Category: Politik

  • Apa Itu Propaganda? Pengertian, Jenis, Tujuan, & Teknik

    Apa Itu Propaganda? Pengertian, Jenis, Tujuan, & Teknik

    Dalam dunia politik, bisnis, perang, dan sejenis kampanye sosial lainnya sering menggunakan istilah propaganda atau penyebaran informasi yang bersifat persuasif untuk mempengaruhi suatu kelompok sasaran. Itulah mengapa, ketika orang awam mendengar kata tersebut, mungkin langsung merujuk ke gambaran negatif. 

    Namun, perlu Anda tahu bahwa penyebaran informasi satu ini tidak selalu bersifat negatif. Terkadang, beberapa penyampaian gagasan memiliki tujuan positif. Meski kebanyakan berisi informasi yang palsu sehingga dapat menyesatkan orang-orang yang mempercayai isu tersebut. Berikut adalah penjelasan lebih lengkapnya. 

    Apa Itu Propaganda?

    Secara etimologi, kata propaganda berasal dari bahasa latin yakni propagare yang bermakna memekarkan atau mengembangkan. Umumnya, pengertian kata tersebut merujuk kepada tindakan penyebaran ide atau informasi, baik yang benar maupun salah dalam rangka meyakinkan target untuk menganut aliran atau ide tertentu. 

    Orang yang menyebarluaskan gagasan atau informasi dengan tujuan memanipulasi opini publik atau mempengaruhi pandangan kelompok sasaran bisa dilakukan oleh suatu organisasi atau individu. Sebutan bagi individu atau organisasi yang melakukan tindakan penyebaran ide tersebut adalah propagandis. 

    Para propagandis akan menyebarkan serangkaian informasi terlepas dari kebenarannya sehingga seringkali membuat masyarakat resah dan gelisah. Apalagi, terdapat berbagai teknik penyampaian penyebaran ide yang orang-orang belum tentu sadari jika itu adalah informasi yang palsu atau menyesatkan. 

    Biasanya, penyebaran ide dari propagandis ini termasuk jenis komunikasi sepihak. Sebab, antara propagandis dengan kelompok sasaran tidak melakukan pertukaran informasi. Melainkan, propagandis hanya menyebarkan informasi yang bisa jadi salah atau benar untuk mempengaruhi kelompok sasaran tertentu.  

    Jenis-Jenis Propaganda

    Tangan-tangan sebagai ilustrasi aktivitas propaganda | Sumber gambar: kompas.com

    Terdapat beberapa jenis propaganda yang dibedakan menurut aspek-aspeknya. Mulai dari media perantara, perencanaan, metode, dan sumber penyebaran. Ketahui detailnya berikut ini untuk menambah wawasan Anda terkait penyebaran ide atau gagasan yang bertujuan memanipulasi pandangan publik. 

    1. Berdasarkan Media Perantaranya

    Dari segi media perantaranya, propagandis dapat menyebarkan ide atau gagasannya kepada kelompok sasaran melalui bahasa tulis, bahasa lisan, pawai, dan lain sejenisnya. Nah, menurut Ellul (Nurudin, 2004), berdasarkan media perantaranya, jenis penyebaran ide terbagi menjadi dua, yakni:

    • Secara Vertikal. 

    Jenis penyebaran ide satu ini dilakukan oleh satu pihak kepada banyak orang menggunakan perantara media massa seperti brosur, pamflet, surat kabar, atau media elektronik seperti radio untuk mempengaruhi opini publik. 

    Jadi, terdapat dua bahasa yang digunakan yakni tulis dan lisan. Tujuannya sama-sama menebarkan pesan supaya tertanam di benak sasaran. 

    • Secara Horizontal

    Jenis propaganda horizontal misalnya oleh pemimpin kelompok kepada anggotanya melalui media perantara tatap muka secara langsung. Biasanya, tidak sampai menggunakan media massa. Melainkan melakukan komunikasi antar personal. 

    2. Berdasarkan Sifatnya

    Dari sifatnya, Sastropoetro (1991) membagi beberapa pola penyebaran pesan untuk memanipulasi publik ke dalam beberapa kategori. Kategori tersebut meliputi black, white, dan grey propaganda. 

    • Black (hitam). Penyebaran ide yang secara terang-terangan atau terbuka menyerang pihak sasaran yang propagandis tuju termasuk pada kategori black (hitam). 
    • White (putih). Kebalikan dari jenis sebelumnya, pada penyebaran informasi oleh propagandis yang bersifat white, maka propagandis tidak secara terbuka menyerang pihak sasaran. 
    • Grey (abu-abu). Pada propaganda yang bersifat abu-abu, tidak jelas kepada siapa pihak yang menjadi sasaran propagandis. Jadi, banyak orang mengira-ngira hingga menimbulkan keraguan. 

    3. Berdasarkan Metodenya

    Metode atau cara penyampaian ide gagasan untuk mempengaruhi pandangan khalayak ramai juga terbagi menjadi beberapa kategori. Berdasarkan metodenya, terdapat cara koersif maupun persuasif. Berikut adalah penjelasannya. 

    • Secara Koersif

    Sesuai dengan namanya, penyampaian ide oleh propagandis dilakukan dengan cara yang keras atau kasar. Jenis komunikasi satu ini bersifat memaksa. Propagandis akan menyebarkan informasi sambil memberikan efek takut dan terancam kepada pihak sasaran. 

    • Secara Persuasif

    Berbeda dari koersif yang menggunakan kekerasan, persuasif lebih ke upaya untuk membujuk pihak sasaran tanpa membuat mereka merasa terancam. Propagandis memakai cara-cara yang membuat pihak sasarannya merasa terbujuk atau tertarik dengan pesan yang disebarkannya. 

    4. Berdasarkan Sumber Pesannya

    Isi pesan propaganda berbeda-beda tergantung dari propagandisnya. Ada yang menyebutkan sumbernya atau tidak. Berdasarkan sumber pesannya, ada yang bersifat tertutup, terbuka, dan tertunda. Jika tertutup, maka tidak ada yang mengetahui dengan jelas sumber penyebar pesannya. 

    Kebalikannya, jika terbuka maka pembuat pesan tersebut orang-orang ketahui secara publik. Lalu, yang terakhir adalah tertunda. Awalnya, tidak ada yang mengetahui sumbernya, tetapi lama-kelamaan orang-orang akan mengetahui siapa pembuatnya. 

    Tujuan Melakukan Propaganda

    Ilustrasi target sasaran propaganda | Sumber gambar: Freepik.com

    Seperti yang sudah Anda ketahui sebelumnya, propaganda bertujuan untuk mempengaruhi pandangan atau opini suatu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran propagandis atau orang yang menyebarkan informasi. Nah, terdapat beberapa tujuan melakukan tindakan tersebut antara lain:

    1. Memanipulasi Emosi Publik

    Propagandis menyebarkan sebuah ide atau informasi, baik benar atau salah yang efeknya bisa membuat perasaan publik termanipulasi. Terlebih lagi, jika masyarakat mempercayai dengan informasi yang propagandis sebarkan. Efek yang akan timbul nantinya yaitu muncul perasaan benci atau suka terhadap sesuatu hal. 

    Misalnya, terdapat peperangan di daerah tertentu. Lalu, propagandis akan memanfaatkan waktu tersebut untuk menyebarkan pesan yang berisi tulisan kebencian kepada pihak tertentu. Publik yang terhasut pesan tersebut akan ikut merasakan amarah dan benci terhadap pihak yang propagandis tuju. 

    2. Mempengaruhi Pandangan Publik

    Tujuan utama dari propaganda adalah mempengaruhi pandangan publik terkait topik tertentu. Jika propagandis berhasil membentuk opini publik sesuai dengan keinginan mereka, maka mereka akan lebih mudah mencapai tujuannya. 

    Penyebaran informasi tersebut bisa berupa fakta-fakta yang benar adanya atau sebaliknya. Nah, publik yang sebelumnya sudah memiliki pandangan tertentu, bisa berubah jika isi pesan yang propagandis berikan tersebut berhasil mempengaruhinya. 

    Teknik-Teknik Propaganda

    Wawancara berita sebagai media untuk propaganda | Sumber gambar: Freepik.com

    Supaya tujuan propagandis dapat tercapai, maka perlu menerapkan beberapa teknik yang membantu melancarkan aksi penyebaran ide kepada publik. Menurut Decker, setidaknya ada tujuh teknik yang bisa Anda lakukan ketika menebarkan benih-benih informasi kepada masyarakat agar mempengaruhinya. 

    1. Name-calling

    Cara kerja name-calling mirip seperti pemberian label. Pihak propagandis akan melekatkan nama julukan atau stereotip kepada pihak lawannya. Tujuannya agar bisa mengumpulkan dukungan publik untuk ikut menjelekkan pihak lawan yang telah propagandis beri cap buruk sebelumnya. 

    Selain untuk memberikan cap atau labelling kepada pihak lawan yang bermakna negatif, name-calling juga bisa propagandis manfaatkan untuk memberikan cap baik kepada dirinya sendiri. Misalnya, Jepang mengklaim bahwa mereka adalah saudara tua yang akan membantu Indonesia merdeka. 

    2. Glittering Generalities

    Teknik propaganda berikutnya adalah glittering generalities yang menyebarkan pesan dengan konotasi positif. Misalnya seperti mengandung tujuan yang mulia, kebajikan, dan lain sebagainya. 

    Propagandis berharap bisa memantik perasaan simpati di hati masyarakat melalui pesan yang disebarkannya. Contohnya seperti penggunaan kata-kata positif pada slogan untuk menarik perhatian audiens. 

    3. Testimonial

    Berikutnya ada teknik testimonial yang bekerja dengan cara memberikan kesaksian atas baik atau buruknya sesuatu. Setelah adanya testimoni terkait hal tersebut, maka akan semakin memudahkan khalayak ramai untuk meyakini apa yang ingin propagandis sebarkan. 

    4. Transfer

    Pada teknik transfer, berlaku sistem simbol yang mempunyai wibawa dan kehormatan sebagai sarana untuk memperkuat penerimaan oleh publik. Sistem simbol tersebut contohnya seperti pancasila, bendera, dan lain sebagainya. 

    Seorang komunikator atau pengirim pesan bisa menghubungkan ide dengan objek simbolik yang orang-orang kagumi. 

    5. Card-stacking

    Teknik propaganda card-stacking bersifat mengelabui masyarakat. Propagandis hanya akan menyebutkan bagian-bagian argumen yang mereka kehendaki tanpa menyebutkan sisanya yang sekiranya tidak mendukung. 

    Misalnya, promosi produk tertentu yang hanya membeberkan keunggulannya saja tanpa efek samping penggunaannya. 

    6. Plain-folks

    Ciri khas dari teknik plain-folks adalah kesederhanannya. Propagandis berusaha meyakinkan masyarakat dengan memosisikan diri menjadi bagian dari masyarakat tersebut. Misalnya, para pejabat yang berusaha mendekatkan diri dengan gaya hidup suatu kelompok masyarakat tertentu agar mendapatkan kepercayaan mereka. 

    7. Bandwagon Technique

    Lalu, teknik terakhir dari penyebaran ide untuk mempengaruhi pandangan publik ini adalah bandwagon. Teknik bandwagon memanipulasi publik untuk mengikuti suatu tindakan yang telah banyak orang lakukan sebelumnya sesuai dengan keinginan propagandis. 

    Sudah Paham Apa Itu Propaganda?

    Setelah menyimak uraian penjelasan tentang pesan dari propagandis di atas, pastinya wawasan Anda terkait jenis komunikasi untuk menyebarkan ide kepada masyarakat makin bertambah. Pada dasarnya, propaganda dan komunikasi memiliki unsur-unsur yang sama, yaitu pemberi pesan, isi pesan, dan penerima pesan. 

    Hanya saja, penyebaran informasi oleh propagandis bertujuan memanipulasi opini publik untuk mengikuti apa yang pihak penyebar kehendaki. Oleh sebab itu, Anda perlu berhati-hati terhadap informasi yang beredar di saat ini. Jangan sampai termakan pesan yang bersifat menghasut negatif dan belum terbukti faktanya.

  • Fungsi, Syarat, dan Cara Mendirikan Partai Politik Negara

    Fungsi, Syarat, dan Cara Mendirikan Partai Politik Negara

    Mendirikan partai politik adalah salah satu cara terpenting untuk bisa berpartisipasi dalam proses demokrasi dan membawa perubahan dalam sistem politik suatu negara. Meskipun menantang, cara mendirikan partai politik bisa Anda terapkan dengan langkah-langkah yang tepat dan pemahaman yang mendalam. 

    Anda harus melewati beberapa proses dan memenuhi banyak persyaratan. Dalam artikel ini, kita akan membahas syarat dan langkah-langkah utama yang diperlukan untuk mendirikan partai politik. Baca sampai selesai, ya!

    Apa Itu Partai Politik?

    Sebelum masuk ke pembahasan cara mendirikan partai politik, Anda perlu mengetahui apa itu partai politik. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), partai politik merupakan perkumpulan yang memiliki tujuan untuk mewujudkan suatu ideologi politik.

    Pada dunia politik, partai politik atau parpol merupakan organisasi yang mengkoordinasikan anggota-anggotanya untuk maju di pemilihan umum. Seluruh partai politik pasti berorientasi pada kekuasaan. Oleh sebab itu, peran parpol cukup penting pada sistem pemerintahan demokrasi. 

    Biasanya, partai politik terdiri dari pemimpin atau ketua umum, penasihat, dan anggota. Nah, tentunya setiap anggota memiliki perannya masing-masing dalam membantu partai.

    Cara Mendirikan Partai Politik dan Syaratnya

    Ilustrasi Mendaftar Partai Politik | Sumber Gambar: Freepik.com

    Sekarang sudah sampai ke tahap cara mendirikan partai politik dan syaratnya. Syarat mendirikan partai politik sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008. Langsung saja, berikut ini cara mendirikan serta syaratnya:

    1. Memiliki Anggota Minimal

    Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 2, disebutkan jika partai politik harus memiliki anggota minimal 50 orang. Anggota tersebut harus warga negara Indonesia (WNI) yang telah berusia di atas 21 tahun. 

    Selain itu, calon partai politik harus membuktikan anggotanya dengan akta notaris. Pendirian partai politik juga harus mengalokasikan 30% keterwakilan anggota perempuan. 

    2. Memiliki AD dan ART

    Akta notaris pada pendirian partai politik harus memuat Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) dari partai politik itu sendiri. Anggaran Dasar tersebut paling tidak memuat beberapa hal sebagai berikut:

    • Visi dan misi yang dimiliki oleh partai politik.
    • Asas dan ciri khas dari partai politik.
    • Nama, lambang, serta tanda gambar partai politik yang berbeda dari partai politik lainnya.
    • Fungsi dan tujuan utama partai politik.
    • Kepengurusan partai politik.
    • Tempat kedudukan, organisasi, serta pengambilan keputusan.
    • Keuangan partai politik.
    • Peraturan partai politik.
    • Pendidikan partai politik.

    3. Mendaftar ke Departemen

    Cara mendirikan partai politik selanjutnya yaitu mendaftar ke departemen. Langkah ini tertulis pada undang-undang yang sama pada Pasal 3. Pendaftaran partai politik ke departemen bertujuan untuk mendapatkan status badan hukum. Berikut ini persyaratannya:

    • Akta notaris pendirian partai politik.
    • Kantor tetap.
    • Nama, lambang, serta tanda gambar yang unik dan tidak ada kemiripan dengan milik partai politik lain. 
    • Kepengurusan minimal 60% dari jumlah provinsi, 50% dari jumlah kabupaten dan kota setiap provinsi, serta 25% dari jumlah kecamatan di setiap kabupaten dan kota.
    • Memiliki rekening bank khusus atas nama partai politik. 

    4. Proses Verifikasi

    Setelah mendaftar ke departemen untuk mendapatkan status hukum, maka tahapan terakhir adalah menunggu proses verifikasi. Proses verifikasi memakan waktu kurang lebih 45 hari sejak dokumen diterima oleh departemen terkait. 

    Hal tersebut juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 4. Selanjutnya, pengesahan partai politik menjadi badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri dilakukan paling lama 15 hari sejak berakhirnya proses verifikasi. 

    Keputusan Menteri mengenai pengesahan sebuah partai politik akan diumumkan secara resmi pada Berita Negara Republik Indonesia. Berdasarkan pengumuman tersebut, sebuah partai politik baru akan terbentuk secara resmi. 

    Syarat-Syarat Mengikuti Pemilihan Umum

    Ilustrasi Pemilu | Sumber Gambar: Freepik.com

    Semua partai politik memiliki tujuan akhir yaitu mengikuti pemilu. Jadi, setelah mengetahui cara mendirikan partai politik, Anda juga perlu mengetahui syarat-syarat mengikuti pemilihan umum. Berikut syarat mengikuti pemilihan umum berdasarkan laman jdih.kpu.go.id:

    • Mempunyai status hukum yang sesuai dengan peraturan tentang partai politik yang berlaku.
    • Mengalokasikan keterlibatan perempuan, paling tidak 30% dari total kepengurusan tingkat kabupaten, kota, provinsi, dan pusat.
    • Memiliki kepengurusan yang sudah tersebar di berbagai daerah Indonesia. Paling tidak 75% dari jumlah kabupaten dan kota serta 50% dari jumlah kecamatan yang ada di kabupaten dan kota terkait.
    • Minimal anggota 1.000 orang atau 1:1.000 dari jumlah penduduk kabupaten dan kota terkait. Jumlah tersebut harus dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Tanda Anggota (KTA).
    • Sudah memiliki kantor tetap di tingkat kabupaten, kota, provinsi, dan pusat. 
    • Menyerahkan nomor rekening partai politik pada KPU (Komisi Pemilihan Umum).
    • Mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik pada KPU. 
    • Melengkapi semua dokumen persyaratan administratif yang diminta oleh KPU. Nantinya, KPU akan melakukan proses verifikasi. Jika sah, maka partai politik bisa ikut bersaing di pemilihan umum.

    Fungsi Partai Politik

    Ilustrasi Fungsi Partai Politik | Sumber Gambar: Freepik.com

    Setelah mengetahui cara mendirikan partai politik beserta syaratnya, Anda juga perlu mengetahui sebenarnya apa fungsi partai politik. Berikut adalah pembahasannya:

    1. Sarana Komunikasi Politik

    Fungsi partai politik yang pertama yaitu sebagai sarana komunikasi politik. Partai politik membantu menyalurkan berbagai macam aspirasi dan pendapat masyarakat.

    Selain itu, partai politik juga mengatur perbedaan yang ada sehingga bisa berkurang dan tidak menimbulkan keributan. Sebagai sarana komunikasi politik, partai politik berperan menjadi pendengar pemerintah dan pengeras suara bagi masyarakat. 

    2. Sarana Pengatur Konflik

    Suasana demokrasi menimbulkan persaingan dan perbedaan pendapat di tengah masyarakat. Namun, sebenarnya persaingan dan perbedaan merupakan hal yang wajar. Jika terjadi konflik yang tidak diinginkan, maka partai politik berperan sebagai pengatur. Partai politik akan mengatur keadaan untuk mengatasi masalah yang ada. 

    3. Sarana Rekrutmen Politik

    Mengetahui cara mendirikan partai politik tidak lengkap rasanya jika tidak mengetahui fungsinya. Fungsi partai politik selanjutnya yaitu sebagai sarana rekrutmen politik.

    Setiap partai politik akan mencari serta mengajak orang-orang dengan bakat untuk menjadi bagiannya. Kegiatan mencari dan mengajak tersebut disebut political recruitment

    Adanya rekrutmen politik mampu memperluas partisipasi politik. Pada akhirnya, muncullah bibit dan generasi penerus yang berdedikasi tinggi untuk memajukan bangsa Indonesia. 

    4. Sarana Sosialisasi Politik

    Berdasarkan ilmu politik, sarana sosialisasi politik adalah proses seseorang mendapatkan orientasi serta sikap pada fenomena politik yang biasanya berlaku di masyarakat. Jika ingin menguasai pemerintahan, maka partai politik harus mendapatkan dukungan masyarakat dan meraih kemenangan di pemilihan umum.

    5. Sarana Partisipasi Politik

    Fungsi partai politik yang terakhir yaitu sebagai sarana partisipasi politik. Partisipasi politik ini dapat memengaruhi pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum, bahkan bisa menentukan pelaksanaan pemerintahan. Adanya partai politik bisa meningkatkan partisipasi politik di sebuah pemilu. 

    Siap Mengikuti Cara Mendirikan Partai Politik di Atas?

    Meskipun cara mendirikan partai politik cukup panjang, namun bukan berarti Anda tidak bisa melakukannya. Kerja sama mendirikan partai politik menjadi awal keseriusan dalam mencapai visi misi kelompok.

    Selanjutnya partai politik baru bisa mengikuti pemilihan umum asalkan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Jadi, ada persyaratan lagi yang harus partai politik penuhi sebelum maju ke pemilihan umum.

    Tujuan utama partai politik adalah memberikan pelayanan pada masyarakat melalui sistem pemerintahan. Jadi, semua partai politik pasti ingin menang di pemilihan umum. Semoga bermanfaat!

  • Administrasi Negara: Definisi, Tujuan, Fungsi dan Ciri-Cirinya

    Administrasi Negara: Definisi, Tujuan, Fungsi dan Ciri-Cirinya

    Negara memerlukan tata laksana atau administrasi negara untuk dapat mencapai visi misi negara secara efektif. Tata laksana tersebut juga memudahkan pengelolaan organisasi masyarakat. Tetapi bagaimana bentuk dan fungsi konkret kebijakan tersebut?

    Yuk, cermati serba-serbinya melalui pembahasan dalam artikel kali ini!

    Definisi Administrasi Negara

    Upaya pemerintah tangani COVID-19 | Kompas.id

    Secara umum, administrasi negara mengacu pada sebuah aturan kebijakan yang pemerintah atau aparatur negara ciptakan supaya cita-cita negara dapat tercapai secara efisien dan efektif. Harapan lain dari terciptanya kebijakan ini adalah agar proses pengelolaan organisasi di masyarakat berjalan lancar.

    Sementara itu, bentuk upaya pemerintah ini juga membahas secara mendalam perihal administrasi pembangunan, tujuan negara, serta etika yang mengatur penyelenggara negara.

    Bagaimana Menurut Pandangan Para Ahli?

    Sejumlah ahli juga melengkapi pengertian dari aturan kebijakan tersebut. Di bawah ini adalah penjelasan singkat dari beberapa ahli tersebut, antara lain Amin Ibrahim, Dwight Waldo, Edward H. Litchfield, Felix A. Nigro, dan Prof. Dr. Prajudi Atmosudirjo.

    1. Amin Ibrahim

    Bagi Amin Ibrahim, semua upaya penyelenggaraan pemerintah yang termasuk kegiatan manajemen pemerintah seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan terhadap pembangunan dengan sebuah mekanisme kerja adalah arti dari administrasi negara.

    2. Dwight Waldo

    Sementara itu, Dwight Waldo juga mengemukakan pendapatnya mengenai istilah ini. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan suatu manajemen dan organisasi dari sekelompok orang serta peralatannya untuk menggapai tujuan yang pemerintah buat.

    3. Edward H. Litchfield

    Ahli yang bernama Edward H. Litchfield memberikan gagasan lain. Baginya, istilah ini mengarah pada sebuah studi mengenai cara mengatur sejumlah badan pemerintah, apa saja tenaga yang tercakup di dalamnya, pembiayaan, dan kepemimpinannya. 

    4. Felix A. Nigro

    Seorang penulis yang bernama Felix A. Nigro melihat administrasi negara dari kacamata yang berbeda. Beliau memandang bahwa istilah ini berarti sebuah bentuk usaha kerjasama kelompok pada lingkup publik. Lingkup publik tersebut mencakup tiga lembaga negara, yaitu lembaga yudikatif, legislatif, dan juga eksekutif.

    5. Prof. Dr. Prajudi Atmosudirjo

    Kemudian, Prof Dr. Prajudi Atmosudirjo berpendapat bahwa aturan kebijakan merupakan bantuan penyelenggaraan pemerintah. Pendapat beliau ini ingin mempertegas bahwa pemerintah atau jajaran pejabat lainnya takkan dapat menjalankan tugas kewajibannya tanpa adanya upaya kebijakan pemerintah.

    Melihat dari kelima pendapat dari para ahli tersebut, dapat kamu simpulkan bahwa kebijakan tatalaksana negara adalah upaya pemerintah untuk mengatur sebuah negara dengan berbagai kebijakan. Upaya tersebut juga meliputi rencana pembiayaan dan cara kepemimpinan yang pemerintah anut.

    Apa Tujuan Adanya Administrasi Negara?

    Sosialisasi pendataan Regsosek | ppid.lampungprov.go.id

    Aturan kebijakan negara wajib sesuai dengan amanat konstitusi dan cita-cita masyarakatnya, yaitu keadilan, keamanan, kesejahteraan dan ketertiban. Agar dapat mewujudkan itu semua, pemerintah dan masyarakat perlu melaksanakan empat kewajiban dalam tatalaksana negara. 

    1. Social Support

    Salah satu peran penting pada bentuk upaya pemerintah ini adalah masyarakat yang termasuk didalamnya. Oleh karena itu, adanya social support atau dukungan nyata dari masyarakat merupakan salah satu bantuan penting yang pemerintah butuhkan, agar aturan kebijakan dapat berjalan semestinya.

    2. Social Participation

    Hampir serupa layaknya social support, administrasi negara juga wajib berdampingan dengan partisipasi masyarakat (social participation). Dengan begitu, pemerintah dapat segera mengetahui apakah pengaplikasian kebijakan tersebut sudah benar atau perlu pengkajian ulang untuk membuatnya lebih baik.

    3. Social Control

    Kontrol Sosial I Sumber Gambar: Freepik

    Sementara itu, social control (kontrol masyarakat) merupakan bentuk pengawasan yang masyarakat lakukan terhadap aktivitas tatalaksana negara tersebut. Harapannya adalah melalui pengawasan dari masyarakat, kebijakan yang pemerintah lakukan dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran.

    4. Social Responsibility

    Dalam mewujudkan cita-cita yang masyarakat impikan, pelaksana administrasi atau jajaran pemerintah wajib melakukan kebijakan dengan penuh tanggung jawab. Oleh sebab itu, tanggung jawab sosial (social responsibility) merupakan ciri yang sama pentingnya dari pelaksanaan tatalaksana negara dengan ciri di atas. 

    Apabila pemerintah dan masyarakat dapat saling bekerja sama dalam melakukan empat hal ini, maka administrasi negara akan berjalan dengan lancar. Jadi, bukan hanya pemerintah dan jajaran pejabat yang wajib turun tangan, tetapi tindakan masyarakat juga berpengaruh besar dalam praktik upaya tersebut.

    Ketahui 3 Fungsi Penting Tatalaksana Negara Ini!

    Pada prinsipnya, fungsi dari upaya kebijakan negara ini umumnya berpusat pada penerapan hukum atau rule application. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, upaya kebijakan negara ini pun juga memiliki sejumlah fungsi penting lainnya yang dapat kamu ketahui melalui rincian berikut.

    1. Penerapan Hukum

    Sesuai dengan fungsi utamanya, administrasi negara ini berlaku untuk menerapkan hukum. Negara menerapkan hukum dengan menjalankan konversi ketentuan hukum yang bersifat umum dan abstrak pada sejumlah keputusan konkret dan individual bagi kasus tertentu.

    2. Perancang Undang-Undang

    Tatalaksana negara juga berperan besar dalam pembuatan undang-undang (UU). Dengan demikian, dapat kamu katakan bahwa kebijakan negara ini bertindak sebagai perancang utama pada setiap pembuatan UU, dan merupakan pencipta sejumlah hukum tertulis yang umum di bawah undang-undang.

    3. Penyelenggaraan Pemerintahan

    Fungsi ketiga dari administrasi negara juga berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Artinya, upaya kebijakan ini berhubungan dengan keputusan administrasi yang hakim pengadilan buat. 

    Tatalaksana negara berperan penting dalam penyelenggaraan pemerintah karena segala hal yang pemerintah lakukan harus berdasar hukum

    Secara singkat, dapat kamu simpulkan bahwa fungsi administrasi adalah sebagai berikut:

    • merencanakan,
    • memimpin,
    • mengorganisasikan,
    • melaksanakan pengorganisasian, dan
    • melakukan pengawasan.

    Dengan sejumlah fungsi yang harus pemerintah laksanakan tersebut, harapannya tujuan dari kebijakan pemerintah pun dapat berjalan sebagaimana mestinya.

    Apa Ciri-Ciri Kebijakan Administrasi Negara?

    Aturan kebijakan negara yang satu ini punya sejumlah karakteristik umum. Kamu bisa mengenali lima ciri dari upaya kebijakan pemerintah ini melalui rincian dibawah ini.

    1.  Bersifat Asli dan Tidak dapat Dihindari (Unavoidable)

    Administrasi negara juga berkaitan erat dengan hubungan antara pemerintah dan masyarakat, sehingga kebijakan yang pemerintah buat takkan berjalan dengan lancar tanpa partisipasi masyarakat.

    2. Prioritasnya Melayani dan Mengarahkan Masyarakat Umum 

    Ciri ini menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat merupakan tanggung jawab moral dari pelaksanaan kebijakan pemerintah.

    3. Memiliki Hak Monopoli dalam Penggunaan Kekuasaan dan Wewenang.

    Ciri ini bukan mengarah pada efek negatif. Tetapi, maksudnya adalah memaksakan suatu keputusan pada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat dapat tertib dan tunduk pada hukum positif yang teraplikasikan di negara.

    4. Manajemen Atas Kebijakan Bersifat Politis

    Pejabat yang mengepalai organisasi masyarakat dipilih sendiri oleh publik, dan jabatan ini bersifat non-karir. Profesi tersebut wajib pejabat jalani sesuai periode, tugas, fungsi, dan kewajiban yang telah negara tentukan.

    5. Melakukan Fungsi Pelayanan 

    Tatalaksana merupakan sebuah institusi publik yang berguna memberikan layanan untuk mencapai keinginan masyarakat agar dapat meningkatkan kualitas hidup tatanan negara.

    Apa saja Ruang Lingkup Tatalaksana Negara?

    Menurut Nicholas Henry, administrasi negara punya tiga ruang lingkup yang berbeda-beda tingkatannya. 

    1. Organisasi Masyarakat

    Pada konteks ini, organisasi masyarakat yang dimaksud memiliki prinsip mengenai birokrasi serta model organisasi. 

    2. Manajemen Publik

    Manajemen publik wajib mencakup sejumlah unsur penting, contohnya ilmu dan sistem manajemen, evaluasi program, produktivitas, dan anggaran publik.

    3. Implementasi

    Ruang lingkup berikutnya berkenaan dengan implementasi. Implementasi merupakan sebuah pendekatan untuk kebijakan publik serta penerapannya, administrasi pemerintah, etika birokrasi, dan privatisasi.

    Contoh Administrasi Negara

    Berdasarkan dari ciri-ciri dan ruang lingkup yang aturan ini miliki, kamu bisa meninjau tiga contoh pelaksanaan tatalaksana negara yang pernah terjadi di Indonesia berikut ini. 

    • Perombakan kabinet atau reshuffle oleh Presiden sebagai pemerintah.
    • Peraturan terkait pembentukan komisi dan badan pemerintahan.
    • Langkah pemberian layanan kepada masyarakat agar tepat sasaran.

    Jadi, Apa Unsur yang Paling Penting dalam Penerapan Administrasi Negara?

    Kamu dapat melihat bahwa tatalaksana negara menunjukkan pentingnya keselarasan dan kerja sama yang baik dari pemerintah dan negara. Aturan kebijakan tersebut melibatkan kedua belah pihak sehingga kedua belah pihak perlu sama-sama memahami visi dan misi negara, serta bergerak ke arah tersebut.

    Tidak hanya itu saja, tetapi seluruh kebijakan administrasi negara perlu berorientasi pada fungsi pelayanan pada warga negara. Pasalnya, pada dasarnya keberadaan tatalaksana negara bertujuan untuk mencapai cita-cita dan impian masyarakat terkait keadilan, keamanan, kesejahteraan dan ketertiban. 

  • Kenali 31 Nama Lembaga Non Kementerian serta Tugasnya

    Kenali 31 Nama Lembaga Non Kementerian serta Tugasnya

    Lembaga non kementerian merupakan salah satu lembaga yang membantu pemerintah dalam pengurusan dan pelaksanaan fungsinya untuk kelangsungan negara. Ingin tahu apa saja lembaga jenis ini serta tugas-tugas? Simak selengkapnya di bawah ini.

    Apa itu Lembaga Non Kementerian?

    Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) merupakan lembaga yang bertanggung jawab membantu presiden menjalankan tugas pada bidang-bidang tertentu. Kedudukan LPNK  berada di bawah pengawas presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang berkaitan.

    LPNK ini dulunya bernama Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND). Peraturan tentang lembaga ini tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 103, Tahun 2001 yang membahas tugas, fungsi, wewenang, kedudukan, dan tata kerja LPNK.

    Peraturan tersebut mengalami banyak perubahan dan revisi. Sampai akhirnya, ditetapkanlah Peraturan Presiden Nomor 145, Tahun 2015 Tentang Perubahan kedelapan atas Keputusan Presiden No. 103, Tahun 2001. 

    Apa Saja Fungsi Lembaga Non Kementerian?

    LPNK memiliki sejumlah fungsi untuk menjalankan tugas-tugasnya yang dapat kamu pahami dari penjelasan sebagai berikut.

    1. Menyelenggarakan fungsi dukungan kepada kementerian atau lembaga yang ada dalam bidang atau suatu substansi pemerintahan tertentu.

    2. Memberikan fungsi pelayanan dan regulasi publik.

    3. Memberikan fungsi dukungan kepada lembaga pemerintahan.

    4. Berfokus pada tugas serta fungsi melakukan pengkajian dan penelitian.

    Mengenal 31 Lembaga Non Kementerian di Indonesia

    Saat ini, terdapat 31 Lembaga Pemerintahan Non Kementerian untuk membantu pemerintah menjalankan sistem pemerintahan yang baik.  Apa sajakah itu? Mari kita simak LPNK di Indonesia beserta tugas-tugasnya.

    1. Arsip Nasional Republik Indonesia/ANRI

    LPNK yang pertama adalah ANRI. Lembaga ini bertugas untuk menjalankan fungsi dalam penyusunan dan pengkajian nasional di bidang kearsipan. ANRI berada di bawah koordinasi Menteri Aparatur dan Reformasi Birokrasi. 

    2. Badan Intelijen Negara/BIN

    BIN merupakan badan pemerintahan yang bergerak di bidang Intelijen. Selain itu, fungsi mereka adalah untuk melakukan penyelidikan, penggalangan, dan pengamanan untuk melakukan antisipasi dari ancaman. 

    3. Badan Kepegawaian Negara/BKN

    Kantor Pusat BKN | bkn.go.id

    BKN adalah lembaga yang bergerak di bidang kepegawaian. Maka, itu artinya LPNK ini berfungsi untuk melakukan pengkajian, penyusunan dan penyelenggaraan pada bidang kepegawaian, seperti pelatihan, koordinasi, dan sistem informasi.  Menteri Aparatur dan Reformasi Birokrasi bertugas memberikan koordinasi pada LPNK ini.

    4. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional/BKKBN

    BKKBN merupakan lembaga non kementerian yang berada di bawah naungan Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Anak. LPNK ini bertugas menjalankan tugas pemerintahan di bidang kesejahteraan keluarga dan keluarga berencana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

    5. Badan Koordinasi Penanaman Modal/BKPM

    Lembaga ini ada di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. BKPM bertugas untuk mengkaji, menyusun, mengkoordinasi, serta melaksanakan hal-hal di bidang penanaman modal.

    6. Badan Informasi Geospasial/BIG

    BIG merupakan LPNK yang bertugas dalam perumusan, penetapan, dan pengendalian hal-hal di bidang informasi geospasial. Bidang tersebut meliputi informasi geospasial dasar, tematik, juga infrastruktur informasi geospasial sesuai peraturan yang berlaku. 

    7. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional/Bakosurtanal

    Menteri Riset dan Informasi bertanggung jawab untuk memberikan koordinasi pada LPNK ini. Bakosurtanal merupakan lembaga yang bertugas dalam bidang survei dan pemetaan, termasuk pada infrastruktur informasi data spasial nasional. 

    8. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika/BMKG

    LPNK yang satu ini mungkin salah satu lembaga yang banyak masyarakat ketahui. BMKG adalah lembaga yang bertugas untuk meneliti, merumuskan, mengawasi hingga menyampaikan informasi hal-hal di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. 

    9. Badan Narkotika Nasional/BNN

    Badan Narkotika Nasional atau BNN adalah LPNK yang bertugas dalam berbagai urusan yang berkaitan dengan pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika. Salah tugas lembaga ini adalah melakukan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan peredaran narkotika.

    10. Badan Nasional Penanggulangan Bencana/BNPB

    Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) adalah LPNK yang berfungsi sebagai lembaga yang bergerak dalam upaya penanggulangan bencana. Oleh sebab itu, salah satu tugasnya adalah menetapkan standar penyelenggaraan upaya penanggulangan bencana dan mengedukasi masyarakat.

    11. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme/BNPT

    Lembaga Non Kementerian yang satu ini memiliki fungsi penting dalam upaya penanggulangan tindakan terorisme. Tugas pokoknya adalah melakukan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan strategi dan kebijakan dalam nasional dalam melawan terorisme, dan radikalisme.

    12. Badan Pengawas Tenaga Nuklir/BAPETEN

    BAPETEN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang bergerak di bidang pengawasan, perumusan, dan koordinasi tenaga nuklir. Lembaga ini berada di bawah pengawasan Menteri Riset dan Teknologi. 

    13. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia/BNP2TKI

    Lembaga Pemerintah Non Kementerian berikutnya adalah BNP2TKI. Fungsi dan tugasnya berkaitan dengan bidang-bidang perlindungan dan penempatan terhadap para pekerja migran di Indonesia.

    14. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/BPKP

    Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bertanggung jawab dalam bidang pengawasan keuangan. LPNK ini berwenang untuk memberikan pengawasan internal terhadap perencanaan dan pemanfaatan aset negara atau daerah. 

    15. Badan Pengawas Obat dan Makanan/BPOM

    BPOM | ilmu.lpkn.id

    Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan lembaga non kementerian yang berada di bawah koordinasi Menteri Kesehatan. Sementara itu, tugas utama BPOM meliputi pengawasan makanan dan obat berdasar peraturan yang berlaku.

    16. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan/Bapedal

    LPNK selanjutnya adalah Bapedal. Lembaga ini memiliki bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan. LPNK ini bertugas di bawah koordinasi Menteri Lingkungan Hidup. 

    17. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi/BPPT

    Badan Pengkajian dan Penerapan bertugas dalam urusan yang berkaitan dengan pengkajian dan penerapan teknologi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BPPT juga merupakan lembaga yang berada dalam koordinasi Menteri Riset dan Teknologi.

    18. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

    Tugas Bappenas berkaitan dengan bidang perencanaan pembangunan nasional. Di antaranya yaitu memfasilitasi, mencari, mengkoordinasi pencarian sumber pembiayaan dalam dan luar negeri. Bappenas juga berwenang mengalokasikan dana pada bidangnya. 

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian bertanggung jawab untuk berkoordinasi dengan Bappenas.

    19. Badan Pertanahan Nasional/BPN

    BPN memiliki tugas penting dalam bidang pertahan. LPNK ini juga berada di bawah koordinasi Menteri Dalam Negeri.

    20. Badan Pusat Statistik/BPS

    Lembaga non kementerian ini berada di bawah naungan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Sementara itu, fungsi dari LPNK mencakup bidang kegiatan statistik, misalnya menetapkan dan menyelenggarakan statistik nasional.

    21. Badan SAR Nasional/Basarnas

    Lembaga ini memiliki fungsi dan tugas dalam bidang pencarian dan pertolongan. Tugasnya antara lain melakukan pembinaan, pemantauan, serta evaluasi terhadap penyelenggaraan pertolongan dan pencarian. Basarnas juga bertugas untuk menyampaikan informasi dan pemasyarakatan pencarian dan pertolongan.

    22. Badan Standardisasi Nasional/BSN

    BSN juga merupakan LPNK yang berada dalam pengawasan Menteri Riset dan Teknologi. LPNK ini melaksanakan tugas pemerintah di bidang standardisasi nasional. Salah satunya yaitu menetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI).

    23. Badan Tenaga Nuklir Nasional/BATAN

    Badan Tenaga Nuklir Nasional atau BATAN bertanggung jawab dalam pengembangan, penelitian, dan pemanfaatan di bidang tenaga sesuai dengan ketentuan yang berlaku. LPNK ini juga dikoordinasi oleh Menteri riset dan Teknologi.

    24. Badan Urusan Logistik/Bulog 

    Bulog adalah lembaga pemerintahan non kementerian yang berada di bawah pengawasan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Tugas utama LPNK ini meliputi pengkajian, penyusunan, pelaksanaan tugas di bidang manajemen logistik. 

    Selain itu, lembaga ini juga bertugas untuk pengadaan, pengelolaan persediaan, serta pengendalian harga beras.

    25. Lembaga Administrasi Negara/LAN

    LPNK ini adalah lembaga yang berfungsi dan bertugas bidang-bidang administrasi negara. LAN ada di bawah tanggung jawab dan koordinasi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

    26. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia/LIPI

    Gedung LIPI | setkab.go.id

    LIPI adalah lembaga non kementerian yang bertanggung jawab atas tugas-tugas pemerintahan di bidang penelitian ilmu pengetahuan. Salah satu tugasnya adalah menetapkan pedoman dan penyelenggaraan riset ilmu pengetahuan dasar. LIPI juga termasuk LPNK yang ada dalam tanggung jawab Menteri Riset dan Teknologi.  

    27. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah /LKPP

    Lembaga ini bertugas untuk melaksanakan perumusan, pengembangan, serta penetapan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. LKPP juga memiliki fungsi untuk memberikan bimbingan teknik, advokasi, dan pendapat hukum pada bidangnya.

    28. Lembaga Ketahanan Nasional/Lemhannas

    Lemhanas berfungsi sebagai lembaga pemerintah yang bertugas melakukan pengkajian pendidikan stratejik ketahanan nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    29. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional/LAPAN

    LAPAN adalah lembaga pemerintahan yang memiliki fungsi untuk melaksanakan tugas di bidang penelitian, pengembangan kedirgantaraan serta pemanfaatannya. Menteri Riset dan Teknologi juga bertugas untuk berkoordinasi dengan LPNK ini. 

    30. Lembaga Sandi Negara/Lemsaneg

    Lembaga non kementerian ini berada di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Hukum, Politik, dan Keamanan. Tugas utamanya adalah melaksanakan tugas yang berkaitan dengan persandian.

    Salah satu tugas lembaga ini adalah membuat Sistem Sandi Nasional yang meliputi bidang sumber daya manusia, persandian perangkat lunak dan keras, serta jarang komunikasi persandian.

    31. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia/Perpusnas

    Lembaga pemerintah non kementerian yang terakhir adalah perpusnas. LPNK ini berada di bawah koordinasi langsung oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Tugasnya antara lain mengkaji, meneliti, hingga memfasilitasi informasi berbagai urusan terkait perpustakaan dan pembukuan.

    Perpusnas juga punya wewenang untuk membentuk kebijakan perihal pelestarian pustaka bangga sebagai koleksi deposit nasional beserta manfaatnya.

    Sudah Tahu Lembaga Non Kementerian di Indonesia?

    Secara singkat, keberadaan lembaga non kementrian di Indonesia diharapkan dapat membantu dalam mengayomi masyarakat dan memberikan pelayanan yang efektif dan maksimal di berbagai sektor penting dalam kelangsungan masyarakat, bangsa dan negara. 

  • Apa Itu Pajak Proporsional? Perbedaan hingga Contohnya

    Apa Itu Pajak Proporsional? Perbedaan hingga Contohnya

    Dalam perpajakan, tarif merupakan biaya tertentu yang dibebankan kepada masyarakat yang terdaftar sebagai wajib pajak. Salah satu jenis tarif yang dikenakan yakni pajak proporsional. Jenis pajak apakah itu? Sebelum itu, pahami dulu pengertian dari pajak supaya lebih paham.

    Pengertian Pajak

    Salah satu sumber pendapatan negara yakni berasal dari pungutan pajak. Pajak adalah iuran dari rakyat untuk kas negara sesuai dengan hukum yang berlaku.

    Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh perorangan atau badan dan bersifat memaksa.

    Meski begitu, output dari pajak itu sendiri tujuannya untuk kemaslahatan bersama, yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat seperti infrastruktur, kesehatan, hingga pendidikan.

    Adapun berikut pengertian pajak menurut sejumlah para ahli, sebagai berikut:

    Pajak | Sumber: Pexels.com
    • Prof. Dr. PJA. Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut sejumlah peraturan umum dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya untuk membiayai sejumlah pengeluaran umum berhubung tugas negara.
    • Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro S.H., pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang dengan tiada mendapat jasa timbal, yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
    • Dr. N. J. Feldmann, pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa berdasarkan norma-norma secara umum, tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup sejumlah pengeluaran umum.
    • Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, SH, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan tanpa mendapatkan jasa timbal balik. 

    Selain itu, tarif pungutan pajak juga beragam jenisnya, salah satunya yakni tarif pajak proporsional. 

    Apa Itu Pajak Proporsional?

    Ilustrasi Pajak Proporsional | Sumber: Pexels.com

    Pajak proporsional merupakan tarif pungutan yang persentasenya tetap terhadap jumlah berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak, terlepas dari jenis pendapatan atau jabatan wajib pajak.

    Jadi, tarif pajak proporsional ini berlaku pada setiap wajib pajak, baik itu mereka yang berpenghasilan rendah, menengah, maupun tinggi.

    Mereka akan terkena tarif pajak yang sama tanpa melihat pada jumlah penghasilan atau aset kekayaan yang mereka punya. Misal, pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10 persen atas penyerahan barang kena pajak.

    Tarif pajak ini memiliki nilai besaran yang tetap sekalipun ada perubahan pada nilai dasar pengenaan pajak. Jadi, makin besar atau kecil jumlah objek pajak yang terbayarkan, maka persentase tarifnya tetap sama.

    Selain itu, tujuan pemberlakuan pajak proporsional yaitu untuk menciptakan kesetaraan tarif rata-rata yang dibayarkan oleh semua wajib pajak. Tarif pajak proporsional juga terbilang sebagai salah satu jenis tarif fiskal yang ada dalam sistem pemungutan pajak nasional. 

    Dengan demikian, tarif pajak proporsional sama dengan pengenaan tarif pajak tetap yang memiliki nominal tarif yang sama untuk setiap wajib pajak.

    Selain itu, terdapat sejumlah kelebihan dari pungutan pajak yang satu ini, antara lain:

    • Jenis pajak ini terbilang lebih sederhana, mudah untuk dipahami, dan mudah secara perhitungan mengingat tarif pajaknya seragam;
    • Status ekonomi suatu negara cenderung lebih stabil lantaran tarif pajak yang relatif tetap terlepas dari jumlah penghasilan wajib pajak; dan
    • Tidak memiliki efek serius yang merugikan wajib pajak. Sebab, faktor persentase yang sama.

    Perbedaannya dengan Pajak Lain

    Sejatinya pajak proporsional memiliki perbedaan dengan jenis tarif pajak lainnya, mencakup tarif pajak progresif, degresif, dan tetap. Berikut penjelasan selengkapnya:

    1. Pajak Progresif

    Pajak progresif adalah tarif yang dasar pengenaannya sebanding dengan nilai persentasenya. Artinya, pungutan pajak akan bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah dasar pengenaan pajak dan persentasenya.

    Jadi, semakin besar kekayaan, maka akan semakin besar juga pungutan tarif pajaknya. Tujuan adanya jenis pajak ini yaitu untuk mempengaruhi mereka yang memiliki penghasilan tinggi agar menyadari untuk membayar pungutan kepada negara dengan jumlah yang lebih besar.

    Misal, tarif pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia untuk wajib pajak suatu badan atau lembaga yaitu:

    • Sampai dengan Rp50.000.000,00 tarifnya sebesar 10 persen;
    • Diatas Rp50.000.000,00 sampai dengan 100.000.000,00 tarifnya sebesar 15 persen; dan
    • Diatas Rp100.000.000,00 tarifnya sebesar 30 persen.

    2. Pajak Degresif

    Pajak degresif merupakan tarif yang saling berkebalikan perhitungannya. Nilai persentase pajak degresif akan semakin kecil apabila nilai objek yang terkena pajak ataupun dasar pengenaan pajaknya semakin besar.

    Namun, tarif pajak degresif ini terbagi lagi menjadi 3 jenis, yakni:

    • Degresif-Degresif: Penurunan persentase tarifnya cenderung semakin kecil;
    • Degresif-Tetap: Penurunan persentase tarifnya tetap; dan
    • Degresif-Progresif: Penurunan persentase tarifnya semakin besar.

    Misal, jika dasar pengenaan tarif pajak atas penghasilan kurang dari atau sama dengan Rp10.000.000,00, maka tarif pajaknya adalah 30 persen. Sedangkan, untuk penghasilan antara Rp10.000.000,00 s/d Rp50.000.000,00, persentase tarif pajaknya menurun, yaitu 28 persen. 

    Begitu juga penghasilan yang lebih tinggi dengan dasar pengenaan tarif antara Rp50.000.000,00 s/d Rp100.000.000,00, persentase tarifnya adalah 26 persen. Kemudian, dasar pengenaan tarif pajak lebih dari Rp100.000.000,00 persentase tarifnya sebesar 24 persen.

    3. Pajak Tetap

    Pajak tetap adalah tarif yang besarannya tetap, meskipun nilai objek pajaknya berubah-ubah. Misal, bea materai mempunyai tarif pajak Rp10.000 yang berlaku sejak tahun 2021 dan tidak akan berubah.

    Contoh Pajak Proporsional

    Contoh dari jenis pajak proporsional itu sendiri bisa kita ambil dari pajak penerimaan bruto, pajak pertambahan nilai, dan juga pajak per kapita. 

    Dalam studi kasus Indonesia, penetapan tarif PPN yaitu 10 persen sesuai dengan kebijakan Direktorat Jenderal Pajak atau DJP yang ada dalam Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. 

    Ilustrasi Pajak Pertambahan Nilai | Sumber: Pexels

    Lebih lanjut, Direktorat Jenderal Pajak juga menginformasikan terkait beberapa jenis pajak pertambahan nilai yang terkena pajak proporsional, antara lain:

    • Aktivitas impor barang kena pajak;
    • Aktivitas penyerahan barang kena pajak pada kawasan pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP);
    • Aktivitas pemakaian atau pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud yang berasal dari luar kawasan pabean;
    • Aktivitas penyerahan jasa kena pajak pada kawasan pabean yang dilakukan oleh PKP;
    • Aktivitas ekspor barang kena pajak berwujud yang dilakukan oleh PKP;
    • Aktivitas ekspor barang kena pajak tidak berwujud yang dilakukan oleh PKP; dan
    • Aktivitas ekspor jasa kena pajak yang dilakukan oleh PKP.

    Selain itu, dalam perhitungan pajak proporsional memiliki cara yang berbeda ketimbang dengan jenis pajak lain.

    Sejumlah negara dunia telah mengikuti sistem tarif pajak proporsional, yang mana mereka akan mengenakan tarif pajak yang sama terhadap penghasilan masyarakat negara terkait.

    Contoh kasus

    Suatu negara menetapkan tarif pajak tetap untuk pendapatan setiap warganya. Untuk tarif pajak yang mereka kenakan yaitu 10 persen. 

    Saat tahun pajak, terdapat dua orang wajib pajak A dan B masing-masing menerima gaji Rp600.000.000 per tahun dan Rp60.000.000 per tahun. Dengan asumsi pendapatan itu sudah dikurangi faktor Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), maka perhitungannya adalah sebagai berikut:

    Jawab

    Kewajiban pajak A = Rp600.000.000,00 x 10% = Rp60.000.000,00

    Kewajiban pajak B = Rp60.000.000,00 x 10% = Rp 6.000.000,00

    Perlu diingat kembali, pajak proporsional adalah tarif pajak yang persentasenya akan terus sama meskipun terjadi perubahan terhadap dasar pengenaan pajak. Misal, tarif pajak pertambahan nilai yang besarannya 10 persen akan berlaku sama untuk setiap wajib pajak tanpa melihat penghasilan atau aset kekayaan yang mereka punya

    Sudah Paham Apa Itu Tarif Pajak Proporsional?

    Perlu kamu ketahui bahwasannya setiap tarif pajak memiliki ketentuan tersendiri. Pada pajak proporsional, persentasenya tetap sehingga besar kecilnya objek pajak yang harus wajib pajak bayarkan, maka persentase tarifnya tidak berubah.

    Hal itu tentu berbeda dengan tarif pajak lainnya seperti tarif pajak progresif, tarif pajak degresif, dan tarif pajak tetap. Oleh sebab itu, penting untuk kita, terutama pemilik usaha, memahami perbedaan semuanya.

    Setelah membaca pembahasan di atas, harapannya kamu bisa memahami bahwa tiap jenis pungutan pajak ada yang memiliki persentase yang berbeda dan ada pula yang tetap sama meski terdapat perubahan terhadap dasar pengenaan pajak.

  • Teori Kekuasaan: Pengertian, Jenis, dan Sumber Kekuasaannya

    Teori Kekuasaan: Pengertian, Jenis, dan Sumber Kekuasaannya

    Teori kekuasaan menjadi hal yang sangat menarik kita bahas. Hal ini karena banyak definisi seputar teori tersebut, seperti dari John Locke hingga Montesquieu. Teori tersebut juga mempunyai beberapa jenis dan sumbernya yang akan dibahas secara lengkap lewat artikel ini.

    Teori Kekuasaan Menurut Ahli

    Pion Raja dalam Permainan Catur
    Pion Raja dalam Permainan Catur | Image source: media.istockphoto.com

    Terdapat beberapa teori seputar kekuasaan atau kedaulatan yang telah dikemukakan para ahli, antara lain:

    1. Montesquieu

    Menurut Montesquieu, terdapat tiga jenis kekuasaan. Ketiga jenis kekuasaan tersebut terkenal dengan istilah Trias Politica yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, serta yudikatif. 

    Masing-masing golongan kekuasaan mempunyai peran dan tugas yang berbeda-beda. Misalnya kekuasaan legislatif mempunyai tugas untuk merancang peraturan serta undang-undang. Kemudian kekuasaan eksekutif bertugas dalam menjalankan peraturan serta undang-undang tersebut.

    Kemudian ada kekuasaan yudikatif yang memiliki tugas mengadili siapa saja yang bersalah atau melakukan pelanggaran sesuai ketentuan atau undang-undang yang ada. Semua golongan tersebut merupakan tiga kesatuan dan harus saling bersinergi satu dengan lainnya.

    2. Max Weber

    Menurut teori kekuasaan Max Weber, kekuasaan merupakan kesempatan seseorang maupun kelompok dengan tujuan memenuhi kehendak atau keinginannya di dalam hubungan sosial. Bahkan meskipun harus menghadapi atau bertentangan dengan kehendak dari orang lain.

    Berdasarkan definisi Max Weber ini memang cukup menakutkan. Hal ini karena seseorang harus berurusan atau bahkan memaksa orang lain agar bisa mendapatkan apa yang menjadi keinginannya.

    3. Walter Nord

    Teori kekuasaan menurut Walter Nord yaitu kemampuan untuk mewujudkan tujuan, baik tujuan yang sama maupun berbeda dengan tujuan yang lainnya.

    4. John Locke

    John Locke berpendapat bahwa kekuasaan merupakan hal yang tak dapat berada di satu unsur yang serupa, melainkan harus terpisah satu dengan yang lain. Seiring perkembangannya, teori dari John Locke tersebut menjelaskan bahwa terdapat tiga jenis kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, serta federatif.

    Masing-masing kekuasaan punya peran masing-masing. Misalnya kekuasaan legislatif dengan tugasnya membuat undang-undang atau peraturan. Kemudian kekuasaan eksekutif bertugas menjalankannya. Sementara itu, kekuasaan federatif mempunyai kewenangan menjaga keamanan negara dalam hubungannya dengan negara lain.

    5. Miriam Budiardjo

    Dalam teori kekuasaan Miriam Budiardjo, kekuasaan merupakan seseorang maupun kelompok yang mempunyai kemampuan atau kekuatan untuk mempengaruhi perilaku dari seseorang maupun kelompok yang lain dengan tujuan agar sesuai dengan keinginannya.

    6. Ramlan Surbakti

    Kekuasaan merupakan kekuatan atau kemampuan seseorang maupun kelompok yang dipakai untuk mengintervensi orang lain. Cara yang dilakukan yaitu lewat pikiran maupun perilaku yang sesuai kehendak dari pemegang kekuasaan.

    7. Harold D. Lasswell serta Abraham Kaplan

    Kekuasaan merupakan hubungan antar individu maupun kelompok dengan individu serta kelompok yang lainnya. Melalui interaksi tersebut akan tercapai tujuan di dalam menentukan aksi atau tindakan agar tak berbeda arah serta sesuai tindakan atau tujuan yang diinginkan.

    Jenis Teori Kekuasaan Negara

    Mahkota Sebagai Lambang Kekuasaan
    Mahkota Sebagai Lambang Kekuasaan | Image source: media.istockphoto.com

    Terdapat beberapa jenis teori kedaulatan (sovereignty atau kekuasaan negara). Berikut informasi tentang jenis-jenisnya.

    1. Teori Kedaulatan Tuhan

    Menurut teori ini, kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yaitu berasal dari Tuhan. Maka dari itu, semua hal harus dan akan selalu bersumber dari Tuhan. Selain itu, aktivitas kenegaraan juga harus berdasarkan dan tak boleh melenceng dari nilai-nilai agama.

    Jadi, setiap warga negara harus patuh serta mengabdi sesuai kehendak Tuhan yang merupakan pemilik negara tersebut. Teori ini berkembang serta diterapkan pada abad ke-5 sampai abad ke-15. 

    Pemimpin negara dianggap memiliki kemampuan dalam memegang kekuasaan. Masyarakat juga menganggap pemimpin tersebut merupakan sosok utusan Tuhan. Sebuah teori yang berasal dari Agustinus serta Thomas Aquinas.

    Sementara itu, Jepang merupakan negara yang pernah menganut teori ini. Salah satu karakteristik negara yang menganut teori tersebut yaitu tak membedakan antara urusan agama dengan negara maupun sebaliknya. Adapun negara yang menerapkannya disebut negara teokrasi.

    2. Teori Kedaulatan Raja

    Sesuai namanya, kedaulatan raja menandakan bahwa kekuasaan paling tinggi berada pada tangan raja atau penguasa. Raja merupakan sosok yang dianggap keturunan Dewa.

    Jean Bodin serta Hegel merupakan dua orang yang mencetuskan teori kekuasaan tersebut. Adapun negara yang menerapkan teori kedaulatan raja yaitu Prancis serta Jerman di bawah kepemimpinan Adolf Hitler.

    Raja mempunyai kekuasaan secara mutlak serta absolut. Raja bisa berbuat apa pun sesuai kehendaknya. Semua pihak harus tunduk pada Raja dan akan mendapatkan hukuman jika ada yang melanggarnya.

    3. Teori Kedaulatan Rakyat

    Berdasarkan teori kekuasaan rakyat, kedaulatan di tangan rakyat serta negara harus memosisikan rakyat sebagai pihak yang mempunyai kedudukan paling tinggi. Rakyat yang berhak untuk menentukan seperti apa jalannya roda pemerintahan.

    Jadi, peran rakyat memang sangat penting dan tak boleh mengabaikannya. Para penyelenggara negara juga harus bertanggung jawab pada rakyat. Adapun negara yang menerapkan teori ini terkenal sebagai negara demokrasi dan Indonesia termasuk salah negara penganut teori tersebut.

    4. Teori Kedaulatan Negara

    Selanjutnya ada teori kedaulatan negara yang menandakan bahwa kekuasaan paling tinggi negara di tangan negara itu sendiri. Keinginan atau tujuan negara dimuat di dalam undang-undang serta menjadi sumber utama penegakkan hukum.

    Negara membuat hukum untuk kepentingannya dan negara tak dibatasi hukum. Teori tersebut berkembang di abad ke-15 dengan salah satu tokoh terkenal yaitu Georg Jellinek.

    5. Teori Kedaulatan Hukum

    Dalam kedaulatan hukum yang merupakan kekuasaan tertinggi negara yaitu hukum itu sendiri. Hukum harus bersumber dari kebenaran, rasa keadilan, serta kesadaran hukum.

    Oleh karena itu, pemerintah, negara, pengadilan, maupun rakyat semuanya harus tunduk serta patuh pada hukum yang berlaku. Negara yang menerapkan hukum disebut sebagai negara hukum alias rule of law atau rechtsstaat. Seseorang yang mencetuskan teori ini antara lain: Immanuel Kant, Krabbe, serta Kronenberg.

    Pengertian Legitimasi Kekuasaan

    Jika membahas teori kekuasaan, rasanya kurang lengkap sebelum Anda membahas seputar legitimasi kekuasaan. Menurut KBBI, kata legitimasi memiliki arti keterangan yang membenarkan maupun mengesahkan bahwa pihak pemegang keterangan tersebut memang sesuai yang dimaksud.

    Sementara itu, kata legitimasi asalnya dari bahasa Latin yakni Lex yang memiliki arti hukum. Namun seiring perkembangannya, legitimasi bukan sekadar berbicara seputar hukum hanya sebatas peraturan saja. Pembahasan legitimasi sudah mencakup hukum yang ada di masyarakat, misalnya norma dalam lingkungan.

    Sebenarnya, terdapat beragam definisi tentang legitimasi. Akan tetapi, secara garis besar merupakan bentuk yang dibuat masyarakat di dalam menerima dan percaya pada pemimpin, pemerintah, pejabat negara, serta kebijakan yang dibuat.

    Selama masyarakat merasa sejahtera dan terlindungi, mereka akan menerima serta percaya pada pemerintah atau pemimpinnya. Namun, ketika ada masyarakat yang merasa tak sejahtera maupun terlindungi, legitimasi kekuasaan pemerintah berpotensi hancur.

    Legitimasi kekuasaan juga berpotensi tak bisa dipertahankan ketika negara atau pejabat negara tak dapat memberikan kinerja yang baik. Akibatnya, masyarakat merasa kecewa dan pada akhirnya legitimasi kekuasaan dari pemerintah pun akan hilang.

    Sumber Kekuasaan

    Uang Sebagai Lambang Kekayaan dan Sumber Kekuasaan
    Uang Sebagai Lambang Kekayaan dan Sumber Kekuasaan | Image source: Unsplash.com

    Munculnya teori kekuasaan sebenarnya berdasarkan dari tiga sumber seperti berikut:

    1. Kedudukan

    Sumber kekuasaan yang pertama yaitu kedudukan. Contohnya, seseorang yang mempunyai jabatan ketua dalam organisasi atau pangkat tertinggi pada bidang kemiliteran. Sumber kekuasaan yang ketika menunjuk orang yang salah, kemungkinan besar menyebabkan kerugian pada banyak orang.

    2. Kekayaan

    Kekayaan juga menjadi sumber dari kekuasaan. Bukan hal yang baru ketika kekayaan seseorang mampu menentukan apakah orang tersebut bisa berkuasa atau sebaliknya. Bahkan, seorang yang kaya bisa menjadi penguasa yang cenderung tak tergantikan.

    3. Kepercayaan

    Sumber kekuasaan terakhir yaitu agama atau kepercayaan. Pada konteks ini, seseorang yang mempunyai ilmu agama cukup tinggi dianggap mampu membimbing masyarakat.

    Cara Mempertahankan Kekuasaan

    Agar bisa mempertahankan kekuasaan, maka bisa melalui cara-cara berikut ini:

    • Membangun politik dinasti
    • Tak memberikan kebebasan pada masyarakat
    • Menghilangkan peraturan yang berpotensi merugikan kekuasaan

    Sudah Paham tentang Teori Kekuasaan?

    Sekian pembahasan seputar teori kekuasaan. Semua teori tersebut berasal dari sumber dan pendapat yang berbeda-beda. Akan tetapi, semuanya memiliki tujuan yang sama yaitu agar semua pihak mau mengikuti kehendak seseorang yang memegang kekuasaan tertinggi.

  • Apa Tujuan ASEAN Dibentuk? Ini 7 Alasan dan Latar Belakangnya!

    Apa Tujuan ASEAN Dibentuk? Ini 7 Alasan dan Latar Belakangnya!

    Association of Southeast Asian Nation atau yang sering kita kenal dengan ASEAN ini merupakan perhimpunan bangsa-bangsa negara Asia Tenggara. ASEAN ini terbentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 dan mempunyai berbagai tujuan. Lantas, apa tujuan ASEAN dibentuk?

    Salah satu tujuan dibentuknya ASEAN adalah sebagai bentuk kerjasama antarnegara di Asia Tenggara. Namun, selain menjalin kerjasama antarnegara, ASEAN juga memiliki tujuan yang lain. Dalam artikel ini, kamu akan mengetahui berbagai tujuan dibentuknya ASEAN sampai latar belakangnya jika membaca artikel ini hingga tuntas.

    Apa Itu ASEAN?

    ASEAN adalah suatu organisasi geopolitik ekonomi yang beranggotakan berbagai negara di kawasan Asia Tenggara. Salah satu alasan terbentuknya ASEAN adalah untuk menciptakan kedamaian, keamanan, kestabilan, dan kesejahteraan di kawasan negara Asia Tenggara.

    Anggota ASEAN

    Anggota ASEAN
    Anggota ASEAN | Sumber Gambar: Stearthinktank.com

    Sebelum membahas apa tujuan ASEAN dibentuk, ketahui dulu negara mana saja yang menjadi anggota dari organisasi ini. Berdasarkan nama organisasinya, anggota ASEAN adalah semua negara Asia Tenggara. Namun, ketika awal terbentuk, ASEAN hanya memiliki 5 anggota yang disebut sebagai negara pendiri ASEAN.

    Negara pendiri ASEAN meliputi: Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, dan Thailand. Sekarang, sudah terdapat 11 negara yang menjadi anggota ASEAN. Berikut adalah daftar negara yang tergabung dalam ASEAN:

    1. Indonesia (negara pendiri)
    2. Singapura (negara pendiri)
    3. Malaysia (negara pendiri)
    4. Filipina (negara pendiri)
    5. Thailand (negara pendiri)
    6. Myanmar (bergabung pada 23 Juli 1997)
    7. Kamboja (bergabung pada 30 April 1999)
    8. Laos (bergabung pada 23 Juli 1997)
    9. Vietnam (bergabung pada 28 Juli 1995)
    10. Brunei Darussalam (bergabung di tanggal 7 Januari 1984)
    11. Timor Leste (bergabung pada 11 November 2022)

    Negara terakhir yang bergabung di ASEAN saat itu adalah Kamboja pada 30 April 1999. ASEAN hanya beranggotakan 10 negara, menyisakan Timor Leste. Hingga akhirnya pada tanggal 11 November 2022, ASEAN menyetujui Timor Leste untuk bergabung ke dalam ASEAN.

    Persetujuan keanggotaan terhadap Timor Leste tersebut dilakukan pada Konferensi Tingkat Tinggi ke-41 di Phnom Penh, Kamboja. Hingga akhirnya, sampai saat ini, jumlah anggota yang tergabung dalam ASEAN berjumlah 11 negara.

    Sejarah Terbentuknya ASEAN

    Apa tujuan ASEAN dibentuk? ASEAN dibentuk karena terdapat kesamaan dari negara-negara pendiri ASEAN yang pada kala itu baru saja terlepas dari jajahan kolonial, kecuali Thailand.

    ASEAN pertama kali berdiri di aula utama gedung Departemen Luar Negeri di Bangkok, Thailand.

    Kemudian, kelima menteri luar negeri mewakili Deklarasi ASEAN untuk ditandatangani. Deklarasi ASEAN ditandatangani oleh Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Narciso R. Ramos dari Filipina, Thanat Khoman dari Thailand, dan S. Rajaratnam dari Singapura.

    Deklarasi ASEAN merupakan suatu dokumen pendek yang berisi lima halaman. Dokumen tersebut berisi maksud serta tujuan berdirinya ASEAN.

    Pada awalnya, konsep pembentukan ASEAN timbul ketika Thailand berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik antara Indonesia, Filipina, dan Malaysia terkait perselisihan tertentu. 

    Kemudian, keempat negara tersebut menyadari betapa pentingnya kerjasama regional untuk mencegah terjadinya ketidakpastian di wilayah mereka. Dengan tujuan memperbaiki hubungan dan menguatkan kawasan, mereka juga mengundang Singapura untuk ikut bergabung bersama di ASEAN.

    Apa Tujuan ASEAN Dibentuk?

    Berdasarkan konsep awal pembentukan ASEAN yang timbul ketika Thailand berperan sebagai mediator antara Indonesia, Filipina, dan Malaysia, ASEAN juga memiliki beberapa maksud dan tujuan yang lainnya.

    Apa tujuan ASEAN dibentuk yang lainnya? Berikut adalah beberapa tujuan berdirinya ASEAN:

    • Mendorong perkembangan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan di kawasan negara ASEAN melalui upaya bersama, dengan semangat kesetaraan dan persahabatan untuk memperkuat landasan sebuah masyarakat Asia Tenggara yang makmur, sejahtera, dan damai.
    • Membangun perdamaian dan stabilitas regional dengan upaya mengedepankan keadilan dan ketertiban terhadap hukum dalam hubungan antarnegara di kawasan Asia Tenggara, serta mematuhi dan mengikuti prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
    • Meningkatkan kolaborasi yang proaktif dan saling mendukung dalam isu-isu yang menjadi kepentingan bersama pada bidang sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta administrasi.
    • Memberikan bantuan dalam bentuk saran, pelatihan, dan penelitian di berbagai bidang, seperti teknik, profesi, pendidikan, dan administrasi.
    • Bekerja sama dengan lebih efektif untuk meningkatkan penggunaan sektor pertanian dan industri, memperluas perdagangan dan mempertimbangkan masalah-masalah komoditas internasional dengan lebih mendalam. Selain itu, meningkatkan infrastruktur transportasi dan komunikasi, serta meningkatkan kualitas hidup penduduk.
    • Mendorong pengkajian terkait negara di Asia Tenggara.
    • Menjaga kerjasama yang kuat dan bermanfaat dengan berbagai organisasi internasional dan regional yang memiliki tujuan yang serupa, serta mengeksplorasi segala peluang untuk bekerja sama secara erat dan dekat.

    Logo ASEAN beserta Maknanya

    Logo ASEAN
    Logo ASEAN | Sumber Gambar: Wikipedia.org

    Apa tujuan ASEAN dibentuk juga bisa dilihat dari filosofi logonya. Lantas, apa arti dan makna dari logo tersebut?

    Logo ASEAN adalah seikat padi yang berwarna kuning dengan latar belakang berwarna merah, lalu dikelilingi dengan lingkaran biru dan putih. Kemudian, terdapat juga tulisan ASEAN di bagian bawahnya.

    Logo ASEAN melambangkan kedamaian, keamanan, kestabilan, kesatuan, dinamis dan kesejahteraan. Semua elemen dan warna yang terkandung dalam logo tersebut juga memiliki arti tersendiri, yakni:

    • Seikat padi melambangkan impian para pendiri ASEAN. Selain itu, padi juga melambangkan kedamaian, keamanan, kestabilan, kesatuan, dinamis, dan kesejahteraan yang merupakan harapan negara-negara Asia Tenggara.
    • Lingkaran melambangkan persatuan negara-negara Asia Tenggara sebagai organisasi regional.
    • Warna kuning melambangkan kemakmuran.
    • Warna putih melambangkan kesucian.
    • Biru melambangkan kedamaian dan stabilitas.
    • Warna merah melambangkan keberanian dan dinamis.

    Latar Belakang Berdirinya ASEAN

    Bendera Negara ASEAN
    Bendera Negara ASEAN | Sumber Gambar: Kabar24.bisnis.com

    Apa tujuan ASEAN dibentuk? Salah satunya adalah untuk mengatasi konflik antarnegara di Asia Tenggara. Selain adanya konflik yang terjadi di antara negara ASEAN saat itu dan menjadi salah satu alasan terbentuknya ASEAN, terdapat beberapa latar belakang atau faktor pendorong kerjasama di antara negara Asia Tenggara, yakni:

    1. Persamaan Geografis

    Terdapat adanya persamaan letak negara-negara di wilayah Asia Tenggara, yaitu di antara Benua Australia dan daratan Benua Asia, dan di antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia.

    2. Persamaan Budaya

    Selanjutnya, terdapat persamaan budaya para penduduk Asia Tenggara yang merupakan keturunan dari ras Malayan Mongoloid. Ras Malayan Mongoloid ini mengalami perkembangan dari beberapa pengaruh budaya, seperti warna kulit, makanan, dan adat istiadat dari Arab Gujarat, India, dan Cina.

    3. Persamaan Kepentingan

    Semua negara yang tergabung di dalam ASEAN memiliki maksud dan tujuan yang sama. Apa tujuan ASEAN dibentuk? Secara umum tujuannya yaitu untuk mencapai kedamaian, keamanan, kestabilan, dan kesejahteraan di kawasan negara Asia Tenggara.

    4. Persamaan Nasib

    Selain memiliki kesamaan kepentingan, hampir semua negara di Asia Tenggara pernah menjadi jajahan negara kolonial, seperti Indonesia oleh Belanda, Malaysia dan Singapura oleh Inggris, dan Filipina oleh Spanyol dan Amerika, kecuali Thailand yang hanya terbebas dari penjajahan.

    Sudah Paham mengenai Apa Tujuan ASEAN Dibentuk?

    Itulah berbagai informasi terkait organisasi regional ASEAN dan apa tujuan ASEAN dibentuk. Selain menjalin kerjasama antarnegara di kawasan Asia Tenggara, ASEAN juga memiliki maksud dan tujuan yang lain yang tentunya bertujuan untuk meningkatkan dan menjaga kedamaian, keamanan, dan kesejahteraan di kawasan Asia Tenggara.

  • Kebijakan Publik Menurut Para Ahli: Definisi & Penjelasan Lengkap

    Kebijakan Publik Menurut Para Ahli: Definisi & Penjelasan Lengkap

    Dalam setiap lingkup masyarakat pasti ada aturan, adat, atau tradisi yang mana wujudnya adalah berupa kebijakan publik. Oleh karena itu, materi tentang kebijakan publik menurut para ahli ini harapannya akan dapat menambah ilmu dan sedikit menjawab keingintahuan kita mengenai koridor kebijakan-kebijakan publik saat ini.

    Arti dari Kebijakan

    Kebijakan publik memiliki 2 susunan kata yaitu “kebijakan” dan “publik”. Sebelum mendalami materi kebijakan publik menurut para ahli, kita perlu mengenal arti dari kata kebijakan.

    Kebijakan sendiri secara umum yaitu suatu hal atau konsep yang harus seorang atau bahkan sekelompok orang lakukan yang tujuannya untuk melalui permasalahan yang mereka hadapi.

    Konsep dan perencanaan yang telah ada tersebut memiliki batasan yang menjadi pengarah dari tindakan kedepannya. Tetap saja, pengambilan keputusan dari suatu konsep itu perlu melalui musyawarah yang telah mereka sepakati bersama.

    Kesimpulannya, kebijakan menjadi wadah pemecahan atas masalah yang ada pada suatu komunitas.

    Arti dari Publik

    Kata “publik” bisa memiliki banyak variasi karena sesuai dengan konteks yang kita bahas. Publik adalah objek yang penting dalam berbagai konteks. Seperti dalam bidang komunikasi, politik, kebijakan publik, dan kegiatan sosial lainnya.

    Berbincang
    Berbincang | Sumber: pexels.com

    Membicarakan istilah publik yang ada dalam konteks kebijakan publik menurut para ahli, tidak lain yakni merujuk kepada warga negara atau masyarakat yang menjadi sasaran atas adanya tindakan pemerintah.

    Publik memiliki peran penting serta mempunyai hak untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan melalui partisipasi, penilaian, dan pendapat mereka dalam mewujudkan kebijakan-kebijakan yang ada. 

    Beberapa cara dalam menggambarkan “publik” yaitu:

    • Masyarakat umum, merupakan sekelompok individu yang memiliki beragam latar belakang, pandangan, dan kepentingan.
    • Audiens, sebutan publik dalam konteks komunikasi dan media massa.
    • Konstituen, kata ini biasa dipakai untuk kata publik dalam konteks politik.
    • Masyarakat sipil, istilah publik yang merujuk pada organisasi masyarakat non-pemerintah ini memiliki misi dalam mempengaruhi kebijakan publik, memperjuangkan hak-hak warga, atau mengejar tujuan sosial tertentu.
    • Khalayak, ada pada konteks pertunjukan atau acara-acara umum, di mana publik adalah menonton.
    • Opini publik, merujuk pada pandangan, pendapat, atau persepsi yang merupakan milik dari sebagian besar masyarakat.

    Definisi Kebijakan Publik

    Setelah memahami arti dari kata kebijakan dan publik, ketahui dulu pengertian dari kebijakan publik sebelum memasuki pembahasan kebijakan publik menurut para ahli.

    Kebijakan publik atau yang biasa dikenal dengan istilah “public policy” merupakan serangkaian hasil musyawarah berupa tindakan, keputusan, atau langkah-langkah yang telah pemerintah ambil. Bisa juga yang melakukan pengambilan keputusan musyawarah adalah lembaga pemerintahan, sebagai upaya mengatasi masalah serta isu-isu yang ada dalam masyarakat atau warga negara.

    Bentuk teori kebijakan publik biasanya memiliki tujuan untuk mencapai suatu cita-cita tertentu. Tujuan kebijakan publik pasti ada kaitannya dalam bidang kesejahteraan masyarakat, ekonomi, lingkungan, pelayanan fasilitas masyarakat atau isu-isu lain yang relevan untuk komunitas tersebut.

    Fasilitas masyarakat umum
    Fasilitas masyarakat umum | Sumber: pixabay.com

    Kebijakan publik menurut para ahli tidak lain memiliki gambaran yang luas. Poin pentingnya adalah kebijakan itu mempunyai dampak besar untuk banyak aspek kehidupan masyarakat, dan seringkali melibatkan sumber daya alam, manusia, serta cara kerja aturan.

    Definisi Kebijakan Publik Menurut Para Ahli

    Para ahli mengembangkan dari berbagai pendekatan dan teori untuk menganalisis  penjabaran dari kebijakan publik. Berikut merupakan 7 pandangan kebijakan publik menurut para ahli di bidangnya baik dari luar maupun dalam negeri:

    1. David Easton

    Easton memaparkan model teori “sistem politik” untuk menjelaskan bagaimana adanya kebijakan publik. Pada teori ini, kebijakan publik terdiri atas input (masukan) dari masyarakat, proses pembuatan kebijakan oleh pemerintah, dan output (keluaran) berupa kebijakan yang akan mempengaruhi masyarakat. 

    2. William N. Dunn

    Kebijakan publik menurut penggambarannya merupakan sebuah pola kompleks dan berdasarkan adanya pemilihan bersama yang mempunyai ketergantungan satu sama lain pada pola tersebut. Pilihan tersebut dilakukan oleh lembaga serta badan pemerintahan.

    3. Thomas R Dye

    Pada buku Understanding Public Policy tahun 1978, Dye menekankan bahwa kebijakan publik yaitu beberapa hal tentang bentuk perwujudan dan tindakan. Kebijakan publik juga bukan suatu keinginan dan pernyataan dari pejabat atau pemerintah saja.

    Selanjutnya, pilihan atas pemerintah sebagaimana memilih untuk tidak menindak sesuatu juga merupakan kebijakan publik. Mengapa begitu? Karena, hal itu sama saja dengan pilihan pemerintah ketika melakukan suatu tindakan.

    4. Charles Lindblom

    Lindblom pernah menyatakan suatu teori bernama “inkrementalisme”. Teori itu menggambarkan bahwa kebijakan publik sebagai proses yang memiliki tahapan. Perubahan yang kecil dan memiliki batas akan lebih cepat proses realisasinya daripada perubahan besar. 

    Poin yang menarik perhatiannya yaitu peran penting tokoh utama dalam mengembangkan dan melaksanakan suatu kebijakan.

    5. Kartasasmita

    Pengertian kebijakan publik menurut para ahli selanjutnya adalah berdasarkan pandangan dari Kartasasmita. Menurutnya, kebijakan publik adalah usaha memahami dan mendefinisikan hal yang pemerintah lakukan ataupun tidak. Hal tersebut tentunya mengenai suatu masalah, contohnya apa penyebab dan apa pengaruh dari masalah tersebut.

    6. Widodo

    Pendapat mengenai kebijakan publik menurut para ahli dari Widodo yaitu, dalam praktiknya, harus ada beberapa unsur pada kebijakan publik yang baik. Unsur-unsur itu adalah:

    • Suatu kebijakan selalu punya tujuan atau orientasi pada sebuah cita-cita tertentu.
    • Tiap kebijakan akan memiliki isi berupa tindakan atau konsep tindakan dari penyelenggara (pejabat pemerintahan).
    • Kebijakan merupakan hal yang memang betul-betul pengerjaannya dari pejabat pemerintah, bukan hal yang masih akan pemerintah kerjakan.
    • Suatu kebijakan publik akan mempunyai sifat positif atau “pemerintah melakukan tindakan atas suatu masalah”. Selain itu, kebijakan bisa juga mempunyai sifat negatif atau “putusan pejabat pemerintah untuk tidak menindak suatu masalah tertentu”.
    • Kebijakan publik yang memiliki sifat positif selalu atas landasan suatu perundang-undangan. Apabila seperti itu, maka peraturan tersebut sifatnya adalah memaksa (otoritatif).

    7. Said Zainal Abidin

    Tokoh Said Zainal Abidin mendefinisikan pengertian kebijakan publik adalah sesuatu  yang memiliki sifat yang strategis dan luas sehingga tidak mungkin memiliki sifat sempit dan statis. Oleh sebab itu, kebijakan publik memiliki fungsi sebagai pedoman umum dalam kebijakan serta mempunyai keputusan prioritas di bawahnya.

    Ciri Penting dari Kebijakan Publik

    Buku konstitusi
    Buku konstitusi | Sumber: istockphoto.com

    Melalui definisi kebijakan publik menurut para ahli dapat kita tarik kesimpulan bahwa kebijakan publik memiliki ciri khas penting, seperti:

    1. Masukan (input): Beberapa aspek yang mempengaruhi adanya kebijakan publik meliputi manusia sebagai tokoh utama, komunikasi, teknologi, informasi, ilmu pengetahuan, dan nilai yang ada di masyarakat.
    2. Tujuan masyarakat: Kebijakan publik yang telah menjadi rancangan memiliki tujuan serta arah dalam meningkatkan kesejahteraan atau mengatasi masalah yang dihadapi oleh tokoh pembuat kebijakan.
    3. Perangkat/alat: Proses menjalankan kebijakan publik membutuhkan tool tertentu. Bisa dalam bentuk penelitian, perencanaan, wadah musyawarah, dan kewenangan lembaga pemerintah (perundang-undangan), kemudian proses implementasi dan evaluasi.
    4. Keluaran (output): Bukti bahwa kebijakan publik bisa memiliki pengaruh signifikan untuk masyarakat, termasuk penerapan peraturan, alokasi sumber daya, dan perubahan dalam tingkah laku masyarakat.

    Sudah Paham Apa itu Kebijakan Publik Menurut Para Ahli?

    Selain kita perlu paham mengenai materi kebijakan publik menurut para ahli, penting pula untuk kita ingat bahwa kebijakan juga dapat berubah seiring pergantian zaman sebagai respons terhadap perubahan dalam masyarakat atau lingkungan bahkan politik.

    Dengan memahami apa itu kebijakan publik berdasarkan dari pandangan beberapa ahli, kita bisa sedikit lebih tahu tentang landasan dari kebijakan yang telah tersusun. Menurutmu, kebijakan publik saat ini apakah sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi masa kini?

  • Politik Aliran: Pengertian, Ciri, Faktor, dan Perkembangannya di Indonesia

    Politik Aliran: Pengertian, Ciri, Faktor, dan Perkembangannya di Indonesia

    Isu-isu politik memang selalu menarik untuk dikulik, salah satunya adalah politik aliran. Jenis politik yang satu ini kerap kali terbentuk karena adanya persamaan aliran; mulai dari agama, kelompok masyarakat, suku, atau kepercayaan. Maka dari itu, jenis politik ini sering disebut sebagai sektarian dalam kajian ilmu sosiologi. 

    Ingin tahu lebih lanjut tentang politik sektarian? Mari simak informasi selengkapnya dari ulasan berikut ini! 

    Mengenal Apa Itu Politik Aliran dan Contoh Konkritnya 

    Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, sektarian adalah salah satu jenis gagasan politik yang menganut paham aliran yang sama. Sampai saat ini, politik sektarian masih terus berkembang di Indonesia. 

    Beberapa partai politik terkenal menganut paham politik ini. Bahkan, terang-terangan menargetkan kelompok tertentu untuk mengembangkan tujuan politisnya. 

    Partai politik (parpol) yang menganut sektarian juga dikenal memiliki massa pendukung fanatik. Kondisi ini tentu akan memberi keuntungan bagi partai politik tersebut dalam kontestasi demokrasi seperti pemilu (pemilihan umum). 

    Beberapa contoh parpol yang terkenal menganut politik sektarian di antaranya adalah PKB, aliran Sunni dan Syiah, hingga PKI yang telah dibubarkan oleh pemerintah Indonesia. 

    Terlepas dari kelebihan dan kekurangannya, politik aliran telah memberi warna lain bagi kancah perpolitikan di tanah air. 

    Ciri-ciri Politik Aliran, Ada Apa Saja?  

    Partai politik yang menganut paham sektarian biasanya identik dengan ciri-ciri tertentu. Kamu bisa memahami lebih dalam tentang empat karakteristiknya lewat uraian di bawah ini. 

    Partai Politik Sektarian
    Partai Politik Sektarian | Sumber gambar: ElangNews.com

    1.  Menentukan Pilihan sesuai Ormas yang Diikuti 

    Setiap kali menjelang pemilu, cukup banyak politisi yang mempraktikkan politik sektarian untuk menjangkau suara publik. Akibatnya, sebagian masyarakat sering terjebak pada pilihan politik yang tidak sesuai dengan nuraninya karena pengaruh pihak tertentu. 

    Umumnya, anggota-anggota kelompok ormas sering menjadi target dari praktik politik seperti ini, agar anggota-anggota ormas memilih parpol yang beraliran sama dengan ormas tersebut.  

    2. Menjalin Afiliasi dengan Sebuah Organisasi  

    Pada umumnya, partai politik (parpol) berhubungan erat dengan organisasi dari sebuah negara. Oleh sebab itu, organisasi negara kerap kali memiliki tujuan politis yang sama dengan partai politik. 

    Walaupun Anda tidak bisa menggeneralisasi pernyataan ini untuk semua parpol, tetapi tidak jarang pendirian organisasi tersebut semata-mata bertujuan untuk memberi ruang bagi para anggotanya berkarir di dunia politik. 

    Parpol yang menganut politik aliran pasti identik dengan identitas tokoh-tokoh dominannya. Terlebih lagi, tokoh ini akan dikenal sebagai identitas dari sebuah parpol yang dibentuk. 

    3. Dukungan Berasal dari Suku Tertentu

    Politik sektarian sering memanfaatkan persamaan latar belakang suku untuk mendapatkan simpati. Dengan begitu, parpol semacam ini mudah mendapatkan dukungan publik, terutama dari kelompok-kelompok suku yang sama. 

    Pasalnya, ikatan solidaritas yang dimiliki oleh kelompok suku tertentu bisa menjadi daya tarik bagi seseorang untuk terjun ke ranah politik. Contoh kelompok suku di Indonesia yang terkenal memiliki kekuatan politik sektarian adalah Papua dan Aceh. 

    4. Menentukan Pilihan Berdasarkan Pengaruh Tokoh Ormas  

    Penganut paham sektarian juga identik dengan pilihannya yang mudah dikontrol oleh oknum-oknum tertentu. Kerap kali pendukung parpol tersebut menentukan pilihannya berdasarkan pengaruh dari seorang tokoh ormas, bukan berdasarkan hati nuraninya. 

    Maka, paham politik semacam ini telah menyuburkan bentuk-bentuk praktik primordialisme yang dapat menghambat demokrasi suatu negara. 

    Faktor-faktor Apa Saja yang Menyebabkan Munculnya Politik Aliran? 

    Rapat Partai Politik
    Rapat Partai Politik | Sumber gambar: Kompas.com

    Menurut sejarah, istilah politik sektarian pertama kali diperkenalkan oleh seorang peneliti bernama Clifford Geertz. Selama puluhan tahun, paham politik ini telah berkembang luas di Indonesia. Lantas, apa faktor penyebabnya? Yuk, simak! 

    1. Adanya Target Tujuan yang Harus Dicapai

    Setiap organisasi politik pasti memiliki tujuan politiknya masing-masing, baik secara internal maupun eksternal. Tujuan politik akan ditentukan oleh para anggota dan pejabat partai yang sedang bertugas.  

    Biasanya, tujuan tersebut masih berkaitan dengan visi dan misi partai politik, sehingga lebih condong pada suatu aliran tertentu. Itulah yang menyebabkan politik sektarian tumbuh subur di Indonesia. 

    2. Adanya Kepentingan Politik dari Organisasi 

    Belakangan, organisasi sosial mulai merambah ke dunia politik dengan mendirikan partai politiknya sendiri. Umumnya, organisasi semacam ini akan condong pada pemahaman politik aliran. 

    Tujuannya apa lagi, kalau bukan untuk meraup suara mayoritas demi mencapai kepentingan organisasi. Praktik politik semacam ini yang membuat sektarian populer dipakai oleh berbagai parpol di Indonesia. 

    3. Peluang untuk Memetakan Basis Dukungan

    Kondisi geografis yang luas menjadi salah satu faktor mengapa praktik sektarian berkembang luas di Indonesia. Oleh sebab itu, politik sektarian juga disinyalir muncul akibat adanya peluang untuk memetakan basis dukungan publik.

    Wilayah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke kerap kali dimanfaatkan oleh partai politik untuk mengotak-ngotakkan pemilih, sehingga rawan memicu perpecahan. 

    Apa Dampak Perkembangan Politik Aliran di Indonesia? 

    Hadirnya paham politik sektarian telah memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap perkembangan politik di Indonesia. Seberapa besar dampaknya bagi dunia politik saat ini? Berikut ulasannya! 

    Pendukung Fanatik
    Pendukung Fanatik | Sumber gambar: DW.com

    1. Memberi Edukasi Politik Melalui  Kelompok Tertentu

    Selama ini, politik sektarian sering dipandang secara negatif oleh sebagian masyarakat. Padahal, paham politik ini tidak melulu memberikan dampak buruk bagi perkembangan politik di Indonesia. 

    Faktanya, parpol penganut sektarian mampu memberikan edukasi politik kepada masyarakat melalui komunitas dan kelompok tertentu. Dengan demikian, masyarakat justru dapat lebih mengenal dan memahami politik praktis di sekitar mereka. 

    2. Meningkatkan Ikatan Solidaritas antar Sesama Pendukung Parpol  

    Munculnya politik aliran ternyata juga mampu meningkatkan rasa solidaritas di antara pendukung parpol. Parpol yang berafiliasi dengan organisasi besar akan lebih mudah bertahan daripada parpol yang tidak berafiliasi dengan organisasi manapun. 

    Mengapa begitu? Salah satu alasannya adalah adanya persamaan. Parpol yang menjalin hubungan erat dengan organisasi besar akan mendapatkan lebih banyak dukungan dari kedua belah pihak. Sebaliknya, parpol yang tidak menjalin kerja sama dengan organisasi besar, tentu akan kehilangan banyak dukungan. 

    Oleh sebab itu, adanya afiliasi dalam budaya politik sektarian telah menciptakan sistem dukungan yang solid.  

    3. Menarik Minat Masyarakat Terhadap Politik Aliran

    Parpol membutuhkan tenaga-tenaga relawan untuk keperluan kaderisasi atau menghimpun dukungan politik menjelang pemilu agar dapat mencapai tujuan politik mereka. Lalu, partai politik melakukan pembinaan pada calon kader untuk memperkenalkan seluk-beluk dunia politik.  

    Umumnya, pengkaderan lebih banyak terjadi pada anggota-anggota kelompok yang sudah berafiliasi dengan parpol tersebut. Namun, tidak menutup kemungkinan bila pengkaderan dilakukan pada masyarakat umum, seperti Anda. 

    Dengan demikian, pengkaderan semacam ini telah menumbuhkan minat masyarakat untuk ikut berkontribusi di ranah politik. 

    4. Rentan Memicu Konflik Antar Suku 

    Seperti yang Anda tahu, politik aliran mengusung paham persamaan, sehingga lazim untuk mendukung parpol dengan latar belakang suku, agama, atau kepercayaan yang sama. 

    Namun, adanya perbedaan aliran parpol justru menjadi pemicu timbulnya konflik antara suku minoritas dengan suku mayoritas. Tidak jarang konflik semacam ini bisa menimbulkan perpecahan dan peperangan. 

    5. Menciptakan Fanatisme 

    Sayangnya, politik aliran juga telah menimbulkan dampak negatif di masyarakat, salah satunya adalah dengan menciptakan fanatisme pada satu parpol tertentu. Fanatisme semacam ini tentu tidak baik bagi perkembangan politik di Indonesia. 

    Mengapa? Pasalnya, mendukung secara berlebihan salah satu tokoh atau parpol justru akan menimbulkan budaya politik yang tidak sehat. Akhirnya, praktik politik akan mudah dipengaruhi oleh kekuasaan yang lebih dominan.  

    6. Membentuk Perilaku Rasis dan Diskriminatif 

    Dampak negatif lain dari perkembangan politik sektarian lainnya adalah terbentuknya perilaku rasis dan diskriminatif di antara para anggota parpol. Perilaku semacam ini jelas tidak terpuji, dan cenderung menimbulkan perpecahan maupun konflik.  

    Apabila parpol penganut paham sektarian masih melazimkan budaya rasisme dan diskriminatif semacam ini, perkembangan politik dan demokrasi di tanah air tentu saja akan terganggu. 

    Mengapa Anda Harus Mempelajari Politik Aliran? 

    Walaupun Anda bukan mahasiswa dari jurusan ilmu politik, tetapi tidak ada salahnya untuk mempelajari paham-paham politik seperti politik aliran. Dengan demikian, wawasan Anda tentang praktik politik di tanah air akan lebih terbuka luas. 

    Mempelajari politik sektarian juga dapat mencegah Anda dari rasa fanatisme yang berlebihan, perilaku rasis dan diskriminatif, atau berkonflik dengan orang lain. 

    Di samping itu,  paham politik sektarian juga dapat menciptakan rasa solidaritas yang tinggi, menumbuhkan minat belajar politik, serta mengedukasi masyarakat tentang politik praktis. 

  • Mari Mengenal 10 Daerah Penghasil Minyak di Indonesia

    Mari Mengenal 10 Daerah Penghasil Minyak di Indonesia

    Tahukah kamu, mana saja daerah penghasil minyak di Indonesia? Faktanya, hasil minyak bumi dari berbagai daerah tersebut turut berperan besar dalam dinamika perekonomian negara ini. Mana sajakah daerah itu? Temukan jawabannya lewat ulasan dalam artikel ini, yuk!

    Berkenalan dengan 10 Daerah Penghasil Minyak di Indonesia

    Sejumlah daerah di Indonesia mempunyai kilang minyak atau pabrik yang mengelola minyak dan gas bumi. Beberapa di antaranya juga merupakan salah satu kilang minyak terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara. Inilah daftar daerah-daerah tersebut. 

    1. Cilacap, Jawa Tengah

    Kilang Cilacap
    Kilang Cilacap | Kompas.com

    Daerah Cilacap memang cukup terkenal karena memiliki pabrik minyak bumi terbesar di Indonesia. Kilang minyak Cilacap atau Refinery Unit IV Cilacap merupakan merupakan salah satu dari 7 Refinery Unit oleh PT Pertamina dan mempunyai sarana dan fasilitas yang lengkap. 

    Lokasinya yang strategis membuat kilang minyak Cilacap berhasil memasarkan produk ke seluruh Indonesia. Distribusi produk dari kilang minyak ini memasok kebutuhan BBM nasional sebesar 34%, dan 60% kebutuhan BBM di Pulau Jawa . 

    Kilang minyak Cilacap memiliki kapasitas distribusi mencapai 348.000 barel per hari (mbsd). Jumlah tersebut membuat kilang minyak ini menjadi salah satu pabrik minyak terbesar se-Asia Tenggara. 

    Produk olahan dari kilang minyak ini antara lain: Premium, Kerosin, Solar, Dexlite, Pertamax, Minyak Diesel, Avtur, LSWR, Naphta, dan produk non-BBM, seperti aspal dan LPG. Tidak cuma itu, tetapi pada tahun 2022, Kilang minyak Cilacap juga telah memproduksi LPG mencapai kapasitas 318 mtpa (metrik ton per tahun).

    2. Balikpapan, Kalimantan Timur

    Daerah penghasil minyak di Indonesia berikutnya adalah Balikpapan. Kota ini memiliki kilang minyak yang tak kalah besar dengan Cilacap. Kilang minyak Balikpapan juga menjadi yang terbesar kedua setelah Cilacap di Indonesia. 

    Kilang ini adalah Refinery Unit V dari PT Pertamina dan banyak berperan dalam memasok kebutuhan BBM untuk Indonesia bagian timur.

    Pabrik ini telah beroperasi sejak 1992 serta memasok 26% kebutuhan BBM Indonesia. Lokasi kilang ini strategis, dan dilengkapi sarana distribusi yang baik seperti, pipa distribusi, kapal tanker, dan transportasi darat. 

    Oleh sebab itu, kilang minyak Balikpapan dapat mendistribusikan produk ke sebagian besar Indonesia bagian timur.

    Kapasitas produksi kilang minyak Balikpapan saat ini adalah 260 ribu barel per hari/bph (MBSD/Miles or thousand Barrels per Stream Day). Produk yang mereka buat antara lain, premium, pertamax, solar, avtur, hingga LPG.

    Pada tahun 2024, kilang minyak Balikpapan menargetkan untuk memproduksi dengan kapasitas 360 ribu bph. Target tersebut merupakan salah satu proyek ekspansi atau upgrading melalui proyek Refinery Development Master Plan (RDMP). 

    Proyek tersebut mendapat pendanaan dari Export Credit Agency seperti KEXIM, K-SURE, US EXIM dan SACE. Selain itu, 22 institusi perbankan juga ikut mendanai proyek ini. Jika proyek ini berhasil, maka kilang minyak Balikpapan akan memiliki kapasitas produksi yang lebih besar dari kilang minyak Cilacap.

    3. Palembang, Sumatera Selatan

    Kilang Plaju
    Kilang Plaju | Pertamina.com

    Palembang, Sumatera Selatan adalah salah satu daerah penghasil minyak di Indonesia. Di bawah naungan PT Pertamina, Refinery Unit III Plaju terletak di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Kilang minyak Plaju adalah salah satu kilang minyak yang tertua di Indonesia. 

    Terdapat dua lokasi untuk pabrik kilang di Palembang ini, yaitu kilang Plaju dan kilang Sungai Gerong. Kedua area ini dipisahkan oleh Sungai Komering. Kilang Plaju berada di sisi barat Sungai di Kecamatan Plaju. Lalu, kilang Gerong berada di sisi timur Sungai Komering di Desa Sungai Gerong, Kecamatan Banyuasin.

    Meskipun merupakan salah satu kilang yang tertua di Indonesia, tetapi kilang Plaju/Gerong mampu melakukan produksi dengan kapasitas hingga 127.300 bph. Produksi kilang ini adalah mengolah minyak mentah menjadi produk jadi. 

    4. Dumai, Riau

    Riau mempunyai kilang minyak yang juga merupakan Refinery Unit II dari PT Pertamina. Kilang minyak yang terletak di Kota Dumai ini juga sering disebut dengan kilang Putri Tujuh atau kilang Sungai Pakning. 

    Salah satu daerah penghasil minyak di Indonesia ini terletak di Jalan Raya Kilang Putri Tujuh, Tanjung Palas, Kota Dumai, Provinsi Riau. Pabrik ini juga merupakan salah satu kilang terbesar keempat di Indonesia. 

    Kilang minyak Putri Tujuh memiliki kapasitas produksi hingga 177 ribu barel per hari. Dari produksi itu, pabrik ini menghasilkan berbagai jenis produk, seperti produk BBM dan non-BBM. 

    Kilang ini telah beroperasi dari tahun 1971 dan masih aktif hingga sekarang. Hasil produksi dari kilang ini telah didistribusikan ke seluruh Indonesia dan mancanegara.

    5. Balongan, Jawa Barat

    Kilang Balongan
    Kilang Balongan | Pertamina.com

    Kilang Balongan merupakan kilang minyak terbesar kelima di Indonesia. Pabrik ini adalah unit ke 6 dari 7 unit dari PT Pertamina dan berada di Indramayu, Jawa Barat. Selain itu, wilayah operasional kilang ini berada di Balongan, Mundu, dan Salam Darma.

    Kegiatan bisnis kilang Balongan adalah mengolah minyak mentah (crude oil) menjadi produk-produk BBM, Non-BBM, dan petrokimia. Sementara itu, kapasitas produksi pabrik ini bisa mencapai 125 ribu barel per hari (MBSD). 

    Keberadaan kilang minyak ini tidak hanya mengembangkan bisnis PT Pertamina, tetapi juga membantu perekonomian Indonesia. Meskipun terbilang baru, Kilang Balongan telah memiliki teknologi terkini dalam produksinya. Kondisi ini membuat kilang ini menjadi pabrik minyak bumi yang paling modern di Indonesia. 

    6. Kasim, Papua Barat

    Kasim adalah daerah penghasil minyak di Indonesia dari bagian timur Indonesia. Kilang minyak Kasim berdiri pada tahun 1997 dan menjadi Refinery Unit VII dari PT Pertamina yang berberlokasi di Desa Malabam, Kecamatan Seget, Sorong, Papua. 

    Pabrik ini juga terletak bersebelahan dengan Kasim Marine Terminal (KMT) Petrochina. 

    Sebelum kilang Kasim berdiri, pasokan BBM di daerah Indonesia timur banyak bergantung pada kilang Balikpapan. Tujuan pendirian kilang ini tak lain adalah untuk memenuhi kebutuhan BBM dan non-BBM untuk masyarakat Papua dan sekitarnya.

    Dalam masa produksinya, kilang Kasim telah memproduksi hingga kapasitas 10.000 barel per hari. Produksi ini membantu memenuhi kebutuhan BBM Indonesia hingga 15% terutama untuk daerah Papua dan Maluku.

    7. Cepu, Jawa Tengah 

    Kilang Cepu
    Kilang Cepu | ppsdmmigas.esdm.go.id

    Cepu merupakan salah satu daerah penghasil minyak di Indonesia yang mempunyai kilang minyak tertua. Pabrik ini didirikan oleh perusahaan Belanda, De Dordtsche Petroleum Maatschappij pada tahun 1893. Itu berarti pabrik ini merupakan pabrik yang tertua di Indonesia setelah kilang Pangkalan Brandan dan kilang Wonokromo. 

    Meskipun demikian, kilang yang berlokasi di Kabupaten Blora, Jawa Tengah ini  masih aktif dan memiliki kapasitas produksi hingga 3,8 ribu barel per hari. 

    Saat ini, Kilang Cepu tidak hanya beroperasi sebagai produsen minyak bumi tapi juga tempat pelatihan sumber daya manusia, dan telah mendapatkan sertifikasi di sektor Minyak dan gas bumi. Wajar saja jika kilang Cepu banyak menyumbang pasokan sumber daya manusia untuk sektor industri terkait. 

    8. Tuban, Jawa Timur 

    Tuban memiliki sumber daya minyak yang melimpah. Kilang Tuban ini merupakan proyek kilang minyak baru milik PT Kilang  Pertamina Internasional (KPI) dan dikelola oleh PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TPPI). 

    Pemerintah juga merencanakan kilang Tuban dalam proyek “New Grass Root Refinery and Petrochemical” (NGRR). Jika proyek ini berhasil, kilang Tuban diharapkan bisa memproduksi BBM sekitar 12,8 juta kilo liter per tahun .

    Pertamina, melalui KPI, memiliki kepemilikan saham sebesar 55%, bersama dengan investor Rusia, Rosneft yang memiliki saham 45% untuk kilang Tuban. Namun sayang, proyek ini mengalami kendala karena konflik perang Rusia–Ukraina.

    9. Brandan, Sumatera Utara

    Daerah penghasil minyak di Indonesia selanjutnya adalah Brandan, Sumatera Utara. Kilang ini berlokasi di kabupaten Langkat, Sumatera Utara, berjarak sekitar 80 km dari Kota Medan. 

    Belanda mendirikan kilang minyak ini pada tahun 1892 dan menjadi salah satu kilang tertua, setelah kilang Wonokromo di Surabaya yang berdiri pada tahun 1889. Namun, kilang ini lebih populer ketimbang Wonokromo karena merupakan kilang pertama Indonesia yang berhasil melakukan ekspor. 

    Di samping itu, Kilang Brandan juga jadi saksi sejarah dari perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pasalnya, pabrik ini mengalami aksi bumi hangus kilang sebagai bentuk perlawanan melawan Belanda, tepatnya pada Agresi Militer Belanda I di tahun 1947 dan Agresi Militer Belanda II pada tahun 1948.

    Kilang ini berhenti beroperasi pada tanggal 7 Maret 2007. Habisnya pasok minyak di dalam perut bumi di Pangkalan Brandan menjadi penyebab utama tutupnya pabrik ini.

    10. Surabaya, Jawa Timur

    Kilang Wonokromo
    Kilang Wonokromo | Kompasiana.com

    Tahukah kamu bahwa Surabaya menjadi daerah penghasil minyak di Indonesia yang pertama dan tertua di Indonesia? Sama seperti kilang Pangkalan Brandan dan kilang Cepu, kilang Surabaya atau kilang Wonokromo, Belanda pula lah yang mendirikan pabrik kilang minyak ini pada tahun 1889. 

    Sejarawan mengungkapkan bahwa kilang Wonokromo itu tidak besar, tapi punya pemasaran yang baik. Bahkan, pembeli datang sendiri dengan membawa kaleng bekas produk Amerika sebagai kemasan.

    Kilang ini juga pernah mengalami pengeboman oleh Sekutu. Pada akhirnya, kilang ini berhenti beroperasi pada tahun 1950 karena mengalami penurunan produksi. 

    Sudah Tahu Dengan Daerah Penghasil Minyak di Indonesia?

    Sebagian daerah seperti di Cilacap menjadi daerah penghasil minyak di Indonesia dengan kapasitas yang paling besar. Di sisi lain, Cepu menjadi daerah kilang minyak tertua dan masih aktif, meskipun lebih banyak beroperasi sebagai lembaga pelatihan. 

    Walaupun ada beberapa kilang yang sudah berhenti beroperasi, tetapi  kilang-kilang di berbagai daerah tersebut telah turut berperan besar dalam memutar roda ekonomi negara dan memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak di Indonesia.