang baik, karena ilmu pertama seorang anak berasal dari kedua orang tuanya.

4. Hak Atas Kewarganegaraan

UUD 1945 pasal 26 ayat 1 dan 2 telah menjelaskan terkait siapa yang menjadi warga negara Indonesia. Singkatnya, aturan tersebut berisikan ketentuan menjadi seorang warga negara Indonesia dan penduduk Indonesia.

Warga negara Indonesia adalah orang-orang yang asli dari bangsa Indonesia dan orang yang telah disahkan secara undang-undang. Sedangkan penduduk Indonesia adalah orang-orang yang berdomisili di wilayah Indonesia. Dengan demikian, warga negara Indonesia tidak bisa semena-mena untuk mencabut kewarganegaraannya.

5. Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Kenegaraan

Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Hal ini telah tertuang dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 1. Berdasarkan undang-undang tersebut, warga negara harus menjunjung hukum dan pemerintahan sehingga tidak ada diskriminasi antar warga.

6. Hak Mendapatkan Pendidikan

Hak warga masyarakat dalam lingkungan pendidikan bisa meliputi hak memperoleh ilmu pengetahuan, berteman dan bersosialisasi, perlindungan, dan mendapatkan perlakuan yang sama.

Meskipun demikian, jajaran pemerintahan dan negara juga memiliki kewajiban dalam mencerdaskan anak bangsa. Oleh karena itu, pemerintah memberikan bantuan biaya pendidikan sebagai fasilitas dalam pemenuhan hak-haknya.

7. Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul

Macam-macam hak selanjutnya adalah kebebasan dalam berkumpul, berserikat, serta mengungkapkan pendapat. Tentunya, aturan tersebut telah ditetapkan dalam UUD 1945 pasal 27.

Sebenarnya, kebebasan berpendapat ini bertujuan agar pemerintah dapat mewujudkan demokrasi dalam lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara. Selain itu, masyarakat juga berhak untuk menyampaikan kritik dan saran kepada pemerintah.

8. Kesejahteraan Sosial

Selanjutnya, pasal 34 menjelaskan tentang aturan dalam pemenuhan kesejahteraan sosial. Sebagai warga masyarakat, Anda juga memiliki hak untuk mendapatkan jaminan sosial, jaminan kesehatan, dan fasilitas umum yang layak.

9. Perekonomian Nasional

Pasal 33 dalam UUD 1945 menjelaskan terkait perekonomian sosial. Sebagai warga negara, Anda berhak mendapatkan jaminan perekonomian serta kemakmuran.

10. Kebudayaan Nasional Indonesia

Macam-macam hak warga masyarakat yang terakhir adalah terkait atas jaminan hak untuk pengembangan budaya Indonesia. Sebagai warga negara, Anda berhak melindungi dan menjaga segala sesuatu terkait dengan kebudayaan Indonesia serta menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pergaulan.

Pada intinya, hak-hak di atas adalah bagian integral dari masyarakat yang beradab dan berperadaban. Mereka tidak hanya memberikan perlindungan individu, tetapi juga membantu membentuk tatanan sosial yang lebih baik dan pemerintahan yang lebih responsif.

Contoh Pelanggaran Hak Warga Masyarakat

Setelah mengetahui berbagai macam hak sebagai warga negara, Anda juga perlu tahu beberapa contoh nyata dari penerapan serta pelanggaran HAM. Berikut ini di antaranya:

1. Proses Penegakan Hukum Belum Optimal

Kasus pelanggaran HAM yang pertama adalah masih kurangnya penegakan hukum dalam beberapa kasus. Contohnya adalah perbedaan perlakuan antara oknum dan aparat yang melanggar hukum.

2. Kemiskinan dan Pengangguran yang Tinggi

Seperti pemaparan sebelumnya, hak warga masyarakat adalah memiliki penghidupan yang layak sebagaimana dengan mendapatkan pekerjaan yang baik. Namun, pada kenyataannya angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesia masih cukup tinggi.

3. Tindakan Kekerasan

Kasus ketiga dalam pelanggaran hak adalah banyaknya kasus tindakan kekerasan. Contohnya adalah pembunuhan, pemerkosaan, penculikan, dan kekerasan rumah tangga. Selain itu, juga terdapat tindakan kekerasan dengan mengatasnamakan agama, misalnya perampokan dan penyerangan di tempat ibadah.

Baca Juga : Sikap Rela Berkorban: Ciri, Cara Menerapkan, dan Contohnya

Yuk, Upayakan Penegakan Hak Warga Masyarakat!

Hakikatnya, perlindungan hak warga masyarakat bertujuan untuk melindungi harkat maupun martabat manusia. Meskipun masih sering terjadi pelanggaran, pemerintah negara Indonesia memberlakukan beberapa upaya dalam penegakan yang berguna untuk melindungi negara.

Setiap negara memiliki caranya tersendiri dalam penanganannya yang disesuaikan dengan ideologi, budaya, dan nilai khas lainnya. Dengan kata lain, negara Indonesia juga memiliki undang-undang dan Pancasila yang memuat aturan-aturan mengenai hak asasi.

Dalam mengatasi berbagai pelanggaran, negara Indonesia membentuk instrumen lembaga hukum, peradilan HAM, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Lembaga tersebut berfungsi dalam penelitian, mediasi, pemantauan, dan penyuluhan hak asasi.Harapannya, beberapa lembaga tersebut dapat membantu dalam mengatasi dan menanggulangi permasalahan hak warga masyarakat sendiri. Terus jaga dan junjung tinggi hak-hak sesama warga negara Indonesia!