Blog

Pernah tidak kamu berpikir bagaimana jadinya sebuah negara yang warganya tidak patuh kepada hukum? Kamu tentu tidak akan senang jika masyarakat suatu negara memiliki tingkat kesadaran hukum yang rendah. Maka, mari baca artikel ini untuk tahu indikator dan ciri warga yang sadar hukum.

Apa Itu Kesadaran Hukum?

Sebuah masyarakat yang beradab pasti mempunyai sejumlah aturan yang mengelola kehidupan mereka. Aturan yang berlaku ini mereka akui kegunaannya dan mereka jalankan dengan tindakan nyata. Itulah deskripsi paling sederhana mengenai apa itu perilaku sadar hukum.

Ada pula yang mengartikan kesadaran hukum sebagai tingkah laku sekelompok orang yang telah memahami berbagai fungsi aturan dan hukum. Mereka mengerti bahwa hukum itu bukan sekadar untuk menjaga ketertiban saja, tetapi juga perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan bagi semua orang.

Orang-orang yang mempunyai tingkat kepatuhan hukum yang tinggi tidak akan menunggu sampai ditilang atau ditangkap oleh polisi. Mereka akan berupaya sebaik mungkin untuk menaati aturan yang berlaku dan saling mengingatkan orang lain untuk ikut menjaga ketertiban dan kerapihan.

Indikator Tingkat Kesadaran Hukum

Lembaga penegakan hukum di Indonesia telah menyusun beberapa indikator untuk melihat apakah warga negara kita patuh terhadap hukum atau tidak. Pada bagian ini, kamu bisa melihat apa saja indikator tersebut dan bagaimana mereka bisa menilai perilaku sadar hukum di negara kita.

1. Pengetahuan Hukum

Indikator pertama yang bisa kita gunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan hukum warga negara adalah pengetahuan hukum. Dalam hal ini, masyarakat akan menaati suatu hukum hanya jika mereka sadar bahwa hukum tersebut ada dan berlaku.

Kita boleh menyebut pengetahuan hukum sebagai indikator tingkat kepatuhan hukum masyarakat yang paling rendah. Itu karena kebanyakan orang terkadang masih belum paham terhadap fungsi dan tujuan dari hukum tersebut.

2. Pemahaman Hukum

Berikutnya, tingkat kesadaran hukum masyarakat dapat dinilai dari indikator berupa pemahaman hukum. Sekadar tahu hukum saja belum cukup, warga negara juga perlu tahu apa isi, fungsi, dan tujuan dari hukum tersebut.

Setelah memahami kandungan hukum tersebut, warga negara pun akan memiliki rasa hormat dan takut kepada hukum. Itu karena suatu hukum atau undang-undang pasti melibatkan sejumlah denda dan hukuman bagi para pelanggar.

3. Sikap Hukum

Indikator ketiga yang menentukan tinggi atau rendahnya tingkat kesadaran hukum ialah sikap hukum warga negara. Seorang warga negara yang telah menilai kegunaan suatu hukum terhadap hidupnya dapat dikatakan telah memiliki sikap hukum.

Ketahuilah bahwa sikap hukum ini tidak serta merta tumbuh tanpa rangsangan atau penilaian. Warga negara tersebut harus menerima dan mengakui bahwa hukum yang berlaku dapat memberi manfaat bagi dirinya.

4. Perilaku Hukum

Begitu warga negara sudah memahami dan mengakui aturan yang berlaku, maka ada indikator terakhir yaitu perilaku hukum. Indikator ini menyatakan bahwa aturan di suatu lingkungan masyarakat telah mereka terapkan secara nyata tanpa paksaan.

Kamu tetap perlu waspada, sebab belum tentu semua orang menerapkan perilaku hukum kendati sudah memahami hukum tersebut. Jika ada banyak orang yang suka melanggar hukum walaupun kecil, maka artinya ketaatan hukum mereka rendah.

Faktor yang Mempengaruhinya

Tingkat kesadaran hukum masyarakat tentu tidak mungkin muncul dengan sendirinya. Pasti ada beragam faktor yang memicu khalayak luas untuk mematuhi atau tidak mematuhi suatu hukum yang berlaku. Mari kita simak beberapa contoh faktor tersebut di bawah ini.

1. Pendidikan di Sekolah

Faktor paling vital yang berdampak besar kepada tingkat ketaatan hukum warga negara ialah akses pendidikan. Kamu perlu ingat kalau sekolah itu bukan hanya untuk belajar matematika atau bahasa saja. Ada pula penerapan sikap sadar hukum yang termasuk ke dalam pendidikan budi pekerti.

Patut dicatat bahwa pendidikan hukum di sekolah itu tidak boleh sekadar hafalan saja. Perlu ada upaya dari segenap pemangku kebijakan dalam bidang pendidikan agar siswa-siswi benar-benar patuh hukum. Apalah artinya mengajarkan budi pekerti jika para peserta didik tidak mau mempraktikkannya?

2. Pengakuan dari Seluruh Masyarakat

Kedua, faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kesadaran hukum warga negara ialah adanya pengakuan total dari segenap elemen masyarakat. Para warga negara tersebut harus siap dan sanggup untuk menaati aturan yang berlaku jika mereka mempunyai tingkat kepatuhan hukum yang tinggi.

Pengakuan masyarakat terhadap hukum juga meliputi kesediaan warga negara untuk menerima hukuman apabila telah melanggar aturan, baik itu penjara maupun denda. Tentu saja, beratnya hukuman tersebut wajib disesuaikan dengan tingkat pelanggaran agar tercipta rasa keadilan yang seimbang.

3. Penyuluhan oleh Lembaga Terkait

Penyuluhan tentang aturan yang berlaku oleh para lembaga penegakan hukum ialah faktor yang ketiga. Biasanya pemerintah pusat akan mengutus pejabat dan aparat yang berwenang untuk memberi penyuluhan kepada orang-orang. Kegiatan ini dapat mereka lakukan secara langsung maupun online.

Pemerintah dan aparat yang berwenang sebaiknya tidak sendirian dalam melakukan penyuluhan ini. Pendidikan sikap sadar hukum juga patut diterapkan di lingkungan sekolah dan keluarga. Orang-orang yang diajarkan perilaku ini sejak kecil akan lebih siap untuk menaati aturan saat tumbuh besar.

Ciri-Ciri Masyarakat yang Sadar Hukum

Masyarakat yang menerapkan tingkat kesadaran hukum yang tinggi dalam suatu negara akan menunjukkan sejumlah ciri-ciri khusus. Mau tahu seperti apa ciri-ciri kepatuhan hukum itu? Kamu bisa menemukan contoh ciri-cirinya berikut ini, kendati tidak semuanya pasti ada di dunia nyata.

• Semua golongan rakyat tidak ada yang mau melanggar hukum; kalau ada, jumlahnya hanya sedikit.
• Aparat penegak hukum tidak melakukan tebang pilih terhadap pelanggar hukum.
• Masyarakat mengetahui apa saja hak dan kewajiban mereka tanpa banyak protes.
• Undang-undang mengatur secara jelas apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan tanpa adanya potensi salah tafsir.
• Ada partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat untuk menjaga ketertiban umum.
• Pemerintah memberi penyuluhan kepada rakyat mengenai sikap taat hukum dengan terbuka dan jujur.
• Tidak ada diskriminasi atau sikap pilih kasih terhadap suatu golongan masyarakat dalam bentuk apapun.

Contoh Kesadaran Hukum di Dunia Nyata

Sekarang, inilah waktunya kamu mengetahui seperti apa contoh perilaku warga yang menunjukkan kepatuhan terhadap hukum dan undang-undang. Sebagian dari perilaku ini tampak biasa saja, namun orang yang melakukannya pastilah orang-orang baik dan dapat dipercaya untuk mengemban amanah.

1. Berkendara Secara Wajar dan Aman

Pertama, ada contoh bentuk kesadaran hukum warga negara yaitu berkendara secara wajar. Artinya adalah seseorang berkendara pada jalurnya yang tepat dan tidak kebut-kebutan di jalan. Selain itu, si pengendara juga wajib mengenakan alat-alat pelindung diri seperti helm atau sabuk pengaman.

2. Membayar Pajak Tepat Waktu

Adapun bentuk perilaku sadar hukum yang kedua yaitu membayar pajak sebelum jatuh tempo. Uang pajak yang telah kita setorkan kepada pemerintah nantinya akan digunakan untuk memenuhi segala kewajibannya. Makanya, kamu sebisa mungkin menyisihkan gaji kamu untuk melunasi pajak.

3. Menjaga Kebersihan Lingkungan

Jangan salah, memelihara kebersihan dan kerapihan lingkungan hidup di sekitar kita merupakan salah satu wujud ketaatan kepada hukum juga! Lingkungan yang bersih ialah cerminan dari manusia yang sehat, sejahtera, dan siap mengemban tanggung jawab kepada seluruh masyarakat dan negara.

4. Tertib dan Rapi dalam Kehidupan Sehari-Hari

Contoh kesadaran hukum yang dapat kita lihat di dunia sekitar adalah berperilaku tertib dan rapi. Maksudnya tertib adalah tidak membuat huru-hara di tempat umum. Sementara itu, rapi dalam konteks ini berarti menjaga diri kita dari merusak dan mencorat-coret fasilitas umum.

5. Menaati Proses Peradilan yang Berlaku

Aparat penegak hukum, baik itu polisi maupun hakim, berkewajiban mengadili orang yang melanggar hukum. Jika kamu seorang warga negara yang patuh kepada hukum, maka kamu wajib menaati proses peradilan. Jangan sampai kamu mempermainkan proses peradilan untuk kepentingan duniawi.

Siap Menerapkan Kesadaran Hukum di Kehidupan Nyata?

Itulah penjabaran mengenai perilaku sadar hukum, beserta contohnya di kehidupan sehari-hari. Sekarang, apakah kamu tahu apa saja perilaku sadar hukum yang bisa kamu terapkan di dunia nyata? Ingat, hal ini bukan hanya untuk di rumah atau di sekolah saja.

Kamu harus tahu bahwa kebanyakan orang-orang di negara Indonesia masih suka melanggar hukum walau sedikit saja. Oleh karena itu, kamu wajib berusaha untuk tidak melakukan perbuatan melanggar hukum bahkan untuk hal kecil sekalipun.

Peristiwa hukum selalu menarik perhatian karena menyimpan berbagai makna dan kompleksitas di baliknya. Setiap kasus, sidang, atau putusan hukum memiliki cerita tersendiri yang mencerminkan dinamika masyarakat dan sistem keadilan. 

Dalam artikel ini, kita akan mengulas beberapa peristiwa yang berkaitan dengan hukum yang telah terjadi, serta menggali dampak yang ditimbulkannya. Mari kita bersama-sama merenungkan bagaimana kejadian hukum ini dapat memberi pengaruh pada masyarakat dan sistem hukum secara lebih luas.

Pengertian Hukum Secara Umum

Hukum adalah peraturan dan norma yang mengatur perilaku atau hubungan antara individu atau kelompok masyarakat. Sehingga, dapat menciptakan ketertiban, keadilan, dan keamanan masyarakat serta memberi pedoman tentang hak dan kewajiban setiap individu. 

Hukum berfungsi sebagai landasan untuk menyelesaikan konflik, melindungi hak asasi manusia, mengatur tata cara bisnis dan pemerintahan, serta mengatur berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi. Sumber hukum dapat berasal dari undang-undang, peraturan, kebiasaan, dan prinsip keadilan yang selalu berkembang.

Sejarah Hukum di Dunia

Untuk memahami sebuah peristiwa hukum dengan lebih baik, penting untuk mengenal asal-usul dan pembentukan hukum dari masa lampau hingga saat ini. Sejarah hukum adalah disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana hukum terbentuk dan mengapa mengalami perubahan. 

Keterkaitan ini sangat erat dengan evolusi peradaban dan berfungsi dalam lingkup sosio-historis yang meluas. Para ahli hukum memandang sejarah hukum sebagai catatan perkembangan undang-undang dan laporan tentang perkembangan undang-undang tersebut sehingga dapat memahami asal-usul berbagai konsep hukum. 

Sebagian dari mereka menganggap sejarah hukum sebagai cabang dari sejarah intelektual. Pada abad ke-20, sejarawan melihat sejarah hukum secara kontekstual sebagai bagian dari sejarah sosial.

Mereka melihat institusi hukum sebagai aktor, sistem aturan, dan simbol kompleks. Serta memperhatikan bagaimana elemen-elemen ini berinteraksi dengan masyarakat untuk membentuk hukum yang ada saat ini.

Pengertian Peristiwa Hukum

Peristiwa hukum, yang juga dikenal sebagai kejadian hukum atau rechtsstaat, merujuk pada peristiwa sosial yang sebab-akibatnya diatur oleh undang-undang, namun tidak semua peristiwa sosial diatur oleh undang-undang.

Kejadian hukum juga dapat diartikan sebagai aktivitas yang menyebabkan berlakunya hukum atau yang berhubungan dengan hukum. Aturan hukum terdiri dari aktivitas dan efek yang terkait dengan hukum. 

Para sejarawan hukum cenderung menganalisis sejarah kasus berdasarkan parameter ilmu-ilmu sosial dengan menggunakan metode statistik. Serta memeriksa perbedaan kelas antara pihak yang terlibat, penggugat, dan aktor lain dalam berbagai proses hukum.

Beberapa ahli juga mengemukakan pendapatnya terkait definisi sebuah peristiwa hukum, antara lain:

• Alan Watson: Setiap tindakan atau kejadian yang memiliki konsekuensi hukum dan dapat berdampak pada hak dan kewajiban individu atau kelompok dalam masyarakat.
• John Henry Merryman: Peristiwa hukum mencakup berbagai kejadian seperti penandatanganan kontrak, perubahan status perdata, proses pengadilan, atau pengesahan undang-undang, yang semuanya mempengaruhi tatanan hukum suatu negara.
• Roscoe Pound: Segala situasi atau peristiwa yang terjadi di masyarakat dan melibatkan pemecahan konflik atau penyelesaian sengketa berdasarkan sistem yang berlaku.
• Herbert Lionel Adolphus Hart: Tindakan manusia atau kejadian alam yang menuntut respons dari sistem hukum, baik dalam bentuk undang-undang yang ada atau melalui proses pengadilan.

Klasifikasi Jenis Peristiwa Hukum

Peristiwa hukum dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yakni disebabkan oleh perbuatan subjek hukum dan disebabkan oleh bukan subjek hukum. 

Seperti nama istilahnya, peristiwa hukum yang disebabkan oleh subjek hukum terjadi karena tindakan hukum dari individu atau pihak tertentu. Contohnya seperti pembuatan wasiat atau pemberian barang sebagai hadiah.

Sedangkan peristiwa hukum yang disebabkan oleh bukan subjek hukum adalah kejadian hukum dalam masyarakat yang tidak berasal dari tindakan subjek hukum. Contohnya, kelahiran, kematian, dan masa berakhirnya suatu perjanjian.

Kemudian, dalam hal daluwarsa, kejadian hukum terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Acquisitive

Singkatnya, acquisitive adalah daluwarsa atau berakhirnya waktu yang menimbulkan hak. Sebagai contoh, ketika masa sewa menyewa rumah telah berakhir, penyewa berhak mengembalikan rumah yang mereka sewa kepada pemiliknya.

2. Extinctie

Sedangkan extinctie adalah daluwarsa atau berakhirnya waktu yang menghapuskan kewajiban. Misalnya, ketika A yang merupakan seorang satpam penjaga gudang digantikan oleh satpam B pada waktu tertentu, maka kewajiban A untuk menjaga gudang akan selesai.

Contoh Perbuatan Hukum

Berikut adalah beberapa contoh perbuatan yang berkaitan dengan hukum:

• Pembuatan wasiat: Ketika seorang individu membuat wasiat untuk menentukan bagaimana harta miliknya akan terdistribusikan setelah meninggal dunia.
• Penandatanganan kontrak: Ketika dua pihak sepakat untuk melakukan kesepakatan tertentu dan menandatangani kontrak yang mengikat mereka untuk memenuhi kewajiban dalam kesepakatan tersebut.
• Pernikahan: Sebuah peristiwa hukum di mana dua orang menyatakan janji untuk hidup bersama sebagai pasangan suami istri, dan peristiwa ini diatur oleh hukum pernikahan.
• Pengadilan: Ketika suatu kasus dibawa ke pengadilan untuk diselesaikan secara hukum, itu menjadi peristiwa hukum yang melibatkan pihak-pihak yang berperkara dan proses hukum.
• Perjanjian sewa menyewa: Ketika seorang individu menyewakan properti, seperti rumah atau apartemen, maka itu menjadi kejadian hukum yang mengikat antara pemilik properti dan penyewa.
• Pendaftaran hak milik tanah: Proses pendaftaran hukum atas kepemilikan tanah untuk mendapatkan sertifikat hak milik.
• Perceraian: Ketika pasangan suami istri mengajukan permohonan cerai dan proses perceraian dijalani sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
• Pembatalan kontrak: Jika salah satu pihak tidak memenuhi ketentuan dalam kontrak atau terjadi pelanggaran hukum lainnya. Maka pihak lain dapat mengajukan permohonan pembatalan kontrak.
• Penutupan perusahaan: Ketika suatu perusahaan berhenti beroperasi dan harus melalui proses hukum penutupan yang melibatkan pembagian aset, penyelesaian utang, dan pembatalan izin usaha.

Contoh Tindakan Atas Peristiwa Hukum

Berikut adalah beberapa contoh tindakan hukum atas terjadinya peristiwa hukum:

• Gugatan hukum: Ketika seseorang atau pihak merasa haknya dilanggar, mereka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mencari keadilan dan menyelesaikan sengketa hukum.
• Penandatanganan kontrak: Merupakan tindakan hukum di mana pihak-pihak yang terlibat sepakat untuk melakukan perjanjian tertentu dan menandatangani kontrak yang mengikat mereka untuk mematuhi ketentuan tersebut.
• Penyusunan wasiat: Seseorang dapat membuat wasiat untuk menentukan bagaimana harta miliknya akan terdistribusikan setelah meninggal dunia.
• Pembentukan perusahaan: Tindakan hukum untuk mendirikan suatu perusahaan, termasuk proses pendaftaran dan pengajuan dokumen yang diperlukan.
• Pengajuan permohonan perceraian: Ketika pasangan suami istri ingin berpisah, salah satu pihak dapat mengajukan permohonan perceraian untuk memulai proses hukum perceraian.
• Pendaftaran hak milik tanah: Proses hukum untuk mendaftarkan kepemilikan tanah dan mendapatkan sertifikat hak milik.
• Penyewaan properti: Tindakan hukum ketika seseorang menyewakan properti, seperti rumah atau apartemen, kepada pihak lain dengan adanya kesepakatan kontrak.
• Pemberian kuasa (power of attorney): Ketika seseorang dapat memberikan kuasa kepada orang lain untuk bertindak atas namanya dalam urusan hukum atau keuangan.
• Pengajuan permohonan kepailitan: Ketika suatu perusahaan atau individu menghadapi kesulitan keuangan yang serius, mereka dapat mengajukan permohonan kepailitan untuk mendapatkan perlindungan dari kreditur.
• Penutupan perusahaan: Tindakan hukum ketika suatu perusahaan berhenti beroperasi dan harus melalui proses penutupan yang melibatkan pembagian aset, penyelesaian utang, dan pembatalan izin usaha.

Sudah Paham Apa Itu Peristiwa Hukum Beserta Contohnya?

Tak dapat kita sangkal bahwa peristiwa hukum memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Mengetahui hak dan kewajiban serta memahami bagaimana hukum beroperasi menjadi kunci untuk mencapai kehidupan yang beradab dan harmonis. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk memiliki pemahaman yang cukup tentang peristiwa yang berkaitan dengan hukum agar dapat berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dengan bijaksana serta mematuhi aturan yang berlaku.

Sumber hukum adalah elemen yang penting dalam sistem hukum suatu negara. Ini merupakan panduan utama yang digunakan untuk mengatur perilaku masyarakat dan menegakkan keadilan. Sejarah dari aspek hukum ini telah melalui perjalanan panjang dan berkembang seiring perubahan zaman dan nilai-nilai sosial. 

Bahkan, jenisnya pun mencakup berbagai aspek, seperti peraturan undang-undang, putusan pengadilan, dan kebiasaan. Pada artikel ini, kita akan sama-sama melihat mengenai penjelasan lengkap tentang dasar hukum dan seberapa pentingnya hal tersebut bagi sistem serta peraturan tata negara. Simak sampai habis!

Pengertian Sumber Hukum

Sumber hukum merujuk pada segala hal yang menjadi basis atau asal mula dalam menciptakan dan mengembangkan hukum dalam suatu sistem tatanan hukum negara. Hal tersebut merupakan pilar inti yang memberikan landasan bagi pembentukan, interpretasi, dan pelaksanaan hukum dalam masyarakat. 

Pengertian terkait aspek hukum ini penting karena akan menentukan otoritas dan legitimasi dari peraturan hukum yang ada. Pada dasarnya, ada beberapa jenis dasar hukum yang berlaku dalam suatu negara. 

Contohnya seperti dasar hukum tertulis meliputi konstitusi negara, undang-undang, peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan perjanjian internasional. Dasar hukum ini memiliki kekuatan hukum yang kuat dan dianggap sebagai norma yang mengikat bagi seluruh warga negara.

Selain itu, terdapat pula sumber hukum tidak tertulis, seperti yurisprudensi dan atau preseden hukum yang merupakan hasil keputusan pengadilan dalam kasus-kasus sebelumnya. Adat istiadat dan norma-norma sosial juga merupakan salah satu dasar hukum yang memiliki peran penting dalam beberapa sistem hukum di daerah.

Pada praktiknya, para ahli hukum dan hakim sering mengacu pada dasar hukum untuk menemukan azas yang tepat dalam menyelesaikan kasus atau permasalahan hukum. Pemahaman yang jelas tentang dasar hukum akan membantu memastikan keadilan dan ketertiban dalam penerapan hukum dalam suatu negara.

Sejarah Sumber Hukum

Pada awalnya, hukum seringkali didasarkan pada kebiasaan atau adat istiadat yang berlaku dalam suatu masyarakat. Norma-norma sosial dan nilai yang dipegang oleh masyarakat membentuk aturan tidak tertulis yang mengatur kehidupan sehari-hari. Adat ini menjadi sumber hukum yang dominan pada masyarakat tradisional.

Seiring dengan perkembangan masyarakat menuju bentuk pemerintahan yang lebih terstruktur, dasar hukum pun mulai terwujud dalam bentuk tertulis. Contohnya, di zaman kuno Mesir, Hammurabi, dan Yunani kuno, undang-undang tertulis mulai muncul sebagai dasar hukum yang sah. 

Pada masa itu, pemimpin atau raja-raja mencatat hukum dan aturan-aturan dalam prasasti. Kemudian, di masa Romawi, penggunaan undang-undang tertulis semakin berkembang dan menjadi fundamental dalam sistem hukum Romawi. 

Corpus Juris Civilis yang dikenal juga sebagai Hukum Romawi menjadi salah satu kompilasi hukum tertulis yang paling berpengaruh dalam sejarah. Setelah itu, agama mulai mempengaruhi pembentukan hukum, terutama melalui agama-agama besar seperti Kristen, Islam, dan Hindu. 

Kitab-kitab suci dan ajaran-ajaran agama menjadi dasar hukum yang diakui dan dihormati oleh masyarakat. Revolusi hukum pada abad ke-18 dan ke-19, terutama di Eropa, menjadi lanjutan saksi pertumbuhan sistem hukum tertulis modern. Bahkan,  termasuk adopsi konstitusi sebagai dasar hukum tertinggi dalam banyak negara.

Sejak saat itu, sumber hukum pun terus berkembang. Hal tersebut ditandai dengan munculnya perjanjian internasional, putusan pengadilan, dan prinsip hukum yang digunakan untuk mengatur hubungan antarnegara dan isu-isu global.

Perjalanan sejarah atas dasar hukum mencerminkan transformasi dan perubahan masyarakat dari masa ke masa. Perkembangan teknologi informasi juga telah memberikan dampak signifikan pada penyebaran informasi hukum. Bahkan, hal ini mempengaruhi cara hukum digunakan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. 

Jenis-Jenis Sumber Hukum dan Contohnya

Pada dasarnya, sumber hukum dapat dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu materiil dan formal. Kedua jenis ini memiliki peran yang signifikan dalam mengatur peraturan hukum di masyarakat. Berikut penjelasan lengkapnya:

1. Materiil

Hukum materiil adalah sesuatu berkaitan dengan bahan atau isi dari aturan-aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Jenis ini mencakup faktor idiil dan faktor sosial. berikut penjabarannya:

a. Faktor Idiil

Faktor idiil atau kehendak ideal adalah dasar dari sumber hukum materiil. Hal ini mencakup norma, nilai-nilai, dan prinsip hukum yang menjadi landasan pada sistem peraturan hukum. 

Selain itu, faktor ini juga mencerminkan cita-cita dan tujuan masyarakat dalam menciptakan hukum yang adil dan sesuai dengan nilai yang diyakini oleh warga negara.

b. Faktor Sosial

Faktor sosial merujuk pada kondisi dan keadaan masyarakat yang mempengaruhi terbentuknya peraturan hukum. Sumber hukum materiil dari faktor sosial mencakup adat istiadat, norma-norma sosial, dan perkembangan sosial dalam suatu masyarakat. 

Faktor ini tercermin dalam aturan-aturan yang mengatur interaksi antarindividu dan kelompok dalam masyarakat.

2. Formal

Dasar hukum formal adalah hal yang berkaitan dengan prosedur atau mekanisme pembentukan peraturan hukum dalam suatu sistem hukum. Beberapa contoh dari dasar hukum formal meliputi:

a. Undang-Undang

Undang-undang adalah peraturan atau sumber hukum tertinggi yang dibentuk melalui proses legislasi di lembaga legislatif atau badan perwakilan rakyat di suatu negara. Selain itu, undang-undang juga memiliki cakupan yang luas dan mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Misalnya adalah UUD 1945.

b. Kebiasaan

Kebiasaan atau adat istiadat adalah aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat karena telah mereka ikuti secara turun-temurun. Meskipun tidak tertulis, kebiasaan memiliki kekuatan hukum dan dapat diakui oleh sistem hukum tertentu. Misalnya adalah hukum tradisi.

c. Yurisprudensi atau Putusan Hakim

Yurisprudensi atau putusan hakim adalah keputusan hakim ambil dalam menyelesaikan suatu kasus. Putusan ini menjadi preseden atau contoh atau sumber hukum dalam menafsirkan azas hukum dalam kasus serupa di masa depan.

Yurisprudensi umumnya terjadi karena hakim memiliki beberapa pertimbangan. Pertama adalah pertimbangan psikologis. Lalu, ada pertimbangan praktis yang dapat mempermudah keputusan hakim selanjutnya. Terakhir adalah adanya pendapat yang sama dengan hakim sebelumnya.

d. Traktat

Pada dasarnya, traktat adalah perjanjian internasional antara dua negara atau lebih. Traktat menjadi dasar hukum formal karena memiliki dampak langsung pada hukum internasional dan teradopsi melalui prosedur yang telah ditentukan dalam hukum internasional.

e. Doktrin

Doktrin adalah pandangan atau interpretasi hukum yang telah para ahli hukum, sarjana, atau ahli dalam bidang hukum kemukakan. Selain itu, doktrin juga dapat mempengaruhi pembentukan dan interpretasi hukum dalam sistem hukum tertentu. Karena berdasarkan ahli, keputusannya pun akan lebih berwibawa.

Ciri-Ciri Hukum

Agar Anda semakin memahami tentang sumber hukum dengan lebih mendalam, ada beberapa ciri penting yang perlu dijelaskan. Berikut adalah ciri-ciri tersebut:

1. Otoritas Hukum

Pertama adalah otoritas yang memberikan kekuatan dan keabsahan pada peraturan hukum tersebut. Otoritas hukum bisa berasal dari berbagai lembaga atau badan, seperti pemerintah, lembaga legislatif, atau badan pengadilan. Otoritas ini menetapkan peraturan hukum dan memberikan legitimasi bagi keberlakuannya.

2. Mengikat dan Memaksa

Ciri sumber hukum selanjutnya adalah mengikat dan memaksa. Jadi, hukum wajib dipatuhi oleh semua lapisan masyarakat. Hukum juga sah. Artinya, peraturan hukum dibuat dan diakui sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum yang lebih tinggi, seperti konstitusi atau undang-undang. 

Hukum juga diakui, maksudnya peraturan hukum diakui oleh masyarakat dan diterima sebagai aturan yang mengikat.

3. Evolusi dan Perubahan

Landasan hukum tidak bersifat statis, melainkan dapat mengalami evolusi dan perubahan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan hukum. Proses perubahan ini dapat terjadi melalui mekanisme, seperti konstitusi, revisi undang-undang, atau putusan pengadilan yang mengubah interpretasi hukum.

4. Adanya Unsur Perlindungan

Sumber hukum tidak hanya berisikan perintah ataupun larangan. Hukum juga memiliki sifat melindungi. Sebab, tujuan terbentuknya hukum adalah agar masyarakat tidak melakukan tindakan yang melanggar aturan dan juga norma yang ada. 

Sudah Paham Apa saja Sumber Hukum?

Pemahaman tentang sumber hukum adalah kunci utama untuk menciptakan tatanan hukum yang berkeadilan dan memberikan kepastian bagi seluruh masyarakat. Landasan materiil mencerminkan aspirasi dan nilai-nilai masyarakat, sementara landasan formal menetapkan prosedur resmi dalam pembentukan hukum. 

Keduanya saling melengkapi dan memastikan keadilan dalam penegakan hukum yang sah. Lewat pemahaman yang mendalam dari artikel ini, semoga kita bisa memastikan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh perlakuan yang adil berdasarkan landasan hukum yang berlaku. Semoga bermanfaat!

Hukum memang memegang peranan yang sangat penting hampir terhadap seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam hubungan keluarga. Hukum tersebut dikenal sebagai hukum keluarga. Pastinya, setiap keluarga menginginkan hubungan yang terjalin secara harmonis.

Hukum tersebut merupakan aturan yang mengatur hubungan di dalam keluarga karena sebab perkawinan. Adanya hukum tersebut akan menjamin kehidupan keluarga yang harmonis sehingga tidak menimbulkan konflik yang berpotensi dapat merugikan semua pihak.

Pengertian Hukum Keluarga

Istilah hukum keluarga asalnya dari terjemahan kata dalam bahasa Belanda, yaitu familierecht atau family law (Inggris). Seperangkat aturan yang kaitannya dengan hubungan perkawinan dan kekerabatan.

Hubungan tersebut terjadi karena ada hubungan keluarga atau pergaulan hidup kekeluargaan. Setidaknya terdapat dua poin penting yang diatur di dalam hukum tersebut, yaitu perkawinan dan hubungan sedarah.

Definisi Hukum Keluarga Menurut Ahli

Beberapa ahli memberikan pandangannya seputar definisi family law, di antaranya:

1. Van Apeldoorn

Hukum keluarga merupakan pengaturan hubungan hukum dan terjadi karena ada hubungan keluarga.

2. C.S.T Kansil

Family law merupakan seperangkat ketentuan hukum dari kesatuan hidup keluarga.

3. R. Subekti

Seperangkat hukum yang di dalamnya mengatur hubungan keluarga.

4. Rahmad Usman

Hukum kekeluargaan yaitu ketentuan atau aturan yang mengatur hubungan orang-orang di dalam ikatan keluarga.

5. Djaja S. Meliala

Hukum keluarga yaitu aturan umum yang di dalamnya mengatur hubungan antara saudara sedarah dan keluarga hasil perkawinan.

6. Sudarsono

Family law merupakan keseluruhan peraturan yang menerangkan tentang hubungan saudara sedarah dengan kerabat karena status perkawinan.

7. Prof. Ali Afandi, S.H

Hukum kekeluargaan merupakan keseluruhan ketentuan tentang hubungan hukum yang berlangsung dan berlaku baik di dalam lingkup kekeluargaan sedarah maupun kekeluargaan karena perkawinan.

8. Prof. Soediman Kartohadiprodjo

Family law merupakan keseluruhan kaidah hukum terkait bagaimana menentukan berbagai syarat serta caranya mengadakan hubungan secara abadi beserta seluruh akibatnya.

9. Ensiklopedia Indonesia

Hukum keluarga merupakan aturan yang mengatur hubungan hukum karena ikatan keluarga. Maksud family law tersebut yaitu peraturan perkawinan, peraturan perwalian, serta peraturan kekuasaan bagi orang tua.

Jika meninjau berdasarkan pendapat para ahli, terdapat dua poin penting yang bisa menjadi acuan. Kedua poin tersebut yakni hubungan darah serta perkawinan.

Keluarga sedarah merupakan ikatan keluarga yang berlangsung secara turun-turun. Maksudnya, kerabat tersebut mempunyai nenek moyang sama. Kemudian, beberapa kerabat sedarah juga ditarik berdasarkan garis paternal yang dinamakan patrilineal.

Kemudian beberapa di antaranya diambil berdasarkan garis keturunan ayah maupun ibu dan dikenal dengan bilateral atau parental. Adapun ikatan keluarga dari hubungan perkawinan dinamakan keluarga semenda. Lebih lanjut lagi, ikatan keluarga yang timbul karena adat dinamakan keluarga adat. Contohnya yaitu saudara angkat.

Asas di Dalam Hukum Keluarga

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 serta KUH Perdata, terdapat beberapa asas di dalam hukum keluarga, antara lain:

• Asas monogami: seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu istri dan begitu sebaliknya. (Pasal 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 27 KUH Perdata).
• Asas perjanjian: asas yang mengatur perkawinan maupun perwalian dianggap sah ketika terdapat kesepakatan maupun kesepakatan yang berlangsung antara calon suami dengan calon istri yang sudah menetapkan perkawinan. (Pasal 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 dan Pasal 28 KUH Perdata).
• Asas proporsionalitas: disebut juga asas keseimbangan karena mengatur hak serta kedudukan istri dan suami di dalam menjalankan kehidupan berumah tangga serta masyarakat. (Pasal 31 UU No. 1 Tahun 1974).
• Asas kebulatan: asas yang mengatur tentang penggabungan harta (KUH Perdata Pasal 119).
• Asas yang tak bisa dibagi: asas yang memberikan ketegasan bahwa setiap perwalian harus mempunyai seorang wali. Di dalam asas tersebut berlaku beberapa pengecualian, yaitu:
  • Perwalian dilakukan ibu serta hidupnya lebih lama, maka ketika ibu tersebut menikah lagi, suaminya akan menjadi wali serta atau wali peserta.
  • Ketika ditunjuk sebagai pelaksana terkait pengurusan barang-barang anak di bawah umur yang ada di luar Indonesia.
  • Asas monogami terbuka atau poligami terbatas, maksudnya suami boleh mempunyai istri lebih dari satu asalkan mendapatkan persetujuan dari istri pertama serta sudah memenuhi berbagai persyaratan lain sesuai ketentuan.
  • Asas prinsip dari calon suami maupun calon istri yang harus matang jiwa dan raganya. (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7).
• Asas perkawinan agama: sebuah perkawinan hanya dikatakan sah ketika dilaksanakan menurut hukum agama serta kepercayaan masing-masing. (Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 Pasal 31 tentang Perkawinan).
• Asas perkawinan sipil: perkawinan hanya dikatakan sah ketika sudah dilaksanakan serta dicatat pegawai tercatat sipil, dalam hal ini kantor kecamatan sipil.

Ruang Lingkup Hukum Keluarga

Sementara itu, ruang lingkup dari hukum keluarga antara lain:

1. Otoritas Orang Tua

Anak harus tunduk pada orang tuanya hingga usia mereka cukup atau sampai menikah. Kewenangan orang tua tersebut dimulai atau berlaku saat kelahiran anak (anak lahir lewat perkawinan yang sah).

Maka dari itu, kekuasaan orang tua yaitu kekuasaan yang dijalankan ayah maupun ibu selama masih terikat dalam perkawinan terhadap anaknya yang masih belum dewasa, begitu bunyi pasal 299. Sementara itu, pada Pasal 300 dijelaskan bahwa tanggung jawab dari orang tua lazimnya diberikan pada ayah.

2. Putusnya Perkawinan

Ruang lingkup hukum keluarga yang kedua yaitu putusnya perkawinan. Maksudnya, putusan hubungan keluarga yang terjadi antara suami dan istri melalui ikrar yang memang menjadi kewenangan pihak suami. Ikrar yang dimaksud adalah talak yang dijatuhkan ke istri.

Ketika suami menjatuhkan talak, otomatis putuslah hubungan suami-istri di antara keduanya. Ketika suami menjatuhkan talak sebanyak 1 maupun 2 kali, suami tersebut masih mempunyai hak untuk kembali atau rujuk dengan istrinya.

Akan tetapi, ketika talak yang dijatuhkan sebanyak 3 kali maka suami tersebut tidak berhak atau bahkan dilarang untuk rujuk dengan istrinya. Lalu, ketika mantan istrinya menikah dengan laki-laki lain kemudian cerai tanpa ada unsur paksaan atau niat untuk kembali dengan suami pertama, maka suami yang pertama dibolehkan untuk rujuk.

3. Harga Benda di Dalam Perkawinan

Ruang lingkup hukum keluarga berikutnya adalah harta benda di dalam perkawinan. Harta benda tersebut mempunyai sifat tergabung atau campur. Ketika salah satu pihak meninggal, misalnya suami maka harta tersebut tidak seluruhnya langsung menjadi milik istri. 

Akan tetapi, harta tersebut wajib dibagikan sesuai ahli waris dan hak-hak yang didapatkannya berdasarkan ilmu waris atau ilmu faraidh.

4. Adopsi

Ruang lingkup hukum keluarga ke-4 adalah adopsi. Adopsi merupakan pengangkatan terhadap seorang anak yang dimaksudkan untuk menjadikan anak tersebut sebagai miliknya. Di dalam hukum perdata atau Burgerlijk Wetboek, hal tersebut tidak mungkin dan tidak berlaku.

Alasannya karena Burgerlijk Wetboek menganggap pernikahan sebagai hidup bersama dan bukan tentang keturunan. Di dalam ketentuan yang berlaku di Indonesia, pengangkatan anak bisa dilakukan oleh pasangan.

Ketika pengangkatan anak tersebut dilakukan janda, ia tak boleh diizinkan untuk mempunyai anak laki-laki. Sementara itu, janda belum menikah boleh mengadopsi, dengan catatan tidak mempunyai keturunan laki-laki dari pernikahan sebelumnya.

Sumber Hukum Keluarga

Terdapat dua sumber yang dipakai di dalam hukum keluarga, yaitu sumber hukum tertulis dan tak tertulis. Adapun beberapa sumber hukum yang tertulis tersebut yaitu perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi.

Adapun sumber hukum tertulis yang berlaku di Indonesia terkait family law yaitu:

• KUH perdata atau Burgerlijk Wetboek
• Hukum perkawinan campuran
• Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan
• UU No. 32 Tahun 1954 mengenai Pendaftaran Perkawinan, Perceraian, serta Rukun
• Keputusan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
• Ordonansi perkawinan Indonesia, Minahasa, Kristen, Jawa, dan Ambon
• Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 mengenai Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974
• Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1987 juncto Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 mengenai Izin Perkawinan serta Perceraian untuk PNS
• Inpres Nomor 1 Tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam Indonesia (hukum tersebut berlaku untuk warga/masyarakat yang beragama Islam)

Sementara itu, hukum tidak tertulis seperti hukum kebiasaan atau hukum adat yang berkembang dan diterapkan di dalam masyarakat. Hukum atau ketentuan-ketentuan tersebut memang tidak hadir secara tertulis, namun masyarakat sudah menerapkannya, bahkan menjadi aturan turun-temurun.

Sudah Mengerti Apa itu Hukum Keluarga?

Jadi, hukum keluarga yaitu peraturan atau ketentuan yang timbul karena adanya hubungan keluarga. Tujuan penerapannya adalah untuk menghadirkan lingkungan keluarga yang harmonis. Hukum tersebut juga dibedakan menjadi 2, yaitu hukum tertulis serta tidak tertulis.

Contoh hukum tertulis seperti perundang-undangan, traktat, serta yurisprudensi. Kemudian, untuk hukum tak tertulis seperti kebiasaan yang berkembang dan diterapkan di dalam masyarakat. Semoga bermanfaat.

Adanya pelayanan di bidang kesehatan punya tujuan utama yaitu untuk menyediakan jaminan kondisi fisik dan mental yang sehat dan sejahtera. Namun, dalam penerapannya, terdapat sejumlah komando dan etika yang harus ditaati oleh para pelaku pelayanan kesehatan. Semua itu sudah tertuang di dalam hukum kesehatan.

Hukum ini dapat berperilaku sebagai payung yang melindungi hak serta kewajiban dari pasien/klien sekaligus para pelaku pelayanan kesehatan (dokter, perawat, ahli gizi, bidan, apoteker, dan lain-lain). Sehingga, baik pihak pasien ataupun pelayan kesehatan mengetahui ranah dan batasannya masing-masing.

Apa Itu Hukum Kesehatan?

Hukum kesehatan merupakan seperangkat komando dan etika tertulis yang berhubungan dengan proses pelayanan kesehatan dan memiliki kekuatan hukum di dalamnya. Hukum ini mengatur etika, hak, kewajiban, dan batasan pemberi pelayanan kesehatan (tenaga kesehatan) dan penerima pelayanan kesehatan (masyarakat).

Tenaga kesehatan merupakan individu ataupun kelompok orang yang mengabdikan dirinya pada profesi yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Mereka telah memiliki ilmu, wawasan, dan keterampilan pelayanan kesehatan melalui pendidikan formal di bidang kesehatan.

Jika kita membahas sejarah, tonggak awal hukum yang mengatur kesehatan baru dimulai di tahun 1967 di Belgia melalui sebuah kongres “World Congress on Medical Law”. Bisa dibilang, usia hukum mengenai kesehatan masih terbilang baru jika kamu bandingkan dengan hukum atau undang-undang lainnya.

Hukum kesehatan merupakan hukum yang termasuk “lex specialis”. Maksudnya adalah secara khusus akan melindungi penyedia layanan kesehatan untuk menjalankan program layanan kesehatan dan menjamin pasien untuk menerima pelayanan kesehatan terbaik dengan tujuan mewujudkan “health for all”.

Mungkin kamu juga pernah mendengar istilah ‘hukum kedokteran’. Kira-kira, apa yang membedakan hukum kedokteran dengan hukum kesehatan?

Satu hal yang membedakan hukum ini dengan hukum kedokteran yaitu hanya ruang lingkupnya saja. Kalau hukum kedokteran hanya membahas etika dan koridor yang berhubungan dengan profesi kedokteran. Sedangkan, hukum terkait kesehatan punya ruang lingkup yang lebih luas dan melibatkan beberapa profesi tenaga kesehatan.

Namun, karena dokter juga merupakan salah satu profesi tenaga kesehatan, maka bisa dibilang hukum kedokteran adalah bagian dari hukum kesehatan yang punya ruang lingkup lebih luas.

Sebetulnya, tidak hanya hukum kedokteran saja yang termasuk ke dalam hukum mengenai kesehatan. Ada sejumlah hukum yang punya ruang lingkup lebih spesifik berdasarkan profesi namun masih masuk ke dalam bagian hukum ini.

Contohnya seperti hukum keperawatan, hukum alat sinar X, hukum pencemaran, hukum keselamatan kerja, hukum limbah, hukum rumah sakit, dan sejumlah hukum lainnya yang masih berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan manusia.

Di Indonesia sendiri, hukum kesehatan sudah tertuang di dalam Undang-undang (UU) Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Tujuan Adanya Hukum Kesehatan

Dalam Undang-undang kesehatan Indonesia, tepatnya pada nomor 36 tahun 2009, dalam pasal 3 disebutkan bahwa pembangunan kesehatan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk sehat.

Hal tersebut guna mencapai derajat kesehatan bagi warga atau masyarakat Indonesia yang setinggi-tingginya. Bila dirinci per poinnya, ada beberapa tujuan hukum kesehatan, yaitu:

• Melakukan sosialisasi kepada tenaga kesehatan, lembaga pengobatan dan pemeriksaan medis, dan rumah sakit dalam rangka meningkatkan pemahaman terkait hukum mengenai kesehatan yang berlaku.
• Meningkatkan kesadaran tentang hukum kesehatan serta pemahaman hak dan kewajiban dari penyedia (tenaga kesehatan) dan pengguna layanan kesehatan (masyarakat).
• Mendukung terbentuknya iklim praktek pelayanan kesehatan yang selalu berlandaskan pada peraturan yang sudah tertuang di undang-undang kesehatan.
• Memberikan  pendidikan dalam rangka mengantisipasi kemungkinan terjadinya permasalahan hukum dalam praktek pelayanan kesehatan kedepannya.

Dasar Hukum Kesehatan

Pada dasarnya, ada beberapa asas yang mendasari praktek pelayanan kesehatan yang selalu senantiasa harus dipahami oleh seluruh tenaga kesehatan di dunia, seperti:

• Aegroti Salus Lex Suprema (hukum tertinggi adalah keselamatan pasien, misi utama dari praktek pelayanan kesehatan adalah menjamin keselamatan pasien).
• Sa Science et sa Conscience (ilmu dan hati nurani, kecerdasan tidak boleh bertentangan dengan hati nurani).
• De Minimis Non Curat Lex (hukum tidak ikut campur dalam hal yang remeh atau sepele).
• Res Ipsa Loquitur (memihak pada korban).

Selain itu, terdapat juga beberapa dasar atau asas yang berlaku yang mendasari penyusunan hukum terkait kesehatan di Indonesia. Menurut Pasal 2 Undang-undang (UU) Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, ada enam asas hukum kesehatan. Asas tersebut yaitu:

1. Kemanusiaan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Asas pertama yang berlaku di dalam hukum kesehatan Indonesia yaitu Kemanusiaan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Makna mendalam dari asas ini yaitu praktik kesehatan adalah hak semua orang tanpa terkecuali. 

Sebagai tenaga kesehatan yang baik, kita harus melakukan praktek kesehatan berlandaskan prinsip kemanusiaan berlandaskan ketuhanan. 

Penerapan dalam asas ini yaitu melakukan pelayanan tanpa membeda-bedakan atau membandingkan pasien berdasarkan jenis kelamin, suku, agama, ras, golongan, ataupun status kewarganegaraan. Semua harus diperlakukan adil.

2. Asas Manfaat

Asas manfaat merupakan asas kedua yang berlaku di dalam hukum kesehatan di Indonesia. 

Maksud dari asas ini yaitu apapun bentuk praktek kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan/pemberi layanan, harus menghasilkan manfaat sebesar mungkin bagi penerima layanan kesehatan/pasien. Manfaat ini dalam bentuk kesehatan fisik dan mental bagi pasien.

3. Kekeluargaan dan Usaha Bersama

Asas ketiga yang ada di hukum kesehatan Indonesia yaitu asas kekeluargaan dan usaha bersama. Jadi, maksud yang ada di dalam asas ini yaitu bahwa praktek pelayanan kesehatan yang dijalankan oleh seluruh tenaga kesehatan seyogyanya akan berjalan baik jika melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Selain itu, praktek pelayanan kesehatan juga harus dijiwai dan didasari oleh semangat kekeluargaan. 

4. Adil dan Merata

Asas adil dan merata adalah asas keempat yang berlaku di dalam perumusan hukum kesehatan yang berlaku di Indonesia. Maksud dari asas ini yaitu bahwa seluruh tenaga kesehatan yang menjalankan pelayanan harus memberikan pelayanan yang adil dan maksimal sesuai dengan kebutuhan dan keluhan pasien sebagai penerima layanan.

Selain itu, sudah sebaiknya pelayanan kesehatan juga berjalan dengan biaya yang wajar agar tidak terlalu memberatkan pasien.

5. Perikehidupan di Dalam Keseimbangan

Asas kelima dalam hukum kesehatan adalah asas perikehidupan di dalam keseimbangan. Maksud yang tersirat di dalam asas ini yaitu kesehatan sebaiknya diatur agar berjalan dengan seimbang.

Contohnya seperti menyeimbangkan kepentingan kesehatan individu dan masyarakat, di antara jasmani dan rohani, dan antara spiritual dan materi.

6. Percaya pada Kekuatan dan Kemampuan Sendiri

Asas terakhir yang ada di dalam perumusan hukum kesehatan yang berlaku di Indonesia yaitu asas percaya pada kekuatan dan kemampuan sendiri. Makna dari asas ini adalah bahwa semua tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien harus percaya dan yakin akan ilmu, wawasan, dan kekuatannya sendiri.

Hal ini merupakan upaya dalam hal menjamin pelayanan terbaik, keselamatan, dan kesembuhan penerima layanan atau pasien. Tidak hanya pihak pemberi pelayanan kesehatan (tenaga kesehatan) dan penerima pelayanan kesehatan (pasien) saja yang terlibat total di dalam suksesnya penerapan hukum terkait kesehatan di Indonesia.

Pemerintah sebagai pihak yang mengawasi jalannya hukum kesehatan pun juga punya peran yang vital dalam proses berjalannya hukum ini. Tidak hanya merumuskan undang-undang saja, namun juga melalui program yang sudah diusung.

Program yang pemerintah usung dalam rangka mendukung kesuksesan berjalannya hukum mengenai kesehatan yaitu mengeluarkan kebijakan BPJS Kesehatan.Kebijakan ini sangat membantu tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada pasien. 

Di satu sisi, pasien juga merasa kesehatannya lebih dilindungi dan terjamin karena terbantu dalam hal biaya berobat. Bahkan, BPJS memberikan pertolongan krusial yang dapat meringankan pasien atau masyarakat kurang mampu.

Sehingga, semua lapisan masyarakat, terutama menengah kebawah memiliki pelayanan kesehatan yang terjamin dan membuat mereka mendapatkan haknya untuk hidup sehat.

Sudah Tahu Pengertian hingga Dasar Hukum Kesehatan?

Adanya hukum kesehatan sebagai payung hukum yang dijamin undang-undang dan negara memberikan gambaran jelas mengenai apa saja hak dan kewajiban dari pemberi layanan kesehatan (dokter, perawat, bidan, ahli gizi, farmasi, dan lain sebagainya) dan penerima layanan kesehatan (pasien dan masyarakat).

Gambaran jelas dari hukum terkait kesehatan ini pada akhirnya menjamin pasien jika pemberi layanan kesehatan akan memberikan pelayanan sebaik-baiknya dan mengutamakan keselamatan jiwa dari pasien. Sehingga, diharapkan kasus malpraktek bisa ditekan dengan adanya hukum ini.