Category: Hukum

Korupsi merupakan sebuah fenomena kejahatan yang semakin hari semakin banyak masyarakat perbincangkan. Tidak hanya dari kalangan pejabat, pelaku korupsi bahkan muncul dari kalangan biasa. Lalu, seberapa besar dampak korupsi terhadap ekonomi dan bidang lainnya? Simak ulasan menarik berikut ini!

Memahami Pengertian Korupsi

Korupsi sendiri adalah kata yang berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio maupun corruptus. Kata tersebut memiliki arti sebagai berbagai macam tindakan yang dapat menghancurkan ataupun merusak hal tertentu. Ini juga bisa Anda artikan sebagai suatu kejahatan, kebohongan, keburukan atau hal yang tidak bermoral lainnya.

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) korupsi sendiri memiliki arti sebagai penyalahgunaan sejumlah uang negara yang ada dalam sebuah organisasi, yayasan, dan sebagainya. Di mana uang tersebut diperuntukkan untuk kepentingan pribadinya sendiri.

Korupsi juga dapat Anda artikan sebagai sebuah tindakan berupa penyalahgunaan kekuasaan publik atau negara untuk kepentingan perseorangan atau pribadi. Korupsi sendiri telah teratur hukumnya pada Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 

Seiring dengan berjalannya waktu, kasus korupsi oleh para pejabat tinggi negara semakin marak terjadi. Tentu saja, hal ini membuat geram seluruh masyarakat yang ada. Agar dapat menanggulangi kasus kejahatan korupsi ini, telah terbentuk lembaga tersendiri yang bernama KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dampak korupsi terhadap ekonomi cukup mengkhawatirkan. Apalagi kasus korupsi masih menjadi isu sengit yang tidak ada habisnya untuk diperbincangkan. Tidak hanya oleh pejabat tinggi, korupsi juga kerap masyarakat atau para pekerja biasa lakukan. 

7 Dampak Korupsi terhadap Ekonomi dan Bidang Lainnya

Tidak hanya merugikan bagi negara, nyatanya tindak korupsi juga bersifat merugikan bagi bidang ekonomi serta berbagai bidang lainnya yang langsung terasa dalam masyarakat. Berikut ini adalah beberapa dampak korupsi terhadap ekonomi dan lainnya:

1. Dampak Korupsi pada Bidang Ekonomi

Dampak korupsi akan langsung terasa terhadap sektor atau bidang ekonomi. Adanya fenomena korupsi ini akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang semakin melambat dari waktu ke waktu. Ini karena rendahnya tingkat investasi asing kepada para pebisnis.

Para investor sangat enggan memberikan investasi kepada negara yang memiliki tingkat korupsi tinggi. Karena, investasi yang mereka lakukan akan berpeluang besar untuk mengalami kerugian. Adanya korupsi juga membuat transaksi ekonomi semakin tidak lancar.

Transaksi ekonomi yang tidak lancar ini terjadi karena terdapat pungli yang membuat biaya transaksi ekonomi semakin meroket. Tak hanya itu, korupsi dapat menyebabkan kesenjangan ekonomi yang semakin signifikan antara si kaya yang semakin kaya dan si miskin yang semakin miskin.

2. Dampak Korupsi pada Bidang Pembangunan

Dampak korupsi tidak hanya terlihat di bidang ekonomi, namun juga terhadap pembangunan. Agar dapat menjadi bangsa yang maju, pembangunan harus terus terjadi sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi yang ada. Namun, karena adanya kasus korupsi ini, pembangunan menjadi terhambat.

Dana untuk pembangunan suatu wilayah atau infrastruktur diberikan 100% kepada pengelola. Namun, sesuai dengan catatan KPK dari keseluruhan dana tersebut, hanya sekitar 50% yang terealisasi dalam bentuk infrastruktur untuk masyarakat. Di mana 50% sisanya tidak tahu keberadaannya.

Akibat adanya korupsi dalam bidang pembangunan ini, menyebabkan proses pembangunan sarana prasarana semakin melambat karena dana yang tidak kunjung turun. Selain itu, kualitas bangunan dan sarana maupun prasarana tidak sebagus yang dianggarkan dan cenderung cepat mengalami kerusakan.

3. Dampak Korupsi pada Kesejahteraan Masyarakat

Korupsi juga memiliki dampak yang cukup besar terhadap kesejahteraan masyarakatnya, termasuk dalam sektor ekonomi. Akibat adanya korupsi ini membuat tingkat kesejahteraan masyarakat semakin menurun. Hal tersebut mengakibatkan angka kemiskinan yang terus meningkat pada suatu wilayah.

Kemiskinan ini terjadi karena dana di berbagai sektor yang tidak tersalurkan dengan baik sampai ke tangan masyarakat. Sektor tersebut antara lain adalah ekonomi, pendidikan, pangan, kesehatan, dan lainnya. Akibatnya, masyarakat masih harus mengeluarkan uang lebih untuk kebutuhan yang seharusnya pemerintah tanggung.

Belum lagi, sebagai warga negara, masyarakat harus membayarkan pajak. Hal tersebut membuat pengeluaran dan pemasukan tidak seimbang dalam skala rumah tangga. Akibatnya, angka kemiskinan akan semakin meningkat jika korupsi tidak segera diberantas dengan baik.

4. Dampak Korupsi terhadap Budaya

Selain berdampak terhadap sektor yang langsung terlihat nyata seperti ekonomi, ternyata korupsi juga memiliki dampak yang cukup pada sektor budaya masyarakat. Semakin maraknya korupsi membuat masyarakat terbiasa dengan perilaku dan keburukan korupsi itu sendiri.

Sehingga, jika terus dibiarkan, maka masyarakat akan menormalisasi tindakan korupsi ini meskipun dalam skala kecil. Hal tersebut akan menyebabkan dampak yang lebih besar lagi, di mana korupsi akan mengakar dan menjadi budaya baru di tengah peradaban masyarakat.

5. Dampak Korupsi pada Bidang Kesehatan

Selain berdampak terhadap bidang ekonomi, tak disangka tindak pidana korupsi juga memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap bidang kesehatan. 

Anggaran pemerintah untuk memfasilitasi kesehatan masyarakat banyak para pejabat seperti Achmad Suyudi dan Siti Fadilah Supari korupsi. Keduanya adalah mantan menteri kesehatan.

Karena dana yang mengalami korupsi ini, maka pelayanan kesehatan pada masyarakat menjadi tidak optimal. Sarana dan prasarana kesehatan yang seharusnya gratis menjadi berbayar karena adanya korupsi. Kualitas layanan kesehatan pun juga ikut mengalami penurunan.

Korupsi dalam bidang kesehatan ini sangat terasa dampaknya ketika pandemi COVID-19 berlangsung. Saat itu, pemerintah dituntut untuk cepat tanggap dalam menangani penyebaran virus korona. Namun, karena adanya korupsi, pada beberapa wilayah penanganan virus ini mengalami keterlambatan.

6. Dampak Korupsi Terhadap Perilaku Sosial

Dampak korupsi terakhir selain terhadap ekonomi adalah pada perilaku sosial. Korupsi sendiri banyak aparat pemerintah dan pejabat lakukan. Padahal, kedua lembaga ini merupakan tempat yang masyarakat segani dan percayai.

Ketika para pejabat melakukan korupsi, pandangan masyarakat terhadap pelaku pemerintahan menjadi buruk. Akibatnya, masyarakat tidak lagi segan terhadap para pejabat, bahkan tidak sungkan untuk mendemo dan mengkritik dengan pedas. Sehingga, wibawa para pejabat secara general menjadi menurun.

Tak hanya itu, masyarakat yang menormalisasi perlakuan korupsi akan membawa dampak yang buruk. Ini karena ketika korupsi sudah menjadi budaya, maka perekonomian negara akan semakin tidak stabil. Selain itu, bisa dikatakan kesenjangan sosial di suatu wilayah akan semakin meningkat dari waktu ke waktu.

Sudah Tahu Dampak Korupsi terhadap Ekonomi dan Lainnya?

Berikut ulasan mengenai berbagai dampak korupsi baik terhadap bidang ekonomi maupun dari berbagai bidang lainnya. Korupsi merupakan perilaku buruk yang harus kita cegah karena dapat merugikan banyak orang. Karena itu, sudah seharusnya kita sebagai warga negara turut serta dalam upaya pemberantasan korupsi.

Caranya? Anda dapat mulai dengan menerapkan nilai-nilai anti korupsi di kehidupan sehari-hari. Misalnya tidak menyalin pekerjaan orang lain, bersikap bijaksana dalam mengambil keputusan, tidak melakukan manipulasi data. Apakah Anda sudah menerapkan nilai-nilai tersebut?

Hukum perdata adalah salah satu bagian dari hukum yang mengatur hubungan antara individu atau badan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Setiap negara memiliki sistem hukum perdata yang berbeda-beda, begitu juga dengan Indonesia. 

Artikel ini akan membahas secara mendalam mengenai hukum perdata, termasuk pengertian, prinsip-prinsip dasar, dan berbagai contoh hukum perdata implementasinya di Indonesia. Yuk, simak! 

Pengertian Hukum Perdata

Hukum perdata adalah cabang hukum yang mengatur hubungan antara individu atau badan hukum dalam rangka melindungi hak-hak pribadi dan kepentingan ekonomi mereka. 

Hukum perdata menetapkan norma-norma hukum yang mengatur hak dan kewajiban individu atau badan hukum. Ia juga bekerja dengan cara menyelesaikan sengketa jika terjadi perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat.

Di Indonesia, hukum perdata diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Hukum perdata ini mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti hak milik, kontrak, tanggung jawab hukum, waris, perjanjian, dan lain-lain.

Contoh Hukum Perdata di Indonesia

Di Indonesia, hukum perdata diterapkan dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa contoh hukum perdata di Indonesia:

1. Hak Milik

Salah satu contoh hukum perdata di Indonesia adalah dalam kasus kepemilikan properti atau hak milik. Hukum perdata mengatur hal-hal mengenai bagaimana seseorang atau badan hukum dapat memiliki dan memiliki hak atas tanah, bangunan, atau harta lainnya.

2. Perjanjian Kontrak

Hukum perdata juga berlaku dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian kontrak antara dua pihak atau lebih. Kontrak ini bisa berupa perjanjian jual beli, sewa menyewa, atau perjanjian lainnya yang melibatkan transfer hak dan kewajiban antara para pihak.

3. Tanggung Jawab Hukum

Hukum perdata menentukan tanggung jawab hukum seseorang atau badan hukum jika mereka melakukan perbuatan yang merugikan pihak lain. 

Contoh hukum perdata misalnya, jika seseorang menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerugian materiil atau non-materiil pada pihak lain. Maka, hukum perdata akan menentukan bagaimana pertanggungjawaban dan ganti rugi harus dilakukan.

4. Waris

Masalah waris juga diatur dalam hukum perdata di Indonesia. Ketika seseorang meninggal dunia, hukum perdata menentukan bagaimana harta dan kekayaan yang ditinggalkan akan dibagi dan diwariskan kepada ahli waris.

5. Gugatan Perdata

Apabila terjadi perselisihan antara individu atau badan hukum, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan. Gugatan perdata ini akan diproses sesuai dengan ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku untuk mencari penyelesaian yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

8 Contoh Hukum Perdata di Indonesia

Tentu, benar sekali bahwa dalam kehidupan nyata, terdapat berbagai macam kasus hukum perdata yang mencakup beragam elemen dan situasi. Berikut ini adalah beberapa contoh hukum perdata yang mencerminkan kisah realitas di lapangan:

1. Kasus Hukum Perdata Ruben Onsu

Kembali terulang, Ruben Onsu kembali melaporkan akun channel YouTube milik si Z karena diduga menuduh restoran miliknya menggunakan pesugihan. Selain itu, akun channel YouTube si Z dianggap telah mencemarkan nama baik Ruben Onsu dan merugikan usaha yang ia kelola. 

Oleh karena itu, Ruben mengurus dan melaporkan kasus ini ke pihak berwajib. Akun channel YouTube tersebut akan dikenai pasal pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang nantinya akan diusut dan didalami lebih lanjut.

2. Kasus Hukum Perdata Nenek Minah

Pada tanggal 19 November 2009, terjadi kasus hukum perdata yang menjadi sorotan publik. Nenek Minah, yang berusia 55 tahun, dipenjara selama 1 bulan 15 hari oleh Pengadilan Negeri Purwokerto. Sebabnya adalah ia dituduh mencuri 3 buah kakao di perkebunan milik PT Rumpun Sari Antan (RSA) di Banyumas.

Sidang ini ternyata berlangsung dengan penuh emosi dan dramatis. Pada akhirnya, ketua majelis hakim, Muslih Bambang Luqmono S.H., menangis saat membacakan vonis hukum karena dianggap kasus yang dihadapi tergolong sepele.

3. Kasus Ruben atas Tuduhan Pencemaran Nama Baik

Ruben Onsu pernah mengajukan laporan terhadap seseorang ke pihak kepolisian karena telah mengejek putra angkatnya yang bernama Betran Peto. Ulah tersebut dilakukan dengan cara menyunting konten sang putra dengan wajah binatang dalam konten yang dibuatnya. 

Tujuan dari contoh hukum perdata ini adalah untuk memberikan efek jera agar orang tidak sembarangan memberikan komentar atau membuat konten yang tidak pantas. Pihak kepolisian segera mendalami pengajuan laporan Ruben untuk menindaklanjuti kasus tersebut.

4. Kasus Susu Formula Berbakteri

Pada tahun 2008, terjadi sebuah contoh hukum perdata yang sangat menghebohkan pada saat itu, yaitu kasus susu formula tercemar bakteri.

Pada waktu itu, IPB (Institut Pertanian Bogor) merilis informasi di situs web mereka mengenai susu formula yang terkontaminasi oleh bakteri bernama Enterobacter Sakazakii.

5. Kasus PT Indorayon dengan Masyarakat

Perusahaan yang menjadi pelaku dalam kasus ini adalah PT Toba Pulp Lestari (PT TPL), sebelumnya dikenal sebagai PT Inti Indorayon Utama. PT Indorayon mulai beroperasi pada akhir dekade 1980-an.

Pada tahun 1999, perusahaan tersebut dihentikan operasionalnya berdasarkan rekomendasi dari Menteri Negara Lingkungan Hidup yang saat itu dijabat oleh Sonny Keraf. Keputusan tersebut diambil karena perusahaan tersebut terbukti melakukan pencemaran dan mengancam lingkungan.

Pada bulan Maret 2002, PT Indorayon diizinkan untuk beroperasi kembali atas rekomendasi dari Wakil Presiden Republik Indonesia saat itu, yang dijabat oleh Megawati Soekarnoputri. Namun, perusahaan ini dibuka kembali dengan menggunakan nama baru, yaitu PT Toba Pulp Lestari (PT TPL).

Setelah beroperasi selama satu dekade, masyarakat di Porsea merasakan akibat yang tidak menyenangkan. Perusahaan tersebut sudah mencemari lingkungan sekitar dan menimbulkan masalah sosial. Hal ini juga termasuk konflik dan intimidasi yang aparat lakukan terhadap warga yang menolak kehadiran PT Indorayon.

Dampak buruk terhadap kualitas lingkungan juga berdampak pada menurunnya kesehatan masyarakat. Selain mencemari udara, limbah dari perusahaan juga menyebabkan hasil panen warga menurun. Salah satunya adalah ada banyak bulir padi yang tidak berisi atau kosong.

Masyarakat sekitar menjadi khawatir bahwa kejadian yang terjadi 10 tahun sebelumnya bisa terulang sejak PT TPL dibuka kembali. Selain itu, warga sekitar juga mengeluhkan bahwa limbah uap dari pabrik cukup mengganggu kualitas udara di sekitar daerah mereka.

6. Gugatan Perdata Karhutla Senilai Rp3,15 Triliun

Pada tahun 2019, pemerintah terus berkoordinasi dengan pengadilan negeri untuk mempercepat pelaksanaan eksekusi kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Namun, ada fakta mengejutkan yang diungkap oleh Rasio Ridho Sani, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dari total nilai gugatan perdata sebesar Rp 3,15 triliun, baru sejumlah Rp 78 miliar yang telah disetorkan ke rekening negara.

Sisanya, pemerintah pada saat itu masih terus berproses dalam upaya penegakan hukum. Salah satu contohnya adalah eksekusi senilai Rp360 miliar di Pengadilan Negeri (PN) Nagan Raya Aceh terkait kasus karhutla yang terjadi di wilayah PT Kallista Alam.

Koordinasi terus dilakukan untuk memastikan langkah-langkah selanjutnya. Tahap penilaian terhadap aset PT Kallista Alam yang akan dilelang untuk membayar ganti rugi juga tengah berlangsung. 

Selain itu, pemerintah juga tengah memproses pengiriman surat ke beberapa PN agar segera melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak yang terkait dalam kasus tersebut.

7. Kasus Mantra Desa Misran

Seorang mantri (perawat) di pedalaman Desa Kuala Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, ditangkap karena memberikan bantuan pengobatan kepada orang-orang yang membutuhkan.  

Ia dituduh melanggar UU No. 36/2009 tentang Kesehatan. Setelah mendapatkan vonis bersalah, ia kemudian mengajukan uji materi Undang-Undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pada tahun 2010 lalu, MK mengabulkan permohonan Misran. Dengan demikian, kini para mantri diperbolehkan untuk melakukan pelayanan kesehatan layaknya dokter.

Klausal yang memperbolehkan para mantri untuk berpraktik adalah “Perawat yang melaksanakan tugasnya dalam kondisi darurat yang mengancam nyawa pasien dan memerlukan tindakan medis segera untuk menyelamatkan pasien.”

Putusan MK ini disambut dengan sorak sorai dan kegembiraan bagi para mantri yang selama ini seringkali dihantui oleh pelanggaran hukum ketika berpraktek. Namun, bagi sebagian dokter, keputusan MK ini dianggap sebagai musibah. 

Di daerah, sering terjadi saling curiga dan persaingan antara dokter dan mantri dalam memperebutkan pasien. Bagaimana bisa?

Dokter menuduh bahwa perawat menyerobot wilayah profesi dokter. Sementara perawat dengan mudah akan menjawab bahwa itu disebabkan karena dokter tidak memanfaatkan wilayahnya atau karena keinginan masyarakat. 

Lagi-lagi, pasien menjadi pihak yang dirugikan karena dijadikan media propaganda dan sasaran percobaan bagi kedua profesi tersebut.

8. Contoh Hukum Perdata yang Bisa Berubah Menjadi Pidana

Terdapat beberapa contoh situasi dimana kasus hukum perdata dapat berubah menjadi kasus pidana. Sebagai contoh, dalam kasus hutang piutang, apabila salah satu pihak tidak mampu memenuhi kewajibannya (wanprestasi), hal tersebut dapat mengakibatkan tuntutan hukum perdata. 

Namun, jika pelanggaran tersebut dianggap sebagai perbuatan yang melanggar undang-undang pidana, pelaku bisa menghadapi tuntutan pidana dan akhirnya berujung pada hukuman penjara.

Contoh kasus hukum perdata yang lain mencakup perjanjian kesepakatan antara mantan suami untuk memberikan nafkah kepada mantan istri dan anak-anaknya. Ia juga berlaku pada perjanjian untuk pembayaran hutang piutang, perjanjian bisnis, dan lain sebagainya.

Pentingnya Paham Contoh Hukum Perdata

Hukum perdata memiliki peran penting dalam mengatur hubungan antara individu atau badan hukum di Indonesia. Dengan mengikuti prinsip-prinsip dasar hukum perdata, diharapkan setiap transaksi hukum dapat berjalan dengan adil dan merata bagi semua pihak yang terlibat. 

Penting bagi setiap warga negara untuk memahami contoh hukum perdata agar dapat mengambil keputusan yang tepat dan mematuhi hukum yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari.

Secara garis besar, hukum dibedakan menjadi dua yaitu hukum pidana dan hukum perdata. Hukum pidana adalah peraturan undang-undang yang mengatur tentang perilaku manusia agar tidak melanggar hak asasi sesama manusia. Ada banyak contoh hukum pidana yang viral di Indonesia dengan berbagai macam permasalahan.

Guna memudahkan kamu dalam memahami hukum pidana, simak beberapa contoh kasusnya berikut ini. 

15 Contoh Hukum Pidana Viral di Indonesia

Pada kasus hukum pidana, biasanya, jika terbukti bersalah, maka pelaku tindak pidana akan mendapatkan sanksi hukuman penjara, denda, atau bahkan keduanya. Kasus hukum pidana dalam ulasan ini merupakan perkara-perkara nyata yang sempat menjadi sorotan masyarakat di Indonesia. 

1. Prita Mulyasari Vs Omni Hospital

Prita Mulyasari pernah dituntut oleh Rumah Sakit Omni dengan gugatan pencemaran nama baik. Pasalnya, Prita Mulyasari menuliskan keluhannya terhadap Omni Hospital karena pelayanannya kurang memuaskan. Keluhan tersebut ia sampaikan melalui surat elektronik. Tetapi, ada pihak lain yang menyebarluaskannya.

Kasus Prita Mulyasari melawan Omni Hospital ini bergulir panjang hingga akhirnya hakim pengadilan negeri menyatakan Prita tidak bersalah. Isi surat elektronik yang ditulis Prita tidak termasuk ke dalam pencemaran atau penistaan nama baik. 

Kasus Prita Vs Omni Hospital ini berjalan mulai Desember 2009 dan berakhir pada tanggal 17 September 2012 sehingga menjadi salah satu contoh hukum pidana dengan proses yang cukup lama. Nampaknya, kasus Prita menarik simpati masyarakat dan mantan menteri perindustrian. 

Untuk memberikan dukungan pada Prita Mulyasari, masyarakat menggelar konser koin keadilan untuk membantu membayar denda ke Omni Hospital.

2. Antasari Azhar (Mantan Ketua KPK/ Komisi Pemberantasan Korupsi)

Masyarakat Indonesia pernah dihebohkan dengan berita pembunuhan yang diduga didalangi oleh Antasari Azhar. Pada waktu itu, beliau tengah menjabat sebagai ketua KPK. 

Contoh hukum pidana viral yang satu ini menuai cukup banyak pro dan kontrak karena banyak yang mensinyalir bahwa kasus tersebut adalah rekayasa dengan tujuan untuk menjegal Antasari sebagai ketua KPK.

Pasalnya, selama menjabat sebagai Ketua Pemberantasan Korupsi, Antasari dikenal mempunyai nyali besar untuk membongkar skandal IT KPU dan Bank Century. Akibat kasus pembunuhan tersebut, Antasari dituntut hukuman mati oleh jaksa penuntut umum.

Namun demikian, hasil persidangan menetapkan Antasari Azhar untuk menjalani kurungan penjara selama 18 tahun atas pembunuhan yang terjadi terhadap Nasrudin Zulkarnaen.

3. Abdullah Puteh, “Kasus KPK Perdana”

Contoh hukum pidana lainnya yang pernah menggemparkan Indonesia adalah Abdullah Puteh yang kedapatan korupsi. Kasus korupsi yang dilakukan Puteh ini merupakan kasus perdana yang disidangkan sejak dibentuknya KPK.

Puteh harus merasakan dinginnya jeruji penjara karena membeli helikopter MI-2 Rusia menggunakan uang negara. Kasus Puteh mencuat pada tahun 2004, atau sekitar hampir satu tahun setelah lembaga KPK dibentuk.

Kasus korupsi yang dilakukan Puteh bergulir cukup lama karena ME menolak kasasi Puteh pada 13 September 2015. Penolakan kasasi tersebut juga menjadi pembatalan putusan pengadilan korupsi yang ajukan pada 15 Juni 2005.

4. Mafia Pajak, Gayus Tambunan

Gayus Tambunan namanya semakin dikenal masyarakat seantero Indonesia lewat contoh hukum pidana pada kasus penggelapan pajak. Selain itu, ada beberapa kasus besar lainnya yang juga menjerat beliau, di antaranya adalah  pencucian uang, suap, dan gratifikasi. 

Korupsi yang dilakukan Gayus juga melibatkan sejumlah perwira polri, dimana Susno Duadji adalah salah satun yang terseret. Gayus juga terjerat kasus penggelapan paspor di Pengadilan Negeri Tangerang.

Ada banyak keganjilan dalam persidangan kasus korupsi Gayus karena dalam dakwaan tidak terdapat pasal tentang korupsi. Alhasil, Gayus dibebaskan dari semua dakwaan oleh majelis hakim.

5. Skandal SKK (Satuan Kerja Khusus) Migas

Contoh hukum pidana ini juga masih melibatkan salah satu pejabat Indonesia, yaitu ketuka SKK Migas bernama Rudi Rubiandini. Kasus hukum pidana ini dikenal dengan skandal SKK Migas. Rudi mempunyai citra sebagai pemimpin yang baik, jujur, dan bersih.

Faktanya, Rudi terciduk dalam kasus suap sehingga dihadiahi hukuman pidana selama 7 tahun, dan harus membayar dengan senilai Rp200.000.000,00. Pada kasus ini, Rudi disebut menerima suap  dari Kernel Oil yang nilainya mencapai $400.000.

Dalam persidangan yang digelar di pengadilan Tipikor, Rudi terbukti melakukan pencucian uang. Setelah majelis hakim s memutuskan Rudi bersalah, beliau tidak mengajukan banding.

6. Ratu Atut Gubernur Banten Korupsi

Kasus korupsi di Indonesia tidak hanya berasal dari salah satu institusi saja, lo.  Contoh hukum pidana yang satu ini melibatkan  Gubernur wanita wilayah Banten, yang bernama Atut Chosiyah. Ratu Atut tersandung kasus korupsi dan suap.

Akibat kasus tersebut, gurita kekuasaan Ratu Atut pun harus runtuh. Tidak hanya itu, tetapi perkara tersebut juga menyeret adiknya, yang bernama Tubagus Chaeri Wardana. 

Pengadaan alat kesehatan, kasus suap dan pencucian uang dalam PILKADA adalah kasus-kasus korupsi yang menyeret Ratu Atut ke dalam penjara. 

Adapun hukuman pidana yang harus dijalani oleh Ratu Atut yaitu sebanyak 2 tahun kurungan penjara. Sedangkan adiknya, Tubagus Chaeri divonis hukuman penjara selama 7 tahun atas dakwaan sengketa PILKADA Lebak.

7. Urip Tri Gunawan, Jaksa Penerima Suap BLBI

Contoh hukum pidana lainnya yang menjerat seorang Jaksa yaitu kasus suap BLBI yang dilakukan oleh Arthalita Suryani. Penerima suap tersebut adalah jaksa Urip Tri Gunawan yang kedapatan menerima dana sebesar $610.000. Urip melakukan tindakan melawan hukum ini ketika masih aktif menjabat sebagai jaksa.

Atas kasus suap ini, jaksa Urip dan Arthalita mendapatkan sanksi kurungan penjara. Adapun vonis yang dijatuhkan kepada Arthalita yaitu hukuman penjara selama lima tahun. Sedangkan jaksa Urip, harus mendekam di penjara lebih lama yaitu 20 tahun.

8. Skandal Bendahara Umum Demokrat

Proyek Wisma Atlet SEA Games yang mangkrak hingga saat ini, menjadi sandungan bagi Nazaruddin yang notabenenya adalah Bendahara Umum Partai Demokrat pada saat itu. KPK mengantongi bukti bahwa Nazaruddin merugikan negara dengan cara korupsi. 

Nazaruddin sempat kabur ke Kolombia hingga akhirnya berhasil diringkus KPK.

Selama persidangan kasus korupsi tersebut Nazaruddin menyeret sejumlah nama petinggi partai Demokrat lainnya, seperti Anas Urbaningrum. Hal itu pula yang membuat Anas Urbaningrum harus merasakan dinginnya jeruji tahanan selama 8 tahun.

9. Nenek Minah, Memetik Kakao

PT RSA (Rumpun Sari Antan) melayangkan tuntutan hukum pada seorang nenek yang buta huruf, bernama Minah. Perkara ini merupakan contoh hukum pidana yang sangat ironis karena menuntut tindakan pada nenek Minah yang memetik 3 buah biji kakao untuk beliau jadikan bibit dari lahan milik PT. RSA.

Pengadilan Negeri Purwokerto menetapkan nenek Minah sebagai terdakwa atas laporan kasus pencurian tersebut sehingga nenek Minah mendapatkan vonis 1 bulan 15 hari kurungan penjara. Tak hanya itu, nenek Minah juga menjalani masa percobaan hukuman selama 3 bulan. 

Kala itu, Muslih Bambang Luqmono, SH sebagai majelis hakim yang memimpin persidangan nenek Minah menangis ketika membacakan vonis tersebut.

10. Bakteri Enterobacter Sakazakii pada Susu Formula

Orang tua yang mempunyai bayi atau batita yang masih mengkonsumsi susu di Indonesia pernah dibuat geram oleh Menkes. Perkara ini merupakan contoh hukum pidana yang berhubungan dengan dunia kesehatan. 

Pasalnya, pada tanggal 15 Februari 2008, Institut Pertanian Bogor pernah merilis informasi yang menyatakan bawah susu formula untuk bayi yang beredar di Indonesia saat itu tercemardengan bakteri enterobacter Sakazakii. 

Di tengah gemparnya informasi tersebut, pemerintah memilih bungkam, dan tidak membuka merek-merek susu yang dimaksud. David Tobing, selaku masyarakat yang terganggu, melayangkan gugatan terhadap aksi bungkam pemerintah tersebut. 

Walaupun Mahkamah Agung sudah memerintahkan agar Menkes membuka sejumlah merek susu yang tercemar bakteri, tetapi Menkes berkelit dan tetap bungkam hingga saat ini.

11. Kasus Pembunuhan dengan Kopi Sianda

Contoh kasus pidana pembunuhan yang pernah menggemparkan Indonesia adalah kasus kopi sianida. Jessica ditetapkan sebagai tersangka atas meninggalnya Mirna, karena keracunan kopi yang diminumnya di Kafe Olivier yang berada di Mall Grand Indonesia.

Kasus yang terjadi pada 6 Januari 2016 ini bergulir cukup panjang dan rumit. Penetapan Jessica sebagai tersangka juga menuai pro dan kontra, karena banyak yang berspekulasi bahwa Jessica adalah pihak yang dijebak.

Akan tetapi, pihak kepolisian terus menggali barang bukti dan melakukan penyidikan hingga mendapatkan hasil yang mengerucut. Hasil penyelidikan tersebut semakin menguatkan bahwa Jessica adalah pelaku pembunuhan terhadap Mirna.

12. Rekayasa Kasus Pemulung Ganja

Sebuah contoh hukum pidana salah tangkap melibatkan seorang pemulung bernama Chairul Saleh. Ia terpaksa harus mengikuti persidangan karena dituduh memiliki 1,6 gram ganja. Kasus ini pun menarik perhatian Bambang Hendarso yang merupakan Jenderal Polisi pada saat itu. 

Kecurigaan Bambang Hendarso bahwa kasus tersebut adalah rekayasa yang dilakukan oleh bawahannya, pun terbukti. Alhasil, Chairul Saleh mendapatkan vonis bebas pada 3 Mei 2010. Sementara itu, 4 orang oknum polisi yang terlibat dalam rekayasa kasus mendapatkan sanksi masing-masing.

Keempat oknum polisi tersebut antara lain Brigadir Dicky, Aiptu Ahamd Riyanto, Aiptu Suyanto, dan Brigadir Rusli.

13. Nenek Asyani

Ternyata, ada contoh hukum pidana viral lainnya yang juga melibatkan seorang nenek. Perhutani menuduh nenek Asyani melakukan pencurian 7 batang kayu jati milik mereka. 

Sedangkan pihak nenek Asyani membantah tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa kayu jati yang diambilnya merupakan kayu yang sudah lama ditebang dari lahan milik suami beliau. 

Beliau didakwa dengan hukuman penjara 1 tahun dan masa percobaan 18 bulan karena kasus tersebut. 

14. Kasus Anak “SR” Salah Tangkap

Aparat kepolisian Polsek Bojong Gede pernah menangkap bocah 15 tahun yang berinisial SR, alias Koko. Alasan aparat menangkap Koko adalah tuduhan mencuri perangkat elektronik.

Contoh hukum pidana ini mencuri perhatian masyarakat Indonesia karena adanya perlakuan sewenang-wenang aparat terhadap Koko yang berujung penganiayaan. Beberapa hari setelah penangkapan Koko atas tuduhan pencurian, pelaku sebenarnya pun sudah tertangkap.

Tepat pada 10 Agustus 2009, PN Cibinong menyatakan Koko bebas dari segala tuntutan. Selain itu, majelis hakim juga menginstruksikan supaya hak-hak terdakwa seperti martabat, harkat, dan kedudukannya dipulihkan.

Keluarga Koko menggugat Kepolisian Sektor Bojong Gede dan Kejaksaan Negeri Cibinong secara perdata melalui LBH pada 29 Februari 2012. Walaupun begitu, gugatan tersebut mendapatkan penolakan dari PN Cibinong.

15. Kongkalikong OC Kaligis

Sebuah contoh hukum pidana viral juga melibatkan oknum dari profesi praktisi hukum. Pengacara kondang OC Kaligis harus mendekam di penjara karena tertangkap kongkalikong memberikan uang kepada hakim PTUN Medan. Tujuan suap tersebut adalah agar gugatan yang diajukan OC Kaligis,dkk dikabulkan oleh hakim.

Bukti uang yang diberikan oleh OC Kaligis bersama dengan Evy, Gary, dan Gatot adalah Sing$5000, dan AS$15000 untuk Tripeni. Sedangkan jumlah uang yang diberikan kepada Dermawan adalah AS$5000, Syamsir AS$2000, dan Amir AS$5000.

Pengadilan tingkat banding menjatuhi OC Kaligis 7 tahun hukuman penjara. Sedangkan sebelumnya, pengadilan tingkat telah memberikan putusan pertama sebanyak 5,5 tahun. Adapun hukuman yang diberikan oleh Mahkamah Agung yaitu lebih 10 tahun penjara. 

Apakah Sudah Lebih Paham Setelah Membaca Contoh Hukum Pidana?

Itulah 15 contoh hukum pidana yang pernah viral di Indonesia. Beberap diantaranya merupakan kasus yang menimpa masyarakat biasa melawan pihak yang lebih kuat, sehingga mendapatkan banyak perhatian dan simpati masyarakat. 

Selain itu, beberapa kasus hukum pidana juga memakan waktu persidangan yang sangat lama karena bergulir alot. Kasus yang menimpa Prita Mulyani misalnya, kasus tersebut rampung setelah 4 atau hampir 5 tahun semenjak perkara dimulai.

PPJB adalah sebuah istilah yang kerap dipakai ketika Anda melakukan jual beli tanah. Akan tetapi, hingga sekarang banyak yang masih belum dapat membedakan antara PPJB dan AJB. Istilah ini memiliki kepanjangan Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Sementara itu, AJB yaitu Akta Jual Beli.

Keduanya kerap dipakai saat melakukan transaksi penjualan maupun pembelian tanah. Selain itu, keduanya juga mempunyai hukum yang berbeda. Berikut pembahasan selengkapnya.

Pengertian PPJB

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, PPJB adalah akronim dari Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Saat Anda melangsungkan transaksi, akan ada pengikatan yang sifatnya sementara. Pengikatan tersebut dilakukan baik oleh pembeli maupun penjual.

Bisa dikatakan bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli ini merupakan sebuah kesepakatan untuk menjual properti. Di dalam perjanjian tersebut, terdapat keterangan secara lengkap mengenai siapa penjualnya, pembelinya, uang yang dijadikan DP, waktu pelaksanaan, serta kapan melakukan AJB.

PPJB bertujuan sebagai bukti bahwa kedua pihak sudah terikat dan sepakat untuk menjual maupun membeli tanah. Dengan begitu, properti tersebut tetap aman dan tidak sampai dibeli oleh orang lain.

Perjanjian Pengikatan Jual Beli juga diperlukan saat proses pembuatan AJB di depan notaris/PPAT. Maka dari itu, PPJB menjadi hal yang memang harus mendapatkan perhatian. Di dalam kesepakatan yang berlangsung, kedua pihak harus paham dan sadar bahwa perjanjian ini sifatnya mengikat.

Fungsi PPJB

Fungsi utama PPJB adalah sebagai pengikat kedua pihak bahwa mereka sepakat untuk menjual maupun membeli tanah. Di dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli juga harus mengatur kapan waktu berlangsungnya transaksi, siapa yang bersepakat, objek atau properti yang menjadi kesepakatan, dan sebagainya.

Selain istilah PPJB ini, Anda juga akan menemukan istilah lainnya yaitu AJB. Akta Jual Beli merupakan akta otentik yang dikeluarkan secara resmi oleh PPAT. Akta tersebut merupakan syarat yang sangat penting di dalam jual beli tanah.

Ketika Akta Jual Beli telah dibuat, maka tanah tersebut bisa menjadi objek jual atau beli. Bahkan tanah yang ditransaksikan juga bisa dialihkan maupun balik nama.

Kemudian, terdapat istilah lain yaitu PJB yang merupakan akronim dari Pengikatan Jual Beli. Antara PPJB dan PJB sebenarnya hampir sama. Akan tetapi, untuk pembuatan PJB biasanya dilakukan bahkan sebelum pembayaran lunas serta proses penjualannya juga disertai akta notaris.

Bagian-bagian Penting dalam PPJB

Dalam perjanjian yang berlangsung, terdapat poin-poin penting yang harus ada, di antaranya:

1. Objek yang Diperjanjikan

Objek pengikatan dalam PPJB ada tiga, yaitu luas bangunan lengkap dengan gambar arsitektur serta gambar spesifikasi teknis, luas tanah lengkap dengan perizinannya, serta lokasi tanah berdasarkan nomor kavling yang tercantum.

Informasi terkait objek yang ditransaksikan memang harus dijelaskan secara terperinci. Tujuannya agar tidak ada informasi atau data yang kurang maupun tak sesuai sehingga khawatir menimbulkan perselisihan di kemudian hari.

2. Kewajiban serta Jaminan Penjual

Bagian berikutnya yang juga sangat penting dalam PPJB adalah pembahasan tentang kewajiban penjual maupun pembeli. Bagi penjual yang akan menawarkan propertinya pada pembeli, wajib membangun serta menyerahkan unit rumah maupun kavling sesuai yang ditawarkan ke pembeli.

Dalam hal ini, Perjanjian Pengikatan Jual Beli berperan sebagai pegangan hukum bagi pembeli. Saat proses pembuatan PPJB tersebut, pihak penjual dapat memasukkan klausul yang isinya pernyataan serta jaminan bahwa tanah maupun bangunan yang sedang ditawarkan bukan sebagai jaminan utang atau terlibat sengketa hukum.

Lalu bagaimana ketika pertanyaan tersebut ternyata tidak benar? Misalnya penjual memasukkan data atau informasi yang tak sesuai kenyataan, maka calon pembeli akan terbebas dari berbagai tuntutan pihak manapun terkait properti yang ingin dibeli.

3. Kewajiban Bagi Pembeli

Sementara itu, kewajiban pembeli yaitu membayar cicilan properti atau bangunan serta siap menerima sanksi jika terlambat membayar sesuai tanggal kesepakatan. Biasanya, sanksi tersebut berupa denda yang harus dibayarkan pembeli.

Berapa besar biaya denda yang dibebankan pembeli? Untuk biaya atau besaran denda keterlambatan sebesar 2/1000 dari total angsuran untuk per hari keterlambatan. Selain itu, pembeli juga dapat kehilangan uang muka atau DP ketika melakukan pembatalan secara sepihak.

Dasar Hukum PPJB

Dasar hukum terkait PPJB ini sudah diatur pada pasal 1388 (1) dalam KUH Perdata. Di pasal tersebut sudah diterangkan bahwa perjanjian atau kontrak yang dibuat secara sah akan berlaku sebagai UU bagi mereka yang membuatnya.

PPJB Menurut PP Nomor 12 Tahun 2021

Pada Pasal 10 PP Nomor 12 Tahun 2021 berbunyi “Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli yang selanjutnya disebut Sistem PPJB adalah rangkaian proses kesepakatan antara setiap orang dengan pelaku pembangunan dalam kegiatan pemasaran yang dituangkan dalam perjanjian pendahuluan jual beli atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli sebelum ditandatangani akta jual beli.”

Kemudian, untuk pasar 11 berbunyi “Perjanjian Pendahuluan Jual Beli atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang selanjutnya disebut PPJB adalah kesepakatan antara pelaku pembangunan dan setiap orang untuk melakukan jual beli Rumah atau satuan Rumah susun yang dapat dilakukan oleh pelaku pembangunan sebelum pembangunan untuk Rumah susun atau dalam proses pembangunan untuk Rumah tunggal dan Rumah deret yang dibuat di hadapan notaris.”

Artinya, PPJB adalah kesepakatan yang mempunyai kekuatan hukum. Isinya berupa perjanjian jual beli terkait properti, benda, atau objek di waktu yang sudah ditentukan. Agar Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut mempunyai kekuatan hukum maka pembuatannya harus di depan notaris.

Notaris juga mempunyai kekuatan hukum sesuai pasal 1868 dalam KUH Perdata. Pasal tersebut berbunyi “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat di mana akta itu dibuat.”

Lalu siapa yang dimaksud pegawai hukum? Anda dapat merujuk pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai kewenangan membuat akta otentik serta melakukan kewenangan yang lain sesuai yang dijelaskan di dalam UU ini maupun UU lainnya.

Risiko PPJB

Saat Anda selesai melakukan penandatanganan AJB, ini mengindikasikan bahwa terdapat sertifikat tanah serta otomatis tanah maupun bangunan tersebut sudah bisa dimiliki. Akan tetapi, ketika yang Anda tandatangani yaitu PPJB, artinya tanah maupun bangunan tersebut belum dapat dimiliki.

Alasannya karena masih belum ada peralihan hak hingga dilakukannya AJB maupun balik nama sertifikat. Setelah Anda selesai melakukan penandatanganan PPJB, terdapat risiko yang mesti Anda pahami.

Risikonya yang terjadi yaitu adanya upaya tuntutan hukum yang dilayangkan pihak lain terkait kepemilikan tanah tersebut. Bahkan pihak tersebut berpotensi memenangkannya di pengadilan. Kemudian, DP yang diberikan pembeli bisa saja hilang ketika pembeli tersebut melakukan pembatalan secara sepihak.

Maka dari itu, jika Anda membuat kesepakatan dengan seseorang dalam bentuk Perjanjian Pengikatan Jual Beli, maka sebaiknya Anda segera meningkatkannya menjadi sertifikat. Dengan begitu, kekuatan hukumnya akan lebih pasti.

Contoh PPJB

Contoh PPJB adalah seperti berikut:

Di sini pihak A sebagai pembeli dan pihak B sebagai penjual. Pihak A ingin melakukan pembelian tanah dan Pihak B mematok harga tanah tersebut sebesar Rp100.000.000,00. Akan tetapi, ternyata pihak A masih belum dapat melakukan pembayaran.

Kemudian pihak A meminta untuk melakukan pembayaran secara lunas dalam 4 tahap atau 4 kali cicilan/angsuran. Kemudian dilakukanlah kesepakatan dan akhirnya kedua pihak setuju. Pihak B pun setuju membuat PPJB berdasarkan syarat atau keterangan TIDAK LUNAS.

Syarat tersebut bisa terpenuh hanya ketika pembayaran keempat dilakukan. Setelah itu, kedua pihak langsung membuat AJB di depan PPAT.

Sudah Paham tentang PPJB?

Jadi, PPJB adalah kesepakatan sementara antara penjual dengan pembeli. Kesepakatan tersebut harus dilakukan di depan notaris atau PPAT sehingga akan menjadi bukti otentik dan mempunyai kekuatan hukum.

Di dalam PPJB juga harus memuat poin-poin penting, seperti pihak-pihak yang melakukan kesepakatan, objek yang dijadikan kesepakatan, waktu kesepakatan dan pelunasan, harga objek, serta kapan melakukan AJB.

Saat kamu membaca tulisan ‘teori hukum konvergensi’ pada judul, apa yang terlintas di benakmu? Ya, sebagian besar dari kamu mungkin pernah membaca kata konvergensi dari buku pelajaran Geografi. Sebab, memang konvergensi memiliki kaitan erat dengan tanah, dan memiliki arti tubrukan antar lempeng tektonik.

Tahukah kamu, teori hukum konvergensi ini juga eksis pada ilmu psikologi. Teori ini dalam psikologi menjelaskan bagaimana sifat dasar dan keturunan berpengaruh besar dalam perkembangan manusia. Bagaimana penjelasan lengkap dari teori hukum ini? Baca selengkapnya berikut ini! 

Definisi Teori Hukum Konvergensi

Menurut Kerr, teori hukum konvergensi merupakan teori dimana pada akhirnya, masyarakat akan bersikap atau berpandangan sama terhadap sesuatu. Apakah dengan mempunyai pandangan yang sama tersebut, lama kelamaan masyarakat akan memiliki karakter yang serupa?

Untuk mendapatkan jawabannya, mari mencoba menelaah bagaimana lingkungan sekitar berpotensi untuk membentuk karakter seseorang. Tak jarang kamu berpikir bahwa seseorang memiliki suatu sikap atau karakter karena pengaruh lingkungan. Namun itu tak sepenuhnya benar.

Nyatanya, setiap individu yang berada pada suatu kelompok tertentu itu umumnya memiliki karakter yang sama. Apabila kamu melihat suatu lingkungan yang terdiri dari sekelompok orang pemarah, bukan lingkungan yang menyebabkan orang-orang tersebut menjadi pemarah. Namun memang tiap individunya memiliki sifat tersebut.

Oleh sebab itu, dari sini kamu akan mengerti, teori hukum konvergensi mampu membuka penglihatanmu mengenai bagaimana karakter seseorang sebenarnya. 

Walaupun terkadang dalam sebuah kelompok ada yang menyatakan bahwa seorang berani melakukan sesuatu yang biasanya tidak ia lakukan, keberanian tersebut tetap merupakan keinginannya sendiri. Jadi, sifat itu memang sudah ada pada dirinya, dan sifat tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan kelompok tersebut. 

Teori hukum ini pertama kali dicetuskan oleh Clark Kerr. Beliau merupakan seorang Profesor Ekonomi di UC-Berkeley. Setelah beliau mencetuskan teori ini, muncullah berbagai perspektif lain, termasuk teori bagaimana sebuah negara bisa memiliki penduduk dengan karakter yang dominan.

Bisakah Suatu Kelompok Mengubah Sikap Seseorang?

Jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini adalah ‘ya.’ Akan tetapi perlu kamu ingat, bahwa sifat asli individu tidak akan berubah walaupun individu tersebut berada di kelompok yang mempunyai sikap berbeda. Kenyataannya, seorang individu bisa memiliki sikap berbeda dari karakternya adalah karena ia ingin diterima.

Apa maksud dari ‘ia ingin diterima’ pada konteks ini? Ya, kamu perlu tahu bahwa pada akhirnya, manusia ingin merasa diterima oleh lingkungannya. Dengan demikian, individu akan merasa ia memiliki teman. Ia akan merasa bahwa “Ya, disinilah seharusnya aku berada. Kelompok ini adalah rumahku, jati diriku.”

Teori hukum konvergensi ini juga dapat kamu pahami melalui contoh fenomena berikut. Contohnya, bahasa Inggris merupakan bahasa internasional yang masyarakat gunakan untuk belajar dan berkomunikasi. Namun, seiring perkembangan zaman, kini Bahasa Inggris menjadi bahasa perantara untuk berbisnis, bahkan di Indonesia sekalipun.

Dengan demikian, Indonesia akan mampu membaur dengan negara-negara lain, sehingga bisnis semakin berkembang. Seiring kerjasama bisnis Indonesia dan beberapa negara lain berkembang, Indonesia pun akan cenderung mengikuti sistem pemerintahan, model ekonomi, serta nilai budaya kolektivisme dari negara lain pula.

Dari contoh fenomena di atas, apakah sekarang kamu menjadi cukup paham dengan teori hukum konvergensi? Walaupun teori ini sebenarnya memiliki pengertian umum seperti yang telah dijabarkan diatas, namun ada beberapa sudut pandang berbeda dari sejumlah ahli. Ketahui penjelasan lengkapnya pada subbab berikut ini.

Sudut Pandang Lain Mengenai Teori Hukum Konvergensi

Terdapat sejumlah sudut pandang lain dari teori hukum konvergensi. Sudut pandang tersebut dikemukakan oleh Kerr dan kawan-kawan, Galbraith, Goode, dan juga William Stern. Bagaimanakah mereka mengartikan teori konvergensi sesuai dengan pemahaman mereka?

1. Kerr dan Kawan-Kawan

Pengertian pertama mengenai teori hukum konvergensi tercetus dari Clark Kerr serta kawan-kawan. Beliau menyatakan bahwa masyarakat di seluruh negara akan berakhir memiliki sikap yang sama, atau setidaknya mirip, meskipun mereka terlahir dari latar belakang budaya yang berbeda-beda.

Jadi, seperti yang telah dijabarkan di atas, teori hukum konvergensi menurut Kerr merupakan teori yang menggambarkan bahwa masyarakat lama kelamaan akan berpandangan sama mengenai suatu hal. Walaupun masyarakat tersebut terdiri dari tiap individu yang berbeda-beda secara latar belakang budaya. 

Kerr juga berpendapat bahwa proses sosial ini terjadi perlahan, sesuai dengan perubahan zaman, teknologi, dan juga komunikasi. Dunia akan terasa menyempit, seiring masyarakatnya akan terus mencoba untuk menyamakan persepsi dan ideologi mengenai suatu hal yang sedang berkembang.

2. Galbraith

Selanjutnya, ada pula sudut pandang mengenai teori hukum konvergensi dari Galbraith. Beliau mengaitkan konvergensi dengan dua sistem ekonomi yang berkembang di dunia saat ini, yaitu sistem ekonomi sosialis dan sistem ekonomi kapitalis.

Sistem ekonomi sosialis merupakan sistem yang berpusat pada pemerintah. Negara yang menerapkan sistem ini berarti semua kegiatan ekonomi dikendalikan oleh pemerintah. Sistem ini berarti pemerintah memiliki kuasa untuk merencanakan, mengatur kebijakan, dan mengambil keputusan ekonomi.

Sementara itu, sistem ekonomi kapitalis berarti sebuah sistem yang membuat pelaku dan pihak swasta mengambil keuntungan atau keputusan ekonomi pribadi. Dengan demikian, masyarakat bisa mendapatkan keuntungan maksimal dari bisnisnya, sesuai dengan kebijakan yang ia tentukan sendiri.

Kemudian, Galbraith menyatakan bahwa konvergensi dapat memengaruhi kedua sistem ini. Sebab pada akhirnya, baik itu sistem ekonomi sosialis maupun kapitalis, keduanya memerlukan sistem perencanaan, dan pengelompokan yang sama. 

Mengapa bisa sama? Ya, karena hal ini dipengaruhi oleh produksi skala besar industri yang sama pula. Oleh karena itu, konvergensi pun dapat terjadi pada dua sistem yang berbeda, meskipun awalnya tujuan dari dua sistem tersebut bertolak belakang.

3. Goode

Sementara itu, ada pula sudut pandang lain mengenai teori ini dari Goode. Beliau berargumen bahwa konvergensi merupakan sebuah naluri, bagaimana individu akan menemukan kelompok yang bersifat sama dengan dirinya. Contohnya, orang yang memiliki sikap ingin tahu, pada akhirnya ia akan bertemu dengan orang yang sama.

Sehingga, teori hukum konvergensi bukannya menyangkal bahwa orang-orang dalam suatu kelompok mungkin akan melakukan sesuatu yang berbeda dari yang biasa mereka lakukan. Justru, teori ini ingin menekankan, bahwa apa yang kelompok tersebut lakukan, sudah merupakan cerminan tiap individu di dalamnya.

Contohnya saja grup pembenci orang-orang homoseksual. Tiap individu yang tergabung di dalamnya merupakan pembenci orang homoseksual. Kebencian yang mereka rasakan, atau mungkin kekerasan yang mungkin mereka lakukan terhadap orang homoseksual, merupakan cerminan dari keyakinan kelompok tersebut.

4. William Stern

Sudut pandang terakhir dikemukakan oleh William Stern. William merupakan salah satu pelopor dari ilmu psikologi modern. Ia menyatakan bahwa konvergensi terjadi karena adanya perbedaan pendapat mengenai dua faktor. Dua faktor tersebut adalah faktor hereditas atau keturunan, dan faktor milieu atau lingkungan.

Dari munculnya dua faktor tersebut pada konvergensi, masyarakat pun ingin mencari tahu, atas pengaruh apakah terjadinya perbedaan perkembangan sifat individu? Apakah sifat individu tersebut memang sudah ada sejak ia lahir (keturunan), atau pengaruh lingkungan?

Sehingga, dari dua faktor tersebut muncullah tiga aliran yang terkenal dengan nama nativisme, naturalisme, dan empirisme. Apakah definisi dari tiga aliran tersebut? Mari membahasnya secara rinci berikut ini.

a. Nativisme

Aliran yang bernama nativisme ini berasal dari kata natis. Natis memiliki arti lahir, kelahiran, atau pembaharuan. Mungkin kamu kerap mendengarnya dalam bahasa Inggris, native. Native sendiri dapat kamu artikan sebagai asli, atau asal.

Nah, dari asal kata tersebut, kamu dapat mengartikan bahwa nativisme merupakan pembawaan sifat manusia sejak lahir. Akan tetapi, teori ini tidak dapat masyarakat terima mentah-mentah, sebab teori ini belum mampu menjelaskan kejadian-kejadian yang mungkin terjadi selama individu berkembang.

b. Naturalisme

Kedua, terdapat aliran naturalisme yang menjelaskan pada hakikatnya, semua manusia terlahir baik. Akan tetapi, sifat dan sikap yang akhirnya mendominasi dirinya ditentukan oleh pendidikan atau pengaruh dari lingkungannya. Apabila pendidikan yang individu terima baik, ia akan menjadi baik, begitu pula sebaliknya.

Pelopor dari aliran ini adalah J.J Rousseu, seorang filsuf berkebangsaan Prancis. Ia meyakini bahwa sesungguhnya tidak ada seorang anak pun yang terlahir buruk. Semua anak terlahir baik, namun lingkungannya dapat mengubah kepribadian anak tersebut.

c. Empirisme

Terakhir, ada aliran empirisme yang berarti perkembangan manusia semata-mata tergantung oleh faktor lingkungan. Sehingga bisa kamu artikan bahwa aliran ini mempercayai bahwa tidak ada yang namanya sifat bawaan dari orang tua.

Akan tetapi, aliran ini masih menjadi perdebatan, sebab terdapat beberapa pertanyaan yang masih belum dapat dijawab. Contohnya, bagaimana seorang murid memiliki tingkat pemahaman berbeda dengan murid lainnya, padahal bahan ajar yang pengajar berikan sama.

Sudah Paham Mengenai Teori Hukum Konvergensi?

Kesimpulannya, teori hukum konvergensi merupakan teori yang memperlihatkan bahwa pada akhirnya, masyarakat akan memiliki pandangan yang sama terhadap sesuatu. Kira-kira, apakah pandanganmu terhadap sesuatu seringkali berubah karena adanya pengaruh dari masyarakat?

Jika administrasi negara adalah studi yang mempelajari tentang fungsi internal serta eksternal dalam sistem aparatur pemerintah, maka hukum administrasi negara merupakan sebuah cabang dari ilmu hukum yang mendalami terkait segala jenis tindakan penyelenggaraan negara.

Kerap disamakan dengan hukum tata usaha negara, namun ternyata kedua jenis hukum ini memiliki perbedaan yang tajam dalam hal pengkajian negara. Secara umum, hukum administrasi negara lebih mengkaji sebuah negara dalam keadaan bergerak atau yang terkenal dengan istilah staat in beweging. 

Apa itu Hukum Administrasi Negara?

Hukum administrasi negara (HAN) adalah kumpulan ketentuan yang mengatur tentang aparatur pemerintah dalam pelaksanaan berbagai aktivitas atau tugas negara guna mencapai tujuan yang telah diputuskan. 

Dalam wewenangnya, hukum administrasi negara menjalankan tugasnya selaku alat bangsa dalam melayani masyarakat. Tak hanya sebatas dalam hal pelayanan, instrumen administrasi negara harus senantiasa memperhatikan segala macam kepentingan khalayak umum tanpa terkecuali. 

Keberadaan hukum administrasi ini sangatlah penting dan dibutuhkan dalam setiap penyelenggaraan otoritas bangsa oleh administrasi negara. Peran utamanya yaitu untuk menangani tugas, fungsi, dan wewenang administrasi negara serta membatasi pelaksanaan kekuasaan oleh negara.

Ruang Lingkup Hukum Administrasi Negara

Sejatinya, ruang lingkup hukum ini merujuk pada batas-batas, bidang, atau area yang menjadi tujuan pengamatan dan objek studi. Ruang lingkup ini akan menjadikan segala kajian untuk fokus dalam setiap pembahasan, supaya dapat lebih terarah dan tidak terpecah ke bagian yang lainnya.  

Menurut Lathif, N.dkk., ruang lingkup hukum administrasi negara yaitu berkaitan erat dengan tugas dan wewenang lembaga negara, baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Tak hanya sebatas itu, ruang lingkup tersebut juga menyangkut hubungan kekuasaan antara lembaga serta warga negara, dan jaminan hukum bagi keduanya. 

Pada peninjauan yang lebih spesifik dan detail, Prajudi Atmosudirdjo menerangkan bahwasanya terdapat enam jenis ruang lingkup dalam HAN. Adapun ruang lingkup tersebut sebagai berikut: 

1. Hukum tentang seluruh dasar dan prinsip umum dari administrasi negara;
2. Hukum mengenai organisasi negara;
3. Hukum terkait segala macam aktivitas dari administrasi negara, terutama yang bersifat yuridis;
4. Hukum tentang sarana dari administrasi negara, khususnya dalam hal yang menyangkut kepegawaian dan keuangan negara;
5. Hukum administrasi pemerintah daerah yang wilayahnya terbagi atas hukum administrasi kepegawaian, keuangan materiil, dan perusahaan negara;
6. Hukum tentang peradilan administrasi negara.

Fungsi Pokok Hukum Administrasi Negara

Selain berperan dalam mengatur tingkah laku masyarakat dalam kehidupan bernegara, fungsi hukum juga untuk mewujudkan ketertiban serta keadilan masyarakat yang menyeluruh. Dalam HAN, Philipus M. Hadjon mengungkapkan bahwa fungsinya terdiri dari fungsi normatif, instrumental, dan jaminan.

Secara khusus, ketiga fungsi tersebut saling berkaitan antara satu dan yang lain. Adapun fungsi normatif menyangkut tentang sebuah standarisasi kekuasaan manajerial. Sedangkan fungsi instrumental lebih membahas kepada penentuan alat yang akan berguna dalam menjalankan pengaturan kekuasaan. 

Hingga pada akhirnya, segala jenis peraturan dan perangkat pemerintah harus selalu memberikan unsur jaminan perlindungan hukum yang kuat terhadap masyarakat umum.

Subjek Hukum Administrasi Negara

Secara sederhana, subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi penyandang untuk memperoleh hak serta kewajiban. Kategori subjek hukum sendiri meliputi manusia (orang) dan badan hukum.

Sebagai subjek hukum, manusia sejak dari lahir hingga meninggal pun berperan sebagai pembawa hak dan kewajiban. Tak jauh beda, badan atau perkumpulan hukum juga turut serta mempunyai hak-hak dan perbuatan hukum layaknya yang manusia dapatkan pada umumnya.

Lebih lanjut, subjek hukum administrasi negara mencakup beberapa pihak yang terlibat dalam kegiatan administrasi negara, baik dari pemerintahan pusat atau daerah.  Adapun beberapa subjek penting dalam HAN antara lain:

1. Pegawai Negeri

Meliputi sekumpulan pejabat atau pegawai yang bekerja di instansi pemerintahan, mulai dari pusat hingga daerah. Pegawai negeri telah terpilih dan memenuhi syarat sebagaimana dalam peraturan undang-undang. Lalu, pegawai tersebut juga diangkat oleh pejabat berwenang dan memperoleh gaji sesuai dengan kebijakan yang berlaku. 

Dalam menjalankan fungsinya, pegawai negeri akan mendapatkan tugas negara berdasarkan dengan ketetapannya. Biasanya, pegawai negeri berwenang dan bertanggung jawab penuh untuk mengelola administrasi negara di suatu wilayah. 

2. Jabatan

Bagian ini mengacu pada kedudukan yang menyatakan tugas, hak, dan wewenang setiap pegawai dalam rangka susunan satuan organisasi. Apabila kedudukan yang bersangkutan berada dalam lingkup pemerintahan, maka jabatan tersebut bernama jabatan negeri.

Jabatan negeri sendiri merujuk pada sebuah jabatan dalam bidang eksekutif yang penerapannya sesuai dengan peraturan undang-undang. Jenis jabatan ini juga termasuk ke dalam kesekretariatan lembaga tertinggi negara dan kepaniteraan pengadilan.

3. Jawatan, Dinas, BUMN, dan BUMD 

Merupakan sebuah kesatuan organisasi aparatur pemerintah, jawatan melingkupi tugas pemerintahan yang bulat dan kelengkapan setiap anggaran negara. 

Sebagai subjek dari hukum administrasi, maka jawatan berkewajiban dalam pemeliharaan dan penyimpanan kekayaan negara atau daerah sekaligus. Oleh sebab itu, setiap pembelian, penyimpanan, ataupun penggunaan barang harus selalu tercantum label yang bertuliskan “milik negara”. 

4. Daerah Swapraja dan Swatantra

Daerah swapraja dan swatantra merupakan suatu wilayah dalam organisasi yang keberadaannya berdasarkan perolehan hak swapraja atau hak otonom. 

Sebagai kesatuan wilayah kekuasaan negara, baik daerah swapraja dan swatantra,  berhak untuk mengurus serta menyelenggarakan urusan rumah tangga masing-masing sektor. Selaras dengan hak tersebut, setiap daerah juga wajib ikut dalam penyelenggaraan kepentingan umum demi kesejahteraan bersama.

5. Negara

Negara adalah organisasi yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah terhadap seluruh golongan dalam suatu wilayah dan dapat menetapkan tujuan tertentu. 

Kedudukannya sebagai subjek hukum menjadikan negara berhak dalam perlindungan, pengurusan, dan pengaturan organisasi untuk mencapai penetapan tujuan yang telah terkonsep sebelumnya. 

Selain itu, dasar hak dan kewajiban bersumber dari lapangan hukum publik, sehingga cakupannya akan lebih menyeluruh dalam hal keperluan umum.      

Sumber Hukum Administrasi Negara

Pada dasarnya, sumber hukum merupakan sesuatu yang menimbulkan aturan hukum dan bersifat memaksa serta mengikat. Jadi, apabila ada yang melanggar aturan, maka sanksi akan menjadi konsekuensinya. Dalam hukum administrasi negara, terdapat dua jenis sumber hukum yang digunakan yakni sumber hukum materiil dan formil. 

1. Sumber Hukum Materiil

Berasal dari sejumlah peristiwa dan kondisi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, sumber hukum materiil menjadi penentu isi atau materi hukum. Lebih lanjut, sumber ini merupakan faktor dari masyarakat yang mempengaruhi pembentukan hukum dan berisikan tentang peraturan dan kaidah hukum yang mengikat setiap orang.     

Secara umum, sumber hukum materiil terbagi menjadi tiga jenis yaitu histori, sosiologis, dan filosofis. Adapun sumber hukum historis yaitu meliputi Undang-Undang, putusan hakim, dan tulisan ahli hukum yang tak bersifat yuridis. 

Sementara itu, sumber hukum sosiologis menyangkut aspek sosial masyarakat yang mempengaruhi substansi hukum positif. Sedangkan sumber hukum filosofis merujuk pada sumber untuk isi hukum dan dasar untuk menaati kewajiban terhadap hukum maupun kekuatan dalam mengikat hukum.

2. Sumber Hukum Formil   

Sering disebut sebagai bentuk aturan hukum yang ada, sumber hukum formil berbeda dengan jenis sumber hukum materiil. Adapun pengertian dari sumber hukum formil sendiri adalah dasar untuk mengesahkan bentuk, kaidah, dan penyebab terjadinya suatu peraturan hukum. 

Selain itu, jenis sumber hukum tersebut juga merupakan tempat dimana sebuah peraturan dapat memperoleh kekuatan hukum yang tepat. Dalam prosesnya, sumber hukum formil terbentuk dengan melalui rangkaian proses tertentu, supaya nantinya masyarakat mudah untuk menerima aturan tersebut. 

Pada implementasinya, terdapat lima sumber hukum formil dalam hukum administrasi negara. Sumber tersebut antara lain Undang-Undang, kebiasaan (praktik administrasi negara), yurisprudensi, doktrin (pendapat para ahli), dan traktat.  

Sudah Paham Mengenai Hukum Administrasi Negara?

Itulah pembahasan terkait hukum administrasi negara (HAN), mulai dari pengertian hingga sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Pada intinya, HAN erat kaitannya dengan tugas dan wewenang sebuah negara dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. 

Menjadi salah satu cabang ilmu hukum, HAN berperan penuh dalam mengatur cara pelaksanaan hak dan kewajiban dari kekuasaan alat perlengkapan negara secara menyeluruh. Tak hanya itu, HAN juga memberikan perlindungan bagi rakyat atau badan hukum atas potensi tindakan arogansi dari pejabat pemerintah.

Perbuatan melanggar hukum adalah sebuah tindakan yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Perbuatan ini bertujuan untuk memuaskan keinginan pribadi dengan cara yang ilegal. Artikel ini akan menjelaskan mengenai pengertian, dasar hukum, unsur, dan contohnya secara lengkap.

Apa Itu Perbuatan Melanggar Hukum?

Dalam Bahasa Belanda, perbuatan melanggar hukum disebut dengan onrechtmatige daad. Sedangkan dalam Bahasa Inggris, ia disebut dengan torf Onrecht. Dua istilah tersebut memiliki arti perbuatan melawan hukum.

Dalam Bahasa Indonesia, istilah tersebut juga dapat diartikan sebagai suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek dan memiliki konsekuensi hukum. Di bidang hukum, tort juga sering diartikan sebagai kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi kontrak.

Selain itu, dalam hukum perdata, tort ini juga diartikan sebagai setiap tindakan yang berbahaya dan memberikan hak kepada korban untuk bertindak atas perbuatan pelaku. Kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku ini bisa berupa materi seperti kerusakan atau minor seperti ketakutan dan penyakit. 

Korban yang menggugat akan mencari ganti rugi menurut hukum perdata, seperti menerima ganti rugi. Jadi perbuatan melawan hukum merupakan tindakan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain, sehingga korban bisa mengajukan tuntutan terhadap pelaku. Kerugian ini bisa berupa material maupun nonmaterial.

Adapun beberapa pengertian istilah ini menurut para ahli adalah:

• Subekti dan Tjitrosudibio: Perbuatan melawan hukum yang akan memberi dampak rugi sangat besar bagi orang lain, sehingga kerugian tersebut harus mendapatkan kompensasi kepada yang mengalami kerugian.
• Code Napoleon: Tindakan ilegal atau perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian, akan membuat orang yang mengalami kerugian mendapat kompensasi atas kerugian tersebut.
• Munir Fuady: Perbuatan ilegal merupakan sebuah tindakan yang melanggar kewajiban hukum dan hak orang lain.

Dasar Hukum dalam Pelanggaran Hukum

Perbuatan melanggar hukum ini diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal ini mendefinisikan tindakan melanggar hukum sebagai suatu tindakan yang merugikan orang lain dan pelaku pelanggaran hukum harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami korban dengan menggantinya. 

Sehingga, jika seseorang merupakan korban atas pelanggaran hukum, maka mereka dapat mendapatkan kompensasi atas kerugian yang mereka alami sesuai dengan hukum yang berlaku. 

Unsur Perbuatan Melanggar Hukum

Berdasarkan dasar hukum yang sudah dijabarkan di atas, ada empat unsur yang harus dibuktikan jika seseorang ingin melakukan tuntutan terhadap tindak pidana yang mereka alami. 

Selain itu, ada empat unsur yang harus dipenuhi oleh penggugat untuk meminta pertanggungjawaban kepada pelaku. Jika salah satu saja tidak terpenuhi, maka permintaannya akan ditolak. 

Mengajukan gugatan ke pengadilan membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Sehingga, seorang penggugat harus menyiapkan banyak dokumen yang sesuai dengan empat unsur yang melanggar perbuatan hukum. Berikut adalah empat unsur tersebut.

1. Unsur Bertindak Melawan Hukum

Unsur yang satu ini menekankan pada tindakan seorang pelaku yang diduga melanggar hukum dalam masyarakat. 

Sejak tahun 1919, istilah kata ‘hukum’ diperluas maknanya, bukan hanya berarti sebuah tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Melainkan, ia juga segala tindakan yang bertentangan dengan norma, pelanggaran peraturan, dan tindakan ilegal yang dilakukan dalam hubungan bersosial.

Maka dari itu, unsur ini bukan hanya mengacu pada tindakan melawan hukum yang didasarkan pada kaidah hukum yang tertulis. Sebaliknya, hal ini juga mengacu pada kaidah hukum yang tidak tertulis, namun hidup dan dipercayai oleh masyarakat. 

2. Kesalahan

Rutten, seorang ahli hukum perdata, menyatakan jika tidak ditemukan sebuah kesalahan, maka tidak akan ada akibat dari perbuatan melawan hukum yang harus dipertanggungjawabkan. 

Unsur kesalahan yang dibutuhkan bisa diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kesalahan yang disengaja dan kesalahan karena kelalaian ataupun kecerobohan. Dalam hukum perdata, kesalahan atas dasar kesengajaan dan kelalaian memiliki konsekuensi hukum yang sama.

Hal tersebut tercantum dalam dasar hukum pelanggaran hukum yang menyatakan bahwa pelaku tetap harus mengganti rugi semua kerugian korban meskipun kesalahan tersebut disengaja ataupun tidak.

3. Kehilangan

Kerugian yang dialami oleh korban bisa diklasifikasi lagi menjadi dua jenis, yaitu kerugian material dan/atau nonmaterial. Contohnya adalah kerusakan properti yang terjadi dan juga ada intangible loss yang berarti hilangnya keuntungan atau potensi keuntungan yang bisa diperoleh di masa depan.

Penegakan tuntutan ganti rugi atas kerusakan moral akan diserahkan sepenuhnya kepada hakim. Hal tersebut akan mempersulit untuk menghitung jumlah kerugian yang dialami, karena proses tersebut akan berdasarkan kepada subjektivitas hakim yang mengadili.

4. Hubungan Sebab Akibat antara Pelanggaran Hukum Pelaku dan Kerugian yang Dialami Korban

Hubungan sebab akibat dalam hukum perdata bertujuan untuk mengkaji hubungan antara perbuatan melanggar hukum yang dilakukan pelaku dengan kerugian yang dialami korban. Hal tersebut nantinya akan menjadi sebuah pertanggungjawaban di persidangan.

Hubungan sebab akibat antara pelaku dan korban harus dibuktikan terlebih dahulu karena hal ini akan digunakan untuk menekankan tanggung jawab yang akan dijalani nantinya. Hal yang dimaksud adalah kerugian yang diderita korban sebagai akibat dari pelanggaran hukum yang dilakukan pelaku.

Contoh Perbuatan Melanggar Hukum

Pelanggaran hukum perdata akan dihukum dalam bentuk ganti rugi dari jaksa atau tuntutan lain. Penggugat harus menyiapkan bukti yang mendukung tuntutannya di persidangan yang dilakukan.  

Hukum perdata ini juga sering terjadi dalam lingkungan keluarga, kasus jual beli, pemalsuan identitas, di rumah, dan di tempat kerja. Berikut adalah beberapa contohnya.

1. Hukum Perkawinan

Hukum ini mengatur hubungan suami istri. Peraturan ini tertulis dalam UU No.1 Tahun 1974. Hukum ini termasuk dalam hukum perdata karena menyangkut hubungan pribadi, yaitu suami dan istri.

Untuk menghindari hal-hal yang mungkin bisa terjadi di masa depan, sebaiknya calon pasangan suami istri menyusun perjanjian pranikah. Perjanjian pranikah ini sangat penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran dalam rumah tangga, seperti kekerasan, perceraian, harta, dan hak asuh anak.

2. Hak Waris

Hak waris ini termasuk ke dalam hukum perdata. Hukum ini sangat penting untuk menanggulangi masalah seperti hak waris setiap anak atau penyitaan harta warisan anak-anak keluarga.

Undang-undang ini akan mengatur mengenai ketetapan, ahli waris dan penafian, fidei commis, warisan yang tidak diurus, wasiat, bewindingsvoerder, hak warisan, pembagian warisan dan portie yang sah.

3. Peraturan Keluarga

Tidak hanya masalah perkawinan, hukum perdata juga mengatur hubungan sebuah keluarga. Contohnya adalah pada saat keluarga menghadapi masalah mengenai warisan, pengasuhan anak, tanggung jawab orang tua hingga anak hilang.

4. Hukum Properti

Masalah properti ini akan ditangani langsung di pengadilan sipil. Kasusnya akan berkaitan erat dengan harta benda seperti pembagian harta kekayaan suatu perusahaan, pembagian saham. Masalah tersebut akan dicarikan jalan keluarnya di pengadilan untuk pembagian harta yang diwariskan.

5. Hukum Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik ini termasuk ke dalam hukum perdata. Hukum ini mengatur tentang tuntutan korban terhadap pelaku yang menyalahgunakan identitasnya. 

Seperti yang marak terjadi di tanah air, media sosial akhirnya menjadi tempat untuk seseorang dapat dengan mudah melakukan perbuatan melanggar hukum hanya dengan berkomentar. Contohnya seperti pencemaran nama publik figur, nama baik arti, dan banyak komentar negatif yang dilontarkan di platform media sosial.

6. Korupsi

Pelanggaran hukum yang satu ini diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999. Pasal khusus ini membahas tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Tindakan ini marak dilakukan oleh pejabat publik, politisi, dan banyak pihak lain untuk menyalahgunakan kuasa dan kepercayaan mereka untuk kepentingan pribadi. Tindakan ini merujuk kepada uang yang diambil dari kepercayaan masyarakat untuk memenuhi hasrat mereka.

7. Pencurian

Pencurian merupakan pengambilan barang milik orang lain tanpa persetujuan pemilik barang tersebut. Istilah tersebut juga menjadi ungkapan informal terhadap berbagai jenis kejahatan terhadap benda lain, seperti perampokan, penjarahan, kleptomania, penggelapan seni, dan penipuan.

8. Penipuan

Tindakan ini melibatkan suatu kebohongan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan mengorbankan orang lain. Banyak sekali kasus penipuan dengan berbagai macam modus dan taktik. Media sosial yang semakin luas membuat para penipu ini dapat dengan mudah mendapatkan lahan untuk mencari target.

Untuk menghindarinya, sebelum melakukan apapun secara online sebaiknya melakukan pengecekan mendalam tentang orang yang ada di balik akun media sosial tersebut. Jika dirasa mencurigakan, bisa langsung membatalkan transaksi untuk menghindari penipuan.

Menemui Perbuatan Melanggar Hukum, Lapor atau Selesaikan Secara Kekeluargaan?

Seperti yang sudah dijelaskan, perbuatan melanggar hukum bisa dipidana dan korban bisa mendapat kompensasi. Namun, dalam prakteknya, menuntut seseorang memerlukan waktu dan energi yang banyak. Sehingga, tragedi ini membuat orang lain memilih jalan kekeluargaan.

Meskipun begitu, jika kejahatan yang dilakukan sangat serius, seperti pembunuhan, tindakan pelecehan, korupsi dan lain sebagainya, sebaiknya melapor untuk diadili. Kerugian yang didapat atas tindakan tersebut tidak bisa dihitung jumlahnya karena termasuk ke dalam kerugian materil dan nonmateril.

Tanah, bangunan, dan rumah merupakan aset properti investasi yang menjanjikan dalam jangka panjang. Hal inilah yang membuat orang tertarik untuk membelinya sebagai instrumen investasi yang mereka miliki. Meski begitu, banyak orang awam yang belum tahu apa itu akta jual beli (AJB).

Padahal, salah satu dokumen yang harus kamu urus sesudah melakukan transaksi jual beli properti adalah akta tersebut. Lantas, sebenarnya apa itu AJB?

Nah, untukmu yang berencana membeli properti dalam waktu dekat atau tertarik ingin tahu lebih banyak seputar dokumen tersebut, simak informasi selengkapnya di bawah ini!

Pengertian Akta Jual Beli

Secara umum, akta jual beli adalah dokumen yang otentik, yang menjadi bukti aktivitas jual beli dan peralihan hak atas tanah, bangunan, maupun hunian yang legal dan sah. Agar bisa mendapatkan dokumen ini, tentu kamu tidak bisa membuatnya sendiri.

Sebab, AJB ini hanya bisa dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Jadi, baik dari awal proses hingga penandatanganan dokumen, semuanya harus dilakukan dan didampingi oleh PPAT.

Adapun tujuan dari pembuatan AJB properti sendiri adalah untuk membuktikan adanya transaksi jual beli dan peralihan hak atas properti secara sah di mata hukum.

Dengan kata lain, akta jual beli ini dibutuhkan ketika kamu ingin mengubah barang yang dibeli atau dijual. Tentu kamu sudah paham bahwa pembelian properti adalah hal yang berharga. Oleh karena itulah, proses transaksinya tidak bisa disamakan dengan nilai jual beli yang lebih rendah.

Hal ini karena pada realitanya, banyak terjadi kasus pidana, seperti penipuan transaksi jual beli properti yang pada akhirnya dapat merugikan salah satu pihak. 

Jadi, adanya dokumen ini dapat berperan penting bagi pihak penjual untuk memastikan bahwa proses pembayaran pembeli telah sesuai dengan kontrak aslinya.

Fungsi Akta Jual Beli

Sebagai salah satu dokumen penting dalam aset kepemilikan properti, tentu saja akta jual beli ini memiliki banyak fungsi yang wajib kamu ketahui, seperti berikut:

1. Sebagai Alat Bukti yang Sah

Salah satu fungsi AJB adalah sebagai alat bukti yang sah dari transaksi jual beli properti yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak. 

Karena, umumnya dokumen ini berisikan identitas pihak-pihak yang melakukan transaksi, tanggal transaksi, nominal transaksi, spesifikasi properti, ketentuan-ketentuan, kop surat PPAT, hingga tanda tangan basah sebagai bukti kesepakatan kedua belah pihak.

2. Sebagai Alat Bukti Hukum

Fungsi akta jual beli properti yang selanjutnya adalah sebagai alat bukti hukum yang bisa dibawa ke pengadilan. Hal ini biasanya dilakukan ketika salah satu pihak diketahui tidak memenuhi kewajiban berdasarkan pada perjanjian sebelumnya, yang tercantum pada AJB. 

Misalnya, pembeli tidak membayar harga properti sesuai nominal yang ada di AJB, penjual menjual properti ke pihak lain, dll. Jika hal tersebut kamu alami, maka dokumen ini dapat menjadi bukti kasus dalam menghukum salah satu pihak tersebut. 

Selain itu, AJB properti inilah yang akan memberikan perlindungan hukum sehingga kamu tidak perlu merasa khawatir ketika melakukan transaksi besar.

3. Sebagai Bukti Pemenuhan Hak dan Kewajiban

Selanjutnya, AJB properti juga berfungsi untuk membuktikan bahwa pihak penjual dan pembeli sudah memenuhi setiap hak dan kewajibannya berdasarkan pada peraturan yang berlaku.

Tentu saja bukti hukum ini bisa menjadi pedoman, baik itu bagi penjual maupun pembeli. Oleh karena itu, sangat penting untuk menyertakan dokumen ini dalam transaksi jual beli. 

Syarat Membuat Akta Jual Beli

Di Indonesia, syarat pembuatan akta jual beli properti sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 

Melalui peraturan tersebut, tepatnya dalam Pasal 1 ayat 1, disebutkan bahwa pendaftaran tanah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan, dan teratur.

Oleh karena itulah, dalam proses pembuatannya terdapat sejumlah syarat yang kamu harus penuhi, baik sebagai pihak penjual maupun pembeli, seperti berikut:

1. Syarat untuk Pihak Penjual

• Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga.
• Fotokopi Surat Nikah, apabila sudah berkeluarga.
• Sertifikat Tanah asli.
• Bukti pembayaran PBB selama 5 tahun terakhir dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
• Dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB) asli.
• Surat bukti pelunasan, apabila properti tersebut pernah menjadi jaminan bank.

2. Syarat untuk Pihak Pembeli

• Salinan KTP istri dan suami, jika telah menikah.
• Fotokopi Kartu Keluarga (KK).
• Salinan Akta Nikah, apabila ada.
• Fotokopi NPWP milik pihak pembeli.
• Salinan keterangan WNI atau ganti nama, apabila ada khusus untuk WNI keturunan.

Selain persyaratan di atas, terdapat beberapa hal lain yang kamu harus penuhi sebelum mengajukan pembuatan AJB properti, antara lain:

• Bukti pemeriksaan keaslian Sertifikat Tanah yang dilakukan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN).
• Bukti pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 5% dari harga transaksi dan juga pajak jual beli oleh pihak penjual dan pembeli.
• Surat pernyataan dari pihak penjual, bahwa tanah tersebut tidak berada dalam sengketa atau tanggungan bank.

Cara Membuat Akta Jual Beli

Berikut ini adalah berbagai tahapan prosedur pembuatan AJB properti yang harus kamu lakukan:

• Apabila sudah mencapai kesepakatan jual beli dengan pihak penjual, maka bisa langsung datangi kantor PPAT setempat dengan membawa syarat dokumen yang sudah tertera di pembahasan sebelumnya.
• Nantinya, Sertifikat Tanah dan dokumen lainnya, seperti identitas pihak penjual dan pembeli serta bukti pembayaran PBB akan diperiksa oleh PPAT untuk memastikan bahwa tidak ada tunggakan pajak.
• Selain itu, akan dilakukan juga pengecekan kesesuaian data teknis dan hukum, antara sertifikat dengan buku tanah di Kantor Pertanahan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa tanah tersebut tidak sedang dalam sengketa atau menjadi jaminan bank.
• Pemeriksaan surat persetujuan penjualan dari suami dan istri (apabila sudah menikah). Jika tanah yang terjual merupakan tanah waris, maka ahli waris harus menunjukkan surat keterangan kematian. Sedangkan jika suami atau istri sudah meninggal dunia, maka anak dari pihak penjual wajib hadir dan memberikan persetujuannya.
• Setelah itu, melakukan penyerahan bukti pembayaran pajak, termasuk pajak penghasilan dan BPHTB.
• Jika semua dokumen sudah diverifikasi dan dianggap tidak masalah, maka tahap selanjutnya adalah penandatanganan akta yang harus dihadiri oleh semua pihak, yakni penjual, pembeli, dan saksi yang berasal dari kantor PPAT setempat.

Dari proses pembuatan AJB properti di atas, kamu perlu mengingat bahwa proses tanda tangan dokumen ini sebaiknya juga dihadiri oleh pihak keluarga dekat sebagai saksi. Selain itu, kamu juga perlu mendokumentasikan setiap prosesnya dalam bentuk foto dan/atau video. 

Tujuannya adalah untuk berjaga-jaga, apabila di kemudian hari terjadi masalah yang tidak kamu inginkan. Selain itu, biasanya proses pembuatan AJB tanah ini berlangsung sekitar satu bulan, apabila tidak terjadi kendala.

Biaya Pembuatan Akta Jual Beli Tanah di PPAT

Dalam proses pembuatan AJB properti, setidaknya kamu perlu menyiapkan dana sekitar 10-15% dari harga transaksi yang telah kedua pihak sepakati. Hal ini karena biaya pembuatan akta jual beli properti sangat beragam, sesuai dengan peraturan dari Kementerian ATR/BPN, yakni Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 33 Tahun 2021.

Secara detail, kisaran besaran biaya pembuatan AJB properti yang dapat kamu ketahui adalah sebagai berikut:

• Nilai transaksi kurang dari Rp500.000.000,00; maka besaran biaya pembuatan akta paling banyak adalah 1%.
• Nilai transaksi Rp500.000.000,00-Rp1.000.000.000,00; maka besaran biaya pembuatan akta paling banyak adalah 0,75%.
• Nilai transaksi Rp1.000.000.000,00-Rp2.500.000.000,00; maka besaran biaya pembuatan akta properti paling banyak adalah 0,25%.
• Nilai transaksi lebih dari Rp2.500.000.000,00; maka besaran biaya pembuatan akta tanah paling banyak adalah 0,25%.

Selain ketentuan tersebut, kamu juga harus menyiapkan dana khusus untuk beberapa keperluan berikut ini:

• Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 5% dari harga properti yang kamu bayarkan.
• Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5% setelah nilai tersebut kamu kurangi dengan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Sudah Lebih Paham tentang Akta Jual Beli Tanah?

Jadi, AJB properti merupakan dokumen penting yang harus kamu miliki saat melakukan transaksi jual beli properti. Tujuannya sudah pasti untuk memberikan perlindungan hukum yang sah dan legal atas kepemilikan aset properti tersebut.

Secara sederhana, yang dimaksud dengan hukum agraria adalah aturan yang mengatur urusan pemilikan tanah. Aturan mengenai agraria ini sangat penting, karena dapat meminimalisir terjadinya sengketa tanah atau masalah lain yang menyangkut agraria. Untuk memahami lebih dalam mengenai hukum ini, simak artikel berikut!

Pengertian Hukum Agraria

Dari segi bahasa (etimologi), kata agraria sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu ager yang bermakna tanah atau ladang. Dari situ, kamu bisa mengartikan bahwa hukum agraria berarti hukum terkait urusan yang berkaitan dengan tanah, meliputi hak-hak pemilikan tanah, pembagian tanah, pemindahan hak atas tanah, dll.

Dan karena Indonesia termasuk negara agraria yang luas, maka tanah yang dimaksud tak hanya mencakup tanah pemukiman saja, tapi juga meliputi tanah perkebunan, pertanian, dan hutan yang terbentang dari Sabang hingga Merauke.

Adapun menurut Sudikno Mertokusumo, hukum agraria adalah keseluruhan peraturan hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan tanah dan sumber daya alam yang ada di atasnya atau di dalamnya. Baik itu hukum yang tertulis maupun tidak tertulis, mencakup semua ketentuan hukum perdata, tata negara, maupun hukum tata usaha.

Landasan Hukum Agraria

Peraturan-peraturan mengenai agraria ini semua terangkum dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Menurut undang-undang ini, ada dua jenis pengertian agraria.

Pengertian agraria secara umum bisa Anda lihat dalam Pasal 1 (2) UUPA, yaitu meliputi bumi, air, dan ruang angkasa. Berikut penjelasannya:

• Bumi yang dimaksud mencakup bumi, tubuh bumi di bawahnya, serta yang ada di bawah permukaan air (terdapat pada Pasal 1 (4) UUPA). 
• Air mencakup keseluruhan perairan pedalaman atau laut di wilayah teritori Indonesia (dalam Pasal 1 (5) UUPA).
• Ruang angkasa mencakup ruang di atas  bumi dan air (tertulis di Pasal 1 (6) UUPA).

Berdasarkan pengertian agraria secara luas ini, maka hukum agraria dikelompokkan menjadi beberapa bidang. Di antaranya hukum tanah, hukum air, hukum pertambangan, hukum kehutanan, hukum perikanan, dan hukum penguasaan atas tenaga serta unsur-unsur dalam ruang angkasa.

Sementara itu, pengertian agraria secara spesifik adalah ‘tanah’, hal ini bisa kamu temukan dalam Pasal 4 (1) UUPA. 

Jadi, berdasarkan semua penjelasan di atas, kesimpulannya hukum agraria adalah salah satu aspek penting dalam sistem hukum. Karena mengatur segala aspek yang berkaitan dengan pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan lahan serta sumber daya alam yang ada di dalamnya.

Dan dikarenakan sifatnya yang mencakup elemen-elemen hukum publik dan hukum privat, hukum pertanahan menjadi bagian tersendiri dalam sistem hukum nasional. 

Fungsi Hukum Agraria

Hukum agraria atau hukum tanah memainkan peran penting dalam dalam mengatur dan menjaga keseimbangan antara hak individu, kepentingan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan dalam konteks pemilikan dan penggunaan tanah. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Regulasi Pemilikan Tanah

Fungsi hukum tanah yang pertama adalah mengatur kepemilikan tanah dan hak-hak yang terkait dengan tanah, seperti hak guna bangunan, hak sewa, dan hak-hak lainnya. 

Dengan adanya peraturan ini, diharapkan dapat membantu menentukan siapa yang berhak atas kepemilikan suatu tanah dan bagaimana tanah tersebut digunakan. Alhasil, terciptalah ketertiban dan kepastian hukum dalam hal kepemilikan tanah.

2. Perlindungan Hak Individu

Hukum tanah juga berfungsi untuk melindungi hak-hak individu terkait pemilikan tanah. Tak terkecuali hak-hak adat masyarakat tradisional atas tanah maupun SDA yang terdapat di dalamnya, supaya dilindungi dan diakui. 

3. Perlindungan Lingkungan

Selain melindungi hak pemilikan tanah, hukum ini juga berfungsi untuk melindungi lingkungan itu sendiri. Maksudnya, dengan adanya hukum agraria, Pemerintah dapat memastikan bahwa tanah dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya dimanfaatkan dengan legal, bijaksana, dan tidak menimbulkan kerugian.

4. Penyelesaian Sengketa Tanah

Fungsi lainnya yang tak kalah penting dari adanya hukum agraria adalah membantu menyelesaikan sengketa tanah atau konflik-konflik lain yang mungkin muncul terkait tanah dan kepemilikannya. Dengan begitu, diharapkan penerapan hukum ini dapat menciptakan ketertiban dan kepastian hukum yang lebih kuat.

5. Pengembangan Pertanian dan Perkebunan

Hukum tanah juga berfungsi mendorong investasi dalam sektor pertanian dan perkebunan, dengan memberikan perlindungan hukum kepada pemilik tanah dan pengusaha pertanian. Hal inilah yang di kemudian hari dapat memacu pertumbuhan ekonomi di sektor ini.

6. Mengatur Warisan dan Pemberian Tanah

Peraturan-peraturan dalam hukum agraria juga ada yang berfungsi untuk mengatur persoalan warisan dan pemberian tanah dari generasi ke generasi. Sebagaimana yang tertuang pada Pasal 20 (2) UUPA tentang Peralihan Hak Milik atas tanah dari satu pihak ke pihak lainnya.

Yang dimaksud dengan beralih adalah suatu proses peralihan hak, karena pemilik hak sebelumnya telah meninggal dunia atau dengan sengaja mengalihkan hak yang dipegangnya kepada pihak lain. 

6. Membantu Pembangunan Infrastruktur

Ketika Pemerintah atau badan usaha swasta membutuhkan lahan untuk proyek infrastruktur, seperti pembangunan jalan tol, mereka perlu mendapatkan hak atas tanah yang diperlukan. 

Nah, hukum tanah inilah mengatur proses penguasaan tanah ini, termasuk prosedur pemilihan tanah, penilaian nilai tanah, dan proses kompensasi kepada pemilik tanah yang terkena dampak.

7. Sebagai Pengendali Pencemaran Tanah

Dalam hukum tanah, pengendalian pencemaran tanah adalah salah satu aspek penting yang diatur oleh hukum tanah dalam rangka menjaga keberlanjutan lingkungan dan kualitas lahan pertanian.

Peraturan ini mencakup penggunaan pupuk, pestisida, pengelolaan limbah, dan tanggung jawab hukum terkait dengan dampak pencemaran pada suatu lahan.

Asas-Asas Hukum Agraria Menurut UUPA

Dalam peraturan-peraturan mengenai agraria ini, setidaknya ada tujuh asas yang perlu kamu pahami, di antaranya:

1. Asas Penguasaan oleh Negara

Dalam UUPA Pasal 1, dijelaskan bahwa seluruh bumi, air, dan ruang angkasa merupakan kekayaan nasional. Selanjutnya, dalam Pasal 2 dijelaskan lebih lanjut, bahwasannya yang mendapatkan hak untuk menguasai agraria tersebut adalah negara.

Negara berwenang untuk memberi batasan atau pemindahan hak atas tanah sesuai dengan kepentingan publik serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat terhadap tanah dan SDA mereka.

2. Asas Fungsi Sosial

Selain memiliki fungsi ekonomi, setiap tanah juga memiliki fungsi sosial. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 UUPA. Maka dari itu, seseorang tidak diizinkan untuk memanfaatkan atau tidak memanfaatkan tanah miliknya semata-mata demi kepentingan pribadi, tetapi harus memperhatikan kepentingan orang lain di sekitarnya.

3. Asas Hukum Adat

Menurut Pasal 5 UUPA, hukum yang berlaku pada agraria adalah hukum adat (selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara). Dikarenakan sebagian besar masyarakat Indonesia menganut hukum adat, maka hukum agraria juga didasarkan pula pada ketentuan-ketentuan hukum adat tersebut.

4. Asas Kebangsaan

Ini adalah prinsip penting dalam penerapan hukum tanah, yakni negara mempunyai wewenang serta berhak mengatur dan mengontrol penggunaan tanah dan SDA di wilayahnya. 

Prinsip ini tertuang pada Pasal 9 UUPA yang menjamin bahwa tanah dan SDA yang terkandung di dalamnya harus masyarakat manfaatkan untuk kepentingan negara dan masyarakat lain secara keseluruhan. Tiap warga negara Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan hak atas tanah serta manfaat dari hasilnya.

5. Asas Pembatasan Pemilikan Tanah

Untuk meminimalisir kerugian bagi masyarakat atau kepentingan umum, berlaku asas pembatasan pemilikan tanah pada hukum agraria. Hal ini sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 No. Pasal 17 UUPA, yang menjelaskan bahwa pemilikan dan penguasaan tanah yang melebihi batas adalah hal yang melanggar aturan. 

Berikut ketentuan perihal batas ukuran kepemilikan tanah:

• Batas luas kepemilikan tanah pertanian untuk perorangan paling luas adalah 6 hektar (jika padat penduduk) dan maksimal 10 hektar (jika tidak padat penduduk).
• Maksimal luas tanah untuk rumah tinggal adalah 5.000 meter persegi (untuk WNI) dan 2.000 meter persegi (untuk WNA, itu pun hak pakai bukan hak milik).

6. Asas Perencanaan Umum

Dalam Pasal 14 UUPA, tertera bahwa Pemerintah dalam membuat suatu perencanaan umum terkait agraria harus selalu mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Misalnya seperti kepentingan ibadah, keperluan hidup masyarakat, perkembangan produksi masyarakat, dan perkembangan industri.

Dengan adanya asas ini, semoga pemanfaatan tanah dapat masyarakat lakukan secara terstruktur dan teratur, sehingga dapat membawa manfaat dan kemakmuran sebanyak-banyaknya bagi rakyat, sesuai dengan cita-cita bangsa dan negara.

7. Asas Pemeliharaan Tanah

Pada dasarnya, asas ini mengatur perihal kewajiban pemeliharaan tanah. Mulai dari menjaga kesuburannya, tidak menggunakan bahan-bahan kimia berlebihan yang dapat mencemari tanah, sesuai dengan petunjuk atau arahan dari pihak berwenang. 

Hal ini tertuang dalam Pasal 15 UUPA dan berlaku bagi semua warga negara maupun instansi yang berhubungan dengan kepemilikan dengan tanah terkait.

Sudah Pahamkah Kamu Mengenai Hukum Agraria?

Secara keseluruhan, hukum agraria di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, yang merupakan aset yang sangat berharga bagi masyarakat Indonesia. 

Adanya hukum ini, harapannya penggunaan tanah di Indonesia dapat terus berkembang. Demi mendukung pertumbuhan ekonomi, perlindungan hak-hak masyarakat, serta keberlanjutan lingkungan. 

Istilah korupsi mungkin sudah tidak asing di telinga kita, bahkan aktivitas satu ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Tapi mungkin banyak dari Anda yang belum tahu atau belum paham secara spesifik apa itu korupsi dan apa dampak korupsi bagi masyarakat. Simak lebih lengkapnya dalam artikel berikut.

Apa Itu Korupsi?

Korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi. Korupsi mengikis kepercayaan, melemahkan demokrasi, menghambat pembangunan ekonomi dan semakin memperburuk ketimpangan sosial.

Korupsi adalah perilaku yang mengarah pada keuntungan entitas yang berkuasa dengan mengorbankan orang lain. Oleh karena itulah, korupsi dianggap sebagai penyalahgunaan kekuasaan. 

Korupsi terjadi ketika seseorang dalam posisi kekuasaan menggunakan wewenangnya untuk mempengaruhi keputusan atau melakukan perilaku tidak jujur atau curang. 

Contohnya seperti memberi atau menerima suap atau hadiah yang tidak pantas, transaksi ganda, transaksi di bawah meja, memanipulasi pemilu, mengalihkan dana, mencuci uang, dan menipu investor.

Penyebab Korupsi

Ada beberapa hal yang bisa menyebabkan korupsi kerap terjadi dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Ini dia penyebabnya!

1. Ketidakstabilan Politik

Korupsi bisa terjadi karena rendahnya stabilitas politik di suatu negara. Kondisi politik yang kurang stabil membuat banyak celah bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan korupsi. 

Selain itu, banyak pihak yang jadi memasukan kepentingan pribadi ke dalam politik yang akhirnya membuat korupsi kian merajalela. 

2. Kurangnya Supremasi Hukum

Peluang terjadinya korupsi dapat meningkat jika sistem hukum tidak mampu memberikan sanksi bagi pejabat yang melakukan korupsi. Hal ini dikarenakan hukum yang berlaku tidak dapat memberi efek jera kepada pelaku korupsi. 

3. Kegagalan Tata Kelola

Korupsi khususnya di sektor publik terjadi karena buruknya tata kelola pemerintahan. Hal ini timbul dari rendahnya kualitas manajemen sektor publik, akuntabilitas rendah, buruknya hubungan pemerintah dan warga negara, lemahnya kerangka hukum, kurang transparansi, dan buruknya penyebaran informasi.

4. Konflik Kepentingan

Konflik kepentingan adalah konflik antara tugas publik dan kepentingan pribadi pejabat publik, di mana pejabat publik memiliki kepentingan berkapasitas pribadi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab resminya. 

7 Dampak Korupsi Bagi Masyarakat

Korupsi memiliki dampak yang sangat besar bagi masyarakat. Tidak hanya dari sisi ekonomi saja, tapi dari segi bidang kehidupan lainnya. Ini dia 7 dampak korupsi bagi masyarakat yang merugikan negara dan menyengsarakan rakyat. 

1. Menghambat Pertumbuhan Ekonomi

Menurut World Bank, pendapatan rata-rata di negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi adalah sekitar sepertiga dari negara-negara dengan tingkat korupsi yang rendah. Hal ini membuktikan bahwa dampak korupsi bagi masyarakat dan negara adalah menghambat pertumbuhan ekonomi. 

Hal tersebut dikarenakan rendahnya tingkat investasi dan membuat investor enggan berinvestasi di negara dengan tingkat korupsi yang tinggi. Selain itu, korupsi menyebabkan alokasi uang yang dibelanjakan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi juga semakin sedikit. 

Alokasi dana yang berkurang ini diakibatkan oleh nominal banyak dipakai untuk hal-hal yang bukan kepentingan rakyat sehingga berdampak pada melambatnya pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Akhirnya, hal ini akan membuat rakyat sengsara. 

2. Meningkatnya Kemiskinan 

Dampak korupsi bagi masyarakat berikutnya adalah semakin meningkatnya kemiskinan. Ini adalah akibat dari pertumbuhan ekonomi yang semakin melambat sehingga pendapatan atau penghasilan masyarakat juga menjadi rendah. 

Lapangan kerja yang sempit dan sulit diakses membuat banyak orang sulit memperoleh pekerjaan dan sulit memenuhi kebutuhan mulai dari kebutuhan pangan, sandang, dan papan.

Hal ini pun berakibat pada adanya kelompok-kelompok masyarakat yang hidup di bawah standar kelayakan. Contoh, dengan adanya kehidupan bawah kolong yang baru-baru ini ramai di sosial media. 

Ada beberapa jenis kemiskinan yang bisa terjadi akibat adanya korupsi. Ini dia penjelasannya. 

• Kemiskinan Absolut

Masyarakat yang punya penghasilan sangatlah kecil, tidak mampu memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, dan berbagai kebutuhan lainnya yang bisa membuat kehidupan mereka masuk kategori layak. 

• Kemiskinan Relatif 

Kemiskinan satu ini biasanya terjadi akibat dari adanya kebijakan yang bisa menyebabkan ketimpangan pendapatan. Umumnya standar kemiskinan ini ditentukan oleh masyarakat sendiri secara subjektif. Misal, perubahan harga BBM yang membuat orang-orang kesulitan karena semua barang jadi mahal. 

• Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh faktor budaya dan adat yang membuat seseorang tetap berada di garis kemiskinan. 

• Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diakibatkan dari rendahnya akses seseorang terhadap sumber daya yang biasanya terjadi di sebuah tatanan sosial, budaya, dan politik yang tidak mendukung adanya pembebasan kemiskinan. 

3. Menghambat Akses Pelayanan Kesehatan

Sistem kesehatan terdiri dari interaksi yang kompleks antara beberapa faktor yang berbeda dengan pengetahuan dan pemahaman. Kompleksitas inilah yang membuatnya sangat rentan terhadap korupsi, yang berdampak buruk pada fungsi sistem kesehatan dan kesehatan masyarakat.

Seperti yang bisa kita lihat sendiri pada masa pandemi lalu, banyak sekali oknum-oknum yang melakukan korupsi pengadaan alat kesehatan. Inilah salah satu dampak korupsi bagi masyarakat di bidang kesehatan. Korupsi yang merajalela memiliki potensi untuk mempengaruhi kesehatan penduduk. 

Negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi membelanjakan lebih sedikit untuk perawatan kesehatan sebagai persentase dari produk domestik bruto. Tingkat korupsi yang tinggi berkorelasi dengan hasil kesehatan yang buruk. 

Hal ini termasuk angka kematian bayi dan anak yang lebih tinggi, harapan hidup yang lebih rendah, tingkat imunisasi yang lebih rendah, dan tingkat resistensi antibiotik yang lebih tinggi. 

Selain itu, korupsi berdampak negatif pada kesehatan mental warga negara, dengan individu yang mengalami tingkat korupsi tinggi melaporkan persepsi yang lebih rendah tentang kesehatan mereka secara keseluruhan.

4. Menghambat Pembangunan Negara

Pembangunan negara sendiri tidak hanya diukur dari tingkat pertumbuhan pembangunan infrastruktur tetapi juga diukur dari pembangunan sumber dayanya. Dampak korupsi bagi masyarakat berikutnya adalah menghambat pembangunan negara yang akhirnya menghambat kesejahteraan rakyat. 

Jika tanpa korupsi negara bisa membangun jutaan akses transportasi publik, namun dengan adanya korupsi hingga saat ini ada banyak masyarakat yang sulit memperoleh akses transportasi yang memadai. 

Contoh lainnya adalah pembangunan jalan. Ada banyak sekali jalan-jalan di desa yang tidak layak untuk dilewati sehingga mereka kesulitan memperoleh pasokan kebutuhan seperti makanan, pakaian, dan lain-lain. 

Selain itu, pembangunan yang terhambat juga menghambat arus informasi dan komunikasi dengan rendahnya pembangunan untuk meningkatkan penggunaan internet yang saat ini menjadi salah satu kebutuhan esensial. 

5. Merusak Tata Hukum Negara 

Secara tidak langsung korupsi juga berdampak pada kerusakan tata hukum negara. Hal ini artinya, ada banyak celah di dalam sistem bernegara dan memelihara korupsi memperparah hal tersebut. 

Semakin banyak celah yang dibiarkan begitu saja, maka semakin banyak orang yang melakukan korupsi. Jika kita terus menerus menoleransi hal ini, maka lambat laun tatanan hukum negara menjadi lebih lemah karena banyak yang meremehkan tatanan hukum negara yang ada. 

Kita bisa lihat sendiri contoh nyatanya di mana banyak pejabat yang melakukan suap agar hukumannya diringankan. Hal ini tentunya menurunkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah dan jika semakin dibiarkan bukan tidak mungkin negara tersebut alam hancur karena ditinggalkan warganya. 

6. Meningkatkan Kesenjangan Sosial 

Kesenjangan sosial menjadi salah satu dampak korupsi bagi masyarakat yang bisa kita lihat langsung contoh nyatanya. Korupsi menyebabkan mereka yang kaya akan semakin kaya, dan yang miskin akan semakin miskin. 

Misalnya, pejabat yang seharusnya melakukan pengadaan kebutuhan sembako untuk orang tidak mampu, namun uang sembako tersebut justru dikorupsi. Lalu apa yang terjadi? 

Pihak yang melakukan korupsi, di mana ia sendiri sudah memperoleh gaji yang layak, kemudian ditambah melakukan korupsi. Maka uang yang ia pegang tentu sangat besar jumlahnya. 

Sementara, pihak yang seharusnya merasakan manfaat dari sembako yang diberikan justru sedikit merasakan manfaatnya atau justru tidak merasakan manfaatnya sama sekali. 

7. Rendahnya Pendidikan Suatu Negara 

Negara-negara yang memiliki tingkat korupsi tinggi tentu memiliki penduduk dengan tingkat pendidikan yang rendah. Akses pendidikan menjadi barang mahal bagi mereka yang berada di bawah garis kemiskinan. Program sekolah gratis pun hanya jadi wacana saja. 

Apalagi tingkat inflasi pendidikan di Indonesia saja sudah mencapai 15% per tahun. Pendidikan pun semakin tidak bisa dijangkau oleh banyak orang. Biaya yang dikorupsi oleh para oknum tersebut seharusnya bisa dimanfaatkan untuk membangun sekolah gratis hingga ke bangku kuliah. 

Inilah salah satu dampak korupsi bagi masyarakat yang mana membuat banyak orang kurang berpendidikan sehingga sulit bersaing di dunia kerja. 

Hindari Korupsi Mulai Dari Sekarang!

Itulah beberapa dampak korupsi bagi masyarakat yang mungkin bisa Anda rasakan sendiri. Korupsi sendiri adalah kegiatan yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Anda yang berbohong meminta uang SPP dengan nominal yang lebih besar dari seharusnya, itu juga merupakan salah satu bentuk korupsi. 

Mulai dari sekarang hindari korupsi dan biasakan diri Anda untuk selalu jujur di setiap waktu agar terhindar dari budaya korupsi.