Setiap negara pasti menerapkan prinsip kewarganegaraan yang berbeda-beda. Salah satu prinsip kewarganegaraan yang umum adalah asas ius soli.
Singkatnya, prinsip ius soli yang sering dikenal sebagai “prinsip hak tempat lahir” adalah salah satu prinsip dasar dalam hukum kewarganegaraan yang memberikan kewarganegaraan kepada individu berdasarkan tempat kelahiran mereka. Lantas, apakah asas ini berlaku di Indonesia? Ketahui jawabannya dengan baca artikel ini!
Daftar ISI
Pengertian Kewarganegaraan dan Asas Kewarganegaraan
Sebelum membahas apa itu asas ius soli dan apakah asas tersebut berlaku di Indonesia, Anda harus memahami teori dasar kewarganegaraan dan asas kewarganegaraan.
Kewarganegaraan menggambarkan sebuah keterikatan hukum antara negara dengan warganya dan diikuti dengan adanya hak dan kewajiban yang melekat diantara keduanya. Termasuk hak untuk tinggal dan bekerja hingga hak mendapat perlindungan hukum.
Sementara asas kewarganegaraan merupakan dasar hukum yang diberlakukan untuk penduduk dalam sebuah negara. Prinsip ini berguna untuk menentukan siapa yang memiliki kewarganegaraan dan bagaimana seseorang memperoleh atau kehilangan kewarganegaraannya.
Asas kewarganegaraan sangat penting untuk menentukan status kewarganegaraan seseorang. Seseorang yang telah memiliki kewarganegaraan akan merdeka dan terbebas dari kekuasaan negara lain karena sudah memiliki perlindungan hukum dari negaranya.
Indonesia sendiri mengakui dan menerapkan empat asas atau pedoman kewarganegaraan umum, yaitu:
- Ius sanguinis adalah asas kewarganegaraan seseorang yang ditentukan berdasarkan keturunan orang tua.
- Asas ius soli adalah asas kewarganegaraan seseorang yang ditentukan berdasarkan tempat kelahiran.
- Kewarganegaraan tunggal adalah asas yang mana berlaku secara mutlak dan otomatis diberikan untuk warga negara yang sudah berusia dewasa.
- Kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang mana berlaku untuk anak yang lahir dari orang tua dengan kewarganegaraan berbeda. Anak tersebut akan mewarisi kewarganegaraan kedua orang tuanya hingga berusia 18 tahun atau saat sudah menikah.
Asas kewarganegaraan dapat bervariasi secara signifikan dari satu negara ke negara lainnya, dan perubahan kebijakan kewarganegaraan dapat mempengaruhi hak dan status individu. Oleh karena itu, penting untuk memahami asas yang berlaku untuk menentukan hak dan kewajiban sebagai warga negara atau calon warga negara.
Apa Itu Asas Ius Soli?
Untuk melengkapi penjelasan di atas, definisi asas ius soli atau dalam bahasa Latin memiliki arti “hak untuk wilayah” adalah prinsip yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahirannya.
Asas kewarganegaraan ini menjelaskan bahwa jika seseorang dilahirkan di suatu negara, maka mereka secara otomatis menjadi warga negara dari negara tersebut. Terlepas dari kewarganegaraan orang tua, agama, ras, dan etnis mereka.
Asas ius soli pertama kali muncul di Roma Kuno, di mana anak-anak yang lahir di wilayah Roma dianggap sebagai warga negara Romawi. Kemudian, konsep ini tersebar ke berbagai bagian dunia, terutama di Amerika Serikat yang mengadopsi ius soli sebagai prinsip utama dalam menentukan kewarganegaraan.
Prinsip ius soli memungkinkan terbentuknya undang-undang kewarganegaraan yang lebih terbuka dan multikultural. Tak heran jika asas ini biasanya diterapkan oleh negara-negara dengan jumlah warga negara yang sedikit.
Sebab, kebanyakan penduduk di negara itu adalah warga pendatang yang diterima untuk menjalankan berbagai pekerjaan ataupun para imigran. Adapun beberapa negara yang menerapkan prinsip kewarganegaraan ini adalah Amerika Serikat, Argentina, Brazil, Meksiko, Peru, dan tentu saja Indonesia.
Indonesia memberlakukan prinsip ini secara terbatas sesuai peraturan yang terdapat dalam undang-undang. Sebagai contoh, ada satu anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia. Nah, sewaktu lahir, anak itu tidak diketahui secara jelas apakah akan mengikuti status kewarganegaraan ayah atau ibunya.
Dengan asas ius soli, anak yang baru lahir tersebut kemudian ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama kedua orang tuanya tidak diketahui berhak mendapat kewarganegaraan Indonesia.
Asas Kewarganegaraan Khusus di Indonesia
Selain keempat jenis kewarganegaraan umum yang sudah kita bahas di atas, Indonesia juga memberlakukan asas kewarganegaraan khusus. Asas kewarganegaraan ini menjadi dasar dalam penyusunan Undang-Undang Republik Indonesia. Adapun asas kewarganegaraan khusus tersebut meliputi:
1. Asas Persamaan Hukum dan Pemerintah
Salah satu pedoman kewarganegaraan khusus adalah asas persamaan hukum dan pemerintah. Asas ini dapat menentukan bahwa setiap warga negara Indonesia akan mendapat perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Setiap warga akan terbebas dari diskriminatif apa pun karena mereka diperlakukan sama.
2. Asas Non Diskriminatif
Berbeda dengan asas ius soli, ssas non diskriminatif adalah prinsip yang didasarkan pada perlakuan yang sama terhadap setiap warga negara tanpa memandang ras, etnis, agama, jenis kelamin, atau golongan darah.
Prinsip ini mengharuskan setiap warga negara tidak mengintimidasi suatu golongan tertentu. Sehingga, orang semua mendapakan hak dan wewenang yang sama.
3. Asas Kebenaran Substantif
Asas kebenaran substantif merupakan asas yang menjelaskan bahwa prosedur dari kewarganegaraan seseorang bukan hanya meliputi bab administratif saja. Akan tetapi, termasuk juga hal substantif serta syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
4. Asas Keterbukaan
Asas keterbukaan sejalan dengan asas ius soli di mana segala hal yang berkaitan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka dan transparan tanpa ada sesuatu yang sengaja disembunyikan.
Asas ini juga berpegangan pada hak masyarakat untuk mendapatkan informasi secara jujur dan benar serta terhindar dari adanya diskriminatif tentang penyelenggaraan suatu negara. Namun, tetap memperhatikan aspek perlindungan terhadap hak asasi pribadi, golongan tertentu, dan rahasia negara.
5. Asas Publisitas
Asas publisitas adalah asas yang menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk diumumkan terhadap publik, sehingga semua orang dapat mengetahui akan hal tersebut. Tidak ada yang disembunyikan dari berbagai khalayak sehingga individu tersebut akan tetap mendapatkan hak yang semestinya ia terima.
6. Asas Penegakan dan Penghormatan HAM
Asas penegakan dan penghormatan HAM (Hak Asasi Manusia) merupakan prinsip bahwa setiap warga negara wajib terjamin, terlindungi, serta memuliakan hak asasi manusia. Hal tersebut sesuai dengan pengertian HAM yang mana merupakan sebuah hak yang melekat dalam diri manusia sebagai insan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.
Baca Juga : Asas Kepentingan Umum: Pengertian, Jenis, dan Contohnya
Sudah Tahu Apakah Asas Ius Soli Berlaku di Indonesia ?
Sekian sedikit ulasan dari kami yang dapat menjawab tentang asas ius soli dan pemberlakuannya di Indonesia. Kesimpulannya, asas ius soli adalah asas kewarganegaraan yang diberikan pada individu berdasarkan tempat individu tersebut dilahirkan.
Prinsip ini termasuk dalam pedoman kewarganegaraan umum yang diberlakukan di Indonesia. Meski begitu, pemberlakuannya tidak dapat disamaratakan secara mutlak karena terbatas pada aspek-aspek tertentu yang sudah diatur secara lebih rinci dalam undang-undang. Kita harus terus melestarikan hukum anti-diskriminasi yang kuat untuk mencegah adanya diskriminasi terhadap individu berdasarkan asal-usul atau tempat kelahiran mereka. Menegakkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia secara umum adalah kunci dalam memastikan prinsip ius soli dihormati.
