Blog

Potensi berbisnis memang cukup besar, tapi ada berbagai risiko termasuk sengketa hukum yang juga bisa terjadi kapan saja. Oleh karena itu, jangan sepelekan pengetahuan tentang hukum bisnis (business law). 

Pastikan untuk mengikuti pembahasan di bawah ini untuk mendapatkan informasi yang holistik dan bisa menerapkannya dengan baik untuk bisnis Anda.

Apa itu Hukum Bisnis?

Business law adalah peraturan hukum yang mengatur aktivitas bisnis agar berjalan sesuai dengan koridor hukum yang benar dan adil. Keberadaannya membantu mengurangi ririsko kecurangan dalam berbisnis, sehingga tidak merugikan pihak lain.

Perusahaan atau pelaku usaha yang mempunyai legal hukum tertulis dapat melindungi bisnisnya jika ada pihak lain yang menuntut. Hukum tertulis tersebut akan menjadi barang bukti kuat ketika perusahaan berurusan dengan pengadilan.

Pengusaha pemula wajib mempelajari business law supaya paham betul dengan etika berbisnis sehingga dapat menjalankan bisnisnya dengan lebih baik. Ilmu business law dasar yang wajib dikuasai oleh pebisnis pemula adalah hukum dagang dan hukum perdata.

Berbekal ilmu tentang kedua jenis hukum tersebut akan memudahkan seorang pengusaha dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan legal. 

Apa Saja Tujuan dari Hukum Bisnis?

Hukum yang satu ini biasanya memuat sejumlah peraturan perundang-undangan untuk melindungi dan mengatur bisnis supaya terhindar dari berbagai macam risiko. Setidaknya, ada empat tujuan dari peraturan legal dalam berbisnis seperti yang dijelaskan berikut ini. 

1. Memantau Mekanisme Keamanan Pasar

Kegiatan bisnis tentu tidak lepas dari pasar karena bisnis merupakan wadah untuk memasarkan produk barang maupun jasa. Tujuan keberadaan hukum bisnis dalam konteks ini adalah untuk memantau apakah mekanisme pasar berfungsi dengan baik dan aman.

Apabila fungsi mekanisme keamanan pasar ini berjalan sebagaimana mestinya, maka operasional bisnis pun akan menjadi lebih efektif. Sebaliknya, jika mekanisme pasar kacau, Anda pun bisa menempuh jalur hukum untuk menyelesaikannya.

2. Perlindungan Berbagai Macam Usaha

Umumnya, perusahaan skala besar sudah mempunyai divisi khusus yang akan mengurus masalah hukum. Penting untuk diingat bahwa business law tidak hanya dibutuhkan oleh perusahaan besar saja, tetapi juga bagi pelaku UKM (Usaha Kecil dan Menengah).

Hukum ini akan menjadi perlindungan jika terjadi sengketa bisnis. Dengan demikian, tujuan dari business law ini dapat mendukung kelangsungan usaha secara legal.

3. Perbaikan Sistem Keuangan dan Perbankan

Bisnis dan keuangan adalah dua hal yang akan selalu beriringan. Tanpa adanya hukum bisnis, sistem keuangan atau perbankan tidak akan berjalan dengan baik. Pasalnya, setiap perusahaan atau pelaku usaha pasti akan berusaha untuk mendapatkan keuntungan maksimal, bahkan dengan cara yang salah.

Target implementasi business law dalam hal ini adalah memastikan bahwa sistem keuangan, atau perbankan dalam industri berjalan sesuai dengan peraturan hukum dan kebijakan. Alhasil, risiko kerugian dari sisi keungan dan perbankan bagi berbagai pihak terkait berkurang. 

4. Perlindungan untuk Pengusaha

Dalam pelaksanaannya, perusahaan atau para pengusaha dapat bekerja sama dengan rekan atau perusahaan lain. Sayangnya, meskipun kedua belah pihak telah menyepakati perjanjian kerja sama antara mereka, masih saja ada pihak yang melanggarnya. 

Penerapan paturan hukum dalam berbisnis bertujuan untuk melindungi pengusaha atau perusahaan dari risiko berbagai risiko kecurangan dan pelanggaran seperti itu. Jika klien atau mitra bisnis tidak menjalankan kontrak kerja sama sesuai yang sudah disepakati, maka Anda bisa mencari penyelesaian melalui jalur hukum.

3 Fungsi Hukum Bisnis

Yuk, intip fungsinya di bawah ini! Jika business law diaplikasikan dengan tepat, maka tujuan-tujuan di atas dapat terwujud dengan optimal. Di samping itu, penerapan peraturan dalam berbisnis tersebut juga memiliki beberapa fungsi sebagai berikut.  

1. Menginformasikan Hak dan Kewajiban Pebisnis

Setiap pengusaha dan perusahaan memiliki hak dan kewajiban dalam pelaksanaan bisnis. Jika hak dan kewajiban yang pebisnis atau perusahaan lakukan tidak sesuai dengan business law yang berlaku, permasalahan yang sangat serius sangat mungkin terjadi.

Secara spesifik, hukum ini mencakup berbagai hak dan kewajiban pebisnis maupun perusahaan yang dapat menjadi acuan yang sama dan jelas bagi setiap skala bisnis (baik itu kecil, menengah maupun makro). Dengan demikian, mereka dapat mengeksekusi hal-hal tersebut sebaik mungkin. 

2. Menciptakan Sikap dan Perilaku Adil dalam Berbisnis

Perlu Anda ketahui bahwa tidak semua pebisnis menjalankan bisnis mereka dengan cara yang bersih. Kehadiran pebisnis curang ini akan menyebabkan persaingan yang tidak sehat karena dapat merusak tatanan pasar dan sistem keuangan. 

Fungsi dari hukum bisnis dalam hal ini adalah untuk mengadili para pebisnis curang agar mereka akan mendapatkan sangsi dan hukuman yang sesuai. Melalui fungsi ini, peraturan tersebut membantu menciptakan lingkungan bisnis yang sehat, adil, dan dinamis.

3. Sumber Informasi

Selain menginformasikan hak dan kewajiban pebisnis, hukum dalam berbisnis juga mengatur berbagai hal lain terkait pelaksanaan bisnis atau usaha. Oleh karena itu, business law menjadi pedoman agar bisnis tersebut berjalan sesuai dengan aturan. 

Sumber Hukum Bisnis

Dalam proses pembentukannya, aturan terkait bisnis memiliki dua sumber landasan hukum yang dipaparkan di bawah ini. 

1. Sumber Hukum Formal

Sesuai dengan namanya, sumber hukum formal berasal dari peraturan formal yang sudah mendapatkan kesepakatan bersama. Biasanya, sumber hukum formal mempunyai cakupan yang luas karena mempunyai traktat. Pada dasarnya, traktat akan melibatkan dua negara atau lebih dalam membuat perjanjian internasional.

Adapun bentuk sumber hukum formil lainnya yaitu doktrin, undang-undang, traktat yang berlaku, yurisprudensi, dan kebiasaan masyarakat.

2. Sumber Hukum Materiil

Sumber hukum materiil adalah beberapa faktor yang akan menentukan atau memengaruhi aturan-aturan hukum yang dibuat. Dengan demikian, proses pembuatan hukum biasanya akan didasarkan pada tempat di mana hukum tersebut dibuat.

Adapun faktor-faktor yang akan dipertimbangkan selama pembuatan hukum antara lain seperti situasi sosial, kondisi geografis, hubungan sosial, tradisi, penelitian ilmiah, dan situasi politik.

Lalu, Apa Saja Ruang Lingkup dari Hukum Bisnis?

Faktanya, cakupan penerapan aturan hukum dalam berbisnis cukup luas. Ada lima aspek di dalam berbisnis yang diatur oleh peraturan ini. 

1. Aset Pelaku Bisnis

Ruang lingkup yang pertama adalah aset pelaku bisnis atau kekayaan yang dimiliki oleh pebisnis. Harta kekayaan atau aset ini mencakup hukum jaminan, hukum benda, HAKI (Hak Kekayaan Intelektual), dan hukum agraria.

HAKI berfungsi melindungi ide-ide atau karya intelektual dari individu yang telah mendapatkan ide tersebut terlebih dahulu supaya tidak diambil alih oleh kompetitor. 

Dengan demikian, ruang lingkup aset tidak hanya pada benda yang tampak saja. Namun, hukum bisnis juga berlaku pada aset yang tidak tampak, seperti ide atau pemikiran.

2. Pelaku Bisnis

Pelaku bisnis juga merupakan bagian dari ruang lingkup hukum bisnis. Cakupan pelaku bisnis tidak hanya pada perorangan saja, melainkan termasuk pula badan hukum usaha atau non badan hukum.

Di antara contohnya adalah Perseroan Perdata, Hukum Perseroan Terbatas, Hukum Tentang Koperasi, CV, Hukum Tentang Yayasan, dan Hukum Tentang Firma.

3. Perbuatan Pelaku Bisnis

Ada beragam jenis perbuatan atau kegiatan dalam pelaksaan bisnis yang diatur oleh hukum dalam berbisnis ini. Beberapa contohnya adalah penerapan hukum penanaman modal, hukum pajak, hukum ekspor-impor, hukum kontrak, hukum tenaga kerja, dan hukum lingkungan.

Selain itu, ada pula hukum pasar modal dan hukum perlindungan konsumen. Alasan perbuatan pelaku bisnis masuk ke dalam ruang lingkup business law adalah karena setiap kegiatan tersebut mempunyai aturan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. 

Jika ada pihak yang tidak memenuhi atau mematuhi dari masing-masing hukum tersebut, maka bisa dikenakan sangsi atau hukuman.

4. Permodalan

Pengusaha tentu memerlukan permodalan untuk memulai dan mengembangkan perusahaan atau bisnis mereka. Untuk mendapatkan permodalan ini biasanya memerlukan jasa pihak ketiga seperti perbankan, atau lembaga keuangan lainnya. 

Hukum bisnis memilliki ruang lingkup dalam aspek permodalan tersebut. Contohnya adalah penerapan hukum pembiayaan non-bank, hukum perbankan, hukum tentang factoring, hukum leasing sewa-beli, dan hukum modal ventura.

5. Penyelesaian Sengketa Niaga

Ruang lingkup business law dalam penyelesaian sengketa niaga tidak sebatas menentukan siapa yang terbukti benar dan bersalah saja. Akaan tetapi, ruang lingkup ini juga mencakup hukum penundaan kewajiban pembayaran utang dan hukum permohonan pailit.

Sudah Mendapatkan Gambaran yang Jelas Tentang Hukum Bisnis?

Sederhananya, hukum bisnis adalah ilmu yang memberikan informaasi aturan-aturan dalam menjalankan bisnis. Selain itu, dia juga menjadi sumber informasi tentang hak dan kewajiban yang wajib diketahui oleh para pengusaha dalam berbagai skala bisnis. 

Keberadaan peraturan legal dalam bisnis ini dapat membantu terciptanya lingkungan bisnis yang sehat dan dinamis. Pelaku bisnis yang curang akan lebih mudah dibatasi ruang geraknya dengan memberikan hukuman sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Bagi mereka yang tidak memiliki latar belakang pendidikan hukum, tujuan hukum sering kali dianggap sebagai sesuatu yang kompleks, berbelit-belit, dan menuntut waktu serta biaya yang besar. Bahkan, beberapa orang mungkin baru menyadari adanya hukum yang berlaku setelah mereka melakukan pelanggaran. 

Lantas, mengapa sebenarnya hukum ini ada dan mengapa masyarakat wajib mematuhi hukum tersebut? Mari simak bersama penjelasan selengkapnya pada artikel berikut ini! 

Pengertian Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hukum merujuk pada aturan dan norma yang mengikat dan diresmikan oleh pemerintah atau penguasa. Dalam bentuk peraturan dan undang-undang, tujuan hukum adalah untuk mengatur interaksi sosial dalam masyarakat. 

Jika hukum tidak ditaati, maka seseorang dapat menghadapi sanksi seperti denda atau bahkan penjara. Ketaatan terhadap peraturan dan hukum sebenarnya menjadi kewajiban bagi setiap warga negara. Semakin tinggi tingkat ketaatan seseorang terhadap hukum, semakin tinggi akhlak baik dan kesadaran terhadap hukum.

Beberapa ahli juga memberikan pandangan atau definisi yang tepat mengenai hukum, berikut ini adalah beberapa di antaranya:

1. Aristoteles

Aristoteles menggambarkan hukum sebagai kumpulan aturan yang berlaku dalam masyarakat. Namun, hukum tidak hanya berlaku untuk masyarakat, tetapi juga untuk para pejabat atau petinggi negara yang berkaitan dengan kepentingan hukum.

2. Samidjo

Samidjo menyatakan bahwa tujuan hukum memiliki sifat yang mengikat, memaksa, serta berisi perintah atau larangan, sekaligus memberikan izin untuk melaksanakan tindakan tertentu. Peraturan ini bermanfaat untuk mengatur tata tertib dalam masyarakat.

3. Satjipto Rahardjo

Satjipto Rahardjo melihat hukum sebagai karya manusia berupa norma-norma yang memberikan petunjuk untuk melakukan suatu aktivitas agar menjadi lebih benar dan sesuai.

4. Montesquieu

Menurut Montesquieu, hukum mencerminkan gejala sosial dan perbedaan hukum yang disebabkan oleh faktor etnis, sejarah, politik, dan faktor lain dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum sebuah negara sering dibanding-bandingkan dengan hukum negara lainnya.

5. JCT Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto

Mereka menganggap hukum sebagai peraturan yang dibuat oleh badan-badan resmi dan instansi tertentu dengan sifat memaksa. Peraturan ini dapat mempengaruhi perilaku manusia.

6. Abdul Manan

Abdul Manan menjelaskan bahwa tujuan hukum adalah rangkaian aturan yang mempengaruhi perilaku dan tindakan manusia dalam kehidupan bersosial. Hukum memiliki karakteristik yang tetap dan konsisten tanpa mengalami perubahan.

Hukum juga berfungsi untuk mengatur berbagai kepentingan manusia dalam bertindak. Sehingga, seseorang yang melakukan pelanggaran atau kesalahan akan dikenai sanksi.

7. Achmad Ali

Menurut Achmad Ali, sekumpulan prinsip hukum, peraturan, dan norma dapat membantu mengidentifikasi mana tindakan yang dilarang dan benar. Hukum bisa saja tidak diakui oleh sebuah negara dan dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti budaya, sosial, politik, dan ekonomi, serta faktor internal seperti psikologis.

Unsur yang Terdapat pada Tujuan Hukum

Pada dasarnya, ada tiga unsur utama dalam hukum yang dapat Anda pahami dalam perumusannya. Diantaranya adalah: 

• Hukum memiliki peran penting untuk mengatur perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan lingkungannya.
• Pembuatan hukum tidak boleh dilakukan sembarangan oleh warga biasa, melainkan harus memiliki tujuan dan persetujuan tertentu.
• Peraturan yang telah dibuat bertujuan agar diikuti dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Oleh karena itu, penegakannya bersifat memaksa dan harus dihormati sepenuhnya.  

Jenis-jenis Hukum

Setelah mengetahui unsur-unsur hukum yang memiliki cara penegakan yang serupa dalam masyarakat, penting untuk mengenal berbagai jenisnya yang berlaku di Indonesia. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

• Hukum Publik: Merupakan hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dan negara, termasuk hukum pidana, hukum administrasi, dan hukum tata negara.
• Hukum Privat: Merupakan hukum yang mengatur hubungan antar individu untuk kepentingan pribadi, meliputi hukum perdata, hukum dagang, dan hukum sipil.
• Tata Hukum Acara: Merupakan tujuan hukum yang mengatur prosedur dan tata cara di dalam sistem peradilan, seperti hukum acara pidana dan hukum acara perdata.
• Hukum Internasional: Merupakan hukum yang mengatur hubungan antar negara dan subjek-subjek hukum internasional.
• Hukum Konstitusi: Merupakan hukum yang mengatur struktur dan fungsi negara, serta hak-hak dan kewajiban warga negara.
• Tata Hukum Adat: Merupakan hukum yang berlaku dalam masyarakat adat dan mengatur adat istiadat serta norma-norma tradisional.
• Hukum Agama: Merupakan hukum yang mengacu pada ajaran agama dan mengatur kehidupan beragama serta tata cara ibadah.
• Hukum Perburuhan: Merupakan hukum yang memiliki tujuan untuk melindungi hak-hak pekerja dan aturan ketenagakerjaan.
• Peraturan Lingkungan: Merupakan hukum yang mengatur isu-isu lingkungan hidup dan perlindungan alam.
• Hukum Kekayaan Intelektual: Merupakan hukum yang melindungi hak cipta, merek dagang, dan paten.
• Hukum Bisnis: Merupakan hukum yang mengatur perjanjian bisnis, perusahaan, dan praktik bisnis.
• Tata Hukum Keluarga: Merupakan hukum yang mengatur perkawinan, perceraian, hak asuh anak, dan masalah keluarga lainnya.
• Hukum Telekomunikasi dan Teknologi Informasi: Merupakan hukum yang mengatur masalah teknologi, internet, dan telekomunikasi.
• Hukum Perpajakan: Merupakan hukum yang mengatur peraturan dan kewajiban perpajakan.

Fungsi dari Tujuan Hukum

Setelah mengetahui berbagai jenis tujuan hukum, Anda juga harus tahu bahwa hukum sendiri memiliki fungsi bagi masyarakat, yakn sebagaii:

• Sarana untuk mengendalikan perilaku sosial, yaitu sistem yang mengatur aturan-aturan mengenai perilaku yang benar.
• Alat untuk menciptakan perubahan dalam masyarakat.
• Pengatur ketertiban dan keteraturan masyarakat.
• Sarana untuk mewujudkan keadilan sosial.
• Upaya dalam mendukung proses pembangunan
• Fungsi kritis, melakukan pengawasan pada aparatur pengawas, aparatur pelaksana, dan aparatur penegak hukum
• Alat untuk mengikat anggota masyarakat sehingga kelompok menjadi semakin erat dalam eksistensinya.
• Sarana untuk membersihkan masyarakat dari kasus yang mengganggu dengan memberikan sanksi baik pidana, perdata, administrasi, dan sanksi masyarakat.
• Alat untuk mengalokasikan kewenangan dan memberikan putusan terhadap badan pemerintahan.
• Alat stimulasi sosial, bukan hanya untuk mengontrol masyarakat, tetapi juga untuk membentuk dasar-dasar hukum yang dapat merangsang dan memfasilitasi interaksi antara masyarakat secara tertib dan adil.

Peran Adanya Tujuan Hukum dalam Masyarakat 

Hukum memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat dan memiliki dampak yang signifikan pada ketertiban dan keamanan di dalamnya. Menurut JF Glastra Van Loon, seorang politikus Belanda dari Partai Demokrat 66, hukum memiliki beberapa peran utama, yaitu:

• Menertibkan masyarakat dan mengatur interaksi kehidupan sehari-hari. Tujuan hukum menciptakan kerangka aturan yang mengatur tingkah laku dan tindakan individu dalam masyarakat, sehingga menciptakan keteraturan dan disiplin.
• Berperan dalam menyelesaikan pertikaian dan konflik. Hukum menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui jalur peradilan formal maupun alternatif, untuk mencapai keadilan bagi pihak yang terlibat.
• Memelihara dan mempertahankan tata tertib serta aturan dalam masyarakat. Hukum berfungsi sebagai alat untuk menjaga ketertiban, mencegah terjadinya pelanggaran, dan memastikan pelaksanaan aturan yang sudah ditetapkan.
• Mengubah tata tertib dan aturan untuk menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Tujuan hukum bersifat fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perubahan kebutuhan dan tuntutan sosial, sehingga tetap relevan dan efektif dalam mengatur kehidupan masyarakat.
• Memenuhi tuntutan keadilan dan memberikan kepastian hukum. Hukum berperan untuk menjamin bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap perlindungan hukum dan mendapatkan keadilan dalam proses hukum.
• Berperan dalam mewujudkan keadilan sosial. Hukum juga bertujuan untuk menciptakan kesetaraan, melindungi hak-hak kaum marginal, dan memastikan distribusi sumber daya yang adil dalam masyarakat.

Sudah Tahu Pentingnya Tujuan Hukum dalam Masyarakat?

Melalui artikel ini, kita telah menggali dan memahami pentingnya peran dan tujuan hukum dalam masyarakat. Mulai dari menertibkan interaksi sosial, menyelesaikan konflik, memelihara tata tertib, hingga mewujudkan keadilan bagi seluruh warga negara. 

Dalam prosesnya, hukum senantiasa berkembang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat untuk tetap relevan. Maka dari itu, mari kita tetap mengedepankan kesadaran dan kepatuhan pada hukum, sehingga dapat terwujud masyarakat yang teratur untuk kesejahteraan bersama.

Indonesia adalah negara hukum dan tercermin secara jelas melalui undang-undangnya.  Di dalam penerapannya, salah satu bagian terpenting yang tidak bisa dipisahkan dari hukum yaitu kepastian hukum. Terkait hal tersebut, memang sudah banyak teori kepastian hukum yang dijelaskan oleh para ahli. 

Lebih lanjut, hampir semua aspek kehidupan manusia sudah diatur dengan tegas dan pasti di dalam hukum Indonesia. Melalui hukum tersebut, pemerintah dapat mengatur serta menertibkan masyarakat, sehingga tercipta kehidupan yang tertib, aman, dan damai. Namun, apa itu kepastian hukum? Seperti apa teorinya?

Pengertian Kepastian Hukum

Sebelum mengetahui teori kepastian hukum, kamu perlu memahami kepastian hukum itu sendiri. Kepastian hukum dalam pengertian secara normatif bisa diartikan sebuah peraturan yang dibuat dan diundangkan secara pasti. Hal tersebut karena kepastian hukum bisa mengatur secara jelas, tegas, maupun logis.

Oleh karena itu, tidak akan menyebabkan keraguan saat terjadi multitafsir. Adanya kepastian tersebut juga mampu menghindarkan dari benturan yang berakibat pada perselisihan maupun konflik di masyarakat. 

Kepastian hukum juga sudah menjadi ciri yang tak terpisahkan dari hukum, khususnya berkaitan dengan norma hukum tertulis. Jika ada hukum tanpa memiliki nilai kepastian, maka hukum tersebut tidak mempunyai makna karena tidak bisa diterapkan sebagai pedoman di dalam berperilaku.

Selain itu, kepastian juga dianggap sebagai satu di antara beberapa tujuan hukum. Jika melihat secara historis, pembahasan seputar kepastian hukum sudah lama terjadi, bahkan sejak ide pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh Montesquieu.

Pengertian Teori Kepastian Hukum Menurut Ahli

Beberapa ahli memberikan pandangannya seputar teori tentang kepastian hukum, antara lain:

1. Gustav Radbruch

Menurut Gustav, kepastian hukum menjadi tujuan hukum serta bisa dianggap bahwa kepastian tersebut telah menjadi bagian demi mewujudkan keadilan. Kemudian, kepastian hukum juga mempunyai bentuk nyata, yakni penegakan maupun penerapan hukum terhadap tindakan dengan tanpa memandang siapa yang melakukannya.

Lewat kepastian tersebut, setiap individu dapat memperkirakan kira-kira apa yang akan terjadi ketika sampai melakukan tindakan yang melanggar hukum. Lalu, kepastian hukum dibutuhkan agar dapat mewujudkan prinsip bahwa setiap orang memiliki kesamaan di hadapan hukum serta tanpa ada diskriminasi.

Makna kepastian sendiri juga mempunyai keterkaitan dengan asas kebenaran. Maksudnya, kata kepastian tersebut adalah hal yang dengan ketat bisa disilogismekan melalui cara-cara legal formal.

Gustav juga menambahkan bahwa terdapat empat hal mendasar dalam teori kepastian hukum. Semuanya mempunyai hubungan yang erat dengan arti kepastian hukum. Berikut pembahasannya.

• Hukum adalah hal positif. Maksudnya, hukum positif merupakan perundang-undangan.
• Hukum didasarkan pada fakta, maksudnya hukum tersebut harus dibuat sesuai kenyataan.
• Hukum positif tak boleh gampang diubah.
• Fakta yang tercantum di dalam hukum harus melalui perumusan yang jelas. Dengan begitu, hukum tersebut bisa terhindar dari kekeliruan di dalam penafsiran atau pemaknaan. Selain itu, hukum tersebut juga lebih mudah untuk dilaksanakan.

2. Jan Michiel Otto

Selain Gustav, ada juga teori kepastian hukum dari salah satu pakar bernama Jan M. Otto. Menurut beliau, kepastian hukum harus mencakup beberapa syarat berikut.

• Kepastian hukum harus menyediakan aturan hukum secara jelas, konsisten, serta mudah diakses/diperoleh. Aturan tersebut juga harus diterbitkan kekuasaan negara yang mempunyai tiga sifat, konsisten, jelas, dan mudah didapat.
• Beberapa instansi pemerintah atau penguasa biasa menerapkan aturan hukum melalui cara-cara yang konsisten.
• Hakim peradilan mempunyai sifat independen. Maksudnya, hakim tersebut tidak boleh berpihak di dalam menerapkan hukum yang berlaku.
• Hukum yang dibuat juga harus disetujui masyarakat di suatu negara. Dengan begitu, hukum tersebut akan menjadi pedoman bagi masyarakat dalam bertutur kata dan bertingkah laku.
• Keputusan dari peradilan bisa dilaksanakan secara konkret.

Menurut beliau, kelima syarat tersebut mengindikasikan bahwa kepastian hukum bisa dicapai. Namun, dengan catatan, ketika substansi hukum yang berlaku sesuai kebutuhan di masyarakat.

Jan M. Otto juga menambahkan bahwa aturan yang dapat menciptakan kepastian hukum yaitu hukum yang lahir mampu mencerminkan budaya di masyarakat. Teori yang dikemukakan beliau sebenarnya bisa diistilahkan dengan realistic legal certainty atau kepastian hukum sebenarnya.

Maksudnya, kepastian hukum yang dikemukakannya menunjukkan bahwa harus ada keharmonisan di antara negara dan rakyatnya. Kedua pihak juga harus sama-sama paham dan setuju untuk menerapkan hukum tersebut.

3. Nusrhasan Ismail

Teori kepastian hukum menurut Nurhasan Ismail memandang bahwa pembuatan peraturan perundang-undangan dan kepastian hukum harus memenuhi beberapa persyaratan, di antaranya:

• Terdapat konsep yang jelas. Norma hukum tersebut isinya harus tentang deskripsi perilaku tertentu lalu dijadikan satu di dalam konsep tertentu juga.
• Adanya konsistensi terhadap norma hukum. Artinya, ketentuan yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan harus mempunyai hubungan dengan subjek tertentu. Ketentuan tersebut juga tidak boleh saling bertentangan.
• Hadirnya kejelasan hirarki dinilai penting. Alasannya karena ini berkaitan dengan sah atau tidaknya hukum yang berlaku. Adanya kejelasan hierarki mampu memberikan arahan agar bisa mewujudkan peraturan perundang-undangan secara tepat dan jelas.

4. Lon Fuller

Lon Fuller berpendapat terkait teori kepastian hukum. Menurutnya, hukum harus mempunyai 8 asas yang wajib dipenuhi. Jika asa-asas tersebut tidak bisa dipenuhi, maka ini menandakan bahwa hukum tersebut telah gagal sebagai hukum. Adapun kedelapan asas tersebut yaitu:

• Peraturan yang dibuat harus diumumkan ke publik.
• Suatu sistem hukum harus terdiri dari berbagai peraturan. Jadi, hukum tidak boleh dilandaskan atas putusan-putusan sesat, apalagi untuk kepentingan tertentu.
• Tidak berlaku surut dikarenakan mampu merusak integritas sistem.
• Dibuat di dalam rumusan yang dipahami oleh umum.
• Tidak boleh menuntut tindakan melebihi apa yang dapat dilakukan.
• Tak boleh ada peraturan saling bertentangan.
• Tak boleh sering mengalami perubahan.
• Wajib mempunyai kesesuaian antara peraturan dengan penerapan sehari-hari.

Berdasarkan paparan dari Lon Fuller, harus terdapat kepastian peraturan serta pelaksanaannya. Ini menyangkut bagaimana pengaplikasian dari hukum tersebut serta faktor apa saja yang bisa berpengaruh terhadap jalannya hukum positif.

5. Menurut Sudikno Mertokusumo

Teori kepastian hukum menurut pendapat Sudikno Mertokusumo yaitu jaminan bahwa hukum tersebut dijalankan. Meskipun kepastian hukum memiliki korelasi yang erat dengan kepastian, akan tetapi hukum tidak selalu identik dengan keadilan.

Hukum sifatnya umum, menyamarkan, dan mengikat semua orang. Sementara keadilan sifatnya individualistis, subjektif, serta tidak menyamarkan. Menurut beliau, kepastian hukum adalah penerapan hukum yang harus sesuai bunyinya.

Oleh sebab itu, masyarakat bisa memastikan bahwa memang hukum tersebut dilaksanakan. Selain itu, di dalam memahami nilai dari kepastian hukum, kita perlu memperhatikan bahwa nilai tersebut erat kaitannya dengan instrumen hukum positif serta peranan negara di dalam mengaktualisasikannya.

Sudah Paham tentang Teori Kepastian Hukum?

Sekian pembahasan seputar berbagai teori kepastian hukum dari para ahli. Kesimpulannya, hukum yang dibuat harus jelas sehingga tidak menyebabkan multitafsir. Selain itu, hukum juga tidak boleh menimbulkan kontradiktif dan diterapkan oleh semua pihak tanpa terkecuali.

Penerapan hukum yang tepat dapat memberikan jaminan akan hak serta kewajiban bagi setiap warga negara. Ini karena hukum tersebut akan mengatur berbagai perilaku dan aspek kehidupan sehingga meminimalisir adanya gesekan atau konflik di antara masyarakat.