Menjadi pilihan sistem pemerintahan Indonesia yang terbaik, pengertian demokrasi menekankan pada prinsip penyelenggaraan pemerintahan dari rakyat untuk rakyat. Identik dengan kebebasan, sistem pemerintahan ini lebih mengutamakan hak, kewajiban, dan perlakuan yang sama bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
Selain menjamin kesejahteraan dan kemerdekaan rakyat, sistem demokrasi juga mengizinkan setiap warga negara untuk turut serta terlibat dalam pembuatan kebijakan dan kontrol atas tindakan pemerintah. Artikel ini mengulas secara mendalam tentang demokrasi, mulai dari pengertian hingga pelaksanaannya di Indonesia.
Daftar ISI
Pengertian Demokrasi
Secara etimologis, istilah demokrasi merupakan turunan dari bahasa Yunani, demos (penduduk atau rakyat) dan cretein (kekuasaan atau kedaulatan).
Jadi, pengertian demokrasi yaitu bentuk sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai tingkat kekuasaan yang tertinggi.
Prinsip utama dari demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Artinya, kekuasaan berasal dari rakyat dan dijalankan untuk kepentingan rakyat tanpa memandang latar belakang dari lapisan tertentu.
Dalam demokrasi, setiap keputusan harus melalui proses partisipatif. Dengan demikian, warga negara mempunyai hak dan kebebasan untuk mengawal kegiatan pemerintahan negara. Mulai dari menyuarakan aspirasi, terlibat pada pembuatan kebijakan, atau berpartisipasi secara langsung dalam pemilihan umum yang adil.
Indonesia menjadi salah satu negara yang memberlakukan demokrasi sebagai sistem untuk menjalankan roda pemerintahan serta mengakomodasi berbagai kepentingan dan aspirasi masyarakat.
Kebijakan tersebut terbukti dengan penyelenggaraan pemilihan umum untuk menetapkan pemimpin bangsa.
6 Jenis Demokrasi
Berikut ini adalah 6 jenis demokrasi yang perlu kamu ketahui, yaitu:
1. Demokrasi Parlementer
Demokrasi parlementer adalah sistem pemerintahan dengan kekuasaan politik terletak pada parlemen atau badan legislatif yang terpilih oleh rakyat.
Dengan adanya demokrasi parlementer, pemerintah dapat melaksanakan kebijakan publik secara jelas dengan badan legislatif yang mempunyai peran fundamental dalam mengangkat perdana menteri.
2. Demokrasi Langsung
Menempatkan respon masyarakat sebagai pondasi utama bangsa, pengertian demokrasi langsung merujuk pada bentuk pemerintahan yang mengikutsertakan warga negara dalam permusyawaratan. Dalam praktiknya, proses pengambilan keputusan sendiri dapat dilakukan tanpa membutuhkan adanya perwakilan dari pejabat negara.
3. Demokrasi Tidak Langsung
Berbeda dari jenis demokrasi yang sebelumnya, demokrasi tidak langsung akan menyalurkan kekuasaan rakyat dalam sebuah pemerintahan secara tidak langsung. Dengan kata lain, demokrasi tidak langsung mengacu pada paham demokrasi melalui badan perwakilan rakyat.
Biasanya, implementasi nyata dari demokrasi tidak langsung adalah pemilihan umum. Indonesia adalah salah satu contoh negara yang menerapkan demokrasi tidak langsung. Pada prosesnya, warga negara akan memilih wakil rakyat melalui pemilu dan menyampaikan aspirasinya pada lembaga legislatif tersebut.
4. Demokrasi Pancasila
Lebih menekankan pada keadilan sosial, demokrasi Pancasila adalah konsep demokrasi yang berlandaskan prinsip dan sila-sila Pancasila. Jenis demokrasi ini bersumber pada nilai-nilai sosial budaya bangsa dan berasaskan musyawarah mufakat untuk mengutamakan kepentingan seluruh masyarakat.
Tak hanya sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila memainkan peran yang krusial dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi.
Selain itu, Pancasila juga menjadi solusi yang tepat untuk penyelesaian masalah nasional dengan memberlakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan.
5. Demokrasi Presidensial
Berasal dari kata presiden, pengertian demokrasi presidensial adalah sistem dimana kepala negara dan pemerintahan dipegang oleh presiden.
Lebih lanjut, presiden dan cabang eksekutif yang lainnya tidak memiliki tanggung jawab langsung terhadap parlemen, namun juga tidak dapat membubarkan lembaga legislatif sepenuhnya.
6. Demokrasi Liberal
Seperti dengan namanya, demokrasi liberal yaitu sistem politik yang lebih memfokuskan pada kebebasan individu, hak asasi manusia, dan supremasi hukum. Pada implementasinya, sistem ini menggabungkan antara prinsip-prinsip demokrasi dan liberalisme.
Demokrasi liberal mengacu pada partisipasi publik dalam pemerintahan dan hak warga negara untuk memilih wakil rakyat. Oleh sebab itu, dalam demokrasi liberal, pengambilan keputusan berdasarkan suara mayoritas. Sehingga, penerapan kebijakan tersebut tidak akan melanggar kebebasan dan hak-hak dari setiap individu.
5 Ciri-Ciri Demokrasi
Suatu negara dapat disebut menerapkan sistem demokrasi apabila telah memenuhi ciri-ciri demokrasi sebagai berikut.
1. Adanya Perwakilan Rakyat
Pada pengertian demokrasi, terdapat kehadiran lembaga legislatif yang berfungsi untuk menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah. Indonesia memiliki lembaga perwakilan rakyat yang terpilih melalui pemilihan umum. Dengan demikian, urusan negara seperti kekuasaan dan kedaulatan rakyat diwakili oleh anggota DPR RI.
2. Keputusan Berdasarkan Aspirasi dan Kepentingan Warga Negara
Segala keputusan yang pemerintah ambil harus berlandaskan aspirasi dan kepentingan warga negara tanpa terkecuali. Artinya, ciri demokrasi ini bukan atas kepentingan individu atau kelompok. Hal tersebut bukan tanpa alasan, sebab untuk mencegah adanya tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme pada lapisan masyarakat.
3. Penerapan Konstitusional
Berdasarkan konstitusi, ciri demokrasi satu ini berkaitan dengan kehendak, kepentingan, dan kekuasaan rakyat. Karena pelaksanaan hukum yang tercipta harus dengan seadil-adilnya bagi seluruh warga negara, maka penerapan paham konstitusional telah tercantum dalam hukum atau undang-undang.
4. Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Untuk dapat mewujudkan calon kepemimpinan yang benar-benar mendekati keinginan rakyat, maka penyelenggaraan pemilihan umum atau pesta rakyat harus secara berkala. Sehingga, nantinya perwakilan rakyat dan pemimpin yang terpilih dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik.
5. Terdapat Sistem Kepartaian
Dalam pelaksanaan demokrasi yang efektif, partai politik adalah instrumen penting untuk mendukung proses demokratisasi. Dengan adanya partai, rakyat dapat menyalurkan aspirasi kepada pemerintah yang sah .
Selain itu, partai juga dapat mewakili rakyat dalam mengusung calon pemimpin dan mengawal kinerja pemerintah yang sesuai dengan keinginan warga negara.
Jika terdapat penyimpangan dalam tubuh pemerintahan, partai atau wakil rakyat bertugas mengambil tindakan hukum.
3 Tujuan Demokrasi
Secara umum, tujuan dari demokrasi tidak lain adalah untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil, sejahtera, dan makmur dengan mengedepankan asas keadilan serta kedaulatan. Lalu, tujuan demokrasi tersebut diterapkan secara lebih rinci pada pembahasan berikut.
1. Melaksanakan Kebebasan Berpendapat
Negara yang menganut sistem demokrasi harus memberikan kebebasan kepada seluruh rakyatnya untuk menyuarakan aspirasi dan ekspresi masing-masing.
Adapun, penjaminan hak wajib dilakukan secara terbuka guna sebagai langkah solutif untuk mengungkap dan mengatasi adanya masalah sosial yang masih belum terwujud.
2. Menciptakan Keamanan dan Ketertiban
Pada dasarnya, demokrasi bertujuan untuk membangun keamanan dan ketertiban demi keberlangsungan suatu negara.
Oleh karena itu, demokrasi akan menjamin hak warga negara serta mengedepankan musyawarah. Tujuannya, agar tercipta keadaan negara yang lebih tertib dan aman.
3. Mendorong Rakyat Semakin Aktif dalam Pemerintahan
Karena pengertian demokrasi yaitu untuk mementingkan kedaulatan rakyat, sehingga rakyat dapat melibatkan diri dalam setiap proses dan kebijakan pemerintahan. Rakyat juga wajib aktif pada bidang politik untuk dapat memajukan kinerja pemerintahan dan menjaga keutuhan negara.
Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia
Berdasarkan sejarahnya, sistem demokrasi di Indonesia telah melalui tahapan yang cukup kompleks dan dinamis. Berikut ini adalah pelaksanaan demokrasi di Indonesia dari waktu ke waktu, yaitu:
1. Demokrasi Parlementer (1945-1959)
Tepat setelah merdeka, Indonesia resmi menggunakan sistem demokrasi parlementer yang menempatkan parlemen sebagai elemen vital di pemerintahan. Jenis demokrasi ini berlangsung hingga tahun 1959
2. Demokrasi Terpimpin (1959-1965)
Mulainya masa demokrasi terpimpin ditandai dengan kehadiran Dekrit Presiden. Pada demokrasi terpimpin, segala jenis kebijakan dijalankan secara terpusat oleh kepala pemerintahan. Hingga, masa demokrasi ini akhirnya berakhir dengan peristiwa G30S pada 30 September 1965.
3. Demokrasi Pancasila Orde Baru (1965-1998)
Secara garis besar, fase ini menerapkan landasan demokrasi konstitusional dengan menonjolkan sistem presidensial. Demokrasi Pancasila orde baru berlaku sampai tahun 1998.
4. Demokrasi Reformasi (1998-sekarang)
Usai lengsernya Presiden Soeharto, Indonesia mengalami proses reformasi yang membuka peluang terjadinya perkembangan demokrasi yang lebih lebih luas. Dengan demikian, partai politik mulai bermunculan bersamaan dengan pelaksanaan pemilihan umum.Â
Baca juga : Pengertian Good Governance: Prinsip hingga Karakteristiknya
Sudah Tahu Tentang Pengertian Demokrasi?
Pada intinya, pengertian demokrasi mengacu pada sistem pemerintahan dimana kekuasaan dipegang oleh warga negara secara langsung atau melalui lembaga perwakilan yang terpilih. Dalam sistem demokrasi, prinsip kedaulatan rakyat dijunjung tinggi, sehingga setiap kebijakan harus sesuai dengan kehendak dan keinginan rakyat.
Penyelenggaraan sistem demokrasi tak hanya menjadi elemen esensial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, melainkan mampu menciptakan kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan serta membuktikan adanya kebebasan kepada masyarakat
