Blog

Korupsi merupakan sebuah fenomena kejahatan yang semakin hari semakin banyak masyarakat perbincangkan. Tidak hanya dari kalangan pejabat, pelaku korupsi bahkan muncul dari kalangan biasa. Lalu, seberapa besar dampak korupsi terhadap ekonomi dan bidang lainnya? Simak ulasan menarik berikut ini!

Memahami Pengertian Korupsi

Korupsi sendiri adalah kata yang berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio maupun corruptus. Kata tersebut memiliki arti sebagai berbagai macam tindakan yang dapat menghancurkan ataupun merusak hal tertentu. Ini juga bisa Anda artikan sebagai suatu kejahatan, kebohongan, keburukan atau hal yang tidak bermoral lainnya.

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) korupsi sendiri memiliki arti sebagai penyalahgunaan sejumlah uang negara yang ada dalam sebuah organisasi, yayasan, dan sebagainya. Di mana uang tersebut diperuntukkan untuk kepentingan pribadinya sendiri.

Korupsi juga dapat Anda artikan sebagai sebuah tindakan berupa penyalahgunaan kekuasaan publik atau negara untuk kepentingan perseorangan atau pribadi. Korupsi sendiri telah teratur hukumnya pada Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 

Seiring dengan berjalannya waktu, kasus korupsi oleh para pejabat tinggi negara semakin marak terjadi. Tentu saja, hal ini membuat geram seluruh masyarakat yang ada. Agar dapat menanggulangi kasus kejahatan korupsi ini, telah terbentuk lembaga tersendiri yang bernama KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dampak korupsi terhadap ekonomi cukup mengkhawatirkan. Apalagi kasus korupsi masih menjadi isu sengit yang tidak ada habisnya untuk diperbincangkan. Tidak hanya oleh pejabat tinggi, korupsi juga kerap masyarakat atau para pekerja biasa lakukan. 

7 Dampak Korupsi terhadap Ekonomi dan Bidang Lainnya

Tidak hanya merugikan bagi negara, nyatanya tindak korupsi juga bersifat merugikan bagi bidang ekonomi serta berbagai bidang lainnya yang langsung terasa dalam masyarakat. Berikut ini adalah beberapa dampak korupsi terhadap ekonomi dan lainnya:

1. Dampak Korupsi pada Bidang Ekonomi

Dampak korupsi akan langsung terasa terhadap sektor atau bidang ekonomi. Adanya fenomena korupsi ini akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang semakin melambat dari waktu ke waktu. Ini karena rendahnya tingkat investasi asing kepada para pebisnis.

Para investor sangat enggan memberikan investasi kepada negara yang memiliki tingkat korupsi tinggi. Karena, investasi yang mereka lakukan akan berpeluang besar untuk mengalami kerugian. Adanya korupsi juga membuat transaksi ekonomi semakin tidak lancar.

Transaksi ekonomi yang tidak lancar ini terjadi karena terdapat pungli yang membuat biaya transaksi ekonomi semakin meroket. Tak hanya itu, korupsi dapat menyebabkan kesenjangan ekonomi yang semakin signifikan antara si kaya yang semakin kaya dan si miskin yang semakin miskin.

2. Dampak Korupsi pada Bidang Pembangunan

Dampak korupsi tidak hanya terlihat di bidang ekonomi, namun juga terhadap pembangunan. Agar dapat menjadi bangsa yang maju, pembangunan harus terus terjadi sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi yang ada. Namun, karena adanya kasus korupsi ini, pembangunan menjadi terhambat.

Dana untuk pembangunan suatu wilayah atau infrastruktur diberikan 100% kepada pengelola. Namun, sesuai dengan catatan KPK dari keseluruhan dana tersebut, hanya sekitar 50% yang terealisasi dalam bentuk infrastruktur untuk masyarakat. Di mana 50% sisanya tidak tahu keberadaannya.

Akibat adanya korupsi dalam bidang pembangunan ini, menyebabkan proses pembangunan sarana prasarana semakin melambat karena dana yang tidak kunjung turun. Selain itu, kualitas bangunan dan sarana maupun prasarana tidak sebagus yang dianggarkan dan cenderung cepat mengalami kerusakan.

3. Dampak Korupsi pada Kesejahteraan Masyarakat

Korupsi juga memiliki dampak yang cukup besar terhadap kesejahteraan masyarakatnya, termasuk dalam sektor ekonomi. Akibat adanya korupsi ini membuat tingkat kesejahteraan masyarakat semakin menurun. Hal tersebut mengakibatkan angka kemiskinan yang terus meningkat pada suatu wilayah.

Kemiskinan ini terjadi karena dana di berbagai sektor yang tidak tersalurkan dengan baik sampai ke tangan masyarakat. Sektor tersebut antara lain adalah ekonomi, pendidikan, pangan, kesehatan, dan lainnya. Akibatnya, masyarakat masih harus mengeluarkan uang lebih untuk kebutuhan yang seharusnya pemerintah tanggung.

Belum lagi, sebagai warga negara, masyarakat harus membayarkan pajak. Hal tersebut membuat pengeluaran dan pemasukan tidak seimbang dalam skala rumah tangga. Akibatnya, angka kemiskinan akan semakin meningkat jika korupsi tidak segera diberantas dengan baik.

4. Dampak Korupsi terhadap Budaya

Selain berdampak terhadap sektor yang langsung terlihat nyata seperti ekonomi, ternyata korupsi juga memiliki dampak yang cukup pada sektor budaya masyarakat. Semakin maraknya korupsi membuat masyarakat terbiasa dengan perilaku dan keburukan korupsi itu sendiri.

Sehingga, jika terus dibiarkan, maka masyarakat akan menormalisasi tindakan korupsi ini meskipun dalam skala kecil. Hal tersebut akan menyebabkan dampak yang lebih besar lagi, di mana korupsi akan mengakar dan menjadi budaya baru di tengah peradaban masyarakat.

5. Dampak Korupsi pada Bidang Kesehatan

Selain berdampak terhadap bidang ekonomi, tak disangka tindak pidana korupsi juga memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap bidang kesehatan. 

Anggaran pemerintah untuk memfasilitasi kesehatan masyarakat banyak para pejabat seperti Achmad Suyudi dan Siti Fadilah Supari korupsi. Keduanya adalah mantan menteri kesehatan.

Karena dana yang mengalami korupsi ini, maka pelayanan kesehatan pada masyarakat menjadi tidak optimal. Sarana dan prasarana kesehatan yang seharusnya gratis menjadi berbayar karena adanya korupsi. Kualitas layanan kesehatan pun juga ikut mengalami penurunan.

Korupsi dalam bidang kesehatan ini sangat terasa dampaknya ketika pandemi COVID-19 berlangsung. Saat itu, pemerintah dituntut untuk cepat tanggap dalam menangani penyebaran virus korona. Namun, karena adanya korupsi, pada beberapa wilayah penanganan virus ini mengalami keterlambatan.

6. Dampak Korupsi Terhadap Perilaku Sosial

Dampak korupsi terakhir selain terhadap ekonomi adalah pada perilaku sosial. Korupsi sendiri banyak aparat pemerintah dan pejabat lakukan. Padahal, kedua lembaga ini merupakan tempat yang masyarakat segani dan percayai.

Ketika para pejabat melakukan korupsi, pandangan masyarakat terhadap pelaku pemerintahan menjadi buruk. Akibatnya, masyarakat tidak lagi segan terhadap para pejabat, bahkan tidak sungkan untuk mendemo dan mengkritik dengan pedas. Sehingga, wibawa para pejabat secara general menjadi menurun.

Tak hanya itu, masyarakat yang menormalisasi perlakuan korupsi akan membawa dampak yang buruk. Ini karena ketika korupsi sudah menjadi budaya, maka perekonomian negara akan semakin tidak stabil. Selain itu, bisa dikatakan kesenjangan sosial di suatu wilayah akan semakin meningkat dari waktu ke waktu.

Sudah Tahu Dampak Korupsi terhadap Ekonomi dan Lainnya?

Berikut ulasan mengenai berbagai dampak korupsi baik terhadap bidang ekonomi maupun dari berbagai bidang lainnya. Korupsi merupakan perilaku buruk yang harus kita cegah karena dapat merugikan banyak orang. Karena itu, sudah seharusnya kita sebagai warga negara turut serta dalam upaya pemberantasan korupsi.

Caranya? Anda dapat mulai dengan menerapkan nilai-nilai anti korupsi di kehidupan sehari-hari. Misalnya tidak menyalin pekerjaan orang lain, bersikap bijaksana dalam mengambil keputusan, tidak melakukan manipulasi data. Apakah Anda sudah menerapkan nilai-nilai tersebut?

Hukum perdata adalah salah satu bagian dari hukum yang mengatur hubungan antara individu atau badan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Setiap negara memiliki sistem hukum perdata yang berbeda-beda, begitu juga dengan Indonesia. 

Artikel ini akan membahas secara mendalam mengenai hukum perdata, termasuk pengertian, prinsip-prinsip dasar, dan berbagai contoh hukum perdata implementasinya di Indonesia. Yuk, simak! 

Pengertian Hukum Perdata

Hukum perdata adalah cabang hukum yang mengatur hubungan antara individu atau badan hukum dalam rangka melindungi hak-hak pribadi dan kepentingan ekonomi mereka. 

Hukum perdata menetapkan norma-norma hukum yang mengatur hak dan kewajiban individu atau badan hukum. Ia juga bekerja dengan cara menyelesaikan sengketa jika terjadi perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat.

Di Indonesia, hukum perdata diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Hukum perdata ini mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti hak milik, kontrak, tanggung jawab hukum, waris, perjanjian, dan lain-lain.

Contoh Hukum Perdata di Indonesia

Di Indonesia, hukum perdata diterapkan dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa contoh hukum perdata di Indonesia:

1. Hak Milik

Salah satu contoh hukum perdata di Indonesia adalah dalam kasus kepemilikan properti atau hak milik. Hukum perdata mengatur hal-hal mengenai bagaimana seseorang atau badan hukum dapat memiliki dan memiliki hak atas tanah, bangunan, atau harta lainnya.

2. Perjanjian Kontrak

Hukum perdata juga berlaku dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian kontrak antara dua pihak atau lebih. Kontrak ini bisa berupa perjanjian jual beli, sewa menyewa, atau perjanjian lainnya yang melibatkan transfer hak dan kewajiban antara para pihak.

3. Tanggung Jawab Hukum

Hukum perdata menentukan tanggung jawab hukum seseorang atau badan hukum jika mereka melakukan perbuatan yang merugikan pihak lain. 

Contoh hukum perdata misalnya, jika seseorang menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerugian materiil atau non-materiil pada pihak lain. Maka, hukum perdata akan menentukan bagaimana pertanggungjawaban dan ganti rugi harus dilakukan.

4. Waris

Masalah waris juga diatur dalam hukum perdata di Indonesia. Ketika seseorang meninggal dunia, hukum perdata menentukan bagaimana harta dan kekayaan yang ditinggalkan akan dibagi dan diwariskan kepada ahli waris.

5. Gugatan Perdata

Apabila terjadi perselisihan antara individu atau badan hukum, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan. Gugatan perdata ini akan diproses sesuai dengan ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku untuk mencari penyelesaian yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

8 Contoh Hukum Perdata di Indonesia

Tentu, benar sekali bahwa dalam kehidupan nyata, terdapat berbagai macam kasus hukum perdata yang mencakup beragam elemen dan situasi. Berikut ini adalah beberapa contoh hukum perdata yang mencerminkan kisah realitas di lapangan:

1. Kasus Hukum Perdata Ruben Onsu

Kembali terulang, Ruben Onsu kembali melaporkan akun channel YouTube milik si Z karena diduga menuduh restoran miliknya menggunakan pesugihan. Selain itu, akun channel YouTube si Z dianggap telah mencemarkan nama baik Ruben Onsu dan merugikan usaha yang ia kelola. 

Oleh karena itu, Ruben mengurus dan melaporkan kasus ini ke pihak berwajib. Akun channel YouTube tersebut akan dikenai pasal pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang nantinya akan diusut dan didalami lebih lanjut.

2. Kasus Hukum Perdata Nenek Minah

Pada tanggal 19 November 2009, terjadi kasus hukum perdata yang menjadi sorotan publik. Nenek Minah, yang berusia 55 tahun, dipenjara selama 1 bulan 15 hari oleh Pengadilan Negeri Purwokerto. Sebabnya adalah ia dituduh mencuri 3 buah kakao di perkebunan milik PT Rumpun Sari Antan (RSA) di Banyumas.

Sidang ini ternyata berlangsung dengan penuh emosi dan dramatis. Pada akhirnya, ketua majelis hakim, Muslih Bambang Luqmono S.H., menangis saat membacakan vonis hukum karena dianggap kasus yang dihadapi tergolong sepele.

3. Kasus Ruben atas Tuduhan Pencemaran Nama Baik

Ruben Onsu pernah mengajukan laporan terhadap seseorang ke pihak kepolisian karena telah mengejek putra angkatnya yang bernama Betran Peto. Ulah tersebut dilakukan dengan cara menyunting konten sang putra dengan wajah binatang dalam konten yang dibuatnya. 

Tujuan dari contoh hukum perdata ini adalah untuk memberikan efek jera agar orang tidak sembarangan memberikan komentar atau membuat konten yang tidak pantas. Pihak kepolisian segera mendalami pengajuan laporan Ruben untuk menindaklanjuti kasus tersebut.

4. Kasus Susu Formula Berbakteri

Pada tahun 2008, terjadi sebuah contoh hukum perdata yang sangat menghebohkan pada saat itu, yaitu kasus susu formula tercemar bakteri.

Pada waktu itu, IPB (Institut Pertanian Bogor) merilis informasi di situs web mereka mengenai susu formula yang terkontaminasi oleh bakteri bernama Enterobacter Sakazakii.

5. Kasus PT Indorayon dengan Masyarakat

Perusahaan yang menjadi pelaku dalam kasus ini adalah PT Toba Pulp Lestari (PT TPL), sebelumnya dikenal sebagai PT Inti Indorayon Utama. PT Indorayon mulai beroperasi pada akhir dekade 1980-an.

Pada tahun 1999, perusahaan tersebut dihentikan operasionalnya berdasarkan rekomendasi dari Menteri Negara Lingkungan Hidup yang saat itu dijabat oleh Sonny Keraf. Keputusan tersebut diambil karena perusahaan tersebut terbukti melakukan pencemaran dan mengancam lingkungan.

Pada bulan Maret 2002, PT Indorayon diizinkan untuk beroperasi kembali atas rekomendasi dari Wakil Presiden Republik Indonesia saat itu, yang dijabat oleh Megawati Soekarnoputri. Namun, perusahaan ini dibuka kembali dengan menggunakan nama baru, yaitu PT Toba Pulp Lestari (PT TPL).

Setelah beroperasi selama satu dekade, masyarakat di Porsea merasakan akibat yang tidak menyenangkan. Perusahaan tersebut sudah mencemari lingkungan sekitar dan menimbulkan masalah sosial. Hal ini juga termasuk konflik dan intimidasi yang aparat lakukan terhadap warga yang menolak kehadiran PT Indorayon.

Dampak buruk terhadap kualitas lingkungan juga berdampak pada menurunnya kesehatan masyarakat. Selain mencemari udara, limbah dari perusahaan juga menyebabkan hasil panen warga menurun. Salah satunya adalah ada banyak bulir padi yang tidak berisi atau kosong.

Masyarakat sekitar menjadi khawatir bahwa kejadian yang terjadi 10 tahun sebelumnya bisa terulang sejak PT TPL dibuka kembali. Selain itu, warga sekitar juga mengeluhkan bahwa limbah uap dari pabrik cukup mengganggu kualitas udara di sekitar daerah mereka.

6. Gugatan Perdata Karhutla Senilai Rp3,15 Triliun

Pada tahun 2019, pemerintah terus berkoordinasi dengan pengadilan negeri untuk mempercepat pelaksanaan eksekusi kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Namun, ada fakta mengejutkan yang diungkap oleh Rasio Ridho Sani, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dari total nilai gugatan perdata sebesar Rp 3,15 triliun, baru sejumlah Rp 78 miliar yang telah disetorkan ke rekening negara.

Sisanya, pemerintah pada saat itu masih terus berproses dalam upaya penegakan hukum. Salah satu contohnya adalah eksekusi senilai Rp360 miliar di Pengadilan Negeri (PN) Nagan Raya Aceh terkait kasus karhutla yang terjadi di wilayah PT Kallista Alam.

Koordinasi terus dilakukan untuk memastikan langkah-langkah selanjutnya. Tahap penilaian terhadap aset PT Kallista Alam yang akan dilelang untuk membayar ganti rugi juga tengah berlangsung. 

Selain itu, pemerintah juga tengah memproses pengiriman surat ke beberapa PN agar segera melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak yang terkait dalam kasus tersebut.

7. Kasus Mantra Desa Misran

Seorang mantri (perawat) di pedalaman Desa Kuala Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, ditangkap karena memberikan bantuan pengobatan kepada orang-orang yang membutuhkan.  

Ia dituduh melanggar UU No. 36/2009 tentang Kesehatan. Setelah mendapatkan vonis bersalah, ia kemudian mengajukan uji materi Undang-Undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pada tahun 2010 lalu, MK mengabulkan permohonan Misran. Dengan demikian, kini para mantri diperbolehkan untuk melakukan pelayanan kesehatan layaknya dokter.

Klausal yang memperbolehkan para mantri untuk berpraktik adalah “Perawat yang melaksanakan tugasnya dalam kondisi darurat yang mengancam nyawa pasien dan memerlukan tindakan medis segera untuk menyelamatkan pasien.”

Putusan MK ini disambut dengan sorak sorai dan kegembiraan bagi para mantri yang selama ini seringkali dihantui oleh pelanggaran hukum ketika berpraktek. Namun, bagi sebagian dokter, keputusan MK ini dianggap sebagai musibah. 

Di daerah, sering terjadi saling curiga dan persaingan antara dokter dan mantri dalam memperebutkan pasien. Bagaimana bisa?

Dokter menuduh bahwa perawat menyerobot wilayah profesi dokter. Sementara perawat dengan mudah akan menjawab bahwa itu disebabkan karena dokter tidak memanfaatkan wilayahnya atau karena keinginan masyarakat. 

Lagi-lagi, pasien menjadi pihak yang dirugikan karena dijadikan media propaganda dan sasaran percobaan bagi kedua profesi tersebut.

8. Contoh Hukum Perdata yang Bisa Berubah Menjadi Pidana

Terdapat beberapa contoh situasi dimana kasus hukum perdata dapat berubah menjadi kasus pidana. Sebagai contoh, dalam kasus hutang piutang, apabila salah satu pihak tidak mampu memenuhi kewajibannya (wanprestasi), hal tersebut dapat mengakibatkan tuntutan hukum perdata. 

Namun, jika pelanggaran tersebut dianggap sebagai perbuatan yang melanggar undang-undang pidana, pelaku bisa menghadapi tuntutan pidana dan akhirnya berujung pada hukuman penjara.

Contoh kasus hukum perdata yang lain mencakup perjanjian kesepakatan antara mantan suami untuk memberikan nafkah kepada mantan istri dan anak-anaknya. Ia juga berlaku pada perjanjian untuk pembayaran hutang piutang, perjanjian bisnis, dan lain sebagainya.

Pentingnya Paham Contoh Hukum Perdata

Hukum perdata memiliki peran penting dalam mengatur hubungan antara individu atau badan hukum di Indonesia. Dengan mengikuti prinsip-prinsip dasar hukum perdata, diharapkan setiap transaksi hukum dapat berjalan dengan adil dan merata bagi semua pihak yang terlibat. 

Penting bagi setiap warga negara untuk memahami contoh hukum perdata agar dapat mengambil keputusan yang tepat dan mematuhi hukum yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari.

Secara garis besar, hukum dibedakan menjadi dua yaitu hukum pidana dan hukum perdata. Hukum pidana adalah peraturan undang-undang yang mengatur tentang perilaku manusia agar tidak melanggar hak asasi sesama manusia. Ada banyak contoh hukum pidana yang viral di Indonesia dengan berbagai macam permasalahan.

Guna memudahkan kamu dalam memahami hukum pidana, simak beberapa contoh kasusnya berikut ini. 

15 Contoh Hukum Pidana Viral di Indonesia

Pada kasus hukum pidana, biasanya, jika terbukti bersalah, maka pelaku tindak pidana akan mendapatkan sanksi hukuman penjara, denda, atau bahkan keduanya. Kasus hukum pidana dalam ulasan ini merupakan perkara-perkara nyata yang sempat menjadi sorotan masyarakat di Indonesia. 

1. Prita Mulyasari Vs Omni Hospital

Prita Mulyasari pernah dituntut oleh Rumah Sakit Omni dengan gugatan pencemaran nama baik. Pasalnya, Prita Mulyasari menuliskan keluhannya terhadap Omni Hospital karena pelayanannya kurang memuaskan. Keluhan tersebut ia sampaikan melalui surat elektronik. Tetapi, ada pihak lain yang menyebarluaskannya.

Kasus Prita Mulyasari melawan Omni Hospital ini bergulir panjang hingga akhirnya hakim pengadilan negeri menyatakan Prita tidak bersalah. Isi surat elektronik yang ditulis Prita tidak termasuk ke dalam pencemaran atau penistaan nama baik. 

Kasus Prita Vs Omni Hospital ini berjalan mulai Desember 2009 dan berakhir pada tanggal 17 September 2012 sehingga menjadi salah satu contoh hukum pidana dengan proses yang cukup lama. Nampaknya, kasus Prita menarik simpati masyarakat dan mantan menteri perindustrian. 

Untuk memberikan dukungan pada Prita Mulyasari, masyarakat menggelar konser koin keadilan untuk membantu membayar denda ke Omni Hospital.

2. Antasari Azhar (Mantan Ketua KPK/ Komisi Pemberantasan Korupsi)

Masyarakat Indonesia pernah dihebohkan dengan berita pembunuhan yang diduga didalangi oleh Antasari Azhar. Pada waktu itu, beliau tengah menjabat sebagai ketua KPK. 

Contoh hukum pidana viral yang satu ini menuai cukup banyak pro dan kontrak karena banyak yang mensinyalir bahwa kasus tersebut adalah rekayasa dengan tujuan untuk menjegal Antasari sebagai ketua KPK.

Pasalnya, selama menjabat sebagai Ketua Pemberantasan Korupsi, Antasari dikenal mempunyai nyali besar untuk membongkar skandal IT KPU dan Bank Century. Akibat kasus pembunuhan tersebut, Antasari dituntut hukuman mati oleh jaksa penuntut umum.

Namun demikian, hasil persidangan menetapkan Antasari Azhar untuk menjalani kurungan penjara selama 18 tahun atas pembunuhan yang terjadi terhadap Nasrudin Zulkarnaen.

3. Abdullah Puteh, “Kasus KPK Perdana”

Contoh hukum pidana lainnya yang pernah menggemparkan Indonesia adalah Abdullah Puteh yang kedapatan korupsi. Kasus korupsi yang dilakukan Puteh ini merupakan kasus perdana yang disidangkan sejak dibentuknya KPK.

Puteh harus merasakan dinginnya jeruji penjara karena membeli helikopter MI-2 Rusia menggunakan uang negara. Kasus Puteh mencuat pada tahun 2004, atau sekitar hampir satu tahun setelah lembaga KPK dibentuk.

Kasus korupsi yang dilakukan Puteh bergulir cukup lama karena ME menolak kasasi Puteh pada 13 September 2015. Penolakan kasasi tersebut juga menjadi pembatalan putusan pengadilan korupsi yang ajukan pada 15 Juni 2005.

4. Mafia Pajak, Gayus Tambunan

Gayus Tambunan namanya semakin dikenal masyarakat seantero Indonesia lewat contoh hukum pidana pada kasus penggelapan pajak. Selain itu, ada beberapa kasus besar lainnya yang juga menjerat beliau, di antaranya adalah  pencucian uang, suap, dan gratifikasi. 

Korupsi yang dilakukan Gayus juga melibatkan sejumlah perwira polri, dimana Susno Duadji adalah salah satun yang terseret. Gayus juga terjerat kasus penggelapan paspor di Pengadilan Negeri Tangerang.

Ada banyak keganjilan dalam persidangan kasus korupsi Gayus karena dalam dakwaan tidak terdapat pasal tentang korupsi. Alhasil, Gayus dibebaskan dari semua dakwaan oleh majelis hakim.

5. Skandal SKK (Satuan Kerja Khusus) Migas

Contoh hukum pidana ini juga masih melibatkan salah satu pejabat Indonesia, yaitu ketuka SKK Migas bernama Rudi Rubiandini. Kasus hukum pidana ini dikenal dengan skandal SKK Migas. Rudi mempunyai citra sebagai pemimpin yang baik, jujur, dan bersih.

Faktanya, Rudi terciduk dalam kasus suap sehingga dihadiahi hukuman pidana selama 7 tahun, dan harus membayar dengan senilai Rp200.000.000,00. Pada kasus ini, Rudi disebut menerima suap  dari Kernel Oil yang nilainya mencapai $400.000.

Dalam persidangan yang digelar di pengadilan Tipikor, Rudi terbukti melakukan pencucian uang. Setelah majelis hakim s memutuskan Rudi bersalah, beliau tidak mengajukan banding.

6. Ratu Atut Gubernur Banten Korupsi

Kasus korupsi di Indonesia tidak hanya berasal dari salah satu institusi saja, lo.  Contoh hukum pidana yang satu ini melibatkan  Gubernur wanita wilayah Banten, yang bernama Atut Chosiyah. Ratu Atut tersandung kasus korupsi dan suap.

Akibat kasus tersebut, gurita kekuasaan Ratu Atut pun harus runtuh. Tidak hanya itu, tetapi perkara tersebut juga menyeret adiknya, yang bernama Tubagus Chaeri Wardana. 

Pengadaan alat kesehatan, kasus suap dan pencucian uang dalam PILKADA adalah kasus-kasus korupsi yang menyeret Ratu Atut ke dalam penjara. 

Adapun hukuman pidana yang harus dijalani oleh Ratu Atut yaitu sebanyak 2 tahun kurungan penjara. Sedangkan adiknya, Tubagus Chaeri divonis hukuman penjara selama 7 tahun atas dakwaan sengketa PILKADA Lebak.

7. Urip Tri Gunawan, Jaksa Penerima Suap BLBI

Contoh hukum pidana lainnya yang menjerat seorang Jaksa yaitu kasus suap BLBI yang dilakukan oleh Arthalita Suryani. Penerima suap tersebut adalah jaksa Urip Tri Gunawan yang kedapatan menerima dana sebesar $610.000. Urip melakukan tindakan melawan hukum ini ketika masih aktif menjabat sebagai jaksa.

Atas kasus suap ini, jaksa Urip dan Arthalita mendapatkan sanksi kurungan penjara. Adapun vonis yang dijatuhkan kepada Arthalita yaitu hukuman penjara selama lima tahun. Sedangkan jaksa Urip, harus mendekam di penjara lebih lama yaitu 20 tahun.

8. Skandal Bendahara Umum Demokrat

Proyek Wisma Atlet SEA Games yang mangkrak hingga saat ini, menjadi sandungan bagi Nazaruddin yang notabenenya adalah Bendahara Umum Partai Demokrat pada saat itu. KPK mengantongi bukti bahwa Nazaruddin merugikan negara dengan cara korupsi. 

Nazaruddin sempat kabur ke Kolombia hingga akhirnya berhasil diringkus KPK.

Selama persidangan kasus korupsi tersebut Nazaruddin menyeret sejumlah nama petinggi partai Demokrat lainnya, seperti Anas Urbaningrum. Hal itu pula yang membuat Anas Urbaningrum harus merasakan dinginnya jeruji tahanan selama 8 tahun.

9. Nenek Minah, Memetik Kakao

PT RSA (Rumpun Sari Antan) melayangkan tuntutan hukum pada seorang nenek yang buta huruf, bernama Minah. Perkara ini merupakan contoh hukum pidana yang sangat ironis karena menuntut tindakan pada nenek Minah yang memetik 3 buah biji kakao untuk beliau jadikan bibit dari lahan milik PT. RSA.

Pengadilan Negeri Purwokerto menetapkan nenek Minah sebagai terdakwa atas laporan kasus pencurian tersebut sehingga nenek Minah mendapatkan vonis 1 bulan 15 hari kurungan penjara. Tak hanya itu, nenek Minah juga menjalani masa percobaan hukuman selama 3 bulan. 

Kala itu, Muslih Bambang Luqmono, SH sebagai majelis hakim yang memimpin persidangan nenek Minah menangis ketika membacakan vonis tersebut.

10. Bakteri Enterobacter Sakazakii pada Susu Formula

Orang tua yang mempunyai bayi atau batita yang masih mengkonsumsi susu di Indonesia pernah dibuat geram oleh Menkes. Perkara ini merupakan contoh hukum pidana yang berhubungan dengan dunia kesehatan. 

Pasalnya, pada tanggal 15 Februari 2008, Institut Pertanian Bogor pernah merilis informasi yang menyatakan bawah susu formula untuk bayi yang beredar di Indonesia saat itu tercemardengan bakteri enterobacter Sakazakii. 

Di tengah gemparnya informasi tersebut, pemerintah memilih bungkam, dan tidak membuka merek-merek susu yang dimaksud. David Tobing, selaku masyarakat yang terganggu, melayangkan gugatan terhadap aksi bungkam pemerintah tersebut. 

Walaupun Mahkamah Agung sudah memerintahkan agar Menkes membuka sejumlah merek susu yang tercemar bakteri, tetapi Menkes berkelit dan tetap bungkam hingga saat ini.

11. Kasus Pembunuhan dengan Kopi Sianda

Contoh kasus pidana pembunuhan yang pernah menggemparkan Indonesia adalah kasus kopi sianida. Jessica ditetapkan sebagai tersangka atas meninggalnya Mirna, karena keracunan kopi yang diminumnya di Kafe Olivier yang berada di Mall Grand Indonesia.

Kasus yang terjadi pada 6 Januari 2016 ini bergulir cukup panjang dan rumit. Penetapan Jessica sebagai tersangka juga menuai pro dan kontra, karena banyak yang berspekulasi bahwa Jessica adalah pihak yang dijebak.

Akan tetapi, pihak kepolisian terus menggali barang bukti dan melakukan penyidikan hingga mendapatkan hasil yang mengerucut. Hasil penyelidikan tersebut semakin menguatkan bahwa Jessica adalah pelaku pembunuhan terhadap Mirna.

12. Rekayasa Kasus Pemulung Ganja

Sebuah contoh hukum pidana salah tangkap melibatkan seorang pemulung bernama Chairul Saleh. Ia terpaksa harus mengikuti persidangan karena dituduh memiliki 1,6 gram ganja. Kasus ini pun menarik perhatian Bambang Hendarso yang merupakan Jenderal Polisi pada saat itu. 

Kecurigaan Bambang Hendarso bahwa kasus tersebut adalah rekayasa yang dilakukan oleh bawahannya, pun terbukti. Alhasil, Chairul Saleh mendapatkan vonis bebas pada 3 Mei 2010. Sementara itu, 4 orang oknum polisi yang terlibat dalam rekayasa kasus mendapatkan sanksi masing-masing.

Keempat oknum polisi tersebut antara lain Brigadir Dicky, Aiptu Ahamd Riyanto, Aiptu Suyanto, dan Brigadir Rusli.

13. Nenek Asyani

Ternyata, ada contoh hukum pidana viral lainnya yang juga melibatkan seorang nenek. Perhutani menuduh nenek Asyani melakukan pencurian 7 batang kayu jati milik mereka. 

Sedangkan pihak nenek Asyani membantah tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa kayu jati yang diambilnya merupakan kayu yang sudah lama ditebang dari lahan milik suami beliau. 

Beliau didakwa dengan hukuman penjara 1 tahun dan masa percobaan 18 bulan karena kasus tersebut. 

14. Kasus Anak “SR” Salah Tangkap

Aparat kepolisian Polsek Bojong Gede pernah menangkap bocah 15 tahun yang berinisial SR, alias Koko. Alasan aparat menangkap Koko adalah tuduhan mencuri perangkat elektronik.

Contoh hukum pidana ini mencuri perhatian masyarakat Indonesia karena adanya perlakuan sewenang-wenang aparat terhadap Koko yang berujung penganiayaan. Beberapa hari setelah penangkapan Koko atas tuduhan pencurian, pelaku sebenarnya pun sudah tertangkap.

Tepat pada 10 Agustus 2009, PN Cibinong menyatakan Koko bebas dari segala tuntutan. Selain itu, majelis hakim juga menginstruksikan supaya hak-hak terdakwa seperti martabat, harkat, dan kedudukannya dipulihkan.

Keluarga Koko menggugat Kepolisian Sektor Bojong Gede dan Kejaksaan Negeri Cibinong secara perdata melalui LBH pada 29 Februari 2012. Walaupun begitu, gugatan tersebut mendapatkan penolakan dari PN Cibinong.

15. Kongkalikong OC Kaligis

Sebuah contoh hukum pidana viral juga melibatkan oknum dari profesi praktisi hukum. Pengacara kondang OC Kaligis harus mendekam di penjara karena tertangkap kongkalikong memberikan uang kepada hakim PTUN Medan. Tujuan suap tersebut adalah agar gugatan yang diajukan OC Kaligis,dkk dikabulkan oleh hakim.

Bukti uang yang diberikan oleh OC Kaligis bersama dengan Evy, Gary, dan Gatot adalah Sing$5000, dan AS$15000 untuk Tripeni. Sedangkan jumlah uang yang diberikan kepada Dermawan adalah AS$5000, Syamsir AS$2000, dan Amir AS$5000.

Pengadilan tingkat banding menjatuhi OC Kaligis 7 tahun hukuman penjara. Sedangkan sebelumnya, pengadilan tingkat telah memberikan putusan pertama sebanyak 5,5 tahun. Adapun hukuman yang diberikan oleh Mahkamah Agung yaitu lebih 10 tahun penjara. 

Apakah Sudah Lebih Paham Setelah Membaca Contoh Hukum Pidana?

Itulah 15 contoh hukum pidana yang pernah viral di Indonesia. Beberap diantaranya merupakan kasus yang menimpa masyarakat biasa melawan pihak yang lebih kuat, sehingga mendapatkan banyak perhatian dan simpati masyarakat. 

Selain itu, beberapa kasus hukum pidana juga memakan waktu persidangan yang sangat lama karena bergulir alot. Kasus yang menimpa Prita Mulyani misalnya, kasus tersebut rampung setelah 4 atau hampir 5 tahun semenjak perkara dimulai.