Category: PKN

“Kemanusiaan yang adil dan beradab” adalah bunyi sila kedua. Lalu, apa saja contoh penerapan sila ke-2 dalam kehidupan? Mari pelajari lebih dalam dengan membaca penjelasan berikut ini. Jangan lewatkan semua informasi pentingnya!

Memahami Makna Sila Kedua Pancasila

Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi menjadi pedoman hidup bernegara bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pahami makna sila ke-2 Pancasila yang menjadi salah satu pedoman dalam kehidupan bermasyarakat lewat ulasan berikut ini, yuk!

1. Nilai Kemanusiaan Dijunjung Tinggi

Makna pertama dari sila kedua adalah menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dengan mengedepankan nilai kemanusiaan, risiko konflik dan kekerasan dapat dikurangi. Minimnya konflik antar masyarakat menandakan bahwa negara memiliki situasi dan lingkungan yang kondusif.

2. Derajat yang Setara Sesama Manusia

Setiap manusia memiliki derajat yang setara, tidak ada yang lebih rendah maupun lebih tinggi satu dari yang lainnya. Indonesia memang memiliki beragam suku, budaya, agama, dan ras. Namun, berdasarkan makna ini, perbedaan tersebut tidak ada artinya di mata hukum karena setiap individu memiliki derajat yang sama.

3. Kasih Sayang dan Empati

Di dalam sila “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” tersimpan makna tentang kasih sayang dan empati. Dua hal tersebut akan mendorong masyarakat Indonesia untuk saling menolong. Kasih sayang dan empati mendorong kita untuk membantu orang lain yang benar-benar memerlukan.

4. Adab dan Kesopanan

Terakhir, sila kedua juga memiliki makna adab dan kesopanan. Dengan dasar tersebut, setiap individu seharusnya dapat menunjukkan adab dan kesopanan dalam bersikap dan bertutur kata terhadap semua orang. 

Ketenteraman pun dapat terwujud jika semua masyarakat Indonesia benar-benar memahami dan menerapkan makna sila kedua Pancasila ini.

7 Contoh Penerapan Sila ke-2 dalam Kehidupan 

Berdasarkan makna yang telah dijelaskan di atas, berikut ini adalah beberapa contoh pengamalan atau penerapan sila “kemanusiaan yang adil dan beradab” di dalam berbagai lapisan masyarakat. 

1. Penerapan untuk Diri Sendiri

Menerapkan sila kedua untuk diri sendiri jauh lebih penting sebelum menerapkannya di lingkup yang lebih besar seperti keluarga atau masyarakat. Berikut beberapa contoh penerapan sila ke-2 untuk diri sendiri.

a. Melindungi diri dari kekerasan, baik fisik maupun verbal.

b. Menghargai diri sendiri serta tidak membiarkan orang lain merendahkan.

c. Memahami dan mengakui bahwa setiap manusia memiliki derajat, kewajiban, serta hak sama sehingga tidak terjadi diskriminasi.

d. Memandang dan memperlakukan diri sendiri sebagai salah satu makhluk Tuhan yang Maha Esa yang bermartabat.

e. Mempelajari nilai-nilai agama yang dipercayai sehingga menjadi individu yang gemar berbuat baik kepada diri sendiri serta orang lain.

2. Lingkup Keluarga

Setelah menerapkan untuk diri sendiri, sila ke-2 Pancasila juga wajib untuk diterapkan pada lingkungan yang lebih besar, yaitu keluarga. Di bawah ini adalah beberapa ilustrasi pengamalannya.

a. Berkomunikasi dengan baik dan terbuka dengan semua anggota di dalam keluarga.

b. Melibatkan seluruh anggota keluarga di dalam mengambil berbagai keputusan yang bersifat penting.

c. Saling  menyayangi dan melindungi sesama anggota keluarga tanpa membedakan apapun.

d. Tidak segan membantu dan menolong anggota keluarga yang sedang berhadapan dengan kesulitan.

e. Mengerjakan seluruh kewajiban sebagai anggota keluarga, baik sebagai orang tua, anak, adik, maupun kakak.

f. Aktif dalam melaksanakan kegiatan di keluarga serta tidak membebankan semua urusan pada satu orang saja.

g. Memberikan hak untuk setiap anggota keluarga seperti kasih sayang, kehidupan yang layak, perlindungan, rasa aman, serta kesempatan untuk mendapatkan pendidikan.

h. Berbicara dengan santun dan sopan dengan seluruh anggota keluarga, meski berbicara dengan yang lebih muda sekalipun.

i. Menghormati ruang pribadi dan privasi seluruh anggota keluarga.

j. Memahami perasaan serta kebutuhan setiap individu yang ada di keluarga.

3. Lingkungan Sekolah

Setelah mendapatkan pendidikan di lingkungan keluarga, umumnya anak-anak akan mengenyam pendidikan formal di sekolah mulai dari usia 5 tahun. Ada beberapa contoh penerapan sila ke-2 dalam kehidupan sekolah dalam penjelasan singkat berikut ini. 

a. Menghargai seluruh perbedaan dalam berpendapat ketika berdiskusi mengenai pelajaran.

b. Menolong atau membantu teman yang memerlukan bantuan, terutama dalam mempelajari materi yang belum dimengerti.

c. Melaksanakan kewajiban serta mendapatkan hak yang sesuai sebagai seorang murid.

d. Menjunjung tinggi nilai toleransi sehingga bisa saling menghargai teman yang berbeda agama, suku, maupun ras.

e. Menghindari perkataan atau sikap yang dapat melukai perasaan teman maupun guru di sekolah.

f. Mengerjakan setiap tugas maupun ujian dengan penuh saras percaya diri.

g. Menentang seluruh bentuk diskriminasi terhadap golongan, agama, suku, dan ras.

4. Kehidupan Bermasyarakat

Pada dasarnya, tidak ada banyak perbedaan antara penerapan sila ke-2 di kehidupan bermasyarakat dengan keluarga dan sekolah. Rincian contohnya dapat Anda lihat di bawah ini.

a. Mengakui bahwa setiap individu memiliki derajat, kewajiban, serta hak yang setara.

b. Sebisa mungkin membantu setiap orang yang sedang mengalami kesulitan.

c. Menjunjung tinggi kepedulian terhadap semua orang.

d. Tidak memandang agama, ras, dan suku sebagai perbedaan.

e. Menghargai setiap pekerjaan atau profesi.

f. Menghormati dan menjalankan aturan yang berlaku agar tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis dan tertib.

g. Menjaga integritas serta kepercayaan dalam berhubungan serta berinteraksi dengan masyarakat.

5. Pengamalan di Media Sosial

Beberapa tahun ke belakang, interaksi antar individu tidak hanya berlangsung di dunia nyata. Dunia maya, khususnya media sosial, menjadi sebuah ruang lingkup yang baru dalam bermasyarakat. Apa saja contoh penerapan sila ke-2 dalam kehidupan bermedia sosial?

a. Menghargai seluruh pendapat yang disampaikan oleh orang lain meskipun tidak sesuai dengan kata hati.

b. Senantiasa bersikap rendah hati.

c. Tidak sembarangan dalam berbicara, memberikan pendapat, serta menulis komentar.

d. Tidak mudah menghujat dan main hakim sendiri.

e. Menjunjung tinggi kepedulian terhadap sesama manusia dengan memberikan donasi secara daring (online).

f. Tidak menyebarkan konten-konten sensitif seperti kekerasan, korban kecelakaan, serta pornografi.

6. Lingkungan Hidup

Pancasila adalah salah satu pedoman yang wajib dipegang teguh oleh seluruh masyarakat Indonesia dalam menjalani seluruh aspek kehidupan. Selain di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan media sosial, Pancasila sila kedua juga wajib diterapkan di lingkungan hidup. Contoh pengamalannya dapat Anda simak di bawah ini.

a. Bersedia untuk bekerja bakti di sekitar lingkungan rumah untuk menjaga kebersihan.

b. Menyadari dan menghargai bahwa setiap individu memiliki hak atas lingkungan yang sehat dan baik.

c. Membuang sampah pada tempat yang seharusnya agar tidak membuat lingkungan sekitar menjadi kotor.

d. Tidak mencemari lingkungan darat, air, dan udara, baik skala besar maupun kecil.

7. Sila ke-2 dalam Berlalu Lintas

Terakhir, sila kedua Pancasila juga wajib menjadi dasar dan pedoman dalam kehidupan berlalu lintas, baik saat di jalan raya, jalan tol, maupun jalan kecil. Berikut adalah beberapa contoh pengamalan sila “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” di jalan.

a. Mematuhi seluruh rambu dan peraturan lalu lintas untuk menciptakan ketertiban dalam berkendara, bukan hanya takut terkena bukti pelanggaran (tilang) oleh petugas berwajib.

b. Mengendarai kendaraan bermotor, baik sepeda motor dan mobil, maupun kendaran tidak bermotor dengan berhati-hati. Tindakan tersebut wajib dilakukan untuk menjaga kenyamanan serta keamanan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya.

c. Mematuhi seluruh rambu lalu lintas dalam rangka memberikan hak kepada pengguna jalan lain serta memenuhi kewajiban diri sendiri.

d. Apabila memungkinkan, persilakan pengguna jalan atau pengedaran lainnya untuk melewati jalan terlebih dahulu.

e. Tidak berkendara di trotoar untuk menghargai para pejalan kaki yang melintas.

f. Tidak merokok ketika berkendara di jalan karena termasuk dalam tindakan tercela serta bisa membahayakan orang lain.

g. Mengurangi laju kendaraan ketika berada di Zona Selamat Sekolah (ZOSS), mendekati persimpangan, zebra cross, dan perlintasan kereta api.

h. Memprioritaskan pejalan kaki dan mempersilakannya untuk menyeberang terlebih dahulu melalui zebra cross.

i. Mendahulukan kendaraan prioritas untuk melintas terlebih dahulu, contohnya seperti ambulans dan mobil pemadam kebakaran.

Baca Juga : Contoh Sila ke-3 dalam Kehidupan Sehari-hari dan Bermasyarakat

Mengapa Penerapan Sila ke-2 Sangat Penting?

Mengamalkan contoh penerapan sila ke-2 dalam kehidupan akan mendorong terciptanya masyarakat yang memiliki adab, adil, serta penuh dengan cinta kasih. 

Pengamalan tersebut akan membantu menciptakan hubungan antar individu yang lebih harmonis serta berdampak positif terhadap pembangunan sosial yang berkelanjutan dalam kehidupan bernegara.

Setiap tahun, ribuan siswa baru memulai perjalanan mereka di dunia pendidikan formal. Bagi sekolah dan guru, misi untuk menyambut dan membantu mereka beradaptasi menjadi anggota komunitas pendidikan adalah prioritas utama. Untuk mencapai hal ini, banyak sekolah mengadakan acara yang dikenal dengan nama MPLS atau Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah. 

Artikel ini akan membahas secara rinci tentang pengertian, tujuan, manfaat, dan kegiatan pengenalan ini dalam dunia pendidikan.

Apa Itu MPLS?

MPLS adalah singkatan dari Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah. Ini adalah program atau rangkaian kegiatan yang biasanya diadakan oleh sekolah untuk menyambut siswa-siswa baru yang akan memulai tahun ajaran baru. 

Tujuan utama pengenalan ini adalah untuk membantu siswa baru berkenalan dengan lingkungan sekolah mereka, baik itu fasilitas fisiknya, sistem dan aturan sekolah, serta komunitas guru dan siswa yang akan menjadi teman sejawat mereka selama beberapa tahun ke depan.

MPLS bukan hanya tentang memberikan tur ke ruang kelas atau mengenalkan guru-guru kepada siswa. Ini adalah pengalaman yang dirancang untuk membuat siswa merasa nyaman, diterima, dan siap untuk belajar. 

Oleh karena itu, program pengenalan sekolah sering mencakup sejumlah kegiatan yang bertujuan untuk memperkenalkan siswa baru kepada nilai-nilai, norma, dan budaya sekolah.

Tujuan MPLS

MPLS memiliki beberapa tujuan penting yang secara umum terdiri dari:

• Pertama, kesempatan bagi siswa baru untuk mengenal sekolah mereka dengan lebih baik. Mereka dapat mengidentifikasi lokasi dari berbagai fasilitas sekolah, seperti kelas, perpustakaan, kantin, toilet, dan area olahraga. Ini membantu mengurangi kebingungan mereka saat mencari tempat atau fasilitas selama tahun ajaran.
• Selanjutnya, program pengenalan ini juga bertujuan untuk memperkenalkan siswa baru kepada komunitas sekolah mereka. Ini adalah peluang untuk berkenalan dengan guru-guru, staf sekolah, dan siswa lainnya. Selain itu, momen ini juga menjadi saat yang baik untuk membangun hubungan pertemanan yang dapat membantu siswa baru merasa lebih nyaman dan diterima di lingkungan sekolah mereka.
• Berikutnya, MPLS juga bertujuan untuk memperkenalkan siswa baru kepada nilai-nilai dan budaya sekolah. Ini mungkin mencakup penekanan pada aturan sekolah, norma perilaku, dan etika yang diharapkan dari siswa. Hal ini dapat membantu menciptakan lingkungan yang aman dan beradab di sekolah.

Manfaat Adanya MPLS

Ada banyak manfaat yang dapat diperoleh oleh siswa baru dari MPLS. Pertama, mereka dapat mengatasi perasaan cemas atau tidak pasti tentang memulai di sekolah baru. Dengan mengenal lebih baik lingkungan sekolah dan orang-orang di dalamnya, mereka merasa lebih siap dan nyaman.

Selain itu, program pengenalan sekolah juga membantu siswa baru untuk membangun hubungan pertemanan. Ini adalah kesempatan untuk bertemu dengan siswa-siswa lain yang akan menjadi teman sejawat mereka selama bertahun-tahun ke depan. Ini dapat membantu mengurangi perasaan kesepian dan membantu siswa baru merasa lebih diterima.

Selanjutnya, program pengenalan sekolah juga membantu siswa baru untuk memahami aturan dan ekspektasi sekolah dengan lebih baik. Ini dapat mengurangi risiko melanggar peraturan sekolah karena ketidakpahaman. Dengan memahami aturan sekolah, siswa baru dapat menghindari masalah yang tidak perlu.

Terakhir, kegiatan ini memberi siswa baru kesempatan untuk merasakan dukungan dari komunitas sekolah. Mereka akan belajar bahwa dirinya tidak sendirian dan ada pihak-pihak lain yang peduli dengan keberhasilan mereka.

Kegiatan MPLS

Dalam Permendikbud, proses pengenalan lingkungan sekolah terbagi menjadi kegiatan yang bersifat wajib dan kegiatan opsional. Pada dasarnya, MPLS dirancang untuk membantu siswa beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan lingkungan sekitarnya.

Kegiatan Wajib

Kegiatan wajib dalam MPLS terdiri dari:

1. Pengenalan Anggota Sekolah

Salah satu komponen yang penting adalah pengenalan terhadap anggota sekolah. Siswa-siswa baru diperkenalkan kepada guru-guru, staf sekolah, dan siswa-siswa lainnya. Ini membantu siswa baru merasa lebih mengenal orang-orang yang akan menjadi bagian penting dari kehidupan mereka di sekolah.

2. Pengenalan Visi-Misi dan Program Sekolah

Kegiatan ini juga mencakup pengenalan terhadap visi-misi sekolah dan program-program unggulan yang ada di sekolah tersebut. Siswa mendapat pemahaman tentang nilai-nilai yang dianut oleh sekolah dan program-program ekstrakurikuler yang bisa mereka ikuti.

3. Pengenalan Fasilitas Sekolah

Siswa baru melaksanakan tur fasilitas sekolah, termasuk kelas, perpustakaan, kantin, dan fasilitas lainnya. Prinsip kesetaraan hak juga dijaga, sehingga semua siswa mendapatkan pemahaman yang sama tentang lokasi dan fungsi berbagai fasilitas ini.

4. Pengenalan Stakeholders Sekolah

kegiatan ini juga mencakup pengenalan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam sekolah, seperti komite sekolah, orang tua siswa, dan pihak-pihak eksternal lainnya yang memiliki peran dalam pendidikan.

Kegiatan Opsional

Kegiatan dalam MPLS yang sifatnya opsional umumnya terdiri dari:

1. Pengenalan Tata Cara dan Etika

Kegiatan opsional ini mencakup pemahaman tentang tata cara makan, penggunaan fasilitas toilet, dan tata cara berpakaian atau penggunaan sepatu di sekolah. Ini membantu siswa baru memahami aturan-aturan sehari-hari yang berlaku di lingkungan sekolah.

2. Tur Sekolah

Kegiatan ini mengajak siswa berkeliling ke seluruh area sekolah sambil menjelaskan fungsi dari berbagai fasilitas, sarana, dan prasarana yang ada. Ini membantu siswa untuk lebih memahami dan menghargai lingkungan sekolah.

3. Pengenalan Lingkungan Sekitar Sekolah

Siswa-siswa diberi informasi tentang fasilitas-fasilitas umum di sekitar sekolah, seperti toko-toko, rumah sakit, atau taman umum. Hal ini membantu mereka merasa lebih terhubung dengan lingkungan sekitar sekolah.

4. Pengenalan Keselamatan dan Penanggulangan Bencana

Kegiatan ini melibatkan simulasi penanggulangan bencana dan memberikan informasi tentang daerah rawan di sekitar sekolah. Ini penting untuk meningkatkan kesadaran siswa tentang keselamatan pribadi dan penanganan darurat jika terjadi bencana.

Baca Juga : Bhineka Tunggal Ika: Sejarah, Makna, Prinsip, & Fakta Menarik

5. Pengenalan Teknologi Informasi

Siswa mendapat pemahaman tentang manfaat dan dampak teknologi informasi, termasuk sanksi yang mungkin diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini membantu siswa memahami tanggung jawab mereka dalam menggunakan teknologi secara bijak.

Aturan Wajib dalam MPLS

Berikut adalah beberapa ketentuan yang harus semua peserta dan panitia patuhi dalam pelaksanaan kegiatan ini:

1. Rencana dan pelaksanaan kegiatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab guru.
2. Kegiatan ini seharusnya terlaksana di dalam lingkungan sekolah, kecuali jika sekolah tidak memiliki fasilitas yang memadai.
3. Kegiatan ini harus memiliki unsur edukatif, kreatif, dan bersifat menyenangkan agar siswa dapat belajar dengan baik.
4. Peserta didik baru wajib mengenakan seragam dan atribut resmi dari sekolah selama pelaksanaannya.
5. Sekolah harus mendapatkan izin tertulis dari orang tua atau wali calon peserta MPLS. Rincian kegiatannya juga harus dijelaskan saat meminta izin.
6. Sekolah harus menugaskan paling sedikit dua orang guru untuk mendampingi kegiatan pengenalan sekolah, sehingga pengawasan dapat terlaksana dengan baik.

Larangan dalam MPLS

Berikut adalah larangan-larangan yang harus para panitia dan peserta taati dalam pelaksanaan kegiatan ini:

1. Tidak boleh ada tindakan melecehkan atau memberikan hukuman fisik yang tidak mendidik kepada calon siswa baru.
2. Tidak memberikan tugas atau kegiatan yang tidak relevan dengan pembelajaran atau pengenalan lingkungan sekolah.
3. Kegiatan ini harus terlaksana dalam hari dan jam sekolah yang ditentukan.
4. Larangan berlaku terhadap tindakan perpeloncoan atau tindakan kekerasan lainnya.
5. Tidak ada pungutan biaya atau bentuk pungutan lainnya yang dikenakan kepada para peserta.
6. Sekolah tidak boleh mengecualikan peserta berdasarkan sifat-sifat buruk atau kecenderungan tertentu. Semua peserta harus memiliki kesempatan yang sama.

Siap Memulai Perjalananmu dengan MPLS?

MPLS adalah langkah awal yang penting dalam perjalanan pendidikan siswa. Ini membantu mereka merasa lebih siap, nyaman, dan aman di lingkungan sekolah baru mereka. 

Dengan mengenal lebih baik lingkungan sekolah, komunitas, dan aturan-aturan yang berlaku, siswa baru dapat memulai tahun ajaran mereka dengan baik. Semua ini memberikan landasan yang kuat untuk belajar, tumbuh, dan berkembang selama bertahun-tahun ke depan. 

Selain itu, program pengenalan ini adalah contoh nyata dari bagaimana sekolah dan guru berupaya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan pengembangan siswa mereka.

Bangsa merupakan salah satu topik yang sering kita temui pada pelajaran pendidikan kewarganegaraan dan juga diskusi politik. Namun, apakah Anda tahu apa pengertian bangsa yang sebenarnya? Artikel ini akan membahas definisi dari istilah tersebut, begitu pula dengan faktor dan tujuannya.

Pengertian Bangsa Secara Umum

Bagi kebanyakan warga umum, istilah bangsa identik dengan masyarakat yang tergabung bersama dalam sebuah komunitas besar. Komunitas tersebut terdiri dari manusia yang mempunyai suku, ras, dan kepercayaan yang berbeda-beda.

Sementara itu, pengertian bangsa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu kelompok rakyat yang mempunyai beberapa kesamaan. Hal-hal yang harus sama tersebut ialah asal keturunan mereka, bahasanya, adat dan sejarahnya, serta memiliki sistem pemerintahan sendiri.

Istilah golongan masyarakat ini juga banyak orang anggap sebagai sekumpulan manusia yang mempunyai asal usul yang sama. Asal usul itu bisa berupa nenek moyang yang sama atau tradisi turun-temurun yang sama.

Pengertian Bangsa Menurut Para Ahli

Menurut Anthony D. Smith, bangsa itu tercipta dari sekumpulan manusia yang sama-sama menguasai suatu wilayah untuk tempat tinggalnya. Kumpulan manusia ini pun punya beberapa persamaan, seperti pada sejarah, kepercayaan, ekonomi, haluan politik, serta hak dan kewajiban bersama.

Sementara itu, Hans Kohn mendefinisikan bangsa sebagai proses perjuangan sejarah yang melahirkan sekelompok manusia yang berdiri sebagai satu golongan. Setiap kelompok manusia ini memiliki suatu ras, bahasa, batas wilayah, dan keyakinan sebagai latar belakang yang unik.

Di lain pihak, Otto von Bauer menyatakan bahwa bangsa merupakan persatuan antara sekumpulan manusia yang mempunyai karakteristik yang sama. Tidak hanya itu, manusia tersebut meyakini jika mereka memiliki nasib yang serupa dan cita-cita yang serupa pula.

Tujuan Pendirian Bangsa

Siapapun orang atau kelompok yang mencetuskan awal mulanya suatu bangsa, mereka tidak akan mendirikannya tanpa tujuan yang jelas. Meskipun hal ini tidak dijabarkan dengan jelas dalam rata-rata pengertian bangsa, tetapi tetap ada tujuan pendirian yang patut Anda ketahui. Tujuan pendirian bangsa tersebut antara lain:

• Mewujudkan cita-cita serta visi misi negara dan segenap rakyatnya.
• Mempersatukan manusia dari berbagai macam golongan.
• Memperjuangkan kemerdekaan dan keadilan bagi masyarakat.
• Melestarikan budaya dan tradisi dari para leluhur.
• Melindungi wilayah, warga negara, dan kepentingan nasional.
• Membentuk pemerintahan yang bebas dari campur tangan negara lain.

Unsur yang Terdapat pada Sebuah Bangsa

Sesuai dengan pengertian bangsa di pemaparan sebelumnya, suatu golongan masyarakat tersebut wajib memiliki kurang lebih empat unsur pembentuknya. Unsur-unsur yang membentuk sebuah bangsa, antara lain:

1. Menempati Suatu Wilayah secara Nyata

Unsur pertama yang membentuk suatu bangsa ialah adanya tanah yang diklaim oleh masyarakat sebagai tempat tinggal mereka. Tanah air itu bisa berbentuk dataran tinggi, lembah terbuka, atau bahkan kepulauan, dan mempunyai batas-batas wilayah yang tertera secara tegas.

Patut Anda catat bahwa bangsa tersebut harus mempunyai tanah air yang tetap, bukan nomaden atau berpindah-pindah tempat. Itulah sebabnya mengapa tanah air bangsa Indonesia adalah negara Indonesia, karena kita tidak pernah berpindah-pindah tanah air selama ribuan tahun.

2. Berbicara dengan Bahasa yang Sama

Bahasa ialah sarana berkomunikasi yang pemakaiannya paling banyak dan luas, tak peduli apakah itu bahasa ucap atau tulisan. Sebuah golongan atau komunitas baru bisa dinyatakan sebagai bangsa apabila mereka mempunyai bahasa mereka sendiri, lengkap dengan alfabetnya.

Tentu saja, pasti ada sejumlah bahasa daerah yang terdapat pada suatu negara. Contohnya saja di negeri kita, yang punya bahasa daerah seperti bahasa Sunda, Betawi, Batak, dan Minang. Namun tetap saja, bahasa persatuan dan nasional kita adalah bahasa Indonesia.

3. Mewarisi Budaya dari Leluhur yang Sama

Pada beberapa pengertian bangsa, misalnya dari Anthony Smith, terdapat suatu unsur pembentuk berupa warisan budaya yang perlu dilestarikan. Budaya adalah bukti bahwa suatu golongan atau komunitas itu ada dan nyata, sehingga mereka memiliki hak untuk hidup.

Selain budaya, leluhur atau nenek moyang masyarakat dalam bangsa tersebut juga berasal dari satu kaum yang datang sebelum mereka. Nenek moyang itu biasanya sudah menempati sebuah wilayah selama ratusan, bahkan ribuan tahun, baik itu daratan, benua, maupun kepulauan.

4. Menerapkan Adat Istiadat Milik Mereka Sendiri

Unsur terakhir yang pasti ada dalam sebuah bangsa ialah kumpulan tradisi atau adat istiadat yang khusus milik mereka sendiri. Adat istiadat ini boleh menyerupai budaya dan tradisi orang lain, tetapi tidak boleh sampai menjiplak apalagi mengklaim budaya mereka sebagai milik kita.

Coba Anda perhatikan, budaya yang warga negara Indonesia praktikkan itu tidak sama dengan budayanya orang Cina. Jika di Indonesia, masyarakat kita lebih mengedepankan sopan santun dan gotong royong, maka orang Cina mengutamakan kerja keras dan kepatuhan sosial.

Ciri-Ciri Bangsa

Ilmu tentang pengertian bangsa juga mengajarkan bahwa dalam suatu golongan masyarakat, pasti terdapat sekumpulan ciri-ciri khusus. Dari sekian banyak ciri-ciri yang ada pada suatu bangsa, artikel ini akan membahas empat ciri khas yang paling utama.

1. Menunjukkan Sikap Nasionalis

Sikap nasionalis berarti rasa cinta dan bangga terhadap tanah air yang seseorang tinggali. Sebuah bangsa yang bangga terhadap tanah air dan asal usul mereka berarti sudah menunjukkan sikap nasionalis. Ini merupakan ciri khas pertama yang terdapat pada suatu bangsa.

2. Adanya Rasa Kebersamaan

Sekadar berdiri bersama saja masih belum cukup, sebab masyarakat dalam bangsa tersebut membutuhkan ciri berupa rasa kebersamaan. Maksud dari kebersamaan ini ialah setiap anggota bangsa saling membantu satu sama lain untuk menghidupi dan melindungi sesamanya.

3. Memiliki Lembaga Pemerintahan yang Sah

Ada banyak pengertian bangsa yang menerangkan jika suatu kelompok rakyat patut memiliki lembaga pemerintahan untuk mengelola kehidupan semua orang. Adanya pemerintahan dalam suatu bangsa dapat menyatukan semua golongan yang memiliki haluan dan kepentingan yang saling berlainan.

4. Menegakkan Suatu Hukum atau Adat

Bukan hanya menyusun pemerintahan saja, suatu bangsa pun wajib memiliki suatu undang-undang, hukum, atau aturan yang mereka tegakkan bersama. Hukum atau aturan ini seringkali ditegakkan oleh seseorang yang memiliki hak spesial, contohnya seperti polisi atau pemuka adat setempat.

Faktor Terbentuknya Sebuah Bangsa

Satu hal yang seringkali jarang orang ketahui dari pengertian bangsa adalah faktor yang membentuk golongan masyarakat tersebut. Ada kurang lebih tiga faktor utama yang mempengaruhi terbentuknya suatu bangsa, dari kelompok kecil yang terpisah hingga menjadi komunitas besar.

1. Memiliki Ikatan Kekerabatan Primordial

Primordial mempunyai arti sesuatu yang sangat tua dan sudah ada semenjak zaman dulu. Dalam ranah ini, ikatan primordial berarti hubungan antar manusia yang sudah terjalin sejak lama. Inilah faktor pembentuk bangsa yang paling dasar, sebab faktor ini ialah tali pemersatu manusia.

Ikatan kebudayaan yang primordial ini memiliki sifat suci atau sakral. Artinya, ada simbol atau gestur kemanusiaan di masyarakat, seperti tata krama dan belas kasih, yang tidak boleh sampai hilang. Jika simbol kemanusiaan ini hilang atau rusak, maka bangsa tersebut pun akan ikut rusak.

2. Siap Berkorban untuk Kepentingan Semua Orang

Sebagaimana pengertian bangsa menurut Hans Kohn di atas, suatu bangsa tidak akan terbentuk tanpa adanya perjuangan dari masyarakat. Perjuangan rakyat untuk mendirikan komunitas dan identitas mereka tersebut ialah pengorbanan diri, yang menjadi faktor pembentuk bangsa.

Pengorbanan ini bisa berbentuk fisik, di mana para anggota kelompok itu berjibaku untuk membangun infrastruktur atau mengalahkan para musuh. Selain itu, ada pula pengorbanan dalam bentuk non fisik, contohnya pendidikan, sumbangan uang, dan diskusi ilmiah untuk memecahkan masalah.

3. Ada Keinginan untuk Berdiri Bersama

Tidak ada manusia yang sanggup berdiri sendiri, begitu pula dengan kelompok atau komunitas. Oleh karena itu, faktor pembentuk bangsa yang paling penting yaitu keinginan rakyatnya untuk berdiri bersama. Keinginan ini harus tulus; tidak boleh tercemar oleh kepentingan pribadi.

Untuk bisa berdiri bersama, maka setiap orang dan kelompok dalam bangsa tersebut harus bersedia mengorbankan sebagian hak yang mereka miliki. Bukan itu saja, orang-orang itu perlu menyusun hukum atau aturan demi menjamin bahwa semua orang mendapat perlakuan yang sama.

Baca Juga : Mengapa Persatuan Sangat Penting bagi Bangsa Indonesia?

Sudah Paham tentang Pengertian Bangsa?

Pengertian bangsa adalah salah satu wujud identitas suatu rakyat yang harus terjaga demi mengelola persatuan dan kedamaian di lingkungan sekitar. Oleh karena itu, perlu ada upaya pelestarian bahasa dan budaya pada suatu bangsa supaya identitas mereka tidak hilang ditelan zaman.

Integritas nasional dibutuhkan untuk menyatukan perbedaan dalam masyarakat. Secara umum, konsep ini mencerminkan komposisi dari kesatuan proses berkumpulnya individu-individu dari berbagai daerah yang berbeda dan beragam dalam satu wilayah Negara yang berdaulat. Simak ulasan lengkapnya berikut ini!

Pengertian Integritas Nasional

Integritas nasional merupakan proses penggabungan atau asimilasi berbagai bangsa sehingga membentuk kesatuan yang utuh. Definisi konsep ini sangat beragam, seperti yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang mengartikannya sebagai penyatuan hingga membentuk kesatuan yang utuh. 

Penting untuk dicatat bahwa kata “nation” dalam konteks ini mengacu pada bangsa. Dalam konteks politik, national integrity adalah upaya penggabungan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam wilayah nasional yang mengembangkan identitas nasional. 

Dari sudut pandang antropologis, national integrity adalah proses penyesuaian terhadap berbagai faktor budaya untuk mencapai keselarasan atas fungsi-fungsi yang ada dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, national integrity adalah konsep yang esensial dan harus dipahami oleh semua warga Negara.

Syarat Integritas Nasional

Dalam praktiknya, mencapai integritas nasional butuh sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. Hal ini karena integritas tidak akan muncul dengan sendirinya tanpa usaha. Berikut adalah tiga persyaratan utama yang perlu Anda ketahui:

1. Kesadaran Massal yang Mendalam

Syarat mendasar dalam membangun integritas dan persatuan nasional adalah kesadaran yang dimiliki oleh seluruh masyarakat. Kesadaran bahwa hubungan dan kerjasama adalah hal yang penting untuk memenuhi kebutuhan bersama. Integritas nasional hanya dapat terwujud dengan kontribusi dari semua elemen masyarakat.

2. Kesepakatan tentang Norma dan Nilai Bersama

Persyaratan lainnya adalah adanya kesepakatan di antara masyarakat tentang norma dan nilai-nilai sosial yang harus dijaga dan dijadikan pedoman. Semua masyarakat harus menyetujui peraturan hidup yang telah ditetapkan.

3. Pematuhan terhadap Nilai dan Norma yang Berlaku

National integrity juga bisa Anda capai dengan memastikan adanya nilai dan norma sosial yang diakui dan dihormati sebagai pedoman dalam melaksanakan proses integritas sosial. Nilai-nilai dan norma-norma tersebut sangat penting sebagai aturan yang berlaku dalam masyarakat.

Faktor Pembentuk Integritas Nasional

Kepatuhan terhadap nilai dan norma yang berlaku merupakan salah satu faktor penting dalam terbentuknya integritas nasional. Berikut adalah beberapa faktor yang menjadi pengaruh atau pembentuk dari integritas dan persatuan nasional:

1. Semangat Persatuan dan Perjuangan

Salah satu faktor yang sangat signifikan dalam membangun integritas dan persatuan nasional adalah semangat kesetiaan dan perjuangan bersama. Faktor ini berasal dari masa kolonial.

Pada masa kolonial, rakyat Indonesia dapat bersatu dan berjuang bersama untuk meraih kemerdekaan dengan hasrat yang sama. Hal ini bisa dilakukan karena rakyat Indonesia tidak memandang suku, agama, ras, atau kelas ketika berjuang bersama untuk kemerdekaan.

2. Keinginan untuk Bersatu

Keinginan bangsa Indonesia untuk bersatu tercermin dalam peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Bangsa Indonesia bersatu dengan semangat perjuangan yang sama, sesuai dengan cita-cita untuk bersatu dalam satu Negara yang berdaulat.

3. Cinta terhadap Tanah Air

Integritas nasional juga dipengaruhi oleh cinta yang mendalam dari masyarakat Indonesia terhadap tanah airnya. Hal ini dapat terlihat dalam upaya masyarakat Indonesia untuk menjaga dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Konsep Idealisme Nasional

National integrity adalah hasil dari kesepakatan bersama terhadap ideologi nasional. Melalui Pancasila, Indonesia yang kaya akan perbedaan dan keragaman dapat terus bersatu. Hal ini terjadi karena nilai-nilai Pancasila digunakan sebagai pedoman bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

5. Budaya Gotong Royong

Gotong royong merupakan budaya yang menjadi faktor pendukung terjadinya persatuan nasional. Budaya ini menjadi ciri khas dari masyarakat Indonesia yang turun-temurun dari generasi ke generasi dan masih tetap lestari hingga saat ini.

6. Antisipasi Ancaman dari Luar

Persatuan nasional juga sangat penting untuk mengantisipasi ancaman dari luar. Ancaman tersebut dapat berupa pendudukan wilayah atau pulau terluar Indonesia. 

Faktor Penghambat Integritas Nasional

Selain faktor-faktor yang mendukung pembentukan integritas nasional, ada juga faktor-faktor yang dapat menghambatnya. Berikut adalah faktor-faktor yang menghambat persatuan nasional:

1. Keragaman Masyarakat Indonesia

Masyarakat Indonesia sangat beragam, mencakup berbagai suku, agama, ras, budaya, dan kelompok lainnya. Bahkan, terdapat ribuan suku bangsa di Indonesia yang memunculkan perbedaan yang signifikan. Perbedaan tersebut dapat menjadi hambatan dalam upaya mencapai persatuan nasional.

2. Kompleksitas Wilayah Indonesia

Kepulauan Indonesia yang luas juga dapat menjadi hambatan bagi persatuan nasional. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau yang tersebar di seluruh lautan luas. Wilayah yang tersebar tersebut dapat menjadikan koordinasi dan komunikasi antar wilayah menjadi sebuah tantangan untuk mewujudkan persatuan nasional.

3. Kuatnya Etnosentrisme

Kuatnya pandangan etnosentris, yaitu konsep di mana kelompok etnis meyakini bahwa budaya mereka lebih superior daripada budaya lain, tentu bisa menjadi penghambat persatuan nasional. 

Situasi ini juga bisa menyebabkan setiap suku bangsa di Indonesia percaya bahwa budaya mereka lebih unggul daripada budaya suku-suku lain. Keyakinan inilah yang yang dapat mengancam persatuan nasional.

4. Ketimpangan Pembangunan

Karena wilayah Indonesia yang luas, salah satu hambatan dalam mencapai integritas nasional adalah tidak meratanya pembangunan. Wilayah seperti Jawa dan bagian barat Indonesia mungkin lebih berkembang daripada wilayah bagian timur Indonesia.

Ketimpangan pembangunan ini dapat menyebabkan ketidakpuasan di kalangan beberapa pihak sehingga mengancam konsep persatuan nasional.

5. Erosi Budaya Tradisional

Erosi budaya adat juga dapat menghambat persatuan nasional. Penurunan nilai budaya suatu Negara dapat bermula dari pengaruh budaya asing yang kuat. Terutama budaya yang tidak selaras dengan nilai, norma, dan identitas nasional. 

Ancaman erosi budaya tersebut juga bisa terjadi melalui interaksi langsung maupun tidak langsung.

Contoh Integritas Nasional

Penerapan integritas nasional bisa Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Berikut ini adalah contoh-contoh penerapan persatuan nasional di lingkungan sekolah dan masyarakat:

1. Uniformitas

Penggunaan seragam sekolah yang seragam untuk semua siswa tanpa memandang latar belakang kelas sosial, ekonomi, etnis, agama, atau ras mereka adalah sebuah wujud dari integritas nasional di sekolah. 

Seragam ini menciptakan keseragaman di antara siswa, dengan karakteristik institusi yang menjadi satu-satunya yang membedakan mereka. Misalnya, jika sekolah tersebut adalah sekolah berbasis agama, seragamnya mungkin memiliki ciri-ciri tertutup atau hijab untuk siswa perempuan.

2. Prinsip Gotong Royong

Bangsa Indonesia dikenal dengan nilai kemanusiaan yang tinggi. Nilai tersebut tercermin dalam prinsip gotong royong. Gotong royong adalah semangat untuk bekerja sama dan meninggalkan perbedaan dalam masyarakat demi mencapai tujuan bersama. 

Konsep ini masih bisa Anda jumpai pada komunitas masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan. Anda bisa menemukan orang-orang bekerja bersama untuk menyelesaikan masalah bersama. Bagi masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan, praktik ini pasti sudah jarang Anda jumpai.

3. Sikap Saling Menghormati

Sikap saling menghormati dan menghargai merupakan bentuk persatuan nasional yang penting, terutama dalam masyarakat yang beragam seperti Indonesia. Konsep ini melibatkan penghargaan dan apresiasi terhadap individu dari berbagai suku, budaya, adat, ras, dan agama yang berbeda. 

Tidak hanya itu, sikap ini juga dapat membantu menciptakan kehidupan yang damai dan rukun antar komunitas masyarakat.

4. Proses Akulturasi dan Asimilasi Budaya

Setiap daerah di Indonesia memiliki budaya dan adat istiadatnya sendiri. Proses persatuan nasional dalam konteks budaya terjadi melalui akulturasi dan asimilasi, dimana budaya-budaya yang sejalan berusaha bersatu dan beradaptasi. 

Contohnya adalah ketika pendatang dari Jawa menetap di Lampung. Awalnya, perbedaan budaya dan etnis sering memicu konflik. Tetapi seiring berjalannya waktu, mereka mampu hidup berdampingan secara damai.

5. Kepatuhan terhadap Hukum

Kepatuhan terhadap aturan hukum yang dikeluarkan untuk kepentingan umum juga merupakan bentuk persatuan nasional. Pemerintah merancang dan menetapkan aturan tersebut untuk memastikan bahwa hak individu tidak bertentangan dengan hak orang lain. 

Contohnya adalah patuh terhadap peraturan lalu lintas. Masyarakat yang tidak patuh terhadap aturan lalu lintas akan dapat menyebabkan kekacauan di jalan raya.

6. Toleransi Beragama

Indonesia mengakui enam agama sebagai agama Negara dan melindungi hak asasi manusia. Konsep ini menciptakan suasana yang mendukung kebebasan beragama dan toleransi antar umat beragama. 

Toleransi ini juga telah menjadi kunci keberhasilan persatuan nasional selama beberapa dekade.

7. Upacara Bendera

Upacara bendera adalah contoh identitas nasional yang penting dalam persatuan nasional. Melalui upacara ini, siswa akan mengibarkan bendera merah-putih, menyanyikan lagu kebangsaan, dan menunjukkan rasa cinta kepada tanah air. 

Selain itu, upacara ini juga membantu melatih disiplin dan ketaatan terhadap peraturan di sekolah.

Baca Juga : Kebangkitan Nasional: Pengertian, Sejarah, Faktor, dan Tujuan

Sudah Tahu Apa Itu Integritas Nasional?

Itulah beberapa penjelasan tentang integritas nasional, mulai dari pengertian hingga contoh penerapannya. Sebagai bagian dari generasi bangsa Indonesia, Anda harus memahami konsep integritas ini dengan baik untuk menjaga keutuhan dan persatuan nasional. Jadi bagaimana? Sudah paham dengan konsep yang satu ini?

Ancaman nonmiliter adalah sebuah bentuk permasalahan yang tidak bersifat militer, namun tetap membahayakan keamanan dan kedaulatan suatu negara. Di bawah ini adalah uraian beberapa bidang serta contoh ancaman nonmiliter yang dapat membahayakan negara, baik dari dalam maupun dari luar negeri.

Contoh Ancaman Nonmiliter Berdasarkan Bidangnya

Ancaman nonmiliter dapat berasal dari berbagai bidang seperti ekonomi, sosial budaya, teknologi, politik, dan lingkungan. Beberapa contoh ancaman nonmiliter dapat bertumpang-tindih hingga memengaruhi beberapa bidang sekaligus. Adapun contoh ancaman berdasarkan bidangnya antara lain sebagai berikut:

1. Bidang Sosial dan Budaya

Pada bidang sosial dan budaya, pola kehidupan masyarakat sangat berpengaruh dalam munculnya sebuah ancaman nonmiliter. Biasanya, hal ini bermula dari isu sosial seperti kemiskinan, kebodohan, dan keadilan. Berdasarkan ketiga isu tersebut, permasalahan sosial dapat berkembang hingga meliputi bidang lain.

Contoh ancaman dalam bidang ini adalah: 

a. Westernisasi

Seperti namanya, westernisasi adalah gaya hidup masyarakat (khususnya masyarakat timur) yang mengadaptasi perilaku masyarakat barat tanpa adanya seleksi terlebih dahulu. Westernisasi bisa dianggap sebagai ancaman dari luar negeri.

Mengapa westernisasi termasuk sebuah ancaman? Karena tanpa adanya seleksi perilaku masyarakat barat dan pemahaman terhadap budaya asli, perubahan budaya dapat menimbulkan perbedaan pendapat. 

Tak hanya itu, budaya westernisasi juga dapat menimbulkan masalah yang berkesinambungan. Contohnya sikap individulisme, yang berlanjut memudarkan semangat gotong-royong. Selain itu, lunturnya nilai keagamaan dapat menyebabkan kenakalan remaja, hingga berpotensi mengancam bidang ideologi. 

b. Gaya Hidup Konsumtif hingga Hedonisme

Konsumtif dapat dipahami sebagai hanya memakai dan tidak menghasilkan sendiri. Dalam aplikasinya, masyarakat konsumtif selalu membeli berbagai barang yang belum tentu akan berguna. Gaya hidup ini menyebabkan pemborosan yang bisa menyebabkan masalah awal ancaman nonmiliter, yakni kemiskinan.

Apabila berlajut, gaya hidup konsumtif dapat berubah menjadi hedonisme, yaitu pendangan bahwa kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam hidup. Budaya ini dapat merusak kehidupan bersosial, karena hal yang melanggar norma seperti pergaulan bebas, foya-foya, dan mabuk menjadi tujuan hidup.

c. Perampokan, Penyelundupan, dan Perdagangan Narkoba

Di Indonesia juga terdapat beberapa contoh ancaman nonmiliter yang mengkhawatirkan saat ini. Ancaman ini meliputi perampokan, penyelundupan, dan perdagangan narkoba. Gawatnya, ancaman ini sangat dekat dengan isu sosial kemiskinan dan kebodohan. 

Tak hanya mengancam bidang sosial saja, masalah ini juga mengancam bidang lain, seperti kesehatan dan ekonomi. Dengan adanya aktivitas tersebut, bisa dikatakan bahwa penyelesaian ancaman pada bidang ekonomi dan sosial masih perlu perbaikan yang lebih baik.

d. Imigran Gelap

Imigran gelap adalah orang yang memasuki suatu negara tanpa izin atau dokumen yang sah. Ancaman ini merupakan ancaman yang lebih besar dari yang biasa kita kira. 

Selain keberadaannya yang ilegal, seorang imigran gelap juga bisa membahayakan keamanan dan kedaulatan suatu negara, terlebih jika bertujuan untuk merusak tatanan sosial, ekonomi, atau bahkan politik. 

2. Bidang Ekonomi

Ancaman nonmiliter di bidang ekonomi sangat berkaitan dengan bidang sosial dan budaya. Tak hanya dari dalam negeri, ancaman bidang ekonomi juga bisa berasal dari luar negeri. Berikut adalah beberapa contoh ancaman nonmiliter di bidang ekonomi.

• Ketergantungan perdagangan dan sistem ekonomi pada pihak asing
• Perekonomian Indonesia dikuasai oleh pihak asing
• Sistem ekonomi yang kurang jelas
• Pengangguran 
• Gaya hidup konsumtif pada produk asing
• Inflasi
• Perdagangan bebas yang kerap kali menyelundupkan barang terlarang

3. Bidang Teknologi dan Informasi

Perkembangan teknologi dan kelancaran informasi memiliki dampak positif dan negatif. Contoh ancaman nonmiliter dalam bidang teknologi dan informasi bisa berupa kejahatan siber dan kejahatan perbankan. Berikut adalah beberapa contoh ancaman pada bidang teknologi dan informasi.

a. Hoax

Dengan segala kemudahan penerimaan dan penyampaian pendapat di platform media sosial, hoax menjadi sebuah ancaman yang sudah sering kita dengar. Hoax adalah informasi palsu yang tersebar di internet. Termasuk fitnah pada tokoh masyarakat dan politisi, yang bisa memengaruhi persepsi masyarakat.

b. Kebocoran Data

Ancaman ini sudah dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Dari datangnya teror dari pihak yang tak bertanggung jawab, hingga penggunaan data palsu yang meresahkan.

c. Malware

Program jahat yang dapat merusak sistem komputer atau suatu perangkat. Tentu saja, bidang teknologi dan informasi ini sangat berpotensi untuk memicu ancaman yang lebih serius di bidang politik hingga ancaman militer.

4. Bidang Ideologi

Meski di Indonesia belum pernah terjadi, ancaman nonmiliter pada bidang ideologi sangat nyata. Sebagai contoh, negara Uni Soviet yang berideologi komunis berubah menjadi liberal. Melalui perubahan ideologi ini, Uni Soviet sampai runtuh. 

Dengan westernisasi dan pemahaman keagamaan yang berkembang, belakangan ini mulai marak orang-orang yang tidak mengakui adanya Tuhan. Hal ini sebenarnya adalah ancaman ideologi untuk Indonesia, karena sebagai negara yang berideologi Pancasila, harus mengindahkan sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”. 

5. Bidang Politik

Ancaman nonmiliter pada bidang politik memiliki potensi bahaya yang lebih luas. Ancaman bisa berasal dari dalam dan luar negeri, serta dapat timbul secara mendadak. Beberapa contoh ancaman nonmiliter dari dalam negeri antara lain:

• Perang antar saudara
• Pertikaian kelompok masyarakat
• Provokasi kelompok masyarakat
• Campur tangan dalam pemilihan umum
• Blokade politik – taktik partai politik untuk menghambat proses politik pada suatu sistem pemerintahan
• Tindakan kudeta – usaha menggugurkan suatu rezim pemerintahan
• Separatisme – gerakan untuk memisahkan diri dari suatu negara
• Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)

Sementara, contoh ancaman nonmiliter dari luar negeri misalnya terorisme, penyebaran disinformasi, dan upaya negara lain yang mencampuri urusan politik dalam negeri. 

6. Bidang Kesehatan

Penyebaran wabah virus Covid-19 seharusnya sudah bisa menjadi contoh ancaman nonmiliter yang sangat terasa dampaknya. Tidak di Indonesia saja, melainkan hingga seluruh dunia. Ancaman dalam bidang kesehatan ini dapat terasa akibatnya hingga menyinggung bidang lain, yakni bidang sosial dan bidang ekonomi.

Pada bidang sosial, timbulnya wabah tersebut mengakibatkan gesekan antar masyarakat, bahkan keputusan keperluan mengambil vaksin juga bisa mengakibatkan perpecahan. Begitu pula pada bidang ekonomi dengan bertambahnya pengangguran sebagai salah satu contoh akibat wabah virus.

7. Bidang Lingkungan

Ancaman pada bidang lingkungan juga mencakup keselamatan umum, erat kaitannya dengan kehidupan sosial dan kesehatan. Terdapat 2 sumber ancaman pada bidang lingkungan, yakni manusia dan alam. 

Salah satu contoh ancaman pada bidang lingkungan adalah semakin banyaknya pabrik yang membuang limbah secara sembarangan. Pencemaran lingkungan dan perubahan iklim juga dapat membahayakan. Tak hanya itu, kebakaran dan kecelakaan transportasi juga merupakan ancaman nonmiliter.

Bencana alam adalah ancaman pada bidang lingkungan yang tidak dapat dicegah, khususnya untuk bencana seperti tsunami, gempa bumi, dan gunung meletus. Untuk bencana seperti banjir dan kebakaran hutan masih bisa dicegah. 

Ancaman pada bidang lingkungan dapat menjadi penbyebab ancaman bidang kesehatan, sosial, hingga ekonomi. 

Baca Juga : Contoh Ancaman dalam Negeri di Kehidupan Sehari-Hari

Jangan Anggap Remeh Ancaman Nonmiliter

Dalam menghadapi contoh ancaman nonmiliter tersebut, diperlukan strategi yang tepat dan efektif. Strategi tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan kerjasama antar lembaga, mengingkatkan pemahaman dan kewaspadaan masyarakat, dan meningkatkan kapasitas penanganan ancaman nonmiliter.

Asas teritorial memiliki kaitan erat dengan wilayah dan kuasa. Oleh karena itu, teritorial memiliki keterkaitan dengan hukum pidana maupun hukum Internasional. Artikel ini akan membahas secara mendetail tentang asas teritorial beserta contoh kasusnya.

Pengertian Asas Teritorial

Asas teritorial adalah prinsip hukum internasional yang menyatakan suatu negara berdaulat memiliki yurisdiksi atas peristiwa-peristiwa yang terjadi di wilayah geografisnya. 

Jika sudah ditetapkan secara hukum,, negara mempunyai hak untuk memberlakukan hukum yang berlaku di wilayah negara tersebut untuk semua warganya tanpa adanya tekanan dari negara lain. Semua lembaga pemerintah harus tunduk pada hukum yang berlaku.

Selain itu, hukum teritorial di Indonesia telah diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (kuhp) Pasal 2 yang berlaku untuk semua kejadian kriminal yang terjadi di NKRI. 

Ketentuan ini berlaku untuk kapal berbendera Indonesia, pesawat udara milik Indonesia, dan kedutaan atau konsulat Indonesia di luar negeri.

Hukum dasar teritorial juga memiliki makna bahwa negara menegakkan hukum untuk semua warga dan barang yang ada di wilayahnya. Namun, hukum internasional bagaimanapun juga akan berlaku jika objek tersebut berada di luar wilayah negara. 

Kedaulatan negara terkait erat dengan hukum dasar teritorial. Yurisdiksi yang berasal dari prinsip ini mengakui, definisi hak dan kewajiban setiap negara sangat penting. Dengan kata lain, kedaulatan negara adalah makna dasar dari hukum teritorial.

Asas Teritorial dalam Hukum Internasional

Dalam konteks hukum internasional, asas teritorial merupakan salah satu dari beberapa asas yurisdiksi yang menentukan mana negara yang memiliki wewenang. 

Wewenang tersebut untuk mengatur, mengadili, dan menegakkan hukum terhadap tindakan atau peristiwa yang terjadi dalam wilayahnya. 

Namun, hukum internasional secara umum adalah aturan dan standar yang mengatur bagaimana negara dan negara lain berinteraksi satu sama lain. 

Jika kita melihat lebih dekat, kita dapat membedakan hukum internasional sesuai dengan kebutuhan kita. Baik hukum privat maupun hukum publik internasional. 

Menurut Ali Sastroamidjojo dalam Pengantar Hukum Internasional, istilah ini berarti hukum internasional mengatur hubungan bukan hanya antara negara.

Sementara itu, prinsip teritorial, menurut buku Hukum Pidana Internasional adalah prinsip hukum internasional yang mengakui hak suatu negara untuk menjalankan yurisdiksi pidana atau hukum.

Hukum tersebut diberlakukan terhadap setiap kegiatan kriminal yang warga negaranya lakukan sendiri atau orang asing. 

Selain itu, hukum dapat berjalan sesuai dengan yang berlaku tanpa gangguan dari negara-negara yang berdaulat atau negara adikuasa lainnya.

Asas Teritorial dalam Hukum Pidana

Diambil dari berbagai sumber, prinsip teritorial diatur dalam hukum pidana Indonesia yaitu Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini menyatakan, sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia berlaku bagi siapa pun yang melakukan tindakan pidana di wilayah Indonesia.

Selain itu, Pasal 3 KUHP juga mengandung prinsip teritorial. Menurut buku Hukum Pidana Internasional, ada keterkaitan yang erat antara hukum pidana nasional dan hukum pidana internasional, terutama dalam hal prinsip teritorial dan prinsip-prinsip lainnya. 

Situs Lsc.bphn.go.id juga menjelaskan, prinsip teritorial dapat dibagi menjadi dua bentuk berdasarkan yurisdiksi. Nah, yurisdiksi adalah kekuasaan atau wewenang untuk mengatur hukum.

Berikut penjelasan mengenai 2 bentuk yurisdiksi tersebut, yaitu:

• Asas Teritorial Dalam: Asas ini adalah jenis prinsip teritorial yang berlaku untuk individu, tindakan, dan benda yang berada di dalam wilayah suatu negara.
• Asas Teritorial yang Diperluas: Prinsip teritorial yang diperluas adalah jenis prinsip teritorial yang berlaku untuk subjek yang memiliki keterkaitan dengan suatu negara, meskipun kejadian atau individu tersebut berada di luar wilayah negara tersebut.

9 Contoh Kasus Pelanggaran Asas Teritorial

Berikut adalah 9 kasus pelanggaran asas teritorial yang pernah terjadi di Indonesia yang dapat digunakan sebagai pembelajaran, yaitu:

1. Kasus Konfrontasi dengan Malaysia (1963-1966) 

Pada awal 1960-an Indonesia terlibat dalam konflik bersenjata dengan Malaysia yang baru merdeka. Indonesia menuduh Malaysia sebagai negara boneka didukung oleh kolonialisme Inggris. Adanya konflik ini menjadi pemicu konfrontasi militer antara Indonesia dan Malaysia.

Konfrontasi yang terjadi juga termasuk infiltrasi dan serangan bersenjata oleh pasukan Indonesia ke wilayah Kalimantan Utara dan Sarawak. Selain itu, konflik ini menjadi pelanggaran asas teritorial Malaysia dan menyebabkan ketegangan regional.

2. Kasus Penyerbuan Timor Timur oleh Indonesia (1975)

Contoh yang kedua terjadi di Timor Timur. Pada tahun 1975, Indonesia menginvasi Timor Timur yang sekarang adalah Timor Leste. 

Invasi yang Indonesia lakukan dilaksanakan setelah referendum di wilayah tersebut yang menyatakan kemerdekaan. 

Tindakan ini merupakan sebagai pelanggaran asas teritorial dan kedaulatan Timor Timur serta menimbulkan konflik yang berlarut-larut selama beberapa dekade.

3. Kasus Perbatasan dengan Malaysia (Pulau Sipadan dan Ligitan)

Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan adalah dua pulau kecil yang menjadi sumber perselisihan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia pada tahun 2002.

Meskipun kedua pulau tersebut secara geografis dekat dengan pesisir Kalimantan, Malaysia mengendalikan kedua pulau tersebut selama bertahun-tahun. 

Setelah mempertimbangkan argumen dan bukti sejarah, Mahkamah Internasional pada tahun 2002 memutuskan bahwa kedua pulau tersebut adalah bagian dari wilayah Malaysia. Konflik ini menjadi salah satu pelanggaran asas teritorial Indonesia.

4. Kasus Penyelundupan Ikan Asing

Kasus pelanggaran teritorial tidak hanya sebatas konflik wilayah, tetapi juga terkait penyelundupan. Indonesia sering mengalami pelanggaran teritorial dalam bentuk penyelundupan ikan asing di perairan nasionalnya. 

Kapal-kapal ikan asing sering masuk ke wilayah perairan Indonesia tanpa izin dan melanggar batas-batas wilayah perikanan yang ditetapkan oleh Indonesia. 

Dengan adanya situasi tersebut, tentu Indonesia tidak berdiam diri. Pemerintah Indonesia berupaya untuk mengatasi masalah ini dengan meningkatkan patroli dan penegakan hukum di perairan nasionalnya.

5. Pelanggaran Udara Wilayah Udara Indonesia

Contoh kasus pelanggaran teritorial tidak hanya terjadi di darat dan lautan, tetapi juga di wilayah udara. Kadang-kadang terjadi pelanggaran wilayah udara Indonesia oleh pesawat militer atau sipil dari negara tetangga atau negara lainnya. 

Kondisi semacam ini dapat menciptakan ketegangan diplomatik dan memicu protes resmi dari pemerintah Indonesia.

6. Annexasi Krimea oleh Rusia (2014)

Rusia mengambil alih wilayah Krimea dari Ukraina pada tahun 2014. Tindakan ini sebagian besar komunitas internasional anggap sebagai pelanggaran asas teritorial dan kedaulatan Ukraina. 

PBB dan sejumlah negara mengutuk tindakan tersebut dan menganggapnya sebagai aneksasi ilegal.

7. Perang Georgia-Rusia (2008)

Konflik antara Georgia dan Rusia di wilayah Ossetia Selatan dan Abkhazia pada tahun 2008 adalah contoh lain dari pelanggaran teritorial. 

Rusia mendukung pemberontak di kedua wilayah tersebut dan kemudian mengakui kemerdekaan Ossetia Selatan dan Abkhazia, yang merupakan wilayah Georgia. Tindakan ini merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan dan hukum dasar teritorial Georgia.

8. Krisis Perbatasan Laut China Selatan

Beberapa negara, termasuk Tiongkok, Vietnam, Filipina, dan lainnya, memiliki klaim atas sebagian wilayah Laut China Selatan. 

Konflik dan sengketa perbatasan laut yang berkepanjangan dalam kawasan ini seringkali melibatkan pelanggaran asas teritorial oleh satu negara terhadap yang lain.

9. Krisis Taiwan (Tiongkok-Taiwan) 

Tiongkok mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan telah berulang kali mengancam tindakan militer untuk menegakkan klaim tersebut. 

Meskipun Taiwan memiliki pemerintahan dan otoritas yang independen, Tiongkok menganggapnya sebagai provinsi yang harus kembali ke dalam kendalinya. Pemikiran Tiongkok tersebut menciptakan ketegangan dan potensi pelanggaran teritorial.

Baca Juga : Asas Hukum Pidana, Pengertian, Fungsi, dan Contohnya

Yuk, Patuhi Hukum Teritorial untuk Perdamaian Dunia!

Asas teritorial merupakan hukum krusial suatu negara untuk melindungi wilayah negara tersebut. Bagaimanapun juga, mematuhi dan melindungi asas ini termasuk upaya kita sebagai manusia dan warga negara menjaga perdamaian.

Asas hukum pidana merupakan dasar, alas, pedoman, fondasi terkait penegakan hukum yang berlaku. Asas tersebut juga menjadi landasan untuk menentukan tindakan atau hukuman seperti apa yang diperoleh seseorang yang melanggar hukum.

Di Indonesia berlaku beberapa asas dalam hukum pidana. Berikut informasi selengkapnya.

Pengertian Hukum Pidana

Sebelum membahas asas hukum pidana, mari kita pelajari terlebih dahulu apa itu hukum pidana. Hukum pidana merupakan rangkaian prosedur atau aturan yang mengatur bagaimana cara penegakan hukum terhadap tindak pidana. Proses hukum yang berlaku mencakup:

• Penyelidikan
• Penangkapan
• Penyidikan
• Persidangan
• Eksekusi hukuman

Hukum pidana berperan dalam memastikan keadilan serta perlindungan HAM atau Hak Asasi Manusia. Selain itu, hukum tersebut juga memberikan kepastian terhadap penanganan kasus pidana dan memberikan hukuman sesuai aturan.

Tujuan Hukum Pidana

Sebelum mengetahui asas hukum pidana, Anda perlu paham dulu tujuannya. Hukum pidana mempunyai dua tujuan, di antaranya:

• Memberikan efek jera atau menakut-nakuti orang-orang agar tak melakukan perbuatan melawan hukum. Ini juga menjadi fungsi pencegahan atau preventif.
• Mendidik orang-orang yang sudah melakukan tindakan melawan hukum agar kedepannya bisa menjadi orang yang lebih baik serta bisa diterima kembali di lingkungan masyarakat. Ini merupakan fungsi kekerasan atau represif.

Apa Saja Asas Hukum Pidana pada KUHP Baru?

Sebenarnya, pembagian terkait asas dalam hukum pidana bisa Anda kategorikan berdasarkan 2 kelompok. Untuk kelompok pertama yaitu asas berdasarkan waktu. Salah satu contoh asas tersebut yaitu asas legalitas.

Kedua, asas dalam hukum pidana berdasarkan tempat serta waktunya. Beberapa contoh asas tersebut yaitu asas perlindungan, asas teritorial, asas personalitas, serta asas universal. Berikut pembahasan terkait ke semua asas tersebut.

Baca Juga : Asas Desentralisasi: Pengertian, Tujuan, Kelebihan, & Penerapannya

1. Asas Legalitas

The principle of legality atau asas legalitas adalah asas yang menjelaskan bahwa tindak pidana harus terlebih dahulu diatur dalam undang-undang maupun aturan hukum tertentu sebelum seseorang melanggar/melakukan perbuatan melawan hukum. Keberadaan asas tersebut mempunyai 3 pokok pengertian, yaitu:

• Tak boleh ada perbuatan apa pun yang bisa dipidana ketika perbuatan atau tindakan tersebut tak ada aturannya di dalam undang-undang.
• Dalam menentukan tindak pidana terhadap seseorang tak boleh berdasarkan analogi.
• Peraturan hukum pidana tak boleh berlaku surut.

Selain itu, asas legalitas merupakan asas hukum yang mempunyai beberapa tujuan berikut:

• Memperkuat kepastian hukum
• Membuat deterrent function terhadap sanksi pidana menjadi lebih efektif
• Menciptakan keadilan serta kejujuran bagi terdakwa
• Mencegah adanya penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power
• Memperkuat penerapan aturan hukum atau the rule of law

Pada KUHP Baru alias UU 1/2023, asas legalitas bisa Anda temukan pada Pasal 1 (1) Undang-undang 1/2023. Pada pasal tersebut terdapat keterangan jika perbuatan tak dapat terkena pidana kecuali sudah berdasarkan ketentuan atau aturan perundang-undangan pidana sebelum seseorang melakukan perbuatan atau tindakan tersebut.

2. Asas Teritorial atau Wilayah

Asas hukum pidana yang kedua yaitu asas wilayah atau asas teritorial yang berlandaskan kedaulatan negara. Sebuah negara yang berdaulat memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan terhadap ketertiban hukum yang ada di wilayahnya.

Maka dari itu, negara memiliki hak untuk menjatuhkan hukuman pidana terhadap siapa saja yang melakukan perbuatan pidana pada wilayah tersebut. Adapun kehadiran asas wilayah ini bisa Anda temukan di Pasal 4 Undang-undang 1/2023.

Pasal tersebut menjelaskan jika ketentuan pidana di dalam UU berlaku untuk semua orang yang melakukan:

• Tindakan atau perbuatan pidana pada wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
• Tindak pidana pada Pesawat Udara Indonesia atau Kapal Indonesia
• Perbuatan atau tindakan pidana pada bidang teknologi informasi maupun melakukan tindakan pidana lainnya yang berdampak pada wilayah NKRI, Pesawat Udara Indonesia, atau Kapal Indonesia

3. Asas Nasional Pasif atau Asas Perlindungan

Selanjutnya ada asas hukum pidana bernama asas perlindungan alias asas nasional pasif. Menurut asas tersebut, berlakunya perundang-undangan hukum pidana harus berdasarkan kepentingan hukum negara yang telah dilanggar seseorang di luar negeri.

Asas perlindungan juga menjelaskan bahwa pelanggaran yang dilakukan seseorang di luar negeri tanpa mempersoalkan kewarganegaraannya. Jadi, tidak ada pertimbangan apakah pelaku tersebut WNI atau WNA.

Dalam pengertian sederhana, asas ini berfokus memberikan perlindungan unsur nasional pada siapa saja serta di mana saja. Anda bisa melihat asas perlindungan dalam Pasal 5 Undang-undang 1/2023.

Pasal tersebut menjelaskan jika ketentuan pidana di dalam UU berlaku terhadap semua orang yang berada di luar wilayah Indonesia yang telah melakukan tindakan pidana pada kepentingan NKRI dan berkaitan dengan:

• Keamanan negara serta proses kehidupan ketatanegaraan
• Martabat Presiden, Wapres (Wakil Presiden) dan/atau Pejabat Indonesia yang ada di luar negeri
• Perekonomian, perdagangan, serta perbankan Indonesia
• Keselamatan maupun keamanan bangunan, aset nasional, maupun peralatan negara Indonesia
• Keselamatan maupun keamanan pelayaran serta penerbangan
• Mata uang, cap negara, segel, materai, surat berharga yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia, maupun kartu kredit dari perbankan Indonesia
• Keselamatan maupun keamanan terkait sistem komunikasi elektronik

4. Asas Universal

Asas universal atau asas persamaan merupakan asas hukum pidana yang lebih berfokus terhadap kepentingan secara luas terkait hukum internasional. Maksud luas tersebut yaitu hukum pidana tak terbatas wilayah, tempat, maupun orang tertentu.

Hukum pidana berlaku terhadap siapa saja dan di mana saja. Dengan adanya asas universal tersebut jangan sampai ada seseorang yang melakukan kejahatan internasional dan tetap lolos dari jeratan hukum. 

Agar membuat pelaku tersebut tak bisa lolos, maka setiap negara memiliki hak untuk menangkap, mengadili, maupun menghukum pelaku tersebut. Ketika negara sudah mengadili atau menghukumnya, maka negara lain tak boleh memberikan hukuman atau mengadili dengan kasus yang sama.

Asas ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan tindak kejahatan internasional dan bukan transaksional. Anda bisa menemukan kehadiran asas persamaan pada UU 1/2023 Pasal 6 dan 7.

• Pasal 6 menjelaskan bahwa ketentuan pidana di dalam UU berlaku untuk setiap orang di luar wilayah NKRI dan telah melakukan pelanggaran hukum internasional.
• Pasal 7 menjelaskan ketentuan pidana di dalam UU berlaku terhadap setiap orang yang berada di wilayah NKRI dan melakukan tindak pidana di mana penuntutannya diambil alih Pemerintah Indonesia dengan dasar perjanjian internasional. Dengan begitu, pemerintah Indonesia mempunyai kewenangan memberikan pidana terhadap pelaku tersebut

5. Asas Nasional Personalitas atau Nasional Aktif

Selanjutnya ada asas hukum pidana bernama asas nasional aktif atau asas personalitas. Asas ini berfokus pada orang-orang Indonesia atau WNI yang melakukan tindakan pidana di negara lain. Akan tetapi, penerapan asas atau hukum yang berlaku tergantung perjanjian bilateral kedua negara.

Anda bisa menemukan asas personalitas pada Pasal 5 UU 1/2023:

• Ketentuan pidana di dalam UU berlaku terhadap WNI yang melakukan tindakan pidana di luar negeri/luar Indonesia.
  • Terkait kejahatan tersebut sudah ada pada pasal 160, 161, 279, 240, 450, serta 451.
  • Perbuatan yang merupakan suatu kejahatan berdasarkan ketentuan pidana di dalam UU negeri di mana perbuatan tersebut dilakukan.
• Kemudian, penentuan terkait perbuatan yang sesuai ketentuan huruf B boleh dilakukan juga, ketika tersangka baru menjadi WNI pasca melakukan tindakan kejahatan tersebut.

Sudah Paham Tentang Asas Hukum Pidana?

Sekian informasi tentang apa saja asas hukum pidana yang ada di KUHP terbaru. Sangat penting memahami semua asas tersebut demi terciptanya sebuah hukum yang adil. Semoga bermanfaat.

Lurah dan kades adalah dua perangkat pemerintah yang kerap kali dilihat sama oleh masyarakat. Nyatanya, keduanya memiliki perbedaan yang cukup signifikan dalam beberapa aspek. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai perbedaan kades dan lurah yang wajib orang ketahui agar tidak salah kaprah.

Perbedaan Kades dan Lurah, Agar Anda tidak Salah

Banyak orang yang menganggap bahwa peran lurah dan kades (kepala desa) sama di dalam pemerintahan. Nyatanya, kedua posisi itu memiliki beberapa perbedaan yang cukup signifikan. Berikut adalah beberapa perbedaan antara kedua posisi tersebut.

1. Wilayah Kepemimpinan

Masyarakat sering salah kaprah jika lurah merupakan pemimpin desa. Padahal, hal tersebut tidaklah benar. Lurah sebenarnya bukanlah pemimpin desa, melainkan perangkat pemerintah kota atau kabupaten yang memiliki tugas di area kelurahan. Sedangkan, kepala desa bisa disebut dengan pemimpin desa.

Agar lebih jelas, lurah memimpin suatu daerah yang berada di area dekat atau dalam kabupaten atau kota, sedangkan kepala desa memimpin sebuah desa yang letaknya jauh dari kabupaten atau desa.

2. Status Kepegawaian

Perbedaan yang mendasar dari dua perangkat tersebut adalah status kepegawaian. Pada dasarnya, kepala desa beserta staf yang ada di bawahnya bukanlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan umumnya bekerja secara swadaya.

Sedangkan lurah adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan golongan paling rendah adalah Golongan III-b dan yang paling tinggi adalah golongan III-d. Lurah juga digaji oleh APBD kabupaten/kota.

3. Cara Pemilihan

Sebelumnya telah dibahas jika lurah merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka mereka yang menjabat menjadi lurah adalah orang yang ditunjuk langsung oleh bupati atau walikota atas usulan dari sekretaris daerah. 

Sedangkan kepada desa merupakan sebuah jabatan politik yang mana pemilihannya melalui pemilihan umum oleh warga desa yang memiliki hak pilih sesuai peraturan perundang-undangan.

4. Masa Jabatan

Masa jabatan lurah akan sangat bergantung dengan status kepegawaian mereka sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Selain itu, masa jabatan mereka juga tergantung kepada bupati atau walikota yang berwenang di atasnya. 

Sesuai dengan Undang-undang Desa, masa jabatan kepala desa ditetapkan selama 6 tahun sejak dilantik. Seorang kepala desa memiliki kesempatan menjabat sebanyak 3 kali periode dengan total masa jabatan selama 18 tahun secara berturut-turut ataupun tidak.

5. Badan Perwakilan

Kedua perangkat negara ini memiliki sebutan badan perwakilan yang berbeda. lurah memiliki badan perwakilan bernama Dewan Kelurahan yang biasa disingkat DK, sedangkan kepala desa memiliki Badan Perwakilan Desa, atau yang biasa disebut dengan BPD.

6. Pengelolaan Pembiayaan Pembangunan

Perbedaan kades dan lurah selanjutnya adalah memiliki sumber dana untuk pembangunan desa dan kelurahan berbeda, walaupun tanggung jawab yang sama terkait pendanaan.

Sumber pembiayaan untuk pembangunan desa berasal dari inisiatif masyarakat, sedangkan dana untuk pembangunan kelurahan diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

7. Gaji yang Diterima

Gaji kepala desa dan lurah juga berbeda. Ini berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019. PP tersebut mengatur tentang penghasilan tetap dari kepala desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang diperoleh dari Alokasi Dana Desa, seperti yang tertulis pada Pasal 81 ayat (1). 

Selanjutnya, dalam Pasal 81 ayat (2) menyebutkan bahwa penghasilan minimal kepala desa adalah Rp2.426.640,00 yang setara dengan 120% dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan golongan II/a.

Sedangkan gaji seorang lurah sesuai dengan golongan mereka sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Tugas dan Tanggung Jawab Lurah dan Kades

Meskipun memiliki posisi yang hampir setara, kedua perangkat pemerintah ini memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sesuai dengan wilayah yang mereka pimpin. Ada pula perbedaan kades dan lurah dalam tugas dan fungsinya. Berikut adalah beberapa tugas yang diemban oleh lurah dan kades

1. Tugas dan Fungsi Lurah

Lurah merupakan seorang pemimpin yang berwenang dalam daerah kelurahan. Adapun beberapa tugas dan fungsinya.

a. Tugas Lurah

Dasarnya lurah memiliki tugas pokok, yaitu memimpin, merencanakan, mengatur, mengkoordinasi, mengendalikan serta memimpin penyelenggaraan pemerintahan, kemasyarakatan, dan pembangunan.

Lurah bertugas menjalankan kewenangan pemerintahan yang diberikan oleh camat sesuai dengan kebutuhan dan sifat suatu daerah, sesuai dengan hukum yang berlaku. 

Oleh karena itu, lurah tidak memiliki kekuasaan penuh untuk mengatur setiap wilayah di kelurahan. Mereka hanya melaksanakan arahan dari camat atau pihak yang memiliki otoritas lebih tinggi. Dengan demikian, lurah memiliki tanggung jawab dan harus berkoordinasi dengan camat.

b. Fungsi Lurah

Dalam menjalankan tugasnya sebagai perangkat pemerintahan, lurah memiliki berbagai fungsi sebagai berikut.

• Menyusun strategi dan kebijakan teknis dalam bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, serta ketertiban dan pembangunan umum.
• Mengarahkan dan mengkoordinasikan penyusunan program, manajemen keuangan, serta hal-hal yang berkaitan dengan kepegawaian dan administrasi umum.
• Melaksanakan tugas utama sesuai dengan regulasi dan undang-undang yang ada.
• Mengawasi dan membimbing eksekusi operasional dalam lingkup kerjanya.

2. Tugas dan Fungsi Kades

Berbeda dengan lurah, kepala desa memiliki tugas dan fungsinya sendiri. Berikut adalah tugas dan fungsi kepala desa.

a. Tugas Kepala Desa

Kepala desa memiliki tanggung jawab untuk mengurus pemerintahan di desa, membangun, pembinaan masyarakat, dan lain-lain. Tentunya, kepala desa bertanggung jawab langsung kepada warganya, bukan kepada camat. Dalam konteks pertanggungjawaban kepada camat, itu hanya terkait koordinasi semata.

Kepala desa juga memiliki tugas untuk mengatur pemerintahan desa, melakukan pembangunan, dan memperkuat masyarakat.

Selain itu, kepala desa memiliki tugas untuk mengatur pemerintahan desa, melakukan pembangunan di desa, membimbing masyarakat desa, serta memperkuat dan memberdayakan warga desa.

Baca Juga : Peraturan Daerah (Perda): Pengertian, Fungsi, dan Contohnya

b. Fungsi Kepala Desa

Dalam menjalankan tugasnya, berikut adalah beberapa fungsi yang dijalankan oleh kepala desa.

• Mengatur pemerintahan desa, yang mencakup pengelolaan administrasi pemerintah, menetapkan regulasi desa, mengurusi masalah tanah, menjaga ketentraman dan ketertiban, melindungi warga, mengurus administrasi penduduk, serta pengelolaan dan tata ruang wilayah.
• Mengerjakan proyek pembangunan, termasuk membangun infrastruktur desa serta meningkatkan sektor pendidikan dan kesehatan.
• Melakukan pembinaan terhadap masyarakat, meliputi hak dan kewajiban warga, keterlibatan masyarakat, aspek sosial budaya, keagamaan, dan pekerjaan.
• Menggalakkan pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi dan motivasi dalam aspek budaya, ekonomi, politik, lingkungan, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan organisasi pemuda.
• Membina kerjasama dengan lembaga masyarakat dan entitas lain.
• Melaksanakan tugas lain sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Sudah Tahu Perbedaan Kades dan Lurah?

Penting untuk memahami bahwa peran kepala desa dan lurah dalam pemerintahan memiliki perbedaan yang signifikan, meskipun seringkali dipersepsikan sebagai hal yang serupa oleh banyak orang. 

Artikel ini telah menyajikan penjelasan komprehensif mengenai perbedaan antara kedua jabatan tersebut, sehingga Anda dapat memahami dengan lebih baik peran masing-masing dan menghindari kesalahpahaman.

Dalam sistem pemerintahan daerah, ada dua jabatan penting yang memimpin suatu daerah dalam provinsi tertentu, yaitu bupati dan walikota. Meskipun keduanya memiliki tanggung jawab serupa dalam administrasi daerah, perbedaan bupati dan walikota cukup mendasar terkait peran, kewenangan, dan cara mereka diangkat. 

Penasaran apa saja perbedaan diantara keduanya? Baca artikel ini sampai selesai, yuk!

Apa Itu Bupati dan Walikota?

Sebelum mempelajari perbedaan bupati dan walikota, ada baiknya Anda memahami apa itu bupati dan walikota. Jadi, secara bahasa, bupati merupakan seorang pejabat pemerintah yang menjabat sebagai kepala pemerintahan di wilayah kabupaten. 

Jabatan politik ini mulai muncul ketika era peperangan sebelum tahun 1945 oleh partai politik dan bukan termasuk jajaran PNS (Pegawai Negeri Sipil). Namun, pada kala itu, hanya beberapa daerah seperti Jawa, Madura, dan Bali yang memiliki pemimpin dengan gelar Bupati.

Sedangkan walikota merupakan jabatan kepala pemerintah daerah yang memiliki kekuasaan di sebuah wilayah kota administratif atau kota madya. Walau berbeda dari segi istilah, kedua jabatan ini berperan penting untuk berbagai aspek pengembangan wilayah.

3 Perbedaan Bupati dan Walikota

Selain definisi umum, sebenarnya perbedaan bupati dan walikota cukup mencolok di mana perbedaan tersebut mencakup beberapa aspek, seperti:

1. Perbedaan Bupati dan Walikota dari Segi Wilayah Yuridiksi

Berdasarkan definisi umum yang telah Anda pelajari sebelumnya, cukup jelas bahwa kedua jabatan ini memegang kekuasaan pada wilayah yang berbeda. Bupati akan fokus memimpin wilayah kabupaten, sedangkan walikota akan memimpin sebuah wilayah kota (tidak termasuk kabupaten di provinsi yang sama).

Namun, secara strata kepemimpinan, sebenarnya kedua jabatan ini masih setara, yakni sebagai kepala daerah tingkat II. Tak heran jika terkadang terdapat jarak kemajuan daerah yang berbeda antara wilayah kabupaten dan kota, karena berada pada kepemimpinan dan lembaga pemerintahan yang berbeda.

2. Potensi Berkembang dan Pendapatan Daerah

Walaupun setiap daerah memiliki potensi yang berbeda-beda, namun pada banyak provinsi, pertumbuhan ekonomi di kota sering kali memang jauh lebih pesat. Kondisi inilah yang mendorong adanya perbedaan bupati dan walikota dalam sudut pandang pendapatan daerah kekuasaan.

Wilayah kota sering kali memiliki pendapatan daerah yang lebih besar daripada kabupaten. Fenomena ini disebabkan oleh potensi pendapatan yang lebih tinggi karena adanya lebih banyak industri dan tempat wisata.

Walaupun sudah mulai banyak tokoh bupati yang menemukan dan mengembangkan daerah kekuasaannya, namun secara umum masih banyak kabupaten yang masih “jalan di tempat”. Keterbatasan sumber daya manusia, perbandingan UMR, dan kebijakan daerah menjadi faktor kondisi tersebut terjadi.

3. Perbedaan Bupati dan Walikota dari Segi Kebijakan

Dalam menentukan kebijakan, seorang bupati dapat menetapkan berbagai kebijakan dengan bekerja bersama DPRD Kabupaten. Tentunya kebijakan tersebut bertujuan untuk menyelenggarakan, meningkatkan potensi, hingga membangun daerah kabupaten agar menjadi lebih baik.

Tetapi, di samping itu, walikota juga akan dibantu oleh DPRD Kota. Sama halnya dengan Bupati, tugas jabatan pemimpin kota juga memajukan daerah kekuasaannya dengan sumber daya dan kemampuan yang ada.

Tugas Bupati dan Walikota

Walaupun ada beberapa perbedaan bupati dan walikota yang cukup mencolok, namun sebenarnya kedua jabatan ini memiliki strata yang sama. Bahkan, secara teori sebagian besar tugas utamanya sama, namun mengemban wilayah yang berbeda. Adapun tugas utama dari kedua jabatan ini meliputi:

1. Memimpin Pemerintahan Daerah Kekuasaan 

Pada dasarnya, tugas bupati dan walikota adalah sama-sama untuk memimpin pemerintahan daerah kekuasaannya. Termasuk dalam hal pengelolaan, pegembangan, dan pembuatan kebijakan pemerintah setempat demi kemaslahatan bersama. 

Walaupun bukan termasuk PNS, namun peran keduanya cukup besar dalam sebuah wilayah. Selaku pemimpin daerah, bupati maupun walikota akan membentuk peraturan daerah (Perda) bersama DPRD.

Kemudian, mereka akan menjabarkan kebijakan strategis dalam lingkup urusan pemerintahan dan pelaksanaan pemerintahnya masing-masing. Walaupun secara strategis sebagian tugasnya adalah penanggung jawab dan pemangku keputusan.

2. Perencanaan Pembangunan

Kedua jabatan ini juga sama-sama bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan di daerah kekuasaannya, termasuk pembangunan infrastruktur hingga pelestarian lingkungan. Tujuannya sudah pasti adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Walaupun perbedaan bupati dan walikota terlihat cukup mencolok, namun keduanya juga memiliki tugas yang serupa. Hal ini termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan dan kelancaran program pembangunan yang ada serta tugas pemberian laporan kepada wilayah pemerintah pusat secara berkala (provinsi atau bahkan negara).

3. Pengelolaan Keuangan Kota

Walaupun secara harfiah keuangan dipegang oleh bendahara, namun bupati dan walikota juga berperan dalam mengelola dan ikut merumuskan rencana anggaran serta penggunaan sumber daya keuangan lainnya. Keduanya harus mampu memastikan keberlanjutan pembangunan dan penyediaan pelayanan publik tercapai.

Walikota dan bupati juga harus memastikan ketersediaan anggaran untuk kebutuhan kritis, seperti bantuan bencana alam. Pertanggungjawaban terhadap pembukuan keuangan juga diawasi langsung oleh pemangku jabatan.

4. Pelayanan Publik

Walaupun sebelumnya Anda mempelajari perbedaan bupati dan walikota, namun jika Anda amati, keduanya memiliki peranan yang sama terkait pelayanan publik. Khususnya memastikan pelayanan publik memadai, mulai dari penanganan keluhan, pengurusan administrasi, sarana pendidikan, kesehatan, transportasi, dan berbagai hal lain.

5. Tugas Kedinasan

Sebagai pemimpin suatu daerah, bupati dan walikota juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan keamanan, dengan senantiasa melakukan inspeksi dan evaluasi kerja. Selain itu, mereka juga bertugas untuk melakukan tugas kedinasan dan dokumentasi terkait kepentingan dan perkembangan daerahnya.

Seorang bupati maupun walikota juga akan melakukan berbagai kegiatan kedinasan secara teknis, sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Termasuk bersosialisasi dan membentuk kerja sama dengan pihak luar pemerintahan.

Wewenang Bupati dan Walikota

Wewenang bupati dan walikota berkaitan dengan tugas-tugas dan tanggung jawab yang mereka miliki dalam mengelola pemerintahan daerah di tingkat kabupaten dan kota. Berikut adalah beberapa wewenang utama dari bupati dan walikota:

• Menyusun, mengajukan, dan menetapkan kebijakan umum, Perda hingga program pembangunan daerah, serta beberapa pembuatan strategi pengembangan berbagai sektor potensial untuk daerah kekuasaannya bersama DPRD.
• Mengawasi dan melakukan evaluasi pada seluruh kabinet di bawah kepemimpinannya.
• Memberikan edukasi kepada seluruh petugas di bawahnya, serta seluruh warga di daerah kepemimpinannya. Terutama edukasi terhadap program pemerintahan maupun penyuluhan program dari pusat.
• Pemberian izin terkait kegiatan di daerah kekuasaannya.

Gaji dan Tunjangan Bupati dan Walikota

Memang ada beberapa perbedaan bupati dan walikota, namu secara garis besar kedua jabatan ini memiliki strata kepemimpinan dan besaran gaji yang sama. Menurut Undang-Undang yang berlaku, gaji pokok keduanya adalah Rp 2.100.000,00 per bulan.

Namun, kedua jabatan ini juga akan mendapatkan tunjangan lain dan fasilitas untuk menunjang kinerjanya dalam mengelola dan mengembangkan daerahnya. Seperti tunjangan dan fasilitas mobil dinas, biaya pemeliharaan kesehatan, biaya perjalanan dinas, tunjangan jabatan, dan lain sebagainya.

Baca Juga : Mengenal Kementerian Negara Indonesia serta Fungsi & Tugasnya

Sudah Paham Apa Saja Perbedaan Bupati dan Walikota?

Kesimpulannya, perbedaan bupati dan walikota mencakup wilayah kewenangan, peran, dan fokus dalam pengelolaan pemerintahan daerah. Meskipun keduanya memiliki tanggung jawab unik, tujuan utama mereka adalah memastikan pelayanan yang berkualitas dan pembangunan yang berkelanjutan demi kesejahteraan penduduk lokal. 

Sebagai masyarakat yang baik, kita harus mendukung penuh kinerja bupati dan walikota agar operasional pemerintahan daerah bisa optimal, efisien, dan transparan. Dengan begitu, mereka akan senantiasa meningkatkan keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pembangunan wilayah.

Mengenal indikator bela negara, sedikit banyak akan meningkatkan jiwa nasionalis dan patriotis bagi semangat muda. Sayangnya kini anak muda lebih banyak mengenal Idol Kpop dari para menteri negaranya sendiri. Untuk itu, memahami indikator ini akan jadi landasan terbaik untuk bekal para penerus bangsa.

Mengenal Apa itu Bela Negara

Sebelum mempelajari apa saja indikator bela negara, Anda bisa mulai dari awal yakni mengenal bela negara itu sendiri. Karena pada dasarnya konsep ini mengacu pada sikap dan perilaku warga negara yang menunjukkan rasa cinta terhadap tanah air dan menjaga kesatuan bangsa saat bermasyarakat.

Secara etimologi, bela negara bisa Anda artikan sebagai “menjaga negara” atau “membela negara.” Konsep ini juga mencakup serangkaian tindakan yang Anda lakukan untuk melindungi dan mempertahankan kedaulatan, integritas, hingga keamanan negara untuk kepentingan bersama. 

Cakupannya juga cukup luas yakni berbagai hal termasuk pelayanan masyarakat, militer, dukungan terhadap kebijakan pemerintah, serta partisipasi aktif dalam upaya-upaya seperti pemeliharaan keamanan dalam negeri. Dasarnya sendiri tetap mengacu pada Pancasila dan UUD 1945.

Dari indikator bela negara, biasanya berhubungan erat dengan pengabdian negara, rasa tanggung jawab sosial, dan semangat nasionalisme. Hal ini dapat mengambil bentuk kontribusi pemilu, kegiatan kreatif, memajukan pendidikan, terobosan teknologi, pemerataan ekonomi, dan menjaga keamanan umum.

Namun, konsep ini bisa berbeda di setiap negara, terutama pada program, kebijakan, hingga kebutuhan nasional negara tersebut. Tujuan sudah pasti untuk memastikan bahwa warga negara bersedia dan mampu melindungi kepentingan serta keamanan umum sesuai peraturan yang berlaku.

Indikator Bela Negara

Sebenarnya ada beberapa indikator yang dapat menunjukkan sikap seseorang sudah mencerminkan konsep ini, seperti halnya:

1. Cinta Tanah Air

Indikator pertama adalah kecintaan pada tanah air dengan menunjukkan bahwa sebagai warga negara orang tersebut memiliki rasa cinta dan kebanggaan terhadap tanah airnya. Hal ini termasuk keikutsertaan dalam kegiatan negara hingga keinginan mempertahankan dan memajukan Indonesia. 

Cinta tanah air juga meliputi rasa hormat dan penghargaan terhadap sejarah, pahlawan, budaya, pemerintahan dan kekayaan alam Indonesia. Kesadaran lingkungan, kontribusi pendidikan, pengembangan teknologi dan kepatuhan hukum juga termasuk lingkup indikator bela negara ini.

2. Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

Ada juga indikator yang berkaitan dengan kesadaran berbangsa dan bernegara dengan menunjukkan kesadaran akan keberagaman budaya, suku, agama, bahasa, dan adat istiadat. Warga negara yang baik juga akan ikut serta dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 

Kesadaran Berbangsa dan bernegara juga meliputi keinginan untuk memajukan Indonesia, menjadi negara yang maju, dan sejahtera secara intelektual ataupun ekonomi. Hal ini membuat indikator membela negara cukup penting untuk seluruh lapisan masyarakat dan harus tertanam sejak dini pada calon penerus bangsa.

3. Yakin akan Pancasila sebagai Ideologi Negara

Dalam indikator bela negara, keyakinan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara juga sangat penting. Hal ini sesuai dengan pembukaan UUD yang menyatakan pancasila sebagai dasar hukum dan ideologi negara yang tak bisa tergantikan.

Wujud yang mungkin terjadi adalah warga negara sudah semestinya memiliki keyakinan terhadap hukum yang semestinya mencerminkan Pancasila dan menghargai perbedaan pendapat. Sebagai negara republik, kebebasan berpendapat juga masih harus masyarakat tegakkan secara kondusif

Karena hal tersebut sejalan dengan Pancasila yang mengandung nilai-nilai luhur dan menjadi pegangan teguh oleh seluruh warga negara untuk hidup bermasyarakat dan bernegara. Adapun warga negara yang merasa tak adil juga dapat mempertanyakan haknya serta mendapatkan perlindungan sesuai porsinya.

4. Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara

Indikator berikutnya adalah rela berkorban demi bangsa dan negara, secara harfiah maupun naluriah. Hal ini bukan serta merta Anda harus ikut berperang pada budaya asing tanpa menyaring plus minusnya untuk kemajuan bangsa. Namun, lebih ke memeluk keberagaman serta menjaga persatuan dengan cara yang Anda bisa.

Mungkin dengan menunjukkan bahwa warga negara siap berkorban untuk negara dan bangsanya, memberikan pengabdian untuk negara, bahkan tertib membayar pajak. Rela berkorban untuk negara juga meliputi keinginan untuk mempertahankan kedaulatan negara serta menjaga keamanan dan ketertiban umum. 

Indikator bela negara ini juga termasuk memberikan apa yang Anda miliki, untuk kemajuan tanah air. Namun, tetap pengorbanan harus berdasarkan kebijakan yang jelas dan Pancasila sebagai dasarnya. Mendedikasikan diri demi kepentingan umum juga termasuk sikap rela berkorban untuk kesetaraan sosial 

5. Kemampuan Awal Bela Negara

Terakhir ada kemampuan awal bela negara yang merujuk pada kemampuan intelektual, spiritual, emosional, daya juang dan kemampuan bertahan hidup yang baik. Sehingga, secara tidak langsung hal ini berhubungan dengan bagaimana warga negara mampu memberikan perlindungan untuk kepentingan umum.

Jadi, warga akan mampu mempertahankan diri, keluarga, ideologi, dan masyarakat dari ancaman dan bahaya serta memiliki keinginan luhur untuk berpartisipasi dalam pembangunan negara. Oleh karena itu, kedua belah pihak setidaknya harus saling bekerja sama demi kemaslahatan bersama.

Implementasi Indikator Bela Negara

Setelah mempelajari indikatornya, mungkin sekilas Anda sudah terbayang bagaimana implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti beberapa implementasi ini yang bisa jadi cerminan bela negara:

1. Dunia Pendidikan dan Kampanye Nasionalisme

Dalam dunia pendidikan, seluruh lapisan masyarakat wajib mengintegrasikan pendidikan tentang nilai-nilai nasionalisme dan rasa cinta terhadap negara dalam kurikulum pendidikan atau kesehariannya. Tujuannya sudah jelas untuk meningkatkan kesadaran dan identitas nasional bagi seluruh lapisan masyarakat.

2. Wajib Militer atau Pelayanan Alternatif

Walaupun Indonesia tidak memiliki program wajib militer sebagai upaya pertahanan negara, namun Anda masih bisa berkontribusi dengan menjaga ketertiban umum. Memberikan opsi pelayanan alternatif seperti mematuhi peraturan yang ada juga jadi salah satu upaya paling dasar yang harus Anda tanamkan sejak dini.

3. Edukasi Pertahanan Sipil

Menyelenggarakan edukasi atau pelatihan tentang tindakan pertahanan sipil dalam situasi darurat, juga termasuk implementasi indikator bela negara. Hal ini meningkatkan kemampuan bertahan hidup, evakuasi, dan perlindungan diri pada saat krisis terjadi seperti bencana alam atau ancaman sipil lainnya.

4. Kebijakan Pertahanan Nasional

Pemerintahan juga memiliki andil signifikan karena wewenangnya cukup besar dalam memberi kebijakan terhadap pertahanan nasional yang memadai. Sebagai masyarakat Anda juga harus memastikan keterlibatan dalam mendukung kebijakan, selama tidak melenceng dari nilai luhur Pancasila atau kepentingan umum.

5. Keselamatan Sosial dan Ekonomi

Memastikan kesejahteraan sosial dan ekonomi warga negara tentunya akan meningkatkan kontribusi masyarakat secara efektif dalam mempertahankan kesatuan bangsa dan negara. Mencintai produk lokal, donor darah, hingga kegiatan kemanusiaan juga jadi wujud kepedulian terhadap sosial dan ekonomi

6. Pengawasan dan Evaluasi

Sebenarnya dalam indikator bela negara ini seluruh lapisan memiliki hak dan kewajiban dalam pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi program Bela Negara. Meski begitu, setiap lapisan memiliki porsinya sesuai kebutuhan dan wewenang yang dimiliki.

7. Menjaga Kesehatan dan Lingkungan

Kegiatan sederhana seperti menjaga kesehatan dan lingkungan juga menjadi cerminan bela negara. Karena tubuh yang sehat secara teori dapat memberikan lebih banyak kontribusi untuk negara. Selain itu, lingkungan hidup juga menjadi tolak ukur kesehatan yang saling berkesinambungan.

Baca Juga : Patriotisme: Pengertian, Ciri, Tujuan, dan Jenisnya

Kini Anda Lebih Banyak Tahu Indikator Bela Negara

Dari penjelasan ini, Anda kini tahu bahwa konsep bela negara teramat penting untuk menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Namun, yang perlu Anda garis bawahi adalah setiap lapisan memiliki kewajiban dan haknya masing-masing untuk mempertahankan dan memajukan tanah airnya.

Jadi, perlu adanya kerjasama serta keterlibatan dalam menjalankan dan menjaga kedaulatan bersama. Serta seluruh lapisan harus mau dan sadar untuk mengimplementasikan setiap indikator sesuai kapasitas dan kemampuan yang Anda miliki.