Blog

Banyak orang yang mungkin sudah mengetahui mengenai korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Tiga tindakan tersebut wajib dihindari karena tergolong kejahatan. Nah, artikel ini akan secara khusus dan lengkap membahas kolusi. Yuk, cari tahu semua informasi yang kamu butuhkan dengan membaca artikel ini!

Pengertian Kolusi

Kolusi merupakan salah satu tindakan melanggar hukum. Perbuatan ini termasuk kerjasama atau persekongkolan yang dilakukan secara rahasia oleh dua orang atau lebih. Umumnya, tujuan seseorang melakukan tindakan ini untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999, tindakan kejahatan ini merupakan sebuah permufakatan atau kerja sama yang dilakukan dengan cara melawan hukum antar penyelenggara negara atau penyelenggara negara bersama pihak lain yang sangat merugikan. 

Selain itu, pendapat lain mengungkapkan bahwa tindakan ini adalah sebuah kerjasama yang memiliki sifat ilegal atau konspirasi rahasia yang bertujuan untuk menipu atau merugikan orang lain. 

Praktik ini juga biasa dibarengi dengan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh petinggi atau pejabat pemerintah maupun pihak lain yang ingin mendapatkan keuntungan lebih.

Ahli ekonomi juga menjelaskan bahwa perbuatan persengkongkolan ini adalah suatu pembahasan yang merujuk pada tindakan atau perilaku tidak jujur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. 

Semua pihak yang terlibat telah bersepakat untuk kerjasama dalam mencapai tujuan tertentu, misalnya memainkan harga di pasar sesuai keinginan.

Maka dari itu bisa disimpulkan bahwa kerja sama melawan hukum untuk tujuan pribadi merupakan sikap dan tindakan yang tidak jujur serta melanggar hukum.

Perbuatan ini dilakukan dengan cara merancang kesepakatan rahasia menggunakan dana yang tidak kecil dalam rangka untuk memperlancar kesepakatan tersebut.

4 Ciri-ciri Kolusi

Menurut Sony Kuswandi dkk, dalam bukunya yang berjudul Manajemen Aset dan Pengadaan, berikut adalah ciri–ciri kolusi yaitu:

1. Pemberian Uang Pelicin

Tindakan persengkongkolan ini selalu menggunakan uang pelicin atau yang biasa disebut dengan gratifikasi. 

Uang pelicin atau gratifikasi tersebut diberikan kepada oknum pejabat atau pegawai pemerintahan untuk mempermudah mencapai tujuan yang mereka inginkan.

2. Menggunakan Perantara

Ciri selanjutnya, tindakan ini seringkali menggunakan perantara atau broker dalam pengadaan barang atau jasa tertentu. 

Pengadaan barang bisa dilakukan dengan cara pemerintah ke pemerintah secara langsung maupun pemerintah ke produsen secara langsung.

Biasanya orang yang menjadi broker adalah orang yang memiliki jabatan atau kerabat mereka.

3. Bersifat Ilegal

Berikutnya, tindakan kejahatan ini termasuk perbuatan ilegal. Segala bentuk kerjasama yang dilakukan yang merujuk pada persengkongkolan untuk mencapai tujuan pribadi semuanya ilegal tanpa terkecuali. 

Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa kerjasama ini dilakukan atas dasar keuntungan pribadi, sehingga segala tindakannya melanggar hukum.

4. Pelaku

Biasanya, pelaku perbuatan ini adalah orang-orang yang memiliki jabatan tinggi di suatu instansi pemerintahan. 

Mereka menggunakan kekuasaan untuk mempermudah dalam mendapatkan keuntungan pribadi. Oleh karena itu, perbuatan ini juga sering disebut sebagai penyalahgunaan kekuasaan.

3 Penyebab Kolusi  

Berikut adalah 3 penyebab umum dari tindakan kolusi,yaitu:

1. Monopoli Kekuasaan dan Wewenang Pejabat

Penyebab yang pertama adalah monopoli kekuasaan dan wewenang pejabat yang terlalu luas dan absolut. Umumnya, penyebab tersebut sering terjadi di lingkungan pemerintahan.

Pasalnya, tidak ada aturan pertanggungjawaban yang jelas dan mengikat. Akibatnya, perbuatan penyelewengan kekuasan ini menjadi menjamur di lingkungan pemerintah. 

Selain itu, budaya korupsi juga sama menjamurnya. Peristiwa ini terjadi karena sistem yang tidak berfungsi, sehingga membuat lingkungan pemerintahan tidak bersih dari KKN.

2. Sistem Pendidikan yang Buruk

Dalam dunia pendidikan, banyak penyebab tindakan ini terjadi seperti sistem pendidikan yang buruk, kurikulum tidak kontekstual, gaji tenaga pendidik tergolong rendah, dan biaya sekolah yang tinggi.

Selain itu, tradisi memberikan uang pada tenaga pendidik juga menjadi alasan utama budaya suap-menyuap terus terjadi  di lingkungan pendidikan.

Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan agar dapat mencegah terjadinya perbuatan 

3. Lingkungan Kehidupan Bermasyarakat

Tidak hanya di lingkungan pemerintah dan pendidikan, tindakan kerja sama melawan hukum ini juga bisa terjadi di lingkungan masyarakat.

Banyak penyebab yang dapat memunculkan perbuatan ini di kehidupan bermasyarakat. Contoh, latar belakang pendidikan seseorang, lingkungan tempat tinggal, kultur dan budaya, serta ekonomi.

Kondisi tersebut bisa mendorong seseorang untuk melakukan persengkongkolan melawan hukum demi kepentingan pribadi di bermasyarakat.

Oleh karena itu, kamu harus  berhati-hati jika di sekitarmu ada faktor penyebab yang mengarah ke perbuatan tercela ini.

Dampak dari Kolusi

Tindakan kolusi merupakan salah satu perilaku tidak terpuji yang harus ditinggalkan oleh setiap lapisan masyarakat, terutama di kalangan pemerintah. 

Selain itu, pemerintahan juga harus melakukan tindakan yang tegas untuk menumpas segala perbuatan kerja sama melawan hukum untuk menghindari kerugian di masa mendatang.

Oleh karena itu, pemerintah juga sudah menetapkan bahwa tindakan ini merupakan tindak pidana yang bisa dihukum berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Namun, penerapan dalam kehidupan sehari-hari terasa tidak maksimal. Pasalnya, masih banyak orang yang menganggap tindakan tersebut adalah tindakan wajar. 

Padahal, tindakan tersebut dapat menimbulkan dampak negatif kepada sekitar atau bahkan negara. Berikut adalah beberapa dampak yang ditimbulkan atas adanya kerjasama untuk melawan hukum demi kepentingan pribadi, yaitu:

• Tingginya tingkat kesenjangan sosial dan ketidakadilan yang ada di masyarakat.
• Terhambatnya proses pertumbuhan ekonomi investasi. Akibatnya, penumpasan kemiskinan juga akan terhambat.
• Meningkatnya pemborosan dalam sumber daya ekonomi dan sumber daya manusia.
• Demokrasi yang ada di negara akan terganggu karena adanya pelanggaran terhadap hak warga negara yang seharusnya mereka nikmati.
• Kepercayaan masyarakat terhadap aparat negara akan menurun secara drastis.
• Ketidakselarasan antara fungsi, tujuan dan prakteknya di lapangan, serta mekanisme yang tidak sesuai dengan prosedur yang ada. 

5 Cara Efektif untuk Mengatasi Kolusi

Berikut ini adalah 5 upaya yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi perbuatan kolusi, yaitu:

1. Menguatkan Peraturan Perundangan-Undangan

Cara pertama pemerintah dan pihak yang berwenang harus menindak tegas segala bentuk kerja sama melawan hukum untuk kepentingan pribadi.

Misalnya, dengan cara mengesahkan peraturan perundang-undangan baru, melakukan pencabutan atau perubahan terhadap peraturan perundangan-undangan yang sudah ada, dan memberlakukan peraturan perundang-undangan yang lain yang mendukung penumpasan KKN.

2. Penyempurnaan Pada Lembaga Hukum

Sebagai seorang pejabat negara, tentu mereka harus memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi dan baik. Selain itu, mereka juga harus mampu melakukan pengembangan terhadap suatu negara dan manusia demi kemajuan bangsa dan negara.

Di samping itu, penegakan hukum harus disertai dengan rasa kemanusiaan untuk menghindari diskriminasi hukum bagi rakyat yang berada pada lapisan bawah.

Hukum harus dilaksanakan seadil-adilnya. Selain itu, hukum juga harus memastikan semua masyarakat mendapatkan hak dan kewajiban yang sama di mata hukum tersebut.

3. Meningkatkan Pelayanan Masyarakat

Pencegahan tindakan kerja sama melawan hukum untuk tujuan pribadi ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara adil. Sangat penting untuk tidak membeda-bedakan status ataupun golongan masyarakat.

Upaya tersebut dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparatur negara. Transparansi pelayanan masyarakat sangat dibutuhkan agar penyaluran informasi dapat langsung diterima oleh masyarakat atau pihak–pihak terkait yang membutuhkan informasi tersebut.

4. Meningkatkan Kesejahteraan PNS, TNI dan Polri

Pencegahan yang selanjutnya adalah menyejahterakan aparat negara atau pejabat negara. Salah satu caranya adalah dengan cara menaikkan gaji mereka sesuai beban kerja. 

Dengan kenaikan gaji tersebut, maka bisa meminimalisir terjadinya KKN. Pasalnya, mereka akan merasa cukup dan bersedia memberikan yang terbaik untuk negara. Sehingga, kegiatan KKN akan menghilang dari lingkungan mereka.

5. Melakukan Pendekatan Moral

Kegiatan tercela ini akan tetap terus ada jika pejabat negara dan para petinggi yang berkuasa memiliki sifat dan kepribadian yang buruk.

Sikap semacam itu dapat berdampak buruk kepada kinerja mereka serta meningkatkan kesempatan untuk melakukan KKN.

Oleh karena itu, untuk mencegah kejadian tersebut dibutuhkan suatu pendekatan moral disertai dengan nilai dan keyakinan dalam agama masing-masing.

Langkah ini diharapkan bisa untuk membuat para pihak yang berkuasa dan melakukan tindakan KKN dapat sadar dan menghentikan tindakan tersebut.

Siap Cegah Kolusi Mulai Sekarang?

Kolusi merupakan salah satu tindakan tidak terpuji dan sering dilakukan oleh pihak yang memiliki kuasa. Tindakan ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi. 

Namun, akan berdampak buruk terhadap masyarakat dan negara. Oleh karena itu, harus dilakukan pencegahan sedini mungkin mulai dari diri sendiri. Yuk, cegah dari sekarang!

Mendengar istilah dekresi mungkin sedikit asing, karena diksi tersebut jarang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya, istilah dekresi atau diskresi ini sering disebut-sebut sebagai salah satu diksi yang muncul dalam rapat-rapat pemerintahan maupun berita-berita besar. Lantas, apa arti diskresi ini?

Memahami Dekresi, Tujuan dan Syaratnya

Dekresi atau diskresi merupakan sebuah keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam menyelesaikan masalah peraturan perundang-undangan. Hal ini  menjadi tindakan yang paling konkret untuk mencari solusi dan jalan keluar yang menyangkut perumusan undang-undang negara. Sehingga, yang berhak melakukan diskresi hanyalah orang-orang yang bersangkutan yang ada di dalam pemerintahan.

Pemerintah memiliki wewenang khusus untuk melakukan diskresi sehingga banyak hasil perundingan atas sebuah masalah menjadi mutlak. Seiring dengan pemahaman ini, adanya diskresi juga memiliki sejumlah tujuan yang baik.

Apa Tujuan Dekresi?

Berdasarkan aturan yang tertera pada pasal 22 Undang-Undang no. 30 Tahun 2014, yang mengatur tentang administrasi pemerintahan. Adanya diskresi ini bertujuan untuk melancarkan penyelenggaraan hukum dan pemerintahan dengan baik.

Diskresi juga memiliki fungsi untuk mengisi kekosongan hukum yang kadang terjadi karena sejumlah peristiwa, memberikan kepastian hukum yang mutlak dalam prosesnya mengatur undang-undang.

Apabila dalam kasus khusus pemerintahan suatu negara mengalami kondisi tidak stabil, maka diskresi ini berguna untuk memberikan kepastian supaya pemerintahan terus berjalan. Tindakan ini berguna untuk menjalankan kepentingan umum, yang stabil dan sehat.

Apa Saja Manfaat Dekresi Bagi Pemerintahan?

Diskresi menjadi salah satu asas kebijakan yang mana memiliki sejumlah manfaat bagi lembaga pemerintahan. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

• Peraturan tersebut bersifat langsung atau tidak langsung, tidak berdasarkan ketentuan undang-undang formal. Artinya peraturan tersebut tidak tertulis dan tidak ditemukan di dalam UUD.
• Karena peraturan tersebut tidak tertulis, maka pemerintah dapat menjalankan wewenang mereka secara bebas terhadap instansi pemerintahan atau warga negaranya.
• Aturan tersebut mengatur secara umum saja, tanpa adanya rincian detail yang berguna memberikan petunjuk untuk tiap individu warga negaranya. Instansi pemerintahan dapat menjalankan wewenangnya secara bebas.

Syarat-syarat Penggunaan Diskresi

Pada dasarnya, penggunaan dekresi ini hanyalah untuk kasus khusus, atau keadaan yang mendesak. Sehingga tidak selalu setiap saat diskresi digunakan dalam perumusan keputusan di pemerintahan. Adapun beberapa syaratnya adalah sebagai berikut:

• Dalam suatu kondisi, belum ada undang-undang yang menyatakan tentang hal tersebut. Padahal di sisi lain, situasi mendesak harus membuat pemerintah menyampaikan keputusan mereka. Sehingga diskresi akan diturunkan sebagai bentuk keputusan bulat, menanggapi kasus tersebut.
• Adanya aturan dalam perundang-undangan yang memberikan kebebasan aparat pemerintahan dalam memberikan keputusan sepenuhnya. Maka situasi ini juga dianggap layak untuk menyatakan diskresi. Misalnya setiap aparat berhak menilai ‘keadaan darurat’ tergantung kondisi di daerah masing-masing.
• Aturan yang mengijinkan delegasi perundang-undangan, memberikan kebebasan untuk para aparat negara menjalankan wewenang mereka. Meskipun wewenang tersebut seharusnya bisa dilakukan oleh perangkat pemerintahan di atasnya. Misalnya menggali sumber daya alam, daerah masing-masing, bisa dilakukan oleh aparat setempat. Alih-alih menggunakan delegasi aparat pusat.

Unsur-Unsur Diskresi yang Terjadi dalam Negara Hukum

Asas-asas diskresi atau dikenal sebagai freis ermessen, merupakan tindakan yang dalam prosesnya harus memiliki unsur-unsur tertentu. Berikut adalah unsur-unsur diskresi:

• Bertujuan sebagai upaya pemenuhan pelayanan publik.
• Bentuk dari tindakan aktif pihak administrasi negara dalam menjalankan peranannya.
• Sebuah tindakan yang dibenarkan atau disahkan oleh hukum.
• Memiliki tujuan utama, sebagai tindakan solutif dari pihak pemerintahan untuk menghadapi peristiwa yang tak terduga, atau bahkan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
• Merupakan penyelenggaraan tindakan yang bisa dipertanggungjawabkan, baik secara hukum dan moral berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Seberapa Luas Wewenang Aparat Pemerintah dalam Pengambilan Keputusan?

Mengutip dari pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia no. 30 Tahun 2014, menjelaskan tentang wewenang pejabat pemerintahan dalam mengambil keputusan atau dekresi.

1. Menjalankan wewenang aparat atau pejabat negara sesuai dengan ketentuan tanpa melanggar aturan dalam UU dan AUPB.
2. Menyelenggarakan tindakan atau menjalankan aktivitas tersebut sesuai dengan wewenang masing-masing.
3. Membuat putusan dalam bentuk elektronik maupun tertulis terkait tindakan atau diskresi.
4. Dapat mengubah, mengganti, mencabut, menunda bahkan membatalkan diskresi terkait kondisi yang berjalan.
5. Melakukan penyelenggaraan diskresi yang sesuai dengan tujuannya.
6. Mendelegasikan tindakan pada aparat atau pejabat pemerintahan lain, yang bersangkutan dengan permasalahannya, tanpa melewati batas-batas aturan yang berlaku.
7. Mampu menerbitkan dispensasi, izin atau konsekuensi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Menunjuk pelaksana lain untuk bertugas menjalankan delegasi keputusan yang diambil, apabila pejabat yang bersangkutan berhalangan.
9. Mendapatkan bantuan secara hukum, dalam menjalankan diskresi.
10. Adanya perlindungan hukum, terhadap pihak-pihak yang menyelenggarakan keputusan.
11. Menyelesaikan sengketa terhadap permasalahan yang terjadi di area diskresi.
12. Memproses urusan administrasi yang terjadi di area atau wilayah yang bersangkutan.
13. Memberikan sanksi administratif, kepada pejabat dibawahnya yang melanggar Undang-Undang.

Bagaimana Kewajiban Pemerintah Terkait Diskresi?

Tak hanya wewenangnya saja, pemerintah juga memiliki kewajiban terkait perundingan dekresi. Berikut kewajiban pemerintah terkait diskresi:

• Memberlakukan tindakan atau keputusan yang sesuai dengan wewenang.
• Mengikuti aturan yang ada di AUPB dan UU, tanpa melewati batas-batas wewenang.
• Mematuhi dan mengikuti prosedur persyaratan diskresi.
• Memberikan bantuan kedinasan atau hukum apabila ada pejabat pemerintahan yang meminta bantuan untuk membantu putusan.
• Dalam proses penyelenggaran keputusan, pemerintah harus memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara, dalam menyampaikan pendapat dan aspirasinya.
• Memberitahukan putusan atau tindakan yang telah diambil oleh pemerintah terhadap masyarakat. Terlebih lagi jika tindakan itu dapat menimbulkan kerugian.
• Membuat susunan standar operasional yang mengatur pembuatan diskresi.
• Ikut meneliti dan memeriksa dokumen administratif masyarakat yang masuk dalam wewenang dan wilayah keputusan.
• Membantu menerbitkan diskresi berdasarkan permohonan masyarakat, sesuai dengan putusan.
• Ikut serta mematuhi keputusan pengadilan terhadap kasus hukum yang telah ditetapkan.

Contoh Diskresi

Dekresi memiliki sejumlah syarat, untuk bisa diselenggarakan dengan baik. Beberapa contohnya seperti dalam kondisi berikut ini.

• Pada situasi yang mendadak, polisi bisa melakukan pengecualian arus lalu lintas, guna memperlancar jalanan. Misalnya, karena ada kecelakaan, bencana alam, atau perbaikan, polisi memiliki wewenang untuk melakukan pengalihan jalur, dan mengubah arus lalu lintas.
• Kasus perkelahian remaja dibawah umur, biasanya juga diselesaikan dengan mediasi oleh aparat setempat. Sehingga hal ini tidak perlu meluas ke persidangan. Ini juga menjadi bagian dari diskresi yang merupakan wewenang aparat yang bersangkutan.
• Keputusan hakim untuk memberikan dispensasi dalam perkara menikah untuk anak dibawah umur, dalam kondisi khusus.
• Pemerintah pusat yang melakukan diskresi dalam perihal penanganan bencana alam, yang terjadi diluar dugaan. Misalnya seperti saat kasus Covid-19, terjadi sebagai wabah baru yang mana belum ada kebijakan atau undang-undang yang mengatur perkara hal tersebut.

Akibat Dekresi

Dalam prakteknya penggunaan diskresi ini memang hanya untuk kondisi tertentu saja, tapi diskresi tetap memiliki dampak hukum yang saling berkaitan. Diskresi dianggap melampaui batas wewenang apabila penyelenggaraannya tidak sesuai prosedur. Misalnya praktek penyelenggaraannya melebihi batas waktu, dan wilayah yang seharusnya.

Hal ini membuat adanya tindakan dianggap tidak sah, karena terjadi penyelewengan yang membuat setiap tujuannya menjadi tidak sesuai dengan tujuan. Apabila pengguna wewenang membaurkan kebijakan satu untuk kepentingan pribadi, maka hal ini juga tidak dibenarkan. Oleh karena itu, diskresi bisa dicabut apabila terjadi ketidaksesuaian dengan aturan dan batasannya.

Diskresi juga memungkinkan munculnya konflik antara para pemangku kepentingan hukum dan juga masyarakat luas. Hal ini rentan memunculkan adanya ketidakpastian dan juga ketidakadilan hukum, karena diambil dalam waktu cepat. Oleh karena itu, penting untuk pihak pemerintahan memiliki wawasan yang luas, yang bisa memutuskan tindakan secara profesional dan seadil mungkin.

Sudah Tahu Apa itu Dekresi?

Dekresi atau diskresi adalah tindakan tegas yang dilakukan hanya untuk situasi tertentu saja. Artinya, jika situasi tidak mendesak, dan masih ada peraturan perundang-undangan yang mengatur, maka hal ini tidak perlu dilakukan. 

Melihat dari konteksnya, adanya diskresi ini bisa menjadi sebuah solusi yang cepat sebagai bentuk tanggap darurat, tapi juga bisa menjadi sesuatu yang dinilai kurang adil. Mengingat pengambilan keputusan yang cepat, adil atau tidaknya sebuah tindakan diskresi tergantung dengan pemerintah yang bersangkutan. 

Nilai keadilan merupakan salah satu nilai yang tercermin dalam Pancasila. Hal inilah yang membuat setiap elemen masyarakat wajib mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, sangat penting bagi semua orang untuk mengetahui contoh nilai keadilan di masyarakat.

Apalagi dalam penerapannya, nilai keadilan ini sangat banyak dan beragam. Lantas, sebenarnya apa yang dimaksud dengan nilai keadilan? Apa saja contohnya di dalam masyarakat?

Pengertian Nilai Keadilan

Sebelum masuk ke pembahasan mengenai contoh nilai keadilan, tentunya kamu juga perlu tahu tentang konsep keadilan itu sendiri. Sebab, meskipun istilah ini tidak asing bagi masyarakat umum, nyatanya masih banyak orang yang belum tahu makna dari konsep tersebut.

Mayoritas orang hanya memahami bahwa keadilan bisa diperoleh dengan persamaan hak dan kewajiban yang diberikan pada tiap individu. Padahal, sebenarnya makna keadilan sangatlah luas.

Secara luas, keadilan merupakan sebuah kondisi yang ideal dan benar secara moral pada satu hal, baik itu pada benda maupun individu. Dengan kata lain, konsep keadilan bisa disebut sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya.

Dalam hal ini, kata penempatan yang dimaksud tidak selalu harus disamaratakan. Akan tetapi, harus sesuai dengan kondisi masing-masing subjeknya.

Kemudian, jika merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata keadilan sendiri memiliki arti sebagai suatu sifat dan dalam hal ini berupa perbuatan, perlakukan, dan lain sebagainya yang sifatnya adalah adil.

Beberapa ahli juga mengemukakan pendapatnya tentang konsep keadilan sebagai berikut:

• Aristoteles: Keadilan merupakan suatu tindakan yang bisa memberikan satu hal pada seseorang, di mana suatu hal tersebut memang merupakan bagian dari seorang individu. Selain itu, konsep ini juga bisa dipahami sebagai kelayakan dalam perbuatan manusia, sehingga hasilnya tidak akan berat sebelah dan tidak memihak salah satu ujung.
• Plato: Keadilan adalah sikap mematuhi seluruh hukum dan perundangan yang berlaku di suatu wilayah. Kemudian, konsep ini juga menunjukkan suatu hal yang berada di luar batas kemampuan manusia biasa yang bersumber dari perubahan dalam lingkup masyarakat.
• Thomas Hobbes: Keadilan merupakan keadaan yang di dalamnya terdapat sejumlah perjanjian dan dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku, tanpa adanya sifat berat sebelah.
• W.J.S Poerwadarminta: Keadilan merupakan kondisi yang tidak berat sebelah, sehingga bersifat sepatutnya dan tidak sewenang-wenang.

Nilai Keadilan dalam Sila Kelima Pancasila

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa contoh nilai keadilan merupakan representasi dari Pancasila. Tepatnya pada sila kelima yang berbunyi, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Arti sila tersebut sebenarnya mengarah pada perwujudan dari keadilan sosial dalam kehidupan sosial atau kemasyarakatan yang meliputi seluruh rakyat Indonesia. Dengan kata lain, nilai keadilan adalah nilai yang menjunjung tinggi norma berdasarkan ketidakberpihakan, keseimbangan, dan pemerataan suatu hal.

Pada hakikatnya, istilah adil bisa diartikan sebagai seimbangnya kewajiban dan hak, sehingga dapat mewujudkan konsep keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana yang terdapat pada sila kelima Pancasila.

Keadilan menurut sila kelima ini memang tidak terbatas pada bidang tertentu. Sebab, tujuannya adalah pemberian hak yang sama rata kepada seluruh rakyat Indonesia. Khususnya terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan.

Oleh karena itu, dalam penerapannya, contoh nilai keadilan sosial bisa meliputi bidang politik, ideologi, ekonomi, budaya, sosial, hingga pertahanan dan keamanan nasional.

Sama seperti sila Pancasila lainnya, sila kelima ini juga memiliki beberapa butir pengalaman yang sudah diatur dalam Ketetapan MPR No.II/MPR/1978 dan sudah diperbarui setelah masa Reformasi menjadi Ketetapan MPR No.1/MPR/2003.

Adapun isi butir-butir sila kelima Pancasila yang perlu kamu ketahui adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan perbuatan yang luhur serta mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan serta gotong royong.
2. Mengembangkan sikap adil pada sesama.
3. Menjaga keseimbangan antara hak dengan kewajiban.
4. Menghormati hak-hak orang lain.
5. Suka memberikan pertolongan pada orang lain, agar mampu berdiri sendiri.
6. Tidak menggunakan hak milik untuk hal yang sifatnya pemborosan serta gaya hidup yang mewah.
7. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan maupun merugikan kepentingan umum.
8. Suka bekerja keras.
9. Menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kesejahteraan serta kemajuan bersama.
10. Suka melakukan kegiatan dalam rangka untuk mewujudkan kemajuan yang merata serta memiliki keadilan sosial.

Jenis-Jenis Keadilan

Dalam pandangan hukum, konsep keadilan ini memiliki arti adanya jaminan negara pada anggota masyarakat untuk mendapatkan apa yang menjadi hak dan mendapat perlakuan yang sama di mata hukum. Jadi, hukum akan menjaga dan melindungi hak anggota masyarakat untuk menciptakan keadilan.

Dengan kata lain, penegakan hukum dapat menjadi jaminan bagi perwujudan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab serta nilai keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Makanya, setiap orang harus berusaha mewujudkan setiap nilai keadilan dalam kehidupan bersama.

Banyaknya contoh nilai keadilan di masyarakat, tentu tidak terlepas dari pembagian jenis-jenis keadilan dalam konstruksi masyarakat. Berikut ini adalah enam jenis keadilan yang dapat diketahui.

1. Keadilan Distributif

Keadilan distributif adalah hubungan keadilan antara negara dengan warganya. Artinya, negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk bantuan, kesejahteraan, subsidi, dan juga kesempatan hidup bersama yang didasarkan pada hak dan kewajiban.

2. Keadilan Legal

Keadilan legal adalah hubungan keadilan yang terjalin antara warga dengan negara, di mana pihak warga negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi keadilan dalam bentuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Keadilan Komutatif

Keadilan komutatif adalah hubungan keadilan antara warga yang satu dengan lainnya secara timbal balik.

4. Keadilan Vindikatif

Keadilan vindikatif merupakan contoh nilai keadilan yang berkaitan dengan pemberian hukuman maupun denda yang disesuaikan dengan tingkat kejahatan maupun pelanggaran yang sudah dilakukan oleh objek yang akan mendapat keadilan.

5. Keadilan Protektif

Keadilan protektif adalah keadilan yang diberikan kepada individu sebagai bentuk penjagaan maupun perlindungan pada individu tersebut. Tujuannya adalah untuk menghindarkannya dari segala tindakan sewenang-wenang, yang bisa dilakukan oleh pihak lainnya. 

6. Keadilan Kreatif

Keadilan kreatif adalah keadilan yang orang berikan kepada masing-masing individu sesuai dengan bagiannya. Adapun maksud dari bagian adalah suatu kebebasan yang mempunyai fungsi untuk menciptakan suatu kreativitas dari individu tersebut ke dalam berbagai macam aspek kehidupan.

10 Contoh Nilai Keadilan di Masyarakat

Setelah menyimak penjelasan tentang konsep keadilan di atas, pastinya kamu penasaran apa saja contoh nilai keadilan yang bisa ditemukan di masyarakat, kan? Berikut ini adalah penjelasan tentang 10 contohnya yang perlu kamu tahu.

1. Berperilaku Adil pada Semua Orang

Contoh yang pertama adalah berperilaku adil kepada semua orang, tanpa memandang latar belakangnya. Jadi, meskipun orang tersebut memiliki ras, agama, suku, budaya, atau gender yang berbeda, sudah sepantasnya kita untuk berperilaku adil pada mereka.

2. Saling Menghormati dan Menghargai Hak Orang Lain

Pada dasarnya, penerapan konsep keadilan yang sesuai dengan sila kelima Pancasila juga berkaitan dengan sikap saling menghormati dan menghargai hak-hak orang lain. Hal ini tentu saja dapat menciptakan kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera.

3. Berteman dengan Siapa Saja

Contoh nilai keadilan yang satu ini masih berkaitan dengan poin pertama. Jadi, kamu sebagai bagian dari masyarakat, harus berteman dengan siapa saja, tanpa memandang adanya perbedaan antara satu individu dengan individu lainnya.

4. Saling Membantu

Contoh nilai keadilan keadilan juga dapat tercermin pada sikap masyarakat yang senantiasa membantu orang lain. Khususnya pada orang-orang yang tengah mengalami kesulitan. Adapun bentuk bantuan sendiri bisa beragam, mulai dari bantuan secara materil maupun lainnya.

5. Menjalankan Hak dan Kewajiban Individu dengan Seimbang

Demi mewujudkan konsep keadilan sesuai dengan nilai Pancasila, maka setiap individu harus menjalankan hak dan kewajiban dengan seimbang. Baik itu hak dan kewajiban sebagai bagian dari individu, anggota keluarga, maupun anggota masyarakat.

6. Tidak Bersikap Egois

Contoh nilai keadilan di masyarakat juga bisa terlihat dari sikap seseorang yang tidak mengembangkan sikap egois atau menang sendiri. Sebab, sikap seperti ini hanya akan memicu terjadinya konflik di masyarakat, sehingga konsep keadilan akan sulit terwujud.

7. Mendengarkan dan Menerima Pendapat Orang Lain

Sebagai bagian dari anggota masyarakat, sudah sepantasnya kita selalu mendengarkan dan menerima pendapat orang lain. Artinya, kamu tidak boleh memaksakan kehendak terhadap orang lain untuk menerima pendapat yang kamu sampaikan.

Namun, kamu juga harus belajar untuk mendengarkan dan menerima pendapat orang lain. Baru setelahnya, bisa melakukan musyawarah dan diskusi untuk menentukan solusi terbaik dari semua pendapat yang sudah disampaikan.

8. Tidak Memikirkan Kepentingan Diri Sendiri

Egois merupakan sikap alamiah yang sudah pasti setiap orang miliki. Akan tetapi, bukan berarti kamu dapat bersikap egois dan selalu mementingkan kepentingan diri sendiri. Sebab, dalam kehidupan sosial, kamu juga perlu melihat kondisi sekitar.

Artinya, kamu tidak boleh memikirkan kepentingan diri sendiri. Apalagi, jika hal tersebut berkaitan dengan kesejahteraan dan hajat hidup banyak orang.

9. Menghargai Hasil Karya Orang Lain

Contoh nilai keadilan yang selanjutnya adalah memiliki sikap menghargai hasil karya orang lain. Sekarang ini banyak komentar negatif terhadap karya orang lain di media sosial.

Sikap inilah yang sudah sepantasnya kita hindari. Sebab, berkarya merupakan hak setiap individu yang perlu kamu hargai, demi tercapainya keadilan dalam bermasyarakat. Jadi, pastikan kamu selalu menghargai hasil karya orang lain, tanpa mencela ataupun mengejek karya yang sudah mereka buat, ya.

10. Tidak Melakukan Hal-Hal yang Merugikan Masyarakat

Terakhir, contoh nilai keadilan di masyarakat bisa dilakukan dengan cara tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan masyarakat umum. Baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya merusak fasilitas umum atau mencuri barang milik orang lain.

Dengan menghindari tindakan yang berpotensi merugikan masyarakat tersebut, maka kamu sudah turut serta ikut mewujudkan terciptanya keadilan di dalam kehidupan bermasyarakat.

Manakah Contoh Nilai Keadilan yang Sudah Kamu Lakukan?

Kesimpulannya, nilai keadilan, yakni menempatkan sesuatu hal sesuai porsinya. Sementara contoh nilai keadilan di masyarakat berupa saling menghormati serta menghargai, tidak bersikap egois, hingga saling membantu.

Dengan memahami konsep keadilan tersebut, semoga kamu dapat mengaplikasikannya langsung dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini tentu saja sudah termasuk cara mendukung terciptanya keadilan di masyarakat. Jadi, nantinya kesejahteraan masyarakat bisa segera tercapai.

Dalam sistem pemerintahan di Indonesia, kedudukan lembaga legislatif sejajar dengan lembaga negara lainnya.

Ya, pasca amandemen Undang-Undang Dasar atau UUD 1945, pembagian kekuasan (distribution of power) menjadi salah satu ciri penting negara demokrasi. Tujuannya agar menciptakan kontrol dan keseimbangan antar pemegang kekuasaan.

Dalam artikel ini, peran legislatif akan kita bahas secara lebih mendalam. Yuk, simak penjelasan lengkapnya!

Pengertian Legislatif

Menurut Baron de Montesquieu dalam konsep Trias Politica (1748), kekuasaan negara terbagi menjadi tiga, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiganya mempunyai tugas dan wewenang masing-masing yang berperan penting dalam pelaksanaan kekuasaan serta kedaulatan negara.

Pada kekuasaan legislatif adalah wakil rakyat yang diberi wewenang untuk membuat dan menetapkan undang-undang, serta melakukan pengawasan terhadap eksekutif, tak lain merupakan kekuasaan yang dipegang oleh presiden.

Mengutip buku Hukum Kelembagaan Negara (2018), kekuasaan legislatif mempunyai fungsi, di antaranya sebagai berikut: 

• Menyerap aspirasi rakyat; 
• Mengagregasikan kepentingan rakyat;
• Melakukan rekruitmen politik; 
• Mengontrol dan mengawasi kinerja eksekutif.

Jadi, ini merupakan suatu entitas yang berperan untuk membuat segala peraturan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan negara. Peraturannya bersifat mengikat dan wajib ditaati. Adapun peraturan-peraturan tersebut mencakup aspek segala bidang, mulai dari bidang ekonomi, politik, hukum, keamanan, hingga budaya.

Kekuasaan legislatif mempunyai hak angket kepada lembaga lain. Selain itu, mereka juga memiliki hak mosi tidak percaya terhadap kebijakan pemerintah. Nah, di Indonesia sendiri lembaga legislatif meliputi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Tugas dan Wewenang 

Peran lembaga legislatif menjadi sangat penting dalam mewujudkan negara demokrasi sehingga tugas dan wewenang mereka diatur dalam undang-undang. Berikut penjabaran tugas dan wewenang pada masing-masing lembaga.

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Tugas dan Wewenang MPR:

• Mengubah dan menetapkan UUD;
• Melantik Presiden dan Wakil Presiden;
• Memutuskan usulan DPR untuk memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya;
• Melantik Wakil Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, atau  diberhentikan dalam masa jabatannya;
• Memilih Wakil Presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh Presiden apabila terjadi kekosongan dalam masa jabatannya; 
• Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya mangkat, berhenti, atau diberhentikan dalam masa jabatannya;
• Menetapkan tata tertib dan kode etik MPR.

2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Tugas dan Wewenang DPR:

• Menyusun program legislasi nasional;
• Menyusun dan membahas rancangan undang-undang (RUU);
• Menerima RUU dari DPD terkait kedaerahan dan hubungan antara pusat dan daerah;
• Membahas RUU yang diajukan oleh Presiden, dengan mengikutsertakan DPD;
• Menetapkan UU bersama presiden;
• Menyetujui atau tidak terhadap Peraturan Pemerintah (PP) pengganti UU;
• Memberi persetujuan terkait RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diajukan oleh presiden;
• Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
• Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan terkait pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara oleh BPK;
• Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara mengacu perjanjian bagi kehidupan rakyat, terkait dengan beban keuangan negara;
• Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
• Memberikan persetujuan dalam menyatakan perang dan perdamaian dengan negara lain;
• Memberikan pertimbangan dalam amnesti dan abolisi;
• Memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD;
• Memberikan persetujuan terkait pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial;
• Memilih 3 orang hakim konstitusi untuk diajukan kepada Presiden yang sebelum diresmikan dengan keputusan Presiden.

Selain punya wewenang dan tugas, DPR mempunyai beberapa hak, khususnya terkait pelaksanaan fungsi pengawasan. Hak tersebut antara lain:

1. Hak Interpelasi: Hak untuk meminta keterangan terkait kebijakan pemerintah yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat, berbangsa, dan serta bernegara.

2. Hak Angket: Hak untuk melakukan penyelidikan terkait pelaksanaan suatu UU atau kebijakan pemerintah yang terkait dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan serta bernegara yang diduga tidak sesuai dengan peraturan UU.

3. Hak Menyatakan Pendapat: Hak untuk menyatakan pendapat terkait 3 hal, yaitu: 

• Kebijakan pemerintah atau terkait dengan peristiwa luar biasa yang terjadi secara nasional maupun internasional;
• Menindaklanjuti penerapan hak interpelasi dan hak angket; atau
• Dugaan bahwa Presiden dan Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum, baik itu pengkhianatan kepada negara, penyuapan, korupsi, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, serta Presiden dan Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala negara.

3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Tugas dan Wewenang DPD:

• Mengajukan RUU berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat-daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan sumber daya lainnya, hingga berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat-daerah; 
• Ikut membahas RUU yang berkaitan; 
• Menyusun dan menyampaikan daftar inventaris masalah RUU dari DPR atau presiden;
• Memberikan pertimbangan atas RUU terkait APBN dan lainnya ke DPR; 
• Dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU terkait; 
• Menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan UU terkait kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti; 
• Menerima hasil pemeriksaan keuangan dari BPK sebagai bahan pertimbangan kepada DPR terkait APBN; 
• Memberikan pertimbangan dalam pemilihan anggota BPK; 
• Menyusun program legislasi nasional yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat-daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan sumber daya lainnya; 
• Melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah.

Fungsi

Setiap lembaga memiliki fungsi masing-masing. Fungsi-fungsi tersebut antara lain:

Fungsi MPR

Setelah memasuki era reformasi, sejumlah kewenangan MPR dikurangi seperti kewenangan untuk tidak lagi memilih Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu, MPR juga tidak lagi menetapkan garis-garis besar haluan negara (GBHN). 

Berikut fungsi MPR, yaitu:

• Menetapkan perubahan UUD atau melakukan pembentukan UUD yang baru;
• Menetapkan perubahan UUD yang sudah dilakukan;
• Melakukan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan hasil pemilu maupun sidang paripurna;
• Melakukan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden apabila Presiden berhenti maupun diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir;
• Memberikan keputusan terhadap berbagai usulan yang diberikan oleh DPR dan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan pemberhentian masa jabatan Presiden dan Wakilnya;
• Melakukan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti; dan
• Memutuskan serta mengeluarkan peraturan maupun kode etik yang berlaku untuk MPR.

Fungsi DPR

Berdasarkan aturan UUD 1945 pasal 20A, DPR memegang kekuasaan tertinggi dalam membentuk perundang-undangan. Oleh karena itu, DPR mempunyai 3 fungsi penting, seperti:

• Legislatif, yaitu DPR berfungsi sebagai pembuat perundang-undangan bersama dengan Presiden; 
• Anggaran, yaitu DPR berfungsi  sebagai pemegang kekuasaan dalam penetapan APBN yang diajukan oleh Presiden; dan
• Pengawasan, yakni DPR berfungsi mengawasi jalannya sistem  pemerintahan.

Fungsi DPD

Berdasarkan ketentuan Pasal 22D UUD 1945 dan Tata Tertib DPD RI bahwa sebagai lembaga legislatif, DPD mempunyai sejumlah fungsi berikut ini:

• Legislasi; 
• Pengawasan; dan 
• Penganggaran. 

Semua fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka fungsi representasi.

Anggota Lembaga Legislatif

Adapun untuk keanggotaan tiap lembaga legislatif mempunyai ciri-cirinya tersendiri, baik MPR, DPR, dan DPD.

1. MPR

MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD yang mana mereka terpilih secara langsung melalui pemilihan umum. Secara spesifik keanggotaan MPR adalah sebagai berikut: 

• Diresmikan dengan keputusan Presiden;
• Masa jabatan anggota hanya 5 tahun;
• Sebelum memangku jabatannya, anggota harus mengucapkan sumpah yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna, termasuk yang berhalangan hadir.

2. DPR

DPR adalah lembaga perwakilan rakyat yang terdiri dari anggota partai politik yang terpilih melalui pemilihan umum. Secara spesifik keanggotaan DPR adalah sebagai berikut: 

• Anggota berjumlah 560 orang;
• Diresmikan dengan keputusan Presiden;
• Domisili anggota di ibukota negara Republik Indonesia;
• Masa jabatan hanya 5 tahun;
• Setiap anggota harus berada dalam salah satu komisi, kecuali pimpinan MPR dan DPR;
• Setiap anggota hanya bisa merangkap sebagai salah satu pelengkap lainnya yang bersifat tetap, kecuali sebagai anggota badan musyawarah;
• Sebelum mengemban jabatannya, anggota harus mengucapkan sumpah yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam rapat paripurna, termasuk yang berhalangan hadir.

3. DPD

DPD adalah lembaga perwakilan daerah yang terdiri dari wakil daerah provinsi yang terpilih langsung melalui pemilihan umum. Secara spesifik keanggotaan DPD adalah sebagai berikut:

• Setiap provinsi ditetapkan sebanyak 4 orang;
• Jumlah tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR; 
• Diresmikan dengan keputusan Presiden;
• Domisili anggota berada di daerah pemilihannya;
• Masa jabatan hanya 5 tahun; 
• Sebelum memangku jabatannya, anggota harus mengucapkan sumpah yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna, termasuk yang berhalangan hadir.

Sudah Paham Apa Itu Lembaga Legislatif?

Lembaga legislatif termasuk ke dalam organ pemerintah yang mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan negara. Di Indonesia, lembaga ini terdiri dari 3, yaitu MPR, DPR, dan DPD yang mempunyai tugas dan wewenangnya tersendiri sebagai wakil rakyat.

Semua lembaga tersebut diatur dalam undang-undang dan berdiri sejajar bersamaan dengan eksekutif dan yudukatif, sebagaimana termaktub dalam Trias Politica.Selain itu, lembaga  legislatif adalah cermin bagi sistem perpanjangan tangan partai   politik yang mengikuti pemilihan umum yang merupakan bagian tak terpisahkan dari sebuah negara demokratis.

Pada setiap negara, terdapat lembaga khusus yang memiliki wewenang terhadap masalah hukum dan konstitusi negara. Di Indonesia, wewenang ini dimiliki oleh lembaga yudikatif sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan untuk menegakkan hukum yang berlaku. Lantas apa saja jenis lembaga ini di Indonesia? 

Apa itu Lembaga Yudikatif?

Kekuasaan lembaga negara dijabarkan di dalam Trias Politika  yang merupakan konsep kekuasaan di dalam suatu negara yang terdiri atas kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan legislatif (Rule Making Function) bertanggung jawab dalam membuat undang-undang. 

Selain itu, Kekuasaan eksekutif (Rule Application Function) bertugas dalam menjalankan undang-undang. Sedangkan kekuasaan yudikatif (Rule Adjudication Function) bertugas mengadili pelanggaran dalam perundang-undangan.

Lembaga Yudikatif merupakan lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam menegakkan hukum, memberikan keadilan hukum, dan memutuskan perkara perselisihan hukum. 

Selain itu, lembaga ini bersifat yuridis, memiliki kuasa untuk mengadili setiap penyelewengan konstitusi dan peraturan perundang undangan oleh institusi pemerintah. 

Lembaga yudikatif terdiri dari 3 mahkamah yang memiliki tugas masing-masing dalam upaya memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara hukum, yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. 

Pelaksanaan fungsi dalam mengawasi pelaksanaan hingga mengadili pelaku pelanggaran terhadap undang-undang dilakukan secara independen. Kemudian, keberadaan yudikatif sebagai badan hukum tidak boleh mendapatkan campur tangan pihak lain dalam memutuskan perkara peradilan.

Apa Tugas dan Wewenang Lembaga Yudikatif?

Lembaga yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial yang memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing. Lembaga ini melaksanakan peran dalam mengawasi terlaksananya fungsi lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. 

Mereka dapat menguji keabsahan dan konstitusionalitas undang-undang serta memastikan bahwa pemerintahan berjalan sesuai dengan hukum negara yang berlaku. 

Peran lain lembaga yudikatif ini dalam interpretasi hukum yaitu memutuskan bagaimana menerapkan hukum yang ada terhadap setiap kasus yang dihadapi. Keputusan yang diambil dalam menghadapi perkara hukum akan menjadi acuan untuk perkara yang serupa bila terjadi di kemudian hari. 

Penegakan perkara hukum yang ada dipastikan dapat terlaksana dengan adil dan setara bagi setiap individu tanpa terkecuali. Perkara hukum harus diputuskan berdasarkan hukum yang sah dan memberikan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Berikut akan dijelaskan mengenai tugas dan wewenang dari lembaga yudikatif yang terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.

1. Mahkamah Agung

Mahkamah Agung merupakan lembaga yudikatif dengan peran sebagai kekuasaan kehakiman yang meliputi badan peradilan lain di bawahnya dalam lingkungan umum, agama, militer dan lembaga tata usaha negara.

Sebagai lembaga kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung memiliki kekuasaan dalam menegakkan hukum yang adil dengan cara menyelenggarakan peradilan. Tugas pokok dan wewenang Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif terbagi ke dalam 5 fungsi berikut:

a. Fungsi Peradilan

• Mahkamah Agung merupakan lembaga pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum dan meninjau kembali agar keseluruhan hukum yang berlaku di dalam undang-undang dapat terlaksana dengan adil dan benar.
• Mahkamah Agung memiliki tugas untuk memeriksa dan memutuskan semua sengketa tentang kewenangan mengadili, sengketa perampasan kapal asing dan muatan kapal, serta permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum.
• Menilai secara materiil peraturan perundang-undangan mengenai apakah isinya bertentangan dengan peraturan pada tingkat yang lebih tinggi.

b. Fungsi Pengawasan

• Mahkamah Agung merupakan lembaga pengawas tertinggi pada jalannya pengadilan. Tugas Mahkamah Agung mengawasi agar peradilan yang dilakukan diselenggarakan dengan seksama dan wajar berpedoman pada asas peradilan yang sederhana dan cepat tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam memutuskan perkara.
• Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif melakukan pengawasan terhadap tugas pokok lembaga kehakiman dalam hal menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang ditangani.
• Melakukan pengawasan terhadap penasehat hukum dan notaris selama berhubungan dengan peradilan.

c. Fungsi Mengatur

• Mahkamah Agung memiliki tugas untuk mengatur lebih lanjut mengenai hal-hal yang dibutuhkan demi kelancaran terselenggaranya peradilan apabila peraturan dalam undang-undang belum cukup.
• Mahkamah Agung dapat membuat peraturan bila dianggap perlu untuk mencukupi hukum yang sudah diatur di dalam undang-undang.

d. Fungsi Nasehat

• Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif memiliki tugas memberikan nasihat dan pertimbangan dalam bidang hukum kepada kepala negara dalam rangka pemberian dan penolakan grasi.
• Mahkamah Agung dapat meminta dan memberi petunjuk kepada pengadilan yang ada di lingkup peradilan

e. Fungsi Administratif

• Mahkamah Agung bertugas mengatur susunan organisasi, tanggung jawab dan tata kerja kepaniteraan peradilan.

2. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yudikatif yang terdiri dari 9 anggota. Mereka diajukan oleh Mahkamah Agung, DPR dan Presiden. Kedudukan Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga negara yang menegakkan hukum dan peradilan. 

Tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi tertuang di dalam pasal 24C ayat 1 UUD NRI 1945. Berikut merupakan beberapa wewenang dan tugas dari Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif, antara lain:

• Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar.
• Mengadili tingkat pertama dan tingkat terakhir untuk menguji undang-undang yang bersifat final terhadap Undang-Undang Dasar.
• Memutuskan perihal pembubaran partai politik.
• Memutuskan perselisihan yang terjadi terhadap hasil pemilihan umum (pemilu).

Selain itu, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif memiliki tugas untuk memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan Presiden atau Wakil Presiden. 

Hal ini tertuang dalam Pasal 7B ayat 1 UUD NRI 1945. Pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden dapat dilakukan apabila melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan negara, korupsi, penyuapan dan tindak pidana berat lainnya.

3. Komisi Yudisial

Komisi Yudisial merupakan lembaga yudikatif yang bersifat mandiri dan berwenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjaga martabat dan kehormatan hakim. 

Supaya diangkat menjadi anggota Komisi Yudisial, maka seseorang harus memiliki pengalaman dan pengetahuan yang baik dalam bidang hukum dan terbebas dari riwayat tindakan tercela. Berikut merupakan wewenang dan tugas dari Komisi Yudisial.

Wewenang Komisi Yudisial sebagai lembaga yudikatif tertuang didalam pasal 13 Undang-undang No. 18 tahun 2011, yakni sebagai berikut:

• Mengajukan usul pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
• Menjaga martabat kehormatan dan perilaku hakim.
• Merancang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim bersama Mahkamah Agung.
• Menegakkan serta menjaga Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Tugas dari Komisi Yudisial yang tertuang di dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 mengatur beberapa hal seperti berikut ini:

1. Dalam rangka melaksanakan wewenang Komisi Yudisial untuk menjaga kehormatan, martabat, dan perilaku hakim, lembaga yudikatif ini memiliki tugas berikut:

• Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap hakim.
• Menerima laporan yang berkaitan dengan adanya pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
• Melakukan verifikasi dan investigasi terhadap laporan mengenai pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
• Memberikan keputusan apakah benar laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
• Mengambil langkah hukum kepada siapa saja yang merendahkan kehormatan dan martabat hakim.

2. Komisi Yudisial bertugas dalam mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim.

3. Sebagai upaya untuk menegakkan kehormatan, martabat dan perilaku hakim, Komisi Yudisial memiliki bertugas meminta bantuan aparat penegak hukum agar melakukan penyadapan pemberitaan yang terjadi dalam dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

4. Aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti permintaan yang diminta Komisi Yudisial terkait yang dimaksud di dalam poin 3.

Berdasarkan Pasal 14 Undang-undang tahun 2011, menanggapi wewenang Komisi Yudisial dalam mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc bersama Mahkamah Agung, maka Komisi Yudisial memiliki tugas:

• Melakukan pendaftaran calon hakim agung
• Melakukan seleksi terhadap calon hakim agung
• Menetapkan calon hakim agung
• Mengajukan calon hakim agung kepada DPR

Sudah Tahu Lembaga Yudikatif di Indonesia?

Sekian penjelasan mengenai lembaga yudikatif di Indonesia yang terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Lembaga ini memiliki wewenang dan tugas untuk mengadili penyelewengan konstitusi dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh institusi negara. 

Lembaga ini juga adalah lembaga independen yang artinya tidak boleh mendapatkan intervensi dari pihak lain dalam menjalankan tugasnya yang berhubungan dengan keputusan peradilan. Semoga informasi tentang lembaga ini bermanfaat.

Hukum perdata adalah salah satu istilah hukum yang mungkin familiar di telinga banyak orang. Namun masalahnya, hanya beberapa yang benar-benar memahami istilah hukum yang satu ini. Anda mungkin juga satu dari banyak orang tersebut. 

Untuk Anda yang masih minim literasi tentang jenis hukum ini. Pada ulasan kali ini, kami akan mengajak Anda memahami lebih dalam mengenai jenis hukum yang juga dikenal dengan istilah hukum privat ini. Langsung saja, simak ulasan lengkap tentang jenis hukum ini yang telah kami rangkum di bawah!

Apa Itu Hukum Perdata?

Hukum perdata adalah jenis hukum yang merupakan kebalikan dari hukum pidana. Jika hukum pidana fokus mengatur hubungan antar negara dan masyarakat, maka hukum perdata adalah aturan yang mengatur hubungan antara subjek hukum dalam masyarakat.

Dalam ilmu hukum sendiri, jenis hukum ini juga dikenal dengan istilah lain, seperti hukum privat atau hukum sipil. Jadi, jangan sampai keliru dengan istilah-istilah tersebut, ya!

Sejarah Singkat Hukum Perdata di Indonesia

Hukum sipil atau perdata tidak begitu saja muncul di Indonesia. Hukum ini nyatanya adalah memiliki sejarah yang cukup panjang. 

Melansir informasi dari beberapa sumber terpercaya, hukum ini telah ada sejak masa kolonial. Hukum privat di Indonesia mendapatkan pengaruh dari sistem hukum Belanda. 

Pada kisaran tahun 1512, Belanda memperkenalkan hukum sipil Romawi-Belanda di Indonesia, yang menjadi aturan perdagangan dan politik. Perumusan hukum perdata pada masa kolonial berhasil disempurnakan pada tanggal 6 Juli 1830 dan diberi nama Burgerlijk Wetboek. 

Sistem hukum sipil yang berlandaskan pada Burgerlijk Wetboek ini digunakan di Indonesia sangat lama. Bahkan hingga hari ini, KUHP yang menjadi sumber hukum perdata di Indonesia bersumber dari kita Burgerlijk Wetboek.

Hukum Perdata vs Hukum Pidana

Selain hukum perdata, di bidang hukum, juga terdapat istilah hukum pidana. Seperti yang kami sebutkan di awal, keduanya adalah jenis hukum yang bertolak belakang.

Pada dasarnya, hukum pidana adalah hukum yang memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan umum. Sifat utama dari hukum pidana sendiri adalah sebagai upaya terakhir dalam menyelesaikan suatu perkara atau ultimum remedium. 

Jika terdapat saksi yang menyaksikan bentuk pelanggaran atau tindak pidana yang berdampak kepada masyarakat umum, maka pelaku akan dapat mendapatkan hukuman pidana.

Berbeda dengan hukum pidana, hukum sipil atau perdata justru bersifat privat. Dalam hal ini, hukum ini lebih menitikberatkan pada pengaturan hubungan antar perorangan. 

Singkatnya, perkara yang masuk dalam ruang lingkup hukum sipil ini lebih bersifat privat atau tidak berhubungan dengan masyarakat umum. Seperti masalah hutang piutang, hukum perkawinan, hak asuh, dan lainnya.

Sumber Hukum Perdata

Meskipun sebelumnya kami menyebutkan bahwa Burgerlijk Wetboek adalah sumber hukum perdata yang berlaku di Indonesia. Namun, sebenarnya terdapat sumber hukum sipil lainnya. Adapun beberapa contohnya adalah sebagai berikut:

• Burgelik Wetboek (BW): Produk hukum pemerintahan Belanda yang berasaskan concordantie.
• Wetboek van Koophandel (WvK): Kitab undang undang hukum dagang.
• Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang mengatur tentang pokok agraria.
• Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 yang mengatur hak tanggungan terhadap tanah dan benda yang berhubungan dengan tanah.
• Algemene Bepalingen van Wetgeving (AB).
• Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Contoh Hukum Perdata

Seperti yang telah dijelaskan, hukum perdata adalah jenis hukum yang mengatur masalah antar individu. Di Indonesia sendiri, diketahui terdapat beberapa contoh hukum perdata yang berlaku, antara lain:

1. Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan adalah satu dari beberapa contoh hukum sipil. Seperti namanya, hukum yang mengatur hubungan antara suami dan istri. Peraturan hukum perkawinan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 

Secara umum, hukum perkawinan sendiri memainkan peran yang sangat penting, yang mana ia mengatur tentang pernikahan berdasarkan hukum agama, perkawinan atas dasar persetujuan hingga batas usia minimal untuk menikah.

2. Hukum Waris

Hukum waris pun juga termasuk ke dalam salah satu contoh hukum sipil. Contoh hukum sipil ini mengatur tentang pembagian harta peninggalan orang tua kepada anak anaknya.

Adapun ruang lingkup dari hukum waris ini sendiri meliputi hal wajisat, fidei-commis, legitieme portie, harta peninggalan tidak terurus, pembagian waris, executeur-testamentair, dan juga bewindvoerder.

3. Hukum Kekeluargaan

Hukum kekeluargaan ini adalah jenis hukum perdata yang mengatur hubungan antar dalam keluarga, termasuk kekayaan keluarga. Jenis hukum ini umumnya berkaitan dengan hukum keturunan, otoritas orang tua, curatele, dan perwalian.

4. Hukum Perceraian 

Selain hukum pernikahan, terdapat juga hukum perceraian. Hukum ini mengatur tentang mengatur perihal proses perceraian atau penghapusan status pernikahan antara suami dan istri.

5. Hukum Perikatan

Hukum perikatan adalah jenis hukum perdata yang muncul dari perjanjian atau kontrak tertentu, seperti masalah hutang piutang dan jual beli. Jenis hukum sipil ini membahas mengenai perikatan bersyarat dari suatu perjanjian, perikatan ketetapan waktu, perikatan ancaman, dan lainnya.

6. Hukum Kekayaan

Jenis hukum sipil ini bersinggungan dengan harta dan juga hukum. Hukum kekayaan ini mengatur tentang hak hak atas kepemilikan barang. Jenis hukum ini sering menjadi solusi dari masalah yang terkait dengan sengketa harta atau pembagian kekayaan.

7. Hukum Pencemaran Nama Baik

Contoh hukum perdata yang terakhir adalah hukum pencemaran nama baik. Seperti yang dapat Anda telaah dari namanya, hukum ini mengatur perihal masalah pencemaran nama baik antar individu.

Jika membandingkan dengan contoh hukum sipil sebelumnya, hukum pencemaran nama baik ini termasuk yang paling aktif mendapatkan publikasi dari media, khususnya yang melibatkan public figure.

Sanksi Hukum Perdata

Bicara mengenai hukuman, tentunya Anda akan bicara mengenai hukuman atau sanksi, termasuk untuk hukum perdata ini, Dalam kasus perdata, terdapat beberapa jenis hukuman yang dapat menjadi bentuk konsekuensi bagi pihak yang bersalah. Adapun bentuk sanksi tersebut meliputi:

• Ganti rugi: Kewajiban membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan akibat pelanggaran yang dilakukan.
• Denda: Kewajiban membayar sejumlah denda kepada negara atau pihak yang dirugikan.
• Pencabutan kontrak: Pencabutan kontrak antara pihak yang terlibat. Pencabutan kontrak ini juga mengharuskan pihak bersalah untuk mengganti kerugian yang telah ditimbulkan.

Contoh Kasus Hukum Perdata

Jika bicara mengenai contoh kasus hukum perdata di Indonesia, terdapat cukup banyak kasus yang termasuk ke dalam perkara perdata ini dan dapat Anda jadikan sebagai referensi untuk memahami hukum ini. Adapun beberapa kasus perdata yang sempat hangat di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Kasus Hukum Perdata Ruben Onsu

Ruben Onsu sempat melaporkan suatu channel YouTube di tahun 2019, lantaran menuding usaha kuliner miliknya menggunakan pesugihan. Ruben Onsu menganggap bahwa channel YouTube tersebut telah melakukan pencemaran nama baik dan merugikan usaha kulinernya secara materi.

Oleh karena itu, ia pun melaporkan channel YouTube tersebut ke pihak berwajib atas adanya unsur pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). 

2. Kasus Kisah Mantri Desa, Misran

Contoh kasus perdata lainnya adalah contoh kasus mantri desa di tahun 2009 silam. Kasus ini hangat menjadi bahan perbincangan, karena cukup kontroversial. 

Pasalnya, Misran yang merupakan seorang mantri harus mendapatkan hukuman penjara selama 3 bulan, lantaran mengobati masyarakat. PN Tenggarong sebagai pihak yang melayangkan gugatan menganggap Misran tidak memiliki title “dokter” dianggap salah karena melayani dan menolong masyarakat yang ingin berobat.

3. Kasus Pencemaran nama Baik Ruben Onsu

Di tahun 2020 lalu, Ruben Onsu sempat melaporkan 10 akun media sosial yang diduga menghina Bertrand Peto, yang merupakan anak angkatnya. Ruben Onsu mengambil tindakan hukum dengan melayangkan gugatan atas penghinaan dan pencemaran nama baik.

Sudah Paham dengan Konsep Hukum Perdata di Indonesia?

Demikian sedikit ulasan yang dapat kami rangkum mengenai hukum perdata, mulai dari definisi, sejarah hingga contoh produknya. Semoga ulasan ini dapat menjadi media untuk memperluas wawasan hukum Anda.Singkatnya, hukum perdata pada dasarnya adalah sebuah aturan atau ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban individu dalam masyarakat. Adapun contoh dari hukum ini, adalah hukum perkawinan, waris, kekeluargaan, perceraian, perikatan, kekayaan dan pencemaran nama baik.