Blog

Istilah demokrasi pasti tidak asing lagi di telinga karena kita sering mendengarnya. Demokrasi erat kaitannya dengan politik dan pemerintahan. Di Indonesia, kita mengenal 8 macam demokrasi yang salah satunya adalah demokrasi terpimpin. Dalam pemerintahan yang demokrasi, rakyat mempunyai kedaulatan penuh.

Sistem pemerintahan ini sudah pernah dijalankan oleh presiden RI pertama, yaitu Ir. Soekarno. Pada tanggal 5 Juli 1959, keluar dekrit presiden yang menjadi awal mulai diberlakukannya sistem demokrasi terpimpin.

Dekrit ini menegaskan bahwa presiden mempunyai kekuasan yang hampir tidak terbatas. Selain itu, isi dekrit juga menandai bahwa presiden memiliki kuasa penuh dengan adanya pemusatan kekuasaan. 

Adapun partai yang muncul setelah diberlakukannya demokrasi terpimpin yakni PKI (Partai Komunis Indonesia). Pada masa itu, PKI berhasil menjadi partai politik yang dominan. Selain itu, TNI AD juga hadir dan berperan sebagai kekuatan HanKam dan sosial politik. 

Diberlakukannya demokrasi terpimpin yaitu untuk menyeimbangkan antara PKI dan kekuasaan politik militer angkatan darat. Sedangkan peran presiden Ir. Soekarno yaitu untuk menyeimbangkan TNI AD dan PKI.

Itulah sekelumit sejarah tentang demokrasi terpimpin di Indonesia. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jauh tentang pembahasan ini, silakan scroll dan baca ulasan lengkapnya berikut ini.

Pengertian Demokrasi Terpimpin

Arti dari demokrasi terpimpin merupakan sistem pemerintahan suatu negara yang menjadikan pemimpin sebagai pusat pemikir atau pengambil keputusan. Mengingat semua keputusan tersebut terpusat pada satu orang, maka sistem pemerintahan ini juga dikenal sebagai sistem pemerintahan terkelola.

Pemerintah merupakan pemimpin tunggal, sehingga pelaksanaannya tidak terlalu banyak melibatkan rakyat. Selain menjadi pihak yang memikirkan dan memutuskan kebijakan, pemerintah juga menjadi pihak yang menjalankan kebijakan itu. Proses menjalankan kebijakan tersebut atas dasar efektivitas kinerja yang berkelanjutan.

Tujuan Demokrasi Terpimpin

Pembahasan di atas menjelaskan bahwa dekrit presiden menjadi penanda mulainya diberlakukan demokrasi terkelola di Indonesia. Penerapan sistem pemerintahan yang baru ini karena ingin mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Menggantikan Demokrasi Liberal

Pada tahun 1950 hingga 1959, Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi liberal. Dalam sistem pemerintahan demokrasi liberal, presiden sebagai kepala negara tidak memiliki kekuasaan penuh. Sebab, kekuasaan yang ada dipegang oleh partai politik dengan politisi sipil yang berpusat di parlemen.

Sistem pemerintahan demokrasi liberal dinilai kurang stabil dengan kondisi negara Indonesia sehingga diperlukan sistem pemerintahan yang lebih tepat. Untuk mengakhiri sistem pemerintahan demokrasi politik, maka dibuatlah dekrit presiden yang mengatur bahwa kekuasaan berpusat pada presiden.

2. Meningkatkan Kekuasaan Presiden

Sebelum menganut demokrasi terkelola, seorang presiden hanya mempunyai peran sebagai kepala negara dan pemegang kekuasan tertinggi. Pada masa itu, presiden tidak memiliki kekuasan pemerintahan. Hal ini lantaran partai politiklah yang menjalankan kekuasaan pemerintah tersebut.

Ciri-Ciri Demokrasi Terpimpin

Untuk mengenali sistem pemerintahan demokrasi terkelola, kamu bisa memperhatikan ciri-cirinya sebagai berikut:

1. Kekuasaan Presiden

Ciri yang menonjol dari demokrasi terkelola adalah presiden mempunyai kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan negara. Sistem demokrasi ini muncul di era kepemimpinan presiden Ir. Soekarno. 

Presiden mempunyai kekuasaan untuk mengubah berbagai peran wakil rakyat. Mengubah peran wakil rakyat tersebut akan dilakukan ketika presiden merasa tidak sejalan dengan keinginannya di bidang politik.

2. Militer Mempunyai Peran yang Besar

Militer adalah angkatan perang dan bersenjata negara yang bertugas untuk menjaga dan melindungi negara dari berbagai macam serangan. Pada masa demokrasi terkelola, militer mempunyai peran yang begitu besar. 

Hal ini lantaran militer yang menyandang dua fungsi atau dwifungsi, yaitu peran pemerintahan dan garda negara.

Peran militer yang terlalu kuat dalam pemerintahan negara, ternyata tidak membuat kondisi pemerintahan semakin baik. Pada saat itu, militer justru memicu timbulnya kekacauan politik di pemerintahan Indonesia.

3. Anti Pers

Meskipun membawa nama demokrasi, namun pada saat sistem tersebut diterapkan justru pers kehilangan kebebasannya. Media yang menyalurkan suara rakyat tersebut sepak terjangnya dibatasi oleh pemerintah. 

Hal ini pun menyebabkan banyak media yang pada akhirnya menutup diri dan tidak berani memberitakan isu-isu politik dan pemerintahan. Sebab, media yang terlalu vokal dan berani memberitakan pemerintahan akan mendapatkan pencekalan.

4. Paham Komunis Berkembang

Diterapkannya demokrasi terkelola semakin mendekatkan hubungan presiden Ir. Soekarno semakin dekat dengan partai komunis (PKI). 

Presiden Soekarno memanfaatkan dukungan dari komunis tersebut dengan baik. Alhasil, masyarakat pun lebih terbuka dengan paham komunis, sehingga paham tersebut berkembang pesat.

5. Partai Politik Memiliki Peran Terbatas

Jika mulanya partai politik yang dijalankan oleh politisi dan memiliki peran penting dalam setiap membuat kebijakan, maka pada masa demokrasi terpimpin, peran partai politik menjadi terbatas. 

Partai politik masih ada dalam pemerintahan namun kedudukannya seolah-olah hanya sebagai pendukung saja atas segala kebijakan yang dibuat oleh presiden.

6. Pelanggaran HAM

Ketika Indonesia menggunakan sistem demokrasi liberal, masyarakat dan media masih memiliki kebebasan untuk menyuarakan pendapatnya terhadap kebijakan politik. Namun, setelah berganti dengan sistem demokrasi terpimpin, semakin banyak pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah.

Pelanggaran HAM ini tidak hanya sekedar membatasi kebebasan pers dan sentralisasi pemerintah. Masyarakat yang menentang kebijakan tersebut bisa mendapatkan hukuman kurungan penjara. 

7. Sentralisasi Pemerintahan Pusat

Sistem demokrasi terkelola yang muncul atas ketidakpuasan dari sistem demokrasi liberal ini ternyata tidak lebih baik. Hal ini lantaran banyak ketidakadilan yang terjadi selama penerapannya.

Terjadi sentralisasi pemerintahan sehingga pemerintah pusat menguasai semua pemerintahan. Selain itu, kekacauan dalam pemerintahan juga terus terjadi dari partai politik karena kedudukannya yang semakin tidak jelas.

8. Terbentuknya DPR GR

Peran lembaga legislatif pada masa itu juga terus melemah dengan adanya DPR GR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong). Pihak yang menentukan proses merekrut partai politik untuk DPR GR adalah presiden. Selain itu, DPR GR juga merupakan instrumen politik kepresidenan. 

Kelebihan Demokrasi Terpimpin

Adapun sejumlah kelebihan sistem pemerintahan demokrasi terkelola untuk pemerintahan yakni sebagai berikut:

1. Membangun Integritas Nasional

Meskipun terkesan presiden yang menguasai semua pemerintahan pusat, namun demokrasi terpimpin memberikan dampak positif dalam membangun integritas nasional. Negara yang semula terpecah belah bisa disatukan kembali sehingga menjaga keutuhan NKRI.

Dengan demikian, sistem pemerintahan terpusat ini mencegah adanya suatu golongan yang ingin melakukan persaingan dengan pemerintah pusat. Semua lembaga negara tunduk dengan satu pemimpin, yaitu presiden. Alhasil, semua kebijakan dan keputusan presiden akan ditaati oleh semua lembaga negara.

2. Mendirikan Banyak Lembaga Negara Lebih Mudah

Kelebihan berikutnya dengan adanya demokrasi terkelola yaitu presiden dapat mendirikan banyak lebih negara. 

Presiden yang memiliki kekuasaan hampir tidak terbatas ini mempunyai kemudahan untuk membentuk lembaga negara. Lembaga-lembaga tersebut tentu akan bermanfaat untuk pemerintahan yang lebih baik.

Meskipun presiden mempunyai kewenangan penuh dalam membuat lembaga negara, namun hal tersebut juga disesuaikan dengan aturan UUD 1945. Sejumlah lembaga negara yang didirikan selama masa demokrasi terkelola antara lain Front Nasional, DPAS, DPRGT, MRS, serta lembaga negara lainnya.

3. Pengelolaan Berbagai Bidang Tertata Dengan Baik

Sebelum demokrasi terkelola diterapkan sebagai sistem pemerintahan negara Indonesia, banyak terjadinya carut marut pemerintahan. Hal inilah yang kemudian mendorong pemerintah untuk mulai menerapkan sistem demokrasi terkelola karena dapat mengelola berbagai bidang dengan baik.

Adapun sejumlah bidang yang kemudian ditata kembali untuk mempermudah mengelolanya yaitu pada bidang keamanan, bidang ekonomi, bidang ideologi, bidang politik, dan banyak bidang pemerintahan lainnya. 

4. Meningkatkan Gotong Royong Masyarakat

Gotong royong merupakan ciri khas masyarakat Indonesia. Dengan adanya sistem pemerintahan demokrasi terpimpin, semangat gotong royong masyarakat juga meningkat.

Sebagai contoh yaitu kabinet pemerintahan yang merupakan hasil bentukan pemerintah sebelumnya, kerap terjadi kekacauan dan menyebabkan carut marut. Hal tersebut lantaran kabinet saling bersaing dan berselisih. Namun demikian, setelah diterapkannya demokrasi terkelola, semua kabinet bersatu kembali.

Kelebihan ini tentu memberikan pengaruh positif, baik terhadap pemerintahan maupun masyarakat Indonesia. Adanya sifat gotong royong ini akan membuat pekerjaan menjadi lebih cepat selesai.

Contoh sifat gotong royong di lingkungan masyarakat yaitu kerja bakti antar kampung, membangun fasilitas umum, gotong royong membantu warga terkena musibah, gotong royong membantu warga yang hajatan, dan masih banyak lagi lainnya.

5. Menumbuhkan Jiwa Nasionalisme

Sebelum pemerintah menerapkan sistem demokrasi terkelola, partai politik memiliki kekuasaan dominan dalam pemerintahan. Kondisi ini juga telah menyebabkan masyarakat terpecah belah akibat adanya perbedaan politik.

Namun setelah sistem demokrasi terkelola, masyarakat bisa akur dan rukun sehingga bisa bersatu kembali. Faktanya, jiwa nasionalisme masyarakat mulai tumbuh dan menguat kembali. Jiwa nasionalisme yang tinggi ini pun efektif untuk mencegah perselisihan yang menyebabkan perpecahan.

6. Kembalinya Irian Jaya

Dalam konferensi meja bundar setelah Indonesia merdeka, ada penegasan bahwa seluruh bekas jajahan Belanda dan kolonialisme adalah wilayah resmi Indonesia. Itu berarti Pulau Irian Jaya atau yang sekarang disebut Papua adalah wilayah Indonesia. 

Namun pada kenyataannya, sampai dengan kabinet Ali Sastroamijoyo berakhir, Pulau Papua masih dikuasai oleh Belanda. Masa kabinet tersebut gagal dalam upaya merebut kembali Papua menjadi wilayah Indonesia. 

Kondisi ini semakin memanas karena Belanda mendeklarasikan Dewan Nasional Papua sebagai negara sendiri atau terpisah dari Indonesia. Deklarasi tersebut dilakukan pada tanggal 1 Desember 1961. 

Keputusan Belanda tersebut membuat Presiden Soekarno tidak tinggal diam. Di tahun yang sama, Presiden Soekarno membuat upaya untuk merebut kembali Irian Barat dengan mendeklarasikan Trikora. Bahkan, Presiden Soekarno juga menempuh jalur diplomasi di PBB untuk mendapat kembali Irian Barat.

Perjuangan Presiden Soekarno tersebut membuahkan hasil karena tepat pada tanggal 1 Mei 1963, Irian Barat resmi menjadi bagian Indonesia melalui referendum.

7. Pimpinan Asia Afrika dan Non Blok

Kelebihan yang terakhir dengan adanya demokrasi terpimpin di Indonesia yaitu Indonesia dianggap sebagai pemimpin Asia Afrika. Selain itu, di bawah pimpinan Presiden Soekarno, Indonesia berhasil menjadi pelopor Non Blok.

Presiden Soekarno menggelar Konferensi Asia Afrika pada tanggal 18-25 April 1995. Konferensi tersebut membuahkan hasil Dasasila Bandung, yang pada intinya mendukung kerjasama dan perdamaian dunia.

Komitmen untuk menciptakan perdamaian dunia ini kemudian diwujudkan dengan memprakarsai Gerakan Non Blok (GNB). Dengan demikian, negara-negara di dunia tidak memilih atau memihak blok manapun. 

Blok yang dimaksud pemerintah Indonesia pada masa itu adalah blok barat yang diwakili oleh negara Amerika Serikat dan blok timur Uni Soviet atau Rusia. Rusia adalah wakil negara-negara di dunia yang menganut ideologi sosialis komunis.

Kekurangan Demokrasi Terpimpin

Walaupun sistem pemerintahan demokrasi terkelola mempunyai banyak kelebihan, namun tidak menutup kemungkinan sistem pemerintahan ini juga memiliki kekurangan. Di bawah ini merupakan beberapa kekurangan demokrasi terkelola:

1. Perselisihan Ideologi

Sistem demokrasi terkelola ini rentan mengalami perselisihan ideologi yang dianut. Presiden Soekarno mempunyai keinginan supaya semua elemen masyarakat bersatu, sehingga beliau mengusulkan sebuah ideologi yang sebut nasakom. Kepanjangan nasakom adalah nasionalisme, agama, dan komunis.

Sayangnya, usulan ini tidak mendapatkan sambutan baik dari kalangan agama, komunis, dan nasionalisme tersebut. Usulan tersebut justru menuai perselisihan sehingga meresahkan masyarakat. Keresahan tersebut tidak hanya dirasakan oleh golongan, melainkan seluruh warga negara Indonesia.

Adanya perselisihan ideologi ini memberikan banyak dampak negatif, seperti persaingan kekuasaan dan menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Bahkan, persaingan kekuasan yang terjadi sampai pada pertumpahan darah. Kondisi yang seperti ini tentu akan terus meningkatkan terjadinya korban jiwa.

Guna meminimalisir terjadinya perselisihan ideologi, maka penting untuk melakukan musyawarah dengan berbagai golongan yang memiliki ideologi berbeda. Alhasil, masyarakat atau golongan dapat belajar untuk saling menghargai perbedaan pendapat satu sama lain.

2. Konstitusi Tidak Berjalan Semestinya

Pedoman kebijakan yang dipakai saat menjalan demokrasi terkelola yaitu UUD 1945. Hal tersebut mulai berlaku sejak dikeluarkannya dekrit presiden. 

Faktanya, banyak penyimpangan yang terjadi, salah satunya adalah Pancasila tidak dijadikan sebagai ideologi. Alhasil, masyarakat banyak yang menentang konstitusi yang tidak sejalan dengan Pancasila tersebut.

Lantaran demokrasi terkelola tidak dapat menjalankan konstitusi sebagaimana mestinya, maka tujuan dari konstitusi itu dibuat pun tidak tercapai. Padahal, tujuan utama konstitusi dibuat yaitu untuk mengentaskan kemiskinan dan menyejahterakan masyarakat.

3. Kurang Demokratis

Kondisi politik dalam sistem demokrasi terkelola kurang demokratis lantaran partai politik perannya semakin terbatas. Politisi partai yang ada dalam parlemen tidak bisa berbuat banyak karena presiden negara adalah pemegang kekuasaan tertinggi.

Pemerintahan yang hanya terpusat pada satu wakil atau kepala negara tentu akan melemahkan demokrasi. Masyarakat tidak bisa menyalurkan aspirasinya karena hampir tidak pernah dilibatkan dalam membuat kebijakan. 

Selain itu, masyarakat juga tidak bisa bebas menyampaikan pendapatnya karena jika melawan pemerintah akan mendapatkan sanksi. Presiden juga menghapus sistem pemilihan umum, sehingga semakin mempersempit andil masyarakat dalam pemerintahan.

Mengingat sistem demokrasi terkelola ini kurang demokratis, tentu tidak cocok jika diterapkan di zaman modern. Sebab, masyarakat modern akan cenderung memiliki wawasan luas serta pemikiran yang terbuka. Semakin mereka ditekan untuk menyampaikan pendapat, maka akan semakin memberontak pula.

4. Sering Terjadi Pergantian Kabinet

Sistem pemerintahan demokrasi terkelola berlaku selama 6 tahun yang dimulai pada 5 Juli 1959 sampai dengan 1965. Dalam kurun 6 tahun tersebut terjadi banyak pergantian kabinet. Bahkan, pergantian kabinet tersebut mencapai 7 kali, yakni sebagai berikut:

• Kabinet Natsir pada tahun 1950-1951
• Kabinet Sukiman – Suwiryo pada tahun 1951-1952
• Kabinet Wilopo pada tahun 1952-1953
• Kabinet Ali Sastroamidjojo I pada tahun 1953-1955
• Kabinet Burhanuddin Harahap pada tahun 1955-1956
• Kabinet Ali Sastroamidjojo II pada tahun 1956-1957
• Kabinet Djuanda pada tahun 1957-1956

Sudah Jelas dengan Pembahasan Demokrasi Terpimpin?

Itulah ulasan menyeluruh mengenai demokrasi terpimpin atau demokrasi terkelola. Sistem demokrasi ini yaitu menjadikan presiden atau wakil negara memiliki kekuasaan penuh dan hampir tidak terbatas.

Jika pada sistem demokrasi pada umumnya kedaulatan di tangan rakyat, maka berbeda dengan demokrasi terkelola. Rakyat justru kurang dilibatkan dan suara mereka pun juga dibatasi.