Blog

Salah satu contoh ancaman di bidang ekonomi bagi suatu negara adalah inflasi. Ancaman tersebut merupakan kondisi yang lumrah. Pasalnya, ada berbagai faktor yang dapat memengaruhi stabilitas ekonomi suatu negara. Yuk, kenali apa saja bentuk ancaman tersebut dan bagaimana dampaknya lewat penjelasan di bawah ini!

Apa Itu Ancaman Ekonomi?

Apabila Anda merujuk pada pengertian yang terdapat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ancaman berarti usaha yang dilakukan secara konsepsional melalui kejahatan yang mampu membahayakan negara. 

Dengan begitu, dapat Anda katakan bahwa umumnya, ancaman dilakukan untuk menghancurkan tatanan suatu bangsa. Oleh sebab itu, negara akan membutuhkan persatuan dan kesatuan baik dari sisi pemerintah maupun masyarakat.

Harapannya, dengan bersatunya pihak masyarakat dan pemerintah, negara pun menanggulangi ancaman, sehingga ancaman dapat segera teratasi.

6 Contoh Ancaman di Bidang Ekonomi

Mengetahui bahwa ancaman merupakan suatu hal yang cukup membahayakan, Anda perlu pula untuk menyimak enam contoh ancaman di bidang ekonomi yang tertulis pada poin-poin berikut ini.

1. Ancaman Inflasi

Saat mendengar istilah ancaman dalam negara yang mampu mempengaruhi tatanan ekonomi, tentu Anda langsung berpikiran mengenai inflasi, bukan? Belakangan ini, inflasi memang sedang menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat semenjak pandemi muncul, baik di dunia nyata maupun di media sosial.

Sebab, pandemi memaksa sejumlah negara memperketat penjagaan perbatasan mereka dengan tergesa-gesa. Fenomena itu pun menyebabkan terhambatnya perdagangan global. Maka dari itu, negara pun memilih jalan untuk meningkatkan harga agar mereka masih dapat mengambil keuntungan dari penjualan.

Kondisi tersebut pun menyerang Indonesia dan beberapa negara lain yang ada di dunia, contohnya Hungaria dan Polandia. Perjuangan sejumlah negara dalam menghadapi krisis ekonomi ini pun berlangsung cukup lama, hingga kondisi pandemi dinyatakan sudah berakhir.

2. Banyaknya Korupsi

Kemunculan berbagai kasus korupsi di Indonesia merupakan contoh ancaman di bidang ekonomi yang juga nyata terlihat. Menurut data yang telah rilis di Transparency International Indonesia (TII), indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia menyentuh angka 38 di tahun 2021.

Angka ini didapat dengan ketentuan angka 0 berarti menunjukkan bahwa Indonesia penuh dengan korupsi, dan 100 berarti bersih dari korupsi. Penilaian angka korupsi ini menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat 96 dari 180 negara.

Dengan kata lain, Indonesia masih memperlihatkan bahwa korupsi merupakan kasus ancaman ekonomi yang tidak dapat masyarakat sepelekan. Bahkan, para pihak pejabat juga kerap menggunakan kewenangannya secara sembarangan hanya untuk memuaskan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

3. Angka Pengangguran yang Melonjak

Ledakan angka pengangguran di Indonesia juga kerap menjadi keadaan yang memprihatinkan. Pasalnya, akibat melonjaknya angka pengangguran, angka kemiskinan meningkat dan potensi kriminalitas pun juga makin tinggi.

Sebenarnya, ledakan angka pengangguran ini memiliki beragam penyebab. Akan tetapi, satu alasan nyata mengapa fenomena ini dapat terjadi adalah karena banyaknya sumber daya manusia yang tak mampu memenuhi kualifikasi suatu pekerjaan tertentu.

Contoh ancaman di bidang ekonomi ini juga berpotensi untuk terus meningkat apabila jumlah angkatan kerja kerap tidak sebanding dengan lowongan pekerjaan yang tersedia.

4. Kesenjangan Sosial 

Ada pula sebuah ancaman yang sering Anda kenal sebagai kesenjangan sosial. Fenomena ini terjadi ketika terdapat persaingan bebas ekonomi, sehingga mengakibatkan ada pihak yang menang dan ada yang kalah. Mereka yang menang mampu menguasai pasar, dan yang kalah tidak mendapat bagian.

Dengan kata lain, perusahaan yang memiliki lebih banyak modal mampu memonopoli pasar dengan mudah. Sementara itu, pelaku usaha kecil dan menengah tidak mampu bersaing dan malah semakin terpuruk.

Pada akhirnya, kejadian ini menimbulkan kesenjangan sosial yang cukup tajam di masyarakat. Usaha yang memang telah memiliki modal besar makin jaya, dan usaha masyarakat kecil makin terpuruk, dan bahkan dapat mengalami kebangkrutan.

5. Sistem Perekonomian yang Ambigu

Apabila suatu negara memiliki sistem perekonomian yang ambigu atau tidak jelas, maka kemungkinan negara tersebut merasakan ancaman ekonomi sangat besar. 

Akan tetapi, contoh ancaman di bidang ekonomi ini dapat pemerintah tanggulangi dengan rutin melakukan evaluasi sistem perekonomian yang berkenaan dengan investor luar negeri.

Jika pemerintah mampu dengan pawai menyamaratakan posisi produsen asing dengan produsen dalam negeri, maka negara pun dapat bersaing secara kompetitif. Persaingan ini pun akhirnya dapat membuat Indonesia dapat bangkit dari ancaman ekonomi yang mengganggu kestabilannya.

Ketergantungan masyarakat dengan barang impor juga dapat menyebabkan sistem perekonomian menjadi berantakan. Oleh sebab itu, gaya hidup dengan membeli barang produksi negara sendiri dapat sangat membantu memperbaiki kondisi perekonomian.

6. Utang yang Kerap Dilakukan

Banyak berutang kepada negara juga dapat menjadi ancaman di sektor ekonomi suatu negara, termasuk Indonesia. Melansir dari data Bank Dunia, Indonesia termasuk dalam jajaran negara yang mempunyai cukup banyak utang dengan negara lain. 

Terlebih, Indonesia juga tercatat sebagai negara dengan pendapatan kecil menengah, tetapi mempunyai utang terbesar, yakni mencapai angka Rp5.907.000.000.000,00.

Apa saja Dampak dari Contoh Ancaman di Bidang Ekonomi?

Berbagai ancaman ekonomi tersebut tentunya memberikan dampak buruk bagi kelangsungan ekonomi dan berbagai aspek lain dalam kelangsungan sebuah negara. Pelajari rinciannya dalam ulasan berikut ini. 

1. Produk Lokal yang Makin Terdesak

Ancaman di bidang ekonomi bisa berdampak pada produk lokal yang makin terdesak dalam persaingan di pasar. Alasannya adalah pasar bebas menjadi pintu yang mudah untuk produsen luar negeri jangkau, dan produk lokal bisa mengalami penurunan peringkat atau daya saing jika tidak didampingi dengan cermat. 

Terlebih, masyarakat juga akan lebih banyak memilih produk impor untuk dibeli, sebab harga yang jauh lebih murah dan stok yang tak mudah habis. Dengan demikian, produsen barang lokal pun juga kebingungan untuk mematok harga, dan bisa berujung merugi.

2. Pertumbuhan Ekonomi yang Buruk

Dampak kedua yang umumnya terjadi pada saat ancaman ekonomi merajalela adalah menurunnya pertumbuhan ekonomi. Ancaman ekonomi yang bermunculan mengakibatkan persaingan yang tidak sehat, dan fenomena itu pun memicu pertumbuhan ekonomi yang buruk.

3. Sektor Ekonomi yang Merosot

Ancaman ekonomi yang terjadi di suatu negara juga g berdampak negatif terhadap sektor ekonomi masyarakat. Seperti yang telah Anda ketahui melalui penjelasan sebelumnya, ancaman ekonomi mampu membuka pintu pasar bebas. Kejadian ini pun mengakibatkan sektor ekonomi yang dikuasai sektor asing.

Penguasaan sektor asing yang merajalela pun membuat produsen lokal terpinggirkan, tetapi produsen yang memang memiliki modal besar masih dapat terselamatkan.

Solusi Mengatasi Contoh Ancaman di Bidang Ekonomi

Kendati banyak contoh ancaman di bidang ekonomi yang meresahkan masyarakat dan negara, tetap masih ada harapan untuk membenahinya. Solusi yang dapat negara lakukan untuk mengatasi ancaman di bidang ekonomi adalah sebagai berikut.

1. Menekan Inflasi

Walaupun inflasi termasuk dalam ancaman ekonomi yang berat, akan tetapi negara dapat mengatasinya dengan berbagai cara. Contoh penanggulangan yang bisa negara lakukan adalah dengan menekan tingkat gaji, proses pendistribusian merata oleh pemerintah, dan meningkatkan produksi di sejumlah perusahaan.

2. Membentuk Lapangan Kerja

Menyediakan lapangan kerja yang lebih banyak bagi masyarakat juga tentu dapat meminimalisir kemungkinan ancaman ekonomi. Pasalnya, salah satu contoh ancaman di bidang ekonomi yang memprihatinkan hingga saat ini adalah membengkaknya jumlah pengangguran di Indonesia.

3. Meratakan Pembangunan Infrastruktur

Salah satu peranan penting dalam peningkatan ekonomi di suatu negara adalah infrastruktur. Apabila penyediaan infrastuktur kurang merata, maka kesenjangan ekonomi pun dapat terjadi di berbagai daerah. Akibatnya, banyak masyarakat yang tidak mendapatkan keadilan secara ekonomi.

Oleh sebab itu, pembangunan infrastruktur yang merata bisa menjadi solusi terdepan untuk mencegah ancaman di bidang ekonomi. Mulai dari ibukota, hingga ke daerah-daerah pelosok, semua harus bisa mendapatkan kebutuhan infrastruktur yang memadai.

4. Menekan Jumlah Impor

Cara terakhir untuk menanggulangi fenomena ini adalah dengan menekan jumlah impor yang kerap meningkat dari waktu ke waktu. Pembuatan kebijakan ketat terkait dengan kegiatan impor serta usaha meningkatkan produksi barang lokal juga dapat membuat kondisi ekonomi negara menjadi lebih baik.

Negara juga perlu memikirkan bagaimana mereka mampu meningkatkan kualitas produksi dalam negeri dan meningkatkan kegiatan ekspor. Cara ini cukup ideal agar perekonomian negara bisa makin maju.

Baca Juga : Contoh Ancaman di Bidang Sosial Budaya dan Penanggulangan

Siap Membantu Menanggulangi Contoh Ancaman di Bidang Ekonomi?

Berbagai contoh ancaman di bidang ekonomi yang telah disebutkan dapat memberikan Anda gambaran pentingnya kesadaran akan potensi dan risiko ekonomi yang ada. Ancaman-ancaman tersebut juga dapat menunjukkan ruang-ruang apa saja yang butuh perbaikan agar kondisi ekonomi, khususnya di Indonesia berkembang lebih baik. 

Contohnya adalah mengurangi pembelian produk luar negeri, dan mulai mengaplikasikan penggunaan barang lokal untuk memajukan produsen setempat. Walaupun terlihat remeh, tetapi jika mayoritas masyarakat memiliki kesadaran dan mengambil tindakan tersebut, tentu akan memiliki dampak positif yang signifikan.

Apa saja ciri-ciri demokrasi liberal yang pernah Indonesia terapkan di antara tahun 1949 hingga 1959? Konsep ini pemerintah terapkan sehingga masyarakat Indonesia dapat dengan bebas mengemukakan pendapatnya. Meskipun begitu, sistem ini juga bisa memicu kekacauan. 

Nah, supaya kamu lebih paham, baca penjelasannya berikut ini, yuk!

Definisi Demokrasi Liberal

Demokrasi liberal merupakan sebuah konsep politik yang menekankan pada kebebasan tiap individu, supremasi hukum, serta hak asasi manusia. Melihat dari definisi ini, Anda bisa mengetahui bahwa sistem pemerintahan ini merupakan penyatuan antara prinsip demokrasi dan liberalisme.

Sistem pemerintahan demokrasi ini mengedepankan partisipasi publik dalam pemerintahan serta hak setiap warga negara guna memilih wakil mereka. Dengan begitu, kehendak masyarakat menjadi tahta tertinggi dalam sistem pemerintahan demokrasi liberal ini.

Apa saja yang Termasuk Ciri-Ciri Demokrasi Liberal?

Seperti sistem pemerintahan lainnya, konsep ini juga punya karakteristik yang membedakannya dengan sistem lainnya. Ketahui enam ciri-ciri demokrasi liberal melalui penjelasan lengkap berikut ini.

1. Keterlibatan Politik yang Dapat Seluruh Masyarakat Ikuti

Karakteristik pertama berkaitan dengan tujuan utama dari demokrasi liberal, yaitu pemberian kebebasan kepada seluruh individu. Kebebasan ini berupa hak untuk berpartisipasi dalam seluruh kegiatan politik, seperti pemilihan umum presiden. Pemilihan ini dilakukan secara transparan, tanpa membedakan suku maupun ras.

Sebagai contoh, pada pemilihan umum pertama sistem demokrasi ini, prosesnya berakhir meriah, sebab berbagai lapisan masyarakat mengikutinya. 

Tak hanya sejumlah partai yang ikut, tetapi juga individu yang berperan sebagai peserta pemilu. Adapun sejumlah pihak yang ikut pada pemilu 1995 ini antara lain adalah PKI, Murba, dan R. Soedjono Prawirosoedarso.

2. Pemungutan Suara Secara Rahasia

Salah satu ciri-ciri demokrasi liberal berikutnya adalah pemungutan suara dalam pemilihan umum yang bersifat rahasia. Pengambilan suara untuk memilih pemerintah sesuai keinginan masyarakat merupakan aktivitas yang amat penting dalam demokrasi liberal.

Pemungutan suara secara rahasia memiliki arti bahwa setiap individu berhak menyampaikan aspirasi dalam pemilu tanpa sepengetahuan siapapun. Jadi, rakyat dapat bebas menggunakan hak pemilu tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Dengan begitu, masyarakat akan dapat merasakan kepemimpinan pemerintah yang memang telah mereka pilih untuk masa depan negara. 

3. Jembatan Menuju Kebebasan Individu

Masyarakat Indonesia di masa jayanya demokrasi liberal banyak merasakan kenikmatan berupa kebebasan individu. Salah satu contoh yang biasa masyarakat lakukan kala itu adalah dengan menyalurkan pendapat melalui pembentukan afiliasi dengan politik tertentu.

Saat demokrasi liberal mulai menjadi konsep pemerintahan di Indonesia, partai politik dengan jumlah besar pun banyak bermunculan. Bahkan Indonesia memiliki partai berasas agama Islam terbanyak pada masa itu. 

Di antaranya adalah partai Masyumi, Nahdlatul Ulama, Pergerakan Tarbiyah Indonesia dan Partai Syarikat Islam Indonesia.

Munculnya empat partai untuk masyarakat beragama muslim pun menjadi bukti jelas bahwa demokrasi liberal di Indonesia saat itu memfasilitasi kebebasan individu, secara khusus dalam hal berorganisasi. 

4. Bentuk Hukum yang Terus Berganti

Bentuk hukum yang kerap berganti sesuai dengan suara mayoritas di parlemen merupakan salah satu dari ciri-ciri demokrasi liberal. Salah satu bentuk hukum yang bisa masyarakat pilih dengan bebas dapat dilihat dari intensitas perubahan kabinet. Selama sembilan tahun demokrasi liberal, telah tercatat tujuh pergantian kabinet.

Padahal, ketika Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi terpimpin, kepala pemerintahan tidak pernah berganti dari bentuk perdana menteri. Sebagai pemimpin, perdana menteri menjadi perwakilan dari partai pemenang pemilu. Akan tetapi, kebijakan tersebut pun kerap berganti saat demokrasi liberal mengambil alih.

5. Keterbatasan Kekuasaan Pemerintah

Ciri demokrasi liberal juga berkaitan dengan terbatasnya kekuasaan pemerintah. Mengapa kekuasaan pemerintah terbatas saat penerapan sistem pemerintahan demokrasi liberal berlangsung? Alasannya adalah agar tak ada fenomena pemerintahan berjalan sesuai kemauan satu kelompok tertentu.

6. Kebebasan Ekonomi

Adanya demokrasi liberal mampu mendukung sistem ekonomi yang berprinsip pasar bebas dan mampu bersaing secara sehat. Dengan sistem ekonomi ini juga merupakan bagian dari ciri-ciri demokrasi liberal. Dalam sistem tersebut, hak milik pribadi serta inisiatif swasta pun mendapat pengakuan dan perlu dihormati. 

Namun, pemerintah tetap memiliki peran untuk mengatur ekonomi. Wewenang ini pemerintah jalankan agar tak ada penyelewengan kekuasaan serta kemungkinan monopoli.

Kelebihan serta Kekurangan Demokrasi Liberal

Memang, tidak ada sistem pemerintahan yang sempurna. Setiap jenis sistem pemerintahan pasti memiliki kekurangan, termasuk pada demokrasi liberal. Namun, tetap ada kelebihan yang ada pada konsep pemerintahan ini. Adapun kelebihan dan kekurangan demokrasi liberal bisa Anda cermati berikut ini.

1. Kelebihan Demokrasi Liberal

Secara umum, demokrasi liberal sesungguhnya mampu memudahkan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, karena terbatasnya kekuasaan pemerintah tersebut dan merupakan salah satu ciri-ciri demokrasi liberal yang mendasar. 

Konsep pemerintahan ini juga memungkinkan pengelolaan perbedaan pendapat antar partai politik. Anda bisa menyimpulkan bahwa terdapat empat kelebihan demokrasi liberal, seperti dalam rincian berikut. 

a. Rakyat memiliki peran yang dominan

Hak rakyat ketika demokrasi liberal menjadi sistem pemerintahan ini betul-betul menjadi perhatian utama, termasuk mengenai pendapat yang mereka cetuskan. Pikiran rakyat betul-betul berpengaruh penting terhadap jalannya pemerintahan, dan jajaran pejabat pun harus mengindahkannya.

b. Pembuatan kebijakan yang berdurasi singkat

Perumusan kebijakan oleh lembaga eksekutif dan legislatif untuk pemerintah terapkan dalam sistem pemerintahan pun dapat berjalan cepat. Sebab, kedua belah pihak tersebut berada pada satu partai politik atau naungan koalisi yang sama.

c. Pengawasan yang lebih baik

Wakil rakyat yang berbentuk parlemen wajib mengawasi pemerintahan secara saksama. Dengan demikian, setiap individu negara dapat terlindungi, dan juga merasa aman, karena adanya pengawasan yang selalu parlemen lakukan.

d. Tanggung jawab dan kebijakan yang jelas

Kebijakan dan tanggung jawab kinerja wajib terlihat secara transparan. Cara melihat transparansi ini adalah dengan publikasi secara berkala mengenai kinerja pemerintah. Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan terbukti dan dapat publik lihat secara nyata.

2. Kelemahan Demokrasi Liberal

Terlepas dari kelebihan yang ada, rupanya ciri-ciri demokrasi liberal juga memperlihatkan kelemahannya. 

a. Sulitnya mencapai tujuan

Efek dari adanya demokrasi liberal adalah munculnya banyak partai. Banyaknya partai tersebut berakhir memicu persaingan yang semakin sengit. Munculnya sejumlah partai juga dapat menyebabkan terjadinya senggolan politik terus menerus.

b. Kabinet yang mudah bubar

Kebebasan bersuara atau berpendapat dari masyarakat selama sistem pemerintahan ini menyebabkan kabinet yang telah terbentuk menjadi mudah bubar. Sedikit saja ketidakpercayaan terhadap kabinet muncul, pergantian kabinet pun dapat dengan mudah berganti.

c. Penyalahgunaan parlemen

Kelemahan terakhir dari penerapan sistem demokrasi liberal adalah penyalahgunaan parlemen. Parlemen dapat masyarakat gunakan untuk ajang kaderisasi, sehingga mereka dapat menyalahgunakannya justru untuk melamar jabatan eksekutif lain, contohnya Menteri.

Kenali 3 Jenis Demokrasi Liberal Ini!

Selain dari ciri-ciri demokrasi liberal, kelemahan, serta kekurangan, Anda juga perlu memahami jenis dari sistem pemerintahan ini. Ada tiga jenis demokrasi liberal, yaitu de facto, representasi proporsional, serta presidensial dan parlementer.

1. De Facto

Terkadang demokrasi liberal merupakan bentuk pemerintahan jenis de facto (dikepalai oleh presiden atau raja/ratu), dan juga bisa berbentuk parlementer. Contohnya, walaupun Kanada merupakan negara monarki, akan tetapi parlemen terpilih-lah yang menjalankannya fungsi pemerintahan. 

Dari contoh ini, Anda bisa melihat bahwa raja atau ratu adalah pemegang posisi kepala negara, tetapi secara kekuasaan pemerintahannya berada di tangan parlemen.

Di sisi lain, Inggris Raya yang kedaulatannya berada di tangan raja, tetap saja kekuasaan legislatifnya berada pada rakyat. Kekuasaan rakyat tersebut diwakili oleh para anggota parlemen yang rakyat pilih secara demokrasi. 

2. Representasi Proporsional

Ada pula jenis demokrasi liberal yang menunjuk pada penentuan kursi berdasarkan proporsi suara yang partai tertentu peroleh. Jenis demokrasi ini masyarakat sebut sebagai representasi proporsional.

3. Presidensial dan Parlementer

Terakhir, Anda juga bisa menemukan jenis presidensial dan parlementer pada demokrasi liberal. Jenis demokrasi presidensial mengarah pada pemilihan cabang legislatif dan eksekutif secara terpisah. Sedangkan, jenis parlementer merujuk pada dukungan parlemen secara langsung atau tak langsung.

Baca Juga : Pengertian Demokrasi, Jenis, Ciri, Tujuan, dan Pelaksanaannya

Sudah Paham dengan Ciri-Ciri Demokrasi Liberal Ini?

Setelah membaca rincian Berdasarkan ulasan tentang ciri-ciri demokrasi liberal, kamu dapat melihat bahwa sistem demokrasi ini merupakan bentuk yang amat memerhatikan suara dari setiap individu dan memperjuangkan hak asasinya.

Akan tetapi, dalam sejarah di Indonesia, konsep pemerintahan ini pun runtuh karena adanya tabrakan dengan budaya yang Indonesia lestarikan. Apabila demokrasi liberal ini masyarakat paksakan, jalannya pemerintahan di negara Indonesia pun menjadi kacau balau dan tidak kondusif.

Pernah mendengar mengenai asas koperasi? Organisasi bisnis yang berasal dari Indonesia ini menggunakan berbagai nilai khas bangsa ini sebagai landasan dan asasnya. Yuk, kenali lebih dalam tentang badan usaha unik ini melalui pemaparan berikut!

Mengenal Definisi Asas Koperasi

Koperasi merupakan sebuah lembaga yang menopang ekonomi kerakyatan. Mengapa bisa demikian? Pasalnya, badan usaha koperasi turut berperan dalam perputaran modal rakyat dari berbagai kalangan.

Koperasi berasal dari sebuah kata dalam bahasa Inggris, yaitu ‘cooperation’ yang memiliki arti kerja sama. Dari definisi asal kata ini, kamu dapat melihat jika koperasi menitikberatkan pentingnya kerja sama atau gotong royong dengan tujuan untuk memberdayakan perekonomian rakyat secara maksimal.

Menurut Undang-undang (UU) no. 25 tahun 1992, koperasi merupakan sebuah badan usaha yang memiliki anggota sekumpulan orang. Di samping itu, kegiatannya berlandaskan asas koperasi sekaligus sebagai sebuah gerakan ekonomi kerakyatan yang memiliki asas dasar kekeluargaan.

Sekumpulan orang sebagai anggota koperasi tersebut bergabung secara sukarela untuk bekerja sama mencapai peningkatan kualitas ekonomi melalui suatu organisasi bisnis yang terkendali secara demokratis.

Selain itu, mereka berkontribusi secara adil terhadap modal, dan menerima risiko serta manfaat dari usaha tersebut secara adil.

Meskipun koperasi berbentuk badan usaha, tetapi orientasi koperasi bukanlah untuk mencapai keuntungan maksimal. 

Perlu kamu ingat bahwa koperasi merupakan sebuah perserikatan dagang dengan tujuan pemenuhan kebutuhan anggotanya. Salah satu caranya adalah d menjual barang kebutuhan sehari-hari dengan harga murah.

Dengan begitu, wajar saja jika pengelolaan koperasi lebih berorientasi pada kegiatan tolong menolong demi perbaikan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi tiap anggotanya. Jika pengelolaan koperasi efisien, tentu koperasi menjadi sebuah badan usaha yang memiliki manfaat luar biasa untuk banyak orang. 

Apa yang Menjadi Landasan serta Asas Koperasi?

Agar dapat menjalankan peranannya dalam menyelenggarakan ekonomi kerakyatan dengan baik, koperasi memiliki landasan dan asas koperasi yang solid sebagai dasar untuk menjalankan usaha. Pahami rincian kedua hal tersebut di bawah ini. 

1. Landasan Dasar Koperasi

Koperasi memiliki landasan dasar yang menjadi fondasi dari setiap usaha yang dijalankannya. Landasan tersebut juga berfungsi sebagai prinsip utama koperasi. Ada tiga landasan koperasi yang dapat kamu pelajari dalam penjelasan singkat berikut ini. 

a. Landasan Idiil

Pancasila merupakan landasan idiil dari koperasi yang berperan sebagai media untuk mencapai tujuan masyarakat yang adil dan makmur. Pancasila hadir sebagai dasar moralitas yang harus dipegang teguh dan dijalankan dalam setiap penyelenggaraan usaha koperasi.

b. Landasan Struktural

Koperasi merupakan sebuah badan usaha yang berkedudukan kuat, bahkan memiliki pasal tersendiri dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945. UUD 1945 turut hadir sebagai dasar struktural dari badan koperasi yang menjelaskan mengenai pentingnya koperasi sebagai Soko Guru (tiang utama) perekonomian rakyat.

c. Landasan Operasional

Pasal 33 UUD 1945 menjelaskan mengenai apa itu koperasi, cara kerjanya, serta tugas dan tanggung jawabnya untuk menjamin pelaksanaan tugas koperasi secara maksimal. Aturan lebih rinci mengenai perkoperasian dijelaskan lebih lanjut dalam UU Koperasi No. 25 Tahun 1992.

2. Asas Koperasi yang Utama

Asas atau pedoman koperasi merupakan nilai utama yang dianut para anggotanya sekaligus menjadi semangat utama dalam pelaksanaan tugasnya. Koperasi menjunjung dan menjalankan asas kekeluargaan dan gotong royong. 

Dengan adanya asas kekeluargaan, setiap anggota koperasi memiliki kesadaran untuk menjalankan usaha terbaiknya di setiap bidang koperasi, dan hal-hal lain yang sekiranya berguna untuk seluruh anggota koperasi.

Sementara itu, asas gotong royong memiliki arti bahwa setiap anggota koperasi harus memiliki rasa toleransi, tidak egois, tidak individualis, dan bersedia bekerja sama dengan anggota lainnya demi mencapai tujuan bersama.

Asas kekeluargaan dan gotong royong dalam tubuh koperasi juga tercermin dalam prinsip-prinsip badan koperasi ketika mendefinisikan peranan dan menjalankan tugasnya, seperti dalam keterangan berikut ini. 

1. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka untuk umum.
2. Pengelolaan tiap kegiatan koperasi dijalankan dengan prinsip demokrasi.
3. Pembagian SIsa Hasil Usaha (SHU) dilaksanakan secara adil, sesuai dengan besaran jasa usaha tiap anggotanya.
4. Pembagian balas jasa yang terbatas pada modal koperasi.
5. Kemandirian tiap anggota koperasi.
6. Pendidikan seputar perkoperasian.
7. Kerjasama antar koperasi satu dan lainnya.

Kenali 4 Jenis Koperasi Ini, Yuk!

Landasan dan asas koperasi yang sederhana seperti dalam penjelasan di atas justru melahirkan beragam jenis koperasi di Indonesia. Ada empat kategori koperasi dengan beberapa jenis turunan yang tetap memegang prinsip dasar koperasi. 

1. Jenis Asas Koperasi Berdasarkan Fungsinya

Pengelompokkan koperasi menurut fungsinya merujuk kepada fungsi koperasi dalam sistem perekonomian. Ada lima jenis turunan koperasi berdasarkan fungsinya dalam uraian di bawah ini. 

a. Konsumen

Koperasi konsumen merupakan koperasi yang memiliki fokus pada penyediaan kebutuhan konsumsi untuk seluruh anggotanya. Sebagai contoh, koperasi sekolah yang menyediakan kebutuhan peralatan tulis dan peralatan sekolah lainnya dengan harga yang terjangkau.

b. Produsen

Jenis koperasi yang melibatkan anggotanya secara aktif dalam proses produksi barang atau jasa merupakan definisi dari koperasi produsen. Contohnya adalah koperasi yang menjual susu atau produk peternakan lain, seperti kulit sapi, bulu domba atau bahkan pupuk dari organik dari kotoran hewan ternak.

Dengan adanya koperasi produsen yang menyediakan produk beserta sumbernya (hewan ternak), maka anggota koperasi tersebut akan aktif terlibat dalam keseluruhan proses produksi produk-produk tersebut.

c. Jasa

Usaha pengadaan jasa merupakan salah satu faktor yang menyediakan layanan tertentu bagi anggotanya. Sebagai contoh, jasa angkutan dan jasa asuransi untuk para anggotanya.

d. Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam merupakan salah satu jenis koperasi yang menyediakan layanan penyimpanan dan peminjaman uang untuk para anggotanya. 

Koperasi jenis ini memberikan pelayanan dengan tujuan pemenuhan kebutuhan keuangan anggotanya dengan bunga yang lebih rendah dari bank sebagai perwujudan asas koperasi gotong-royong. 

e. Serba Usaha

Seperti namanya, koperasi serba usaha merupakan jenis koperasi yang menggabungkan berbagai jenis layanan dalam satu badan usaha. Misalnya, sebuah koperasi yang tidak hanya menjual kebutuhan sehari-hari, tapi juga menyediakan layanan simpan pinjam.

2. Empat Jenis Koperasi Menurut Keanggotaannya

Selain menurut fungsinya, jenis-jenis koperasi juga dikategorikan menurut keanggotaannya.

a. Unit Desa (KUD)

Koperasi dengan jenis ini memiliki anggota masyarakat pedesaan dan umumnya memiliki fokus pada sektor pertanian dan perikanan, sesuai dengan mata pencaharian utama sebagian besar masyarakat di desa. Peran koperasi ini penting dalam menyejahterakan penduduk desa.

b. Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI)

KPRI adalah salah satu jenis koperasi yang beranggotakan para pegawai negeri sipil. Tujuan utama koperasi ini adalah membantu meningkatkan kesejahteraan pegawai melalui berbagai upaya dan program.

c. Sekolah

Salah satu jenis koperasi yang sering kamu temui, koperasi sekolah merupakan koperasi yang melibatkan seluruh warga sekolah, seperti guru, karyawan, dan siswa. Koperasi ini menyediakan berbagai kebutuhan sekolah dengan harga yang lebih terjangkau.

d. Pasar

Koperasi pasar merupakan jenis koperasi yang memiliki tujuan untuk menyejahterakan anggotanya yang terdiri dari pedagang pasar, agar dapat memiliki akses pinjaman dana modal usaha.

3. Koperasi Menurut Komoditasnya

Bukan hanya menurut fungsi dan anggotanya, pengelompokkan jenis koperasi juga dapat didasarkan pada komoditas utama dalam koperasi tersebut. Kamu dapat melihat pelaksanaan landasan dan asas koperasi yang sudah disebutkan sebelumnya dalam  tiga macam turunan dari kategori koperasi yang satu ini. 

a. Pertanian

Jenis komoditas dari koperasi pertanian sudah tentu berupa hasil tani atau kebutuhan terkait pertanian. Tujuan dari koperasi ini tidak lain adalah memajukan dan meningkatkan hasil produksi petani. Hasil tani lokal nantinya akan dihimpun dan dijual dengan harga yang baik sehingga menguntungkan semua pihak.

b. Peternakan

Sesuai dengan namanya, koperasi ini berfokus pada sektor peternakan, serta memiliki tujuan untuk meningkatkan produksi hasil ternak, seperti ayam, kambing, sapi, bebek, kambing, dan domba.

c. Industri dan Kerajinan

Koperasi yang menyediakan komoditas industri dan kerajinan seperti tekstil, kriya, dan produk siap pakai lainnya memiliki peranan dalam peningkatan kesejahteraan para anggotanya, yang terdiri dari pengusaha dan pengrajin.

4. Koperasi Berdasarkan Tingkatannya

Pengelompokkan jenis koperasi juga dapat berdasar tingkatannya. Terdapat dua jenis koperasi menurut pembagian tingkatannya seperti dalam penjelasan singkat berikut. 

a. Primer

Koperasi primer merupakan koperasi yang didirikan oleh individu atau kelompok kecil. Umumnya, koperasi ini memiliki wilayah kerja yang terbatas, seperti satu lingkungan kerja atau hunian, satu kelurahan, atau satu desa.

b. Sekunder

Sementara itu, koperasi sekunder merupakan koperasi yang terdiri dari beberapa gabungan koperasi primer. Koperasi sekunder memiliki cakupan wilayah kerja yang lebih luas dan anggota yang lebih banyak jika dibandingkan dengan koperasi primer.

Baca Juga : Asas Pacta Sunt Servanda: Pengertian, Prinsip, dan Kelebihannya

Fungsi Asas Koperasi

Berdasarkan Undang Undang No. 25 Tahun 1992, terdapat penjelasan mengenai fungsi dan peranan asas koperasi, yang terdiri dari empat pokok dasar berikut ini. 

1. Mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi tiap anggotanya dan masyarakat secara umum.

2. Melakukan upaya nyata untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

3. Memperkuat perekonomian rakyat serta mengembangkan perekonomian skala nasional.

4. Mengembangkan kreativitas dan jiwa berorganisasi bagi generasi muda bangsa.

Apa Pentingnya Koperasi dalam Pembangunan Ekonomi Rakyat?

Prinsip yang berlandaskan pada asas koperasi yakni kekeluargaan dan gotong royong membuat koperasi merupakan salah satu sarana pembangun ekonomi kerakyatan. Tetapi, tentu saja sarana tersebut dapat berfungsi dengan optimal jika pengelolaannya efisien. Artinya, penerapan asas dan landasannya selaras dengan kebutuhan dan tujuan utama koperasi, sehingga komoditas utama berasal dari rakyat, perputaran modal dari rakyat, dan hasilnya akan kembali ke rakyat lagi.

Asas Pacta Sunt Servanda, sebuah asas dasar dan paling universal apabila Anda mengaitkannya dengan konteks perjanjian internasional dan merupakan asas yang lebih dulu ada ketimbang berbagai jenis asas perjanjian lainnya. Cari tahu segala aspek yang ada pada asas perjanjian ini melalui penjelasan rinci berikut ini. 

Pengertian Asas Pacta Sunt Servanda

Nama pacta sunt servanda berasal dari Bahasa Latin, yang mengandung arti bahwa sebuah janji wajib untuk ditepati (dalam bahasa Inggris: agreements must be kept). 

Singkatnya, apabila dalam hukum, rumusan norma yang ada pada asas ini berarti tiap perjanjian yang kedua pihak sepakati secara sah berlaku sebagai undang-undang, dan mereka wajib menunaikannya.

Asas ini juga telah tertulis dalam pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUHPer (Kitab Undang-undang Hukum Perdata). 

Pasal ini mengatur bahwa:

(1) Seluruh persetujuan yang kedua pihak buat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka; 

(2) Persetujuan tidak dapat batal, selain karena kesepakatan kedua belah pihak atau alasan hukum.

Pandangan Terhadap Asas Pacta Sunt Servanda

Asas perjanjian tersebut juga memiliki beberapa pandangan, baik dari ahli maupun dari sumber religi, seperti Al-Quran dan Perjanjian Baru Alkitab. Simak keterangan tentang pandangan mengenai asas ini melalui uraian berikut ini.

1. Aziz T. Saliba

Menurut Aziz T. Saliba, asas pacta sunt servanda adalah sebuah sakralisasi atas perjanjian tertentu, atau dengan kata lain sanctity of contracts. Hukum perjanjian sendiri berfokus pada kebebasan berkontrak, atau umumnya, masyarakat kenal sebagai prinsip otonomi.

Prinsip otonomi berarti setiap individu mampu mengadakan perjanjian apapun sesuai dengan kehendak kedua belah pihak, selama mereka memperhatikan batas hukum yang tepat. Dengan demikian, apabila kedua belah pihak telah setuju untuk membuat perjanjian, mereka akan terikat dengan ketentuan perjanjian tersebut.

2. Al-Quran Surat Al Maidah dan Al-Isra

Asas pacta sunt servanda juga telah tertulis secara jelas di Al-Quran Surat Al Maidah dan Al-Isra. Dalam surat Al Maidah, Anda bisa menemukan salah satu terjemahan ayat dengan cuplikan:

“Hai orang-orang yang beriman, sempurnakanlah segala janji…”.

Sementara, pada salah satu ayat dalam surat Al-Isra, terjemahannya berbunyi, “dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu…”.

Berdasarkan kedua cuplikan terjemahan surat tersebut, Anda pun dapat menyimpulkan bahwa menurut pandangan hukum Islam, setiap orang yang telah membuat janji wajib menunaikan apa yang telah mereka janjikan. 

3.  Perjanjian Baru Alkitab Matius 

Perintah untuk menaati janji juga hadir dalam Alkitab, yang tertulis pada kitab Matius 5 ayat 37. Ayat tersebut berbunyi, “Jika ya, hendaklah kamu katakan: ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan: tidak. Apa yang lebih dari pada itu…” 

Dari bunyi ayat Alkitab tersebut, Anda juga dapat menarik kesimpulan bahwa perjanjian wajib kedua pihak tunaikan. Sebab, apabila salah satu dari kedua pihak melanggar janji, berarti ia melakukan pengingkaran janji atau wanprestasi.

Berdasarkan pandangan di atas, Anda dapat melihat bahwa penerapan ajaran hukum dengan landasan pacta sunt servanda merupakan sebuah bagian dari ajaran keagamaan. Ajaran agama itu pun manusia praktikkan sebagai sebuah norma dasar dalam hukum.

Apa saja Prinsip Asas Pacta Sunt Servanda?

Asas ini memiliki tiga prinsip atau ketentuan yang setiap pihak terkait wajib taati.

1. Pihak yang terlibat dalam pembuatan janji tersebut wajib melaksanakan apa yang tertulis dalam ketentuan perjanjian. Mereka wajib berpegang pada isi, maksud, jiwa, serta tujuan dari perjanjian itu sendiri

2. Menghormati dan menghargai hak dan kewajiban dari kedua belah pihak, maupun pihak ketiga (apabila ada)

3. Tidak melakukan tidakan apapun yang mampu menghambat usaha menggapai maksud dan tujuan dari perjanjian itu sendiri. Prinsip ini wajib kedua pihak tunaikan, baik sebelum dan setelah janji tersebut mulai berlaku

Walaupun pihak manapun tidak boleh mengingkari perjanjian yang menerapkan asas tersebut, tetapi tetap saja ada kemungkinan pelanggaran. Maka, sebuah peraturan pertanggungjawaban atas pelanggaran janji yang berasas pacta sunt servanda hadir untuk menangani kondisi tersebut.  

Tanggung Jawab atas Pengingkaran Asas Pacta Sunt Servanda

Pertanggungjawaban ini telah tertulis dengan jelas pada Draft Articles on The Responsibility of States for Internationally Wrongful Act Pasal 1. Terjemahan pasal tersebut dalam bahasa Indonesia berbunyi:

“Setiap perbuatan atau kegiatan internasional yang tidak benar oleh suatu negara, maka negara tersebut wajib bertanggung jawab.”

Malcolm N. Shawdalam menyatakan bahwa ada karakteristik yang timbul karena pertanggungjawaban asas ini, terutama untuk perjanjian internasional yang seharusnya sebuah negara tepati. Karakteristik dari pertanggungjawaban asas pacta sunt servanda dapat Anda cermati melalui penjelasan berikut.

• Terdapat sebuah kewajiban hukum internasional yang berlaku antara dua negara tertentu.
• Adanya sebuah kelalaian yang membuat negara melanggar kewajiban hukum tersebut, sehingga negara wajib bertanggung jawab secara utuh.
• Munculnya kerugian atau kerusakan sebagai konsekuensi adanya tindakan yang melanggar hukum, atau dapat Anda katakan sebagai kelalaian.

Sesuai dengan karakteristik tersebut, bila suatu negara melakukan tindakan pelanggaran terhadap perjanjian, baik oleh pemerintah, suatu badan tertentu, maupun perorangan dalam suatu negara, maka negara pelaku wajib menanggungnya. Bentuk tanggung jawab tersebut umumnya dikenal dengan istilah contractual liability (pertanggungjawaban kontraktual).

Akan tetapi, ada lima pengecualian dari pertanggungjawaban negara saat terjadi pelanggaran janji internasional. Pengecualian tersebut dapat Anda ketahui apabila suatu negara mengalami salah satu keadaan khusus, seperti yang tertulis pada penjelasan berikut ini.

5 Keadaan Khusus yang Mengakibatkan Pengingkaran

Ketika negara tidak dapat memenuhi janjinya sesuai dengan asas pacta sunt servanda, negara akan wajib melaksanakan tindakan pertanggungjawaban. Akan tetapi, tindakan pertanggungjawaban tersebut tidak perlu negara lakukan apabila negara mengalami kondisi sebagai berikut.

1. Force Majeure

Sesuai dengan yang telah tertulis di KUHPerdata Pasal 23, pertanggung jawaban tidak dapat diminta apabila terjadi keadaan memaksa seperti force majeure (keadaan darurat). Force majeure sendiri adalah peristiwa yang tidak dapat negara prediksi seperti gempa bumi, banjir, atau bahkan pandemi.

Pelanggaran terhadap perjanjian dapat menjadi pengecualian ketika negara menghadapi force majeure yang notabene berada di luar kontrol atau kendali negara tersebut. 

2. Kesepakatan

Lalu, apabila merujuk pada Pasal 20 dalam landasan hukum yang sama, sebuah negara juga tak bersalah atas pelanggaran kesepakatan jika memang terjadi kesepakatan dari para pihak yang terikat perjanjian. 

Contohnya, kedua belah pihak memang sepakat untuk melakukan hal yang bertentangan dengan perjanjian.

3. Tindakan Bela Diri

Sementara itu, pada pasal 21 serta 22 tertulis bahwa suatu tindakan yang negara ambil tidak dapat dianggap salah, bila memang tak bertentangan dengan peraturan internasional dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). 

Dengan demikian, tindakan balasan dan bela diri dalam hubungan internasional bisa negara lakukan dan merupakan salah satu kondisi khusus untuk melakukan pengingkaran kesepakatan. 

4. Distress

Pasal 24 yang berbunyi bahwa distress merupakan suatu tindakan yang mana negara wajib beraksi menyelamatkan rakyat serta kedaulatannya dalam keadaan genting. Tindakan ini mencakup keadaan sulit, sehingga negara memiliki pengecualian dalam pertanggungjawaban dalam pengingkaran janji internasional.

Alasannya adalah keselamatan warga negara tersebut merupakan kewajiban utama pemerintah.

5. Necessity

Terakhir, pengingkaran terhadap perjanjian berlandaskan asas pacta sunt servanda diperbolehkan apabila negara wajib bertindak untuk menyelamatkan kepentingannya beserta kepentingan negara lain saat keadaan mendesak.

Adakah Dampak Positif Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda?

Walaupun ada kondisi pengecualian yang memungkinan pengingkaran terhadap asas tersebut, pada dasarnya asas ini memberikan sejumlah dampak positif bagi pihak manapun yang terikat pada perjanjian tertentu. Kira-kira, apa sajakah dampak positif tersebut?

1. Perjanjian Sah

Salah satu kelebihan dari asas pacta sunt servanda yang terkandung dalam perjanjian adalah keabsahannya di mata hukum. Pasalnya, asas ini menyatakan bahwa perjanjian merupakan undang-undang yang mewajibkan seluruh pihak yang terlibat untuk menaatinya.

2. Adanya Sanksi

Bagi salah satu pihak yang secara tidak sengaja maupun sengaja mengingkari janji, maka wajib untuk menjalankan sanksi yang berlaku. 

Salah satu contoh penerapan sistem sanksi asas ini ada pada peristiwa di Indonesia di masa pandemi COVID-19. Melihat kekuatan asas pacta sunt servanda, pemerintah pun mengaplikasikan asas ini untuk mengetatkan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi untuk mencegah penyebaran COVID-19.

Penggunaannya cukup efektif karena tiap orang wajib memindai QR Code yang telah tersedia untuk dapat mengunjungi tempat umum,. Apabila ada salah satu orang melanggar ketentuan tersebut, maka ia tak memiliki izin untuk dapat mengunjungi tempat tersebut.

Dengan begitu, tidak ada satupun rakyat yang berani untuk tidak menggunakan masker sebagai upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19. Jadi, apabila seseorang terdeteksi terkena penyakit tersebut, pemerintah dan pihak berwajib pun dapat lebih mudah melakukan pelacakan.

Baca Juga : Pengertian Asas Kepastian Hukum dan Contoh Penerapannya

Bagaimana Pengaruh Asas Pacta Sunt Servanda?

Berdasarkan ulasan di atas, Anda dapat menilai bahwa asas ini memberi pengaruh besar dalam proses pelaksanaan sebuah kesepakatan atau perjanjian dalam kehidupan bernegara, baik itu secara internal maupun eksternal. Ketegasan asas pacta sunt servanda menjadi tameng dari berbagai risiko kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah perjanjian atau kesepakatan jika penerapannya tepat, walaupun beberapa kondisi khusus memungkinkan adanya pengingkaran.

Apa itu asas kepastian hukum? Hukum yang diterapkan tanpa menjunjung nilai kepastian akan menyebabkannya kehilangan jati diri serta makna kehadiran dari hukum yang sesungguhnya. Hal tersebut menjadikan hukum juga tak bisa menjadi pedoman di dalam mengontrol atau mengatur setiap aktivitas dari masyarakat.

Maka dari itu, sebuah negara perlu menerapkan kepastian hukum. Selain untuk mengatur aktivitas masyarakat, adanya kepastian hukum juga memberikan rasa aman serta nyaman. Yuk, simak pembahasan selengkapnya di sini!

Pengertian Asas Kepastian Hukum

Sebenarnya, kepastian menjadi tujuan utama sebuah hukum. Ketertiban masyarakat juga memiliki hubungan yang sangat erat terhadap kepastian hukum. Hukum ada karena terdapat kepastian dan membuat hukum tersebut bisa menjadi pedoman bagi masyarakat. Nah, berikut beberapa definisi seputar kepastian hukum menurut ahli:

1. Sudikno Mertokusumo

Menurutnya, kepastian hukum berarti siapa saja yang benar, maka berhak untuk memperoleh keputusan secara tepat. Sudikno juga menjelaskan bahwa meskipun kepastian hukum mempunyai hubungan dengan keadilan, tapi keduanya merupakan 2 hal berbeda.

Hukum memiliki sifat universal serta mencakup untuk semua orang. Sementara keadilan mempunyai ciri khas berbeda, yakni bersifat subjektif dan tak bersifat hukum. 

Kepastian ini juga menandakan hukum harus ditegakkan secara sehat. Artinya, tak boleh ada pihak yang berusaha memanipulasi penegakan hukum dengan tujuan untuk memberikan keuntungan terhadap individu maupun kelompok tertentu. Semua orang harus mendapatkan perlakuan hukum yang sama sesuai aturan yang ada.

2. Gustav Radbruch

Asas kepastian hukum menjadi sebuah upaya untuk bisa mencapai keadilan. Kepastian mempunyai wujud nyata, yakni pemaksaan serta penuntutan terhadap suatu perbuatan. Adanya kepastian ini membuat siapa saja dapat memprediksi kira-kira apa yang menjadi konsekuensi seseorang ketika tidak mengikuti ketentuan yang berlaku.

Kata kepastian juga mempunyai korelasi yang erat dengan prinsip kebenaran. Tanpa adanya kepastian hukum, negara tak dapat menerapkan aturan secara baku terhadap masyarakatnya. Maka dari itu, Gustav Radbruch menegaskan bahwa kepastian hukum menjadi salah satu dari tujuan hukum itu sendiri.

Gustav juga menambahkan bahwa menurutnya, terdapat 4 pokok permasalahan yang berkaitan dengan kepastian hukum. Keempat pokok permasalahan tersebut, yaitu:

• Hukum merupakan hal yang sifatnya positif. Maksud hukum positif adalah peraturan perundang-undangan.
• Hukum harus berdasarkan fakta. Artinya, pembuatan hukum harus berdasarkan kenyataan.
• Fakta-fakta yang terdapat di dalam undang-undang juga harus dirumuskan secara jelas. Tujuannya agar terhindar dari kesalahan makna maupun interpretasi serta membuat hukum tersebut mudah dalam penerapannya.
• Hukum positif tak boleh mudah diubah.

Bukan hanya itu, Gustav juga berpendapat bahwa hukum harus memberikan rasa aman dan keadilan. Lewat dua hal inilah penerapan hukum bisa secara tepat sesuai dengan aturan yang ada.

3. Fence M. Wantu

Menurutnya, hukum yang tak lagi memiliki nilai kepastian akan menyebabkan hilangnya makna dari hukum tersebut. Selain itu, hukum juga tak bisa lagi berperan sebagai pedoman untuk setiap orang.

Kejelasan hukum merupakan sebuah standar dalam pembuatannya. Selain itu, kejelasan hukum juga perlu diterapkan sebuah bukti ketegasan dalam proses pembuatannya.

4. Jan M. Otto

Jan M. Otto juga menyampaikan pandangannya seputar asas kepastian hukum. Menurutnya, kepastian hukum harus memenuhi beberapa syarat berikut ini:

• Kepastian hukum dapat memberikan aturan hukum secara jelas serta tak ambigu. Adanya kepastian tersebut juga menunjukkan konsistensi dan menjadikan hukum mudah untuk mengaksesnya.
• Dalam menerapkan hukum, sebuah negara harus mampu menjalankan tiga elemen penting yaitu jelas, konsisten, serta mudah didapatkan/akses.
• Penerapan atau penegakan supremasi hukum harus secara konsisten oleh beragam otoritas maupun badan pemerintah.
• Masyarakat juga harus bisa menyesuaikan peraturan yang telah dikeluarkan pemerintah.
• Hakim harus independen. Maksudnya, hakim tak boleh memberikan komentar terhadap penerapan hukum. Selain itu, apa yang menjadi ketentuan harus mampu diterapkan hakim secara konkrit.

Jan M. Otto juga menjelaskan bahwa kelima syarat tersebut bisa tercapai ketika isi undang-undang mampu menjawab apa yang menjadi kebutuhan masyarakat luas. Lebih jauh lagi, ia juga menambahkan bahwa kepastian hukum dapat lebih berdimensi hukum. Akan tetapi, masih terbatas dengan kelima syarat sebelumnya. 

Selain itu, setiap lembaga hukum juga wajib menegakkan hukum sesuai dengan ketentuan yang ada. Sehingga, akan tercipta rasa aman, adil, dan tertib di dalam kehidupan masyarakat.

5. Van Apeldoorn

Kepastian hukum adalah sebuah jaminan yang menjelaskan bahwa hukum dapat ditegakan atau seseorang akan mendapatkan sesuai haknya. Adanya kepastian tersebut mampu memberikan perlindungan secara sah dan melindungi dari tindakan sewenang-wenang. 

Artinya, kepastian hukum membuat seseorang bisa memperoleh apa yang menjadi haknya serta mendapatkan perlindungan dalam mendapatkan hak tersebut.

Prinsip Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan nilai dan tidak hanya bukan sekadar berkaitan dengan negara. Ini karena esensi dari keberadaan asas kepastian hukum merupakan masalah perlindungan dari perbuatan atau tindakan sewenang-wenang.

Kemungkinan, pihak yang melakukan tindakan sewenang-wenang tersebut tak terbatas dari dalam negeri. Bisa juga ada pihak dari negara lain yang melakukan hal tersebut. 

Kemudian perlindungan terhadap masyarakat menjadi kewajiban negara. Apalagi untuk negara yang memang menerapkan prinsip negara hukum atau rechtsstaat. Namun, saat ada kelompok atau pihak selain negara yang mempunyai kekuasaan serta berpotensi melakukan tindakan sewenang-wenang, di sinilah negara berperan.

Negara harus menjadi pihak pertama yang bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan dan rasa aman terhadap warga negaranya. Negara juga harus bisa menerapkan hukum secara tepat dan adil terhadap para pelaku tindakan yang melawan aturan.

Ditambah lagi, negara hukum juga harus memiliki tiga unsur utama, yaitu:

• Asas legalitas.
• Terdapat undang-undang yang mengatur berbagai tindakan warga negaranya.
• Undang-undang tak boleh berlaku surut.
• Adanya pengendalian bebas dari kekuasaan lain. Artinya, pembuatan dan penerapan hukum tersebut tak boleh atas dasar intervensi.

Sebagai tambahan, prinsip kepastian hukum di Indonesia sudah menjadi asas nasional. Ini karena prinsip hukum yang sifatnya universal dan menggambarkan seperti apa keberadaan hukum Pancasila, yaitu pada sila yang kedua dan keempat.

Sebagai asas hukum nasional, penerapan terhadap kepastian hukum tersebut juga harus menjadi dasar di dalam pembuatan perundang-undangan. Ini bisa Anda lihat di dalam Pasal 1 (1) KUHP yang disebut juga sebagai esensi dari kepastian hukum.

Contoh Penerapan Asas Kepastian Hukum dan Keadilan Hukum

Contoh penerapan asas kepastian hukum adalah saat Warga Negara Indonesia atau WNI yang baik membayar pajak. Sementara contoh keadilan hukum adalah saat pencuri sandal yang harganya bahkan tak sampai Rp50.000,00, namun harus mendapatkan hukum 5 tahun. Ini menjadi bentuk dari ketidakadilan.

Hal tersebut sesuai dengan aturan pada Pasal 362 KUHP terkait Pencurian. Padahal, untuk kasus tersebut masih bisa masuk ke tindak pidana ringan, yaitu di Pasal 364 KUHP mengenai Pencurian Ringan. 

Artinya, keadilan hukum harus benar-benar ditegakkan, namun tak mengesampingkan tindak pidana itu sendiri. Maka dari itu, para praktisi hukum bukan sekadar membela kebenaran maupun mencari keadilan. Melainkan, mereka juga harus berusaha mencari celah hukum yang bisa dimanfaatkan untuk meringankan hukuman terdakwa.

Baca Juga : Asas Hukum Perdata: Pengertian, Kaidah, & Contoh Penerapan

Sudah Paham tentang Asas Kepastian Hukum?

Sekian informasi seputar seperti pengertian asas kepastian hukum dan contoh penerapannya. Intinya, dalam pembuatan aturan memang harus menjunjung tinggi kepastian hukum tersebut. Sehingga, penerapan hukum bisa secara tegas dan jelas tanpa ada salah tafsir atau interpretasi. Sebuah keputusan yang bertentangan asas kepastian hukum berarti juga tidak sesuai dengan Undang-Undang. Lewat kepastian itu pula masyarakat akan mendapatkan keamanan dan keadilan dalam melaksanakan aktivitas serta memperoleh haknya. Semoga bermanfaat!