Author: Linda Yulita

Antropologi hukum adalah cabang ilmu baru di lingkup antropologi. Seperti pada kajian antropologi pada umumnya, cabang ilmu ini berkaitan dengan budaya yang ada di masyarakat, khususnya hukum. Hukum di masyarakat cukup kompleks, sehingga butuh kajian lebih dalam untuk memahaminya. Berikut adalah ulasan tentang kajian tersebut.

Sejarah Antropologi Hukum

Perkembangan penting antropologi hukum atau legal anthropology terjadi selama 7 periode. Perkembangan tersebut pertama kali muncul saat Sir Henry Maine menerbitkan hukum kuno yang isinya adalah tradisi hukum pada tahun 1860.

Dirinya memiliki teori bahwa semua orang akan berkembang dari yang awalnya primitif menjadi masyarakat Victoria. Secara tidak langsung, pandangan Sir Maine mengisyaratkan bahwa teori tersebut mengagungkan negara Eropa. Ini dikatakan sebagai salah satu ciri-ciri rasisme.

Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1920-an. Saat itu Bronislaw Malinowski memberikan kritik terhadap teori Maine dan menciptakan pendekatan etnografi dalam studi hukum.

Adamson Hoebel melakukan penerbitan bersama dengan The Cheyenne Way pada tahun 1941 menggunakan pendekatan studi kasus dalam mengkaji hukum asing. Pendekatan ini merupakan pengembangan kembali dari teori Maine.

Para antropolog akhirnya memperdebatkan penggunaan sistem klasifikasi hukum Anglo-Amerika untuk mengkaji masyarakat non-Barat pada abad ke 20. Dua antropolog yang terlibat adalah Paul Bohannan dan Max Gluckman.

Gluckman menilai bahwa teori yang Bohannan gunakan terlalu berhati-hati sehingga pendapat tersebut justru menghambat analisis komparatif. Bohannan memiliki kepercayaan bahwa kategorisasi hukum Anglo-Amerika memiliki batasan terhadap representasi dan pemahaman budaya lain.

Dirinya lebih condong untuk memilih penggunaan ekspresi lokal saat Bahasa Inggris tidak bisa menjelaskan ekspresi lokal seseorang.

Transisi penelitian antropologi hukum dari rule of law menjadi proses hukum terjadi pada tahun 1970-an. Gagasan ini mengkaji proses hukum yang berkaitan dengan sistem alternatif, pluralisme hukum, serta struktur hukum di masyarakat.

Selanjutnya, pada tahun 1980-an, muncul kritik dan perdebatan untuk memberikan tantangan terhadap klasifikasi traditional legal anthropology. Hoebel bermaksud mengabaikan kepatuhan hukum di masyarakat dengan menekankan nilai hukum Anglo-Amerika.

Akhirnya, pada akhir abad ke-19, kajian mengenai legal anthropology terus berkembang karena banyak peneliti ingin mengkaji topik tersebut melalui berbagai perspektif. Perspektif ini meliputi pendekatan naratif, pendekatan linguistik, perspektif transnasional, kajian interdisipliner, dan hubungan antara sosial budaya dan hukum.

Pengertian Antropologi Hukum

Legal anthropology adalah cabang ilmu di dalam hukum yang jarang masyarakat ketahui. Antropologi adalah ilmu yang berhubungan dengan budaya dan sejarah. Namun, ternyata aspek dalam antropologi juga mencakup semua elemen dalam kehidupan manusia.

Antropologi hukum adalah ilmu yang melakukan kajian terkait ciri-ciri dan bentuk hukum di dalam aktivitas manusia ketika bermasyarakat dengan konteks yang berbeda. Ilmu ini penting bagi peneliti karena bisa melihat karakteristik hukum masing-masing peradaban dari wilayah yang berbeda-beda.

Berikut ini adalah pengertian legal anthropology menurut para ahli:

1. Leopold Pospisil

Leopold Pospisil mengkategorikan tahap perkembangan masyarakat dalam antropologi. Pospisil melihat masyarakat sebagai sesuatu yang dinamis, sehingga hukum dan peran sosial tidak hanya sebatas mempertahankan status quo.

Menurut pendapatnya, antropologi hukum juga tidak mempertimbangkan keseimbangan masyarakat yang runtuh saat ada penyimpangan. Ini sejalan dengan opini Stone, legal anthropology percaya pada kemampuan legislatif.

Menurut Pospisil, legal anthropology harus menyajikan teori yang mendukung fakta-fakta secara relevan. Artinya, yurisprudensi berbasis fakta harus termasuk ke dalamnya.

Terakhir, Pospisil mengatakan bahwa antropologi melihat hukum adalah bagian dari budaya. Ia menjadi aspek yang mengatur perilaku masyarakat sehingga tidak ada penyimpangan norma sosial.

2. William Nixon

William Nixon (1998) mengatakan antropologi hukum merupakan ilmu yang menjadikan tatanan masyarakat sebagai objek kajian. Seperti pendapat ahli lainnya, Nixon juga berpendapat bahwa hukum termasuk dalam bagian kebudayaan. Ini karena hukum terbentuk, ditentukan, dan ditegakkan dengan tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat.

3. Hilman Hadikusuma

Hilman Hadikusumah memiliki pendapat yang mengatakan bahwa antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia, baik dari sisi budaya maupun biologis. Manusia dan perilaku budaya adalah subjek kajian dalam ilmu antropologi.

Hukum adalah bagian dari budaya yang tujuannya mencegah penyimpangan norma sosial terjadi di masyarakat.

4. Hoebel

Hoebel berpendapat bahwa norma sosial merupakan bagian dari hukum. Penyimpangan norma akan mendapatkan sanksi berupa sanksi fisik, sosial, serta sanksi lain dari pihak pembuat norma.

Tujuan dan Fungsi Antropologi Hukum

Pada dasarnya, hukum memiliki fungsi sebagai alat rekayasa sosial. Pembentukan instrumen hukum oleh legislatif bertujuan untuk membangun budaya di dalam masyarakat. Secara tidak langsung, pembangunan budaya akan berdampak pada pembangunan negara.

Selain itu, antropologi hukum juga bertujuan agar kita bisa mengkaji manusia dan budayanya dari berbagai aspek. Secara tidak langsung, ini bisa menambah pengetahuan yang bermanfaat dan berguna dalam kehidupan sehari-hari.

Legal anthropology seharusnya mencakup fungsi hukum sebagai alat reformasi, fasilitator interaksi sosial, serta alat kontrol sosial. Sebagai alat reformasi, hukum berfungsi sebagai sarana untuk mendukung pembangunan sebuah negara.

Hukum sebagai fasilitator interaksi sosial berfungsi untuk menyelesaikan masalah dua pihak yang sedang berseteru. Sedangkan hukum sebagai kontrol sosial berfungsi untuk menjaga kedamaian antar masyarakat.

Ciri-ciri Antropologi Hukum

Sebagai satu bidang ilmu yang memiliki topik bahasan spesifik, legal anthropology memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

• Aturan hukum ada sebagai pedoman untuk masyarakat dalam menjalankan hak dan kewajibannya
• Hukum memiliki sanksi positif dan negatif tergantung pada apa yang dilakukan seseorang. Jika seseorang menjalankan norma positif, maka sanksi positif akan ia dapatkan, begitu juga sebaliknya.
• Hukum memiliki kekuatan yang mengikat karena ia mampu membuat masyarakat melakukan apa yang dianjurkan dan dilarang oleh hukum.
• Kekuatan mengikat tersebut dilakukan berdasarkan hak masyarakat yang saling menuntut di dalam hubungan yang bersifat ganda.

Struktur Antropologi Hukum

Berikut ini adalah struktur dalam legal anthropology:

• Butuh penanganan aspek metodologis dan epistemologis untuk menerapkan hasil norma hukum dalam praktik terkait dengan informasi teoritis mengenai negara dan undang-undang. Undang-undang dan informasi umum mengenai negara perlu masyarakat ketahui.
• Ontologi hukum adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang keberadaan manusia yang berkaitan dengan undang-undang negara. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui apa saja hak dan kewajiban yang berperan penting dalam proses membentuk budaya hukum di dalam masyarakat.
• Antropologi etnografi termasuk ke dalam bagian yurisprudensi. Tujuan antropologi secara umum adalah mendeskripsikan perubahan perilaku manusia. Tak hanya itu, antropologi juga membaca tindakan manusia sebagai akibat dari perkembangan norma hukum, hubungan hukum, dan konflik timbal balik.

Ruang Lingkup Antropologi Hukum

Menurut para peneliti, fenomena muncul saat seseorang melakukan pelanggaran atau penyimpangan terhadap hukum. Hukum sebagai salah satu aspek dalam budaya manusia memiliki kewajiban untuk mempertahankan kekuatannya di dalam kehidupan masyarakat.

Hoebel mengemukakan pendapatnya mengenai ruang lingkup dalam legal anthropology, yakni sebagai berikut:

• Hukum menciptakan sesuatu yang bisa mengatur bagaimana masyarakat harus berperilaku supaya kedamaian terwujud.
• Kekuasaan di dalam masyarakat seharusnya netral supaya ketertiban dapat terjaga di lingkungan masyarakat. 
• Jika terjadi sengketa, seharusnya dapat kembali seperti semula. Regulasi dan kebijakan seharusnya selalu berubah mengikuti perkembangan masyarakat yang dinamis supaya selalu relevan.
• Legal anthropology harus mengamalkan beberapa fungsi hukum, yakni sebagai fasilitator interaksi sosial, alat kontrol sosial, serta alat reformasi. 

Selain Hoebel, terdapat ahli lain yang memiliki pendapat tentang ruang lingkup antropologi hukum, yaitu Satjipto Rahardjo. Dirinya memaparkan ruang lingkup legal anthropology dalam bentuk pertanyaan.

Jika di dalam masyarakat terjadi pertikaian, lembaga apa yang akan menjadi pihak yang melakukan mediasi? Selanjutnya, perlu dirumuskan apa dasar yang digunakan lembaga tersebut untuk menyelesaikan perselisihan.

Perselisihan di masyarakat ada banyak bentuknya, mulai dari yang sederhana hingga yang paling besar. Lembaga perlu tahu perselisihan mana yang butuh negosiasi dan litigasi. Pembahasan terkait dengan ekosistem dan fungsi yang bekerja dalam proses hukum juga perlu.

Setiap perselisihan juga memerlukan prosedur penyelesaian yang berbeda-beda. Lembaga harus tahu setiap solusi dari masing-masing masalah. Keputusan dan perubahan di dalam prakteknya pun butuh kajian yang matang.

Sudah Tahu Arti Antropologi Hukum?

Pembahasan mengenai antropologi hukum cukup kompleks. Ini sejalan dengan perilaku manusia dan budaya yang ada di dalamnya. Kajian antropologi terkait hukum di masyarakat akan menjadi lebih rumit ketika berhadapan dengan hukum yang berlaku di masing-masing daerah di Indonesia.

Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki kekayaan budaya. Setiap budaya di masing-masing daerah harus dihormati. Namun, ketika sudah berada di skala nasional, hukum yang berlaku adalah hukum negara Indonesia.

Dalam memecahkan sebuah perkara, hakim harus mampu mengambil putusan dengan menggunakan penafsiran yang sesuai dengan peraturan berlaku. Kondisi ini berhubungan dengan penerapan koherensi dalam interpretasi hukum yang berarti hakim harus konsisten dan menjaga kesatuan saat pengambilan keputusan hukum.

Kamu dapat memahami tentang arti dari istilah tersebut beserta fungsi, contoh, dan metodenya lewat pembahasan berikut. 

Definisi Koherensi dalam Interpretasi Hukum

Pada dasarnya, semua hakim di Indonesia memiliki kewajiban dan hak untuk menerapkan penafsiran peraturan. Tujuannya adalah agar mereka dapat mengambil putusan yang sesuai hukum dan adil. Sementara itu, penafsiran hukum adalah proses seorang hakim dalam merumuskan putusan yang penerapannya kurang sesuai pada peristiwa tertentu.

Untuk arti dari koherensi dalam interpretasi hukum yaitu upaya dalam mempertahankan kesatuan dan konsistensi saat pengambilan keputusan. Dalam hal ini, putusan tersebut harus sesuai peraturan penerapan ketetapan yang konsisten, sehingga dapat memberikan ketegasan peraturan untuk masyarakat.

Pasal 16 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 menyatakan bahwa hakim wajib untuk tidak menolak untuk mengadili perkara dengan alasan tidak lengkap, atau tidak ada di Undang-Undang yang mengaturnya. Akibatnya, hakim wajib mengadili dan memeriksa. Maka, masyarakat tidak akan tertinggal dengan ketidakpastian hukum.

3 Fungsi Pokok Penerapan Koherensi dalam Interpretasi Hukum 

Koherensi dalam interpretasi hukum berperan penting dalam pengambilan keputusan hakim. Salah satunya, dengan pernyataan bahwa hakim sebagai penegak keadilan wajib menginvestigasi dan mengikuti nilai hukum dalam Undang-Undang Pasal 27 no. 14 tahun 1970. Peraturan yang berlaku harus aktif dan sesuai kondisi masyarakat.

Selain itu, beberapa ahli menyatakan bahwa Undang-Undang tidak pernah sempurna. Oleh karena itu, hakim memiliki kewajiban untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan realitas yang ada di masyarakat agar dapat dengan mudah mengambil keputusan yang sesuai dengan hukum. 

Berikut adalah beberapa fungsi dari koherensi dalam penafsiran hukum. 

1. Menjauhkan dari Diskriminasi

Fungsi pertama dari koherensi dalam interpretasi hukum adalah untuk menjauhkan keputusan yang diambil tidak mendiskriminasi. Oleh karena itu, keputusannya harus sama kepada semua orang pada kondisi yang sama. Akan tetapi, jika ada perbedaan keputusan maka harus menjelaskan alasan jelas dan objektif pada keputusan itu.

2. Menyediakan Kepastian Hukum

Memberikan kepastian hukum juga merupakan salah satu fungsi pokok dari adanya koherensi penafsiran hukum. Sistem hukum yang baik wajib memiliki aturan yang nyata dan jelas untuk semua masyarakat. Keputusan dari hakim harus membuat orang-orang mudah mengerti dan paham alasannya.  

3. Mempertahankan Kesatuan dan Ketetapan

Koherensi dalam interpretasi hukum juga harus dapat menjaga kesatuan dan tetap konsisten saat pengambilan keputusan hukum. Hakim wajib menjaga keteraturan saat memutuskan suatu perkara, dan tidak boleh membedakan. Selain itu, putusan tersebut harus sesuai dengan keputusan sebelumnya dan tidak bertentangan.

3 Contoh Keutuhan dalam Penafsiran Hukum

Kamu bisa lebih memahami  fungsi dan penerapan koherensi dalam interpretasi hukum lewat contoh penerapannya dari seorang hakim yang bertugas memutuskan dalam sebuah perkara peradilan berikut ini.  

1. Menyingkirkan Diferensiasi

Untuk menghindari perbedaan pada golongan tertentu yang menyebabkan diskriminasi, hakim tidak boleh membedakannya. Apabila hakim mengambil keputusan yang berbeda pada sebuah perkara yang sama oleh dua orang berbeda, maka kondisi ini menunjukkan sikap diskriminatif hakim pada satu orang tertentu.

2. Memberikan Ketegasan Hukum

Dalam memutuskan hukum, hakim wajib bersikap secara tegas dan pasti. Misalnya, apabila hakim mengambil keputusan tetapi tidak sesuai dengan peraturan, maka akan menimbulkan kebingungan dalam masyarakat. Dalam kasus yang serupa, apabila hakim memberikan kepastian, maka orang dapat berpikir secara keliru.

3. Melindungi Koherensi dan Konsistensi

Contoh lainnya adalah melindungi keputusan yang sama agar tetap konsisten. Apabila sebelumnya hakim sudah memutuskan sebuah perkara, kemudian mendapat kasus yang sama, hakim wajib konsisten untuk menentukan keputusan. Jika tidak konsisten, maka akan menyebabkan keraguan dan ketidakpastian hukum.

Apabila dalam hukum ada keraguan maka masyarakat akan mengalami kekhawatiran dan ketidakpercayaan terhadap hukum yang berlaku.

Sifat Koherensi dalam Interpretasi Hukum

Dalam menggunakan koherensi dalam interpretasi hukum, tidak ada ukuran ketika menentukan hukum dalam mengadili sebuah perkara. Oleh sebab itu, dalam proses koherensi tersebut terdapat sifat-sifat yang berguna untuk menentukan sebuah putusan hukum. Sifat tersebut ada 2 yaitu local coherence dan global coherence.

1. Local 

Sifat local menunjukkan bahwa hukum yang berlaku harus membuat masyarakat mampu memahami dan mengerti hukum tersebut. Selain itu, dasarnya harus merupakan prinsip kompartemenisasi dengan pemikiran legal dogmatic, atau sesuai dengan hukum-hukum dan peraturan yang berlaku. Akibatnya, sifat tersebut sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini.

2. Global 

Sifat global coherence berarti pemikiran tentang akibat yang logis karena adanya kemajuan global. Prinsipnya adalah kompleksitas, yang berarti suatu hukum harus jelas dan masyarakat dapat memahaminya dengan bagian norma hukum yang lain. Sifat ini pada umumnya mengikuti perkembangan zaman yang ada.

6 Metode Penafsiran Hukum Menurut Mertokusumo

Untuk menerapkan koherensi dalam interpretasi hukum, tentunya membutuhkan cara dan metode tertentu yang sesuai dengan Undang-Undang. Mertokusumo dan Pitlo menjabarkan tentang enam metode yang berguna untuk interpretasi hukum oleh hakim. Keenam metode tersebut terbagi berdasarkan peraturan yang berlaku.

1. Interpretasi Gramatikal

Metode ini berfokus pada tata bahasa yang menghasilkan sebuah makna tertentu. Selain itu, metode ini juga bernama penafsiran objektif. Dari segi susunan bahasa, kata, dan bunyi suatu bahasa merupakan hal penting dan sesuai dengan yang berlaku di masyarakat. Jadi, interpretasi gramatikan harus digunakan secara objektif.

Salah satu contohnya adalah Peraturan Perundang-Undangan tentang larangan orang memberhentikan kendaraannya di tempat tertentu. Kata ‘kendaraan’ pada hal ini memiliki makna beragam. Akibatnya, hukum yang tertulis wajib menggunakan jenis kendaraan yang spesifik seperti ‘sepeda motor’ atau ‘truk’ agar lebih jelas.

2. Penafsiran Sistematis

Penafsiran sistematis berarti menggunakan satu pasal atau Undang-Undang dan menghubungkannya dengan pasal dari Undang-Undang yang lain, dan tentunya wajib relevan. Selain itu, Undang-Undang tersebut wajib terbaca jelas alasannya sampai orang-orang memahami maksudnya.

Contohnya ada pada pasal 1330 KUH Perdata yang mengatur perihal ketidakmampuan untuk membuat perjanjian bagi orang yang belum dewasa. Pasal tersebut berhubungan dengan pasal 330 Kitab UUH Perdata yang menyatakan tentang orang dewasa adalah orang yang berusia 21 atau sudah menikah.

3. Teleologis Sosiologis

Undang-Undang yang berlaku harus bermakna sesuai dengan hubungan dan kondisi sosial terbaru yang bertujuan untuk kemasyarakatan. Dengan kata lain, peraturan yang sudah lama harus diperbarui sesuai dengan keadaan masa kini. Akibatnya, harus ada perubahan peraturan yang lama menjadi aktual.

Misalnya, bagi suku Dayak, tanah merupakan perumpamaan seperti ibu. Setiap orang  memiliki Ibu, sehingga wajib merawat dan menjaga Ibu mereka. Oleh karena itu, bagi mereka, melindungi, merawat dan menjaga tanah adalah kewajiban, seperti melindungi seorang ibu. 

Contohnya pada Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria No.5 tahun 1960 yang menyatakan kekuasaan dan manfaat kepemilikan tanah, air, dan udara wajib sesuai dengan asas yang adil serta memberikan kemakmuran bagi pembentukan masyarakat yang seimbang dan sejahtera.

4. Historis

Berdasarkan istilahnya yaitu penafsiran historis, maka peraturan Undang-Undang harus berdasarkan sejarah dari terjadinya peraturan tersebut. Penafsiran ini terbagi menjadi dua yaitu Rechts Historische Interpretatie dan Wethistoirsche Interpretatie. Perbedaan keduanya terletak pada objek penyelidikannya.

Rechts Historische Interpretatie yaitu menyelidiki tentang segala sesuatu perkembangan sejarah yang berhubungan dengan hukum. Sementara, Wethistoirsche Interpretatie menyelidiki tentang perkembangan Undang-Undang sejak terbuat untuk pertama kali, maksudnya, waktu, dan perdebatan legislatif-nya.

5. Interpretasi Komparatif 

Interpretasi ini berarti membandingkan beberapa aturan hukum. Tujuan perbandingan ini adalah untuk menelusuri kejelasan atas makna dalam Undang-Undang. 

Menurut Syafaat (2015:27), interpretasi komparatif membandingkan hukum menggunakan asas-asas dalam peraturan lain dengan sejarah pembentukannya. 

6. Futuristis

Interpretasi futuristis berarti mencari pemecahan Peraturan Perundang-Undangan yang belum memiliki kekuatan sesuai hukum yang berlaku seperti dalam Rancangan Undang-Undang. Sifat interpretasi ini adalah antisipatif, yang berpedoman kepada Undang-Undang yang belum mempunyai ketetapan.

Contoh aslinya dapat terlihat pada pemecahan kasus pencurian listrik pada 23 Mei tahun 1921 di Belanda. Hakim menyatakan bahwa kasus tersebut termasuk pidana karena ‘listrik’ termasuk dalam kategori ‘barang’. Sebaliknya, aliran listrik pada masa itu masih masuk ke dalam Rancangan Undang-Undang sebagai ‘barang’.

Pentingkah Memahami Koherensi dalam Interpretasi Hukum?

Sebagai seorang warga negara, memahami tentang Undang-Undang yang berlaku merupakan hal yang patut dilakukan. Kamu tidak pernah tahu jika suatu saat akan terlibat dalam masalah hukum yang mengacu pada berbagai peraturan yang berlaku.

Memahami koherensi dalam interpretasi mungkin dapat membantu kamu sebagai masyarakat untuk menghadapi proses hukum dengan adil. 

Meskipun Peraturan Undang-Undang yang ada belum sempurna dan akan terus mengalami perubahan, praktisi hukum seperti hakim memang berkewajiban untuk menerapkan kondisi tersebut.

Upaya hukum adalah langkah yang dapat seseorang ambil untuk mencari keadilan dan menyelesaikan perselisihan melalui jalur hukum. Dalam konteks hukum, usaha ini melibatkan serangkaian langkah dan prosedur yang dirancang untuk memastikan bahwa hak-hak individu atau kelompok terlindungi secara adil dan proporsional. 

Dalam artikel ini, kita akan membahas berbagai jenis upaya yang berkaitan dengan hukum yang dapat diambil dalam berbagai situasi, serta peran pentingnya dalam menjaga keadilan dan kedamaian dalam masyarakat. Yuk simak!

Pengertian Upaya Hukum

Upaya hukum merupakan proses pengajuan gugatan atau banding terhadap putusan hakim oleh seseorang atau lembaga yang merasa tidak puas dengan putusan tersebut. Tujuannya adalah agar pihak yang merasa tidak adil dapat mencari keadilan yang lebih baik. 

Mengingat hakim juga manusia yang bisa melakukan kesalahan, maka upaya ini menjadi wadah bagi mereka yang merasa keputusan hakim tersebut tidak tepat atau salah. 

Undang-undang pun mengatur hak terdakwa atau jaksa untuk menolak putusan pengadilan dengan melakukan upaya perlawanan, banding, atau kasasi. Serta memberikan hak terpidana untuk melakukan banding sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 

Dengan demikian, upaya yang berkaitan dengan hukum merupakan langkah yang dapat seseorang ambil untuk mencari keadilan dan diakui sebagai bagian penting dari adanya sistem hukum tersebut.

Macam-macam Upaya Hukum

Secara garis besar, terdapat dua macam upaya hukum, yakni upaya hukum pidana dan perdata yang mana terbagi lagi menjadi biasa dan luar biasa. Berikut ini penjelasannya:

1. Upaya Hukum Biasa

a. Perlawanan (Verzet)

Upaya hukum tanpa kehadiran terdakwa, yang juga dikenal dengan istilah “verzet” merujuk pada keadaan di mana terdakwa tidak hadir dalam persidangan berdasarkan keputusan pengadilan. Dalam situasi ini, pihak tergugat yang kalah dapat mengajukan banding atas keputusan tersebut. 

Perlu kami tekankan bahwa pada kasus verzet, terdakwa tidak memberikan pembelaan atau tanggapan di pengadilan. Sehingga, keputusan pengadilan biasanya berpihak kepada pihak tergugat yang mengajukan gugatan.

Dalam proses hukum ini, perbedaan antara para pihak harus Anda perhatikan secara cermat untuk mengidentifikasi kontradiksi atau perbedaan pandangan yang muncul antara tergugat dan penggugat. Jika pihak tergugat merasa keberatan dengan putusan verzet yang merugikan mereka, maka mereka berhak untuk mengajukan banding. 

b. Banding

Banding adalah satu upaya hukum yang umum dilakukan oleh salah satu atau kedua belah pihak terhadap putusan pidana. Seseorang yang dinyatakan bersalah dalam pengadilan dapat mengajukan banding jika merasa tidak puas dengan isi putusan pengadilan negeri. 

Berdasarkan Pasal 67 KUHP, tersangka atau jaksa penuntut berhak meminta izin untuk mengajukan banding terhadap putusan pengadilan negeri, kecuali jika keputusan menyatakan bebas. 

Namun, tuntutan terkait inti permohonan yang tidak sah dan keputusan pengadilan dalam sidang pengadilan yang dipercepat tetap berlaku tanpa pengurangan. Putusan pengadilan yang dapat diajukan banding adalah putusan pengadilan yang berupa putusan, bukan penetapan. karena penetapan hanya bisa digugat dalam kasasi. 

Menurut Pasal 233 ayat (2) KUHP, batas waktu pengaduan adalah 7 (tujuh) hari sejak pembacaan putusan. Jika batas waktu banding telah berakhir, maka Pengadilan Tinggi akan menolak banding tersebut karena putusan pengadilan telah menjadi final dan berkekuatan hukum tetap.

c. Kasasi

Sedangkan kasasi adalah upaya hukum yang dapat diambil oleh salah satu atau kedua belah pihak terhadap putusan pidana. 

Jika terdakwa atau penuntut umum tidak puas dengan keputusan akhir pengadilan selain Mahkamah Agung dalam perkara pidana. Maka mereka dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 244 KUHP. 

Namun, pengecualian berlaku jika keputusan tersebut menyatakan bebas. Batas waktu pengaduan adalah 14 hari setelah terdakwa menerima informasi sesuai dengan Pasal 245 ayat (1) KUHP. 

Jika batas waktu banding berakhir, maka banding dianggap menyetujui keputusan sebelumnya dan akan ditolak oleh Mahkamah Agung karena putusan Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.

2. Upaya Hukum Luar Biasa 

a. Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet)

Upaya keberatan hukum yang diajukan oleh pihak ketiga merupakan tindakan protes atas keputusan yang dianggap merugikan mereka. Pihak ketiga memiliki hak untuk mengajukan keberatan ini kepada hakim yang memutuskan sengketa dengan cara menggugat para pihak secara adil. 

Jika keberatan yang diajukan pihak ketiga dianggap beralasan, maka keputusan yang menjadi perdebatan akan direvisi dan diperbaiki untuk mengurangi dampak merugikan yang dialami oleh pihak ketiga.

Proses pengajuan keberatan ini merupakan upaya hukum yang bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi pihak ketiga untuk melindungi hak-hak dan kepentingan mereka yang mungkin terabaikan dalam keputusan awal. 

Dengan mengajukan keberatan, pihak ketiga berharap mendapatkan keadilan dan perlakuan yang setara dengan pihak-pihak lain yang terlibat dalam sengketa. Jika hakim mempertimbangkan bahwa keberatan pihak ketiga memiliki dasar yang kuat, maka putusan yang telah diambil sebelumnya akan dipelajari ulang. 

Peninjauan akan dilakukan untuk memastikan bahwa keputusan yang akhirnya diambil tidak lagi merugikan pihak ketiga atau merestrukturisasi permasalahan agar lebih adil bagi semua pihak yang terlibat.

b. Investigasi Tingkat Kasasi Untuk Kepentingan Hukum

Permohonan kasasi atas dasar hukum yang diajukan oleh Jaksa Agung pada Mahkamah Agung terhadap putusan pengadilan selain Mahkamah Agung atas perkara tingkat pertama. Permohonan ini harus menyertakan naskah yang mengesahkan permintaan tersebut dan hanya dapat diajukan sekali saja.

c. Peninjauan Kembali Putusan 

Pengadilan yang telah memperolah kekuatana hukum tetapnmemungkinkan pengadilan untuk memeriksa kembali keputusan tetap dari terpidana atau ahli warisnya dari Mahkamah Agung. Namun, peninjauan kembali ini tidak berlaku jika putusan tersebut berupa bebas atau pembebasan dari tuntutan hukum. 

Peninjauan kembali dapat dilakukan jika terdapat fakta baru yang kuat, adanya bukti yang bertentangan dengan putusan sebelumnya. Atau jika terdapat kelalaian atau kesalahan hakim yang sebenarnya.

Prosedur pengaduan meliputi beberapa tahap, seperti menyampaikan permohonan kepada petugas yang memutuskan perkara. Lalu lanjut dengan pemeriksaan oleh Ketua Pengadilan dalam sidang banding dengan hadirnya pemohon banding yang memberikan pendapat mereka. 

Permintaan peninjauan kembali hanya dapat dilakukan satu kali dan tidak menghentikan pelaksanaan putusan tersebut. Ketentuan-ketentuan di atas juga berlaku dalam lingkungan peradilan militer sesuai dengan Pasal 269 KUHP.

Contoh Upaya Hukum

Untuk mengetahui lebih jelasnya materi tentang upaya hukum, kami juga akan memberikan salah satu contohnya. Misalnya, jika terjadi pelanggaran kontrak sesuai ketentuan hukum, terdapat beberapa langkah hukum yang dapat diambil, yakni:

1. Mengirim Somasi

Pengiriman somasi harus sesuai dengan hukum perdata yang berlaku di Indonesia dan harus memenuhi persyaratan isi kontrak yang telah disepakati sebelumnya. Dalam somasi, pihak yang mengalami wanprestasi memberikan kesempatan bagi pihak lain untuk merespons tanpa harus melibatkan pengadilan.

2. Negosiasi

Negosiasi dapat dilakukan untuk mencari solusi atas masalah wanprestasi antara para pihak. Jika terjadi pelanggaran kontrak, maka negosiasi bisa menjadi langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut.

3. Gugatan ke Persidangan

Jika upaya somasi dan negosiasi tidak berhasil menyelesaikan kasus tersebut, maka penggugat dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan. Hakim akan memutuskan perselisihan berdasarkan upaya hukum.

Proses perdata di pengadilan melibatkan tahapan seperti memberi waktu untuk bernegosiasi, membacakan gugatan dan tanggapan tergugat, mengambil alat bukti, dan akhirnya membacakan putusan. Jika tidak puas dengan keputusan hakim, pihak yang terlibat masih berhak mengajukan banding.

Sudah Paham Apa Saja Macam Upaya Hukum Serta Contohnya?

Dengan mengetahui berbagai macam upaya hukum serta contohnya dalam menangani berbagai pelanggaran kontrak, para pihak yang terlibat dalam perjanjian dapat lebih siap menghadapi potensi konflik di masa depan. Melalui langkah-langkah seperti mengirim somasi, melakukan negosiasi, dan mengajukan gugatan ke persidangan, upaya untuk mencari penyelesaian yang adil dan mematuhi aturan hukum dapat dilakukan. Dengan demikian, langkah hukum menjadi alat yang efektif dalam memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Anda mungkin sudah banyak membaca atau mendengar isu-isu lingkungan yang mempengaruhi kehidupan manusia. Misalnya isu pemanasan global, kerusakan hutan, dan lainnya. Nah, untuk menanggapi permasalahan-permasalahan tersebut, pemerintah dunia memberlakukan hukum lingkungan. 

Apalagi manusia selalu berinteraksi dengan lingkungan setiap harinya, sehingga hampir mustahil untuk menghindari interaksi dengan lingkungan. Maka dari itu, Anda perlu membangun lingkungan hidup yang terjaga dengan baik, salah satunya dengan menerapkan hukum resmi. 

Apa Itu Hukum Lingkungan?

Sebelum masuk ke dalam ranah pembahasan hukum, sebaiknya Anda mengetahui apa itu lingkungan hidup terlebih dahulu. Pengertian lingkungan mencakup ruang lingkup yang luas meliputi manusia, hewan, tumbuhan, dan organisme lainnya. 

Lingkungan hidup sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Jenis lingkungan sendiri terbagi menjadi empat, yaitu lingkungan anorganik, organik, sosial, dan komposit. 

Jadi, Anda bisa menganggap bahwa lingkungan hidup merupakan satu kesatuan antara ruang dan segala isinya yang saling mempengaruhi. Serta interaksi benda-benda di dalam lingkungan terjadi karena adanya pengaruh yang dimiliki oleh masing-masing benda. 

Sama halnya, manusia dan lingkungan memiliki hubungan saling ketergantungan yang memungkinkan keduanya berinteraksi dan berpengaruh satu sama lain secara timbal balik. Suatu interaksi tanpa adanya aturan berpotensi menyebabkan kerugian. 

Maka dari itu, perlu hukum untuk mengatur interaksi manusia terhadap alam sekitarnya. Adapun hukum yang dibutuhkan tidak lain dan tidak bukan adalah hukum lingkungan. 

Hukum lingkungan merupakan cabang ilmu hukum yang mengatur apa saja yang boleh dan tidak boleh saat berhadapan dengan lingkungan. Hukum ini mengontrol perilaku manusia terhadap alam agar tidak terjadi kerusakan dan pencemaran yang merugikan. 

Ruang lingkup hukum tentang lingkungan cukup luas. Sebab, mencakup beberapa aspek seperti kesehatan lingkungan, tata lingkungan, perlindungan lingkungan, tata ruang, aspek sektoral, internasionalisasi lingkungan hidup, otonomi daerah, dan penegakan hukum. 

Tujuan dan Fungsi Penerapan Hukum Lingkungan

Setelah mengetahui pengertian lingkungan hidup dan aturan dasar yang mengatur tentang interaksi manusia terhadapnya. Selanjutnya Anda akan mengungkap apa tujuan dan fungsi hukum tersebut. 

Pada umumnya, tujuan hukum adalah untuk mengatur dan menciptakan ketertiban dalam hubungan pergaulan berbagai pihak bersangkutan. 

Hal ini juga berlaku pada hukum lingkungan yang memiliki peranan untuk mengatur ketertiban pergaulan sosial khusus masalah lingkungan demi menciptakan ketertiban dan keteraturan lingkungan hidup. Lingkungan menjadi objek hukum, sedangkan manusia menjadi subjeknya. 

Namun, perlu Anda ketahui bahwa tujuan hukum ini bukan hanya semata-mata untuk mengatur ketertiban alam sekitar, tetapi juga bertujuan untuk mengadakan pembaharuan di masyarakat. Terutama, peranan hukum ini sangat penting dalam pembangunan yang sedang pemerintah dunia lakukan. 

Berikut adalah fungsi-fungsi hukum lingkungan yang perlu Anda cermati dan pahami:

• Sebagai alat keteraturan, karena hukum berfungsi untuk menata perilaku manusia saat berinteraksi dengan alam. 
• Sebagai alat keadilan, karena hukum berfungsi sebagai pencipta keadilan bagi seluruh pihak dalam hal penataan dan pengelolaan alam. 
• Terakhir, sebagai alat rekayasa sosial, karena hukum ini berfungsi untuk mengubah perilaku sosial masyarakat dengan mengarahkan ke arah lebih baik dalam pengelolaan sumber daya alam yang efisien dan minimal kerusakan. 

Dasar Hukum Lingkungan di Indonesia

Dasar hukum merupakan landasan dasar berupa peraturan perundang-undangan bagi setiap penerapan suatu tindakan hukum. Perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup mempunyai aturan dasar yang melandasinya, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.  

Walaupun tidak semuanya, ketika sedang berhadapan tentang persoalan isu lingkungan hidup, kebanyakan menggunakan undang-undang tersebut sebagai dasar hukumnya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menjadi pedoman dalam melestarikan lingkungan serta menghindari kerusakan atau pencemaran lingkungan. 

Maka dari itu, sesuai dengan pedoman hukum lingkungan, Anda harus mempunyai kesadaran, baik saat melestarikan atau mengelola lingkungan. Harapannya, jika semua orang memiliki kesadaran hukum yang peka, maka dapat mendukung pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. 

Karakteristik Hukum Lingkungan

Multi aspek dan multidisipliner merupakan karakteristik atau ciri khusus dari hukum lingkungan. Seperti yang sudah Anda simak pada pembahasan sebelumnya, aturan dasar ini terdiri dari multi aspek mulai dari tata lingkungan, perlindungan lingkungan, tata ruang, dan masih banyak lainnya. 

Selain itu, hukum tersebut juga berorientasi pada kemampuan untuk melestarikan dan mengelola alam sekitar. Sehingga, hukum tersebut mempunyai ciri khas aturan dengan wawasan alam yang menjadi salah satu ciri dari hukum modern terkait alam sekitar.  

Contoh Bentuk Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 

Setelah memahami pengertian, tujuan, hingga fungsi hukum terhadap lingkungan hidup, Anda harus mulai menumbuhkan kesadaran terkait interaksi dengan alam. Berikut adalah beberapa contoh bentuk pencemaran dan kerusakan lingkungan yang perlu Anda waspadai. 

1. Pencemaran Udara

Pencemaran udara mencerminkan penurunan kualitas udara yang berubah menjadi jelek karena berbagai faktor, misalnya karena polutan. Zat-zat berbahaya yang menyebabkan pencemaran di udara dapat memicu timbulnya penyakit apabila seseorang menghirupnya terus-menerus. 

Faktor penyebab pencemaran udara bisa secara alami maupun karena ulah manusia. Dari segi aktivitas manusia, adalah melimpahnya kegiatan industri yang menghasilkan asap pabrik, asap kendaraan, asap pembakaran sampah, dan lain sebagainya. 

2. Pencemaran Air

Hukum lingkungan berusaha untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan pada lingkungan. Termasuk pencemaran air yang terjadi di aliran air seperti sungai, danau, dan lautan. Air yang tercemar bisa Anda tandai cirinya dari air yang berubah warna, berbau, dan memiliki rasa. 

Kualitas air semacam itu tidak layak untuk manusia konsumsi. Sehingga, menyebabkan ketersediaan air bersih menipis. 

Bukan hanya itu, pencemaran air dapat merusak ekosistem yang hidup di dalamnya. Beberapa faktor yang menyebabkan air tercemar antara lain karena limbah, sampah, dan lain sebagainya.  

3. Pencemaran Tanah

Tanah merupakan tempat berpijaknya manusia. Bukan hanya udara dan air aja yang bisa tercemar, tetapi tanah juga dapat terkena polusi tanah. 

Biasanya, tanah yang tercemar adalah akibat dari bahan kimia buatan manusia. Bahkan, kegiatan rumah tangga sehari-hari juga ada yang bisa menyebabkan polusi tanah. 

Faktor yang menyebabkan kualitas tanah tercemar antara lain keberadaan sampah yang menumpuk dan tidak terorganisir atau penggunaan bahan radioaktif. Jika tanah terkontaminasi zat yang membuat kualitasnya menurun, maka bisa mempengaruhi kualitas hidup di suatu lingkungan. 

Cara Menjaga Lingkungan Hidup

Nah, setelah mengetahui contoh pencemaran lingkungan yang bisa menimbulkan kerusakan, sekarang giliran Anda untuk memahami bagaimana cara menjaga lingkungan. Pengetahuan tentang cara menjaga ini akan membantu selaras dengan penegakan hukum lingkungan yang berlaku. 

1. Menggunakan Air Secukupnya

Tidak menyia-nyiakan air untuk kebutuhan yang kurang penting adalah langkah bijak yang bisa Anda lakukan. Apalagi, untuk menjaga ketersediaan air bersih dan menghindari pencemaran air, maka tindakan penghematan ini perlu Anda terapkan. 

2. Membuang Sampah pada Tempatnya

Sampah dapat menyebabkan berbagai pencemaran baik pencemaran udara karena bau, pencemaran air, hingga pencemaran tanah. Anda harus mengolah sampah dengan benar. Langkah yang paling awal adalah membuangnya ke tempat seharusnya. 

Selain itu, hilangkan kebiasaan membakar sampah. Asap hasil dari pembakaran sampah dapat berbahaya karena menghasilkan gas-gas yang merusak lapisan ozon. 

3. Menanam Pohon

Cara menjaga lingkungan hidup berikutnya adalah menanam pohon. Pohon sangat bermanfaat dalam kehidupan seperti menjadi peresap air, menguatkan tanah, menyerap karbondioksida, dan lain sebagainya. Selain itu, permasalahan lahan hijau yang sedikit demi sedikit berkurang tentu tidak dapat Anda abaikan begitu saja. 

Apakah Anda Sudah Paham dengan Hukum Lingkungan?

Peran hukum lingkungan sangat penting untuk mengatur interaksi manusia dengan alam sekitarnya. Hukum ini bertujuan untuk mencapai keteraturan dan ketertiban supaya kerusakan alam dapat dihindari serta pengelolaan yang bisa mendukung keberlanjutan pembangunan. 

Terkadang, hukum memang terasa seperti mengikat dan membuat tindakan seseorang menjadi terbatas. Akan tetapi, tanpa adanya aturan hukum yang berlaku, maka berpotensi memunculkan kerugian-kerugian di masa mendatang sebagai akibat interaksi manusia dan alam yang tidak terkendali. 

Sebagai warga negara yang baik dan patuh akan hukum, Anda perlu senantiasa menjaga dinamika interaksi dengan alam sekitar agar terjalin dengan baik. Karena bila Anda dapat melestarikan dan mengelola lingkungan dengan baik dan benar, maka dapat mendukung pembangunan berkelanjutan dengan wawasan lingkungan.

Di Indonesia, terdapat beberapa kasus tindak pelecehan seksual yang terjadi. Pelakunya mendapatkan hukuman tambahan kebiri kimia. Salah satunya adalah Herry Wirawan yang merupakan pelaku tindak pelecehan seksual terhadap 13 santri. Lantas, apa itu hukum kebiri? Yuk, simak artikel di bawah ini!

Apa itu Hukum Kebiri?

Hukum kebiri merupakan jenis hukuman bagi pelaku tindak kekerasan seksual yang dibagi menjadi 2 jenis, yaitu kebiri fisik dan kebiri kimia. Kebiri fisik sudah berlaku sejak zaman dahulu dengan cara memotong penis atau testis pada manusia atau binatang. Ini berakibat pada kekurangan hormon testosteron pada pelaku. 

Sementara itu, kebiri kimia merupakan hukuman dengan menyuntikkan ke dalam tubuh zat anti androgen yang berfungsi untuk menurunkan hormon testosteron di dalam tubuh. Menurunkan hormon testosteron dalam tubuh bertujuan untuk mengurangi hasrat seksual dan libido pada pelaku tindak kekerasan seksual.

Hukum kebiri kimia sangat cocok sebagai sanksi pelaku tindak kekerasan seksual untuk memberikan efek jera. Sebab, korban kejahatan kekerasan sosial mendapatkan dampak yang besar, mulai dari terganggunya kehidupan pribadi dan tumbuh kembang, mengganggu mental hingga mengakibatkan depresi.

Oleh sebab itu, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 mengenai tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, rehabilitasi, serta pengumuman identitas bagi pelaku kekerasan seksual kepada anak.

Peraturan tersebut merupakan bentuk perlindungan setiap orang dari bahaya tindak kekerasan seksual. Jadi, dengan memberikan ancaman kebiri kepada pelaku tindak kekerasan seksual, maka diyakini dapat mengurangi potensi seseorang untuk melakukannya.

Dalam pelaksanaannya, hukum kebiri dapat memberikan efek samping yang cukup serius untuk kesehatan pelaku. Mengingat, pelaku telah melakukan perbuatan keji yang dapat merusak kehidupan korban di kemudian hari.

Menurut Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pemberian kebiri kimia kepada pelaku tindak kekerasan seksual harus dipertimbangkan dengan lebih bijak dengan tetap memperhatikan nilai HAM dan memperhatikan sisi kesehatan dan kedokteran.

Pasalnya, efek samping yang muncul akibat penggunaan zat anti androgen pada tubuh akan mempengaruhi banyak sistem tubuh.

Apa Saja Efek Samping dari Hukum Kebiri?

Penetapan kebiri pada pelaku pelecehan seksual bertujuan untuk mencegah pelaku kejahatan tindak kekerasan seksual untuk mengulangi perbuatannya. Kebiri fisik memberikan efek permanen bagi pelaku berupa kekurangan hormon testosteron.

Sementara itu, kebiri kimia dilakukan dengan menyuntikkan zat anti androgen pada tubuh yang memberikan efek menurunkan hormon testosteron. Hormon testosteron memiliki peran penting bagi pria selain untuk kinerja sistem reproduksi.

Selain itu, testosteron berpengaruh terhadap pembentukan massa otot pria, ketahanan tingkat energi, dan membantu membentuk kepadatan tulang. Menurunnya hormon testosteron pada tubuh juga akan membuat gairah seksual berkurang. 

Adapun hukum kebiri menyebabkan efek samping lain, yakni sebagai berikut:

• Disfungsi ereksi: Kondisi pada pria yang tidak bisa mempertahankan ereksi penis untuk melakukan hubungan.
• Pengecilan buah zakar dan penis (atrofi testis): Kondisi yang menyebabkan terganggunya proses produksi cairan sperma akibat menurunnya kesuburan pria.
• Kelelahan dapat terjadi karena kondisi tubuh tidak dalam kondisi normal
• Ginekomastia: Kondisi membesarnya jaringan payudara pada pria. Ini merupakan efek zat anti androgen yang menyebabkan tidak seimbangnya hormon testoteron dan estrogen pada tubuh.
• Osteoporosis: kondisi menurunnya kepadatan tulang sehingga menjadi lebih lemah.
• Depresi: Efek dari kekurangan hormon testosteron di dalam tubuh, sehingga kamu lebih mudah untuk merasakan stress dan depresi.
• Menghilangnya kesuburan diakibatkan menurunnya hormon testosteron yang memiliki peran penting dalam membantu kinerja sistem produksi sperma pada pria. Jika menurun, maka mempengaruhi kesuburan pria.
• Menurunnya hormon testosteron dapat meningkatkan risiko anemia. Akibatnya,  seseorang sulit untuk konsentrasi, sering pusing, gangguan tidur, dan jantung berdetak lebih cepat.
• Massa otot menjadi berkurang diakibatkan menurunnya hormon testosteron. Tidak adanya peran hormon yang juga mempengaruhi pembentukan massa otot pria.

Menurut penelitian, efek samping dari hukum kebiri kimia yang diberikan secara terus menerus seiring berjalannya waktu akan semakin meningkat. Sehingga, kesehatan tubuh akan semakin terganggu akibat penyuntikan zat antiandrogen.

Tapi, jika zat anti androgen berhenti disuntikkan di dalam tubuh, maka fungsi tubuh akan kembali normal karena efek zat anti androget tidak bersifat permanen.

Bagaimana Penerapan dari Hukum Kebiri?

Pada peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2020, disebutkan kebiri kimia dilakukan untuk pelaku yang menyebabkan korban lebih dari 1 orang dan mengakibatkan luka berat pada korban.

Selain itu, kemiri dilakukan jika pelaku melakukan hal yang membuat pelaku berpotensi gangguan kejiwaan korban (depresi), menyebarkan penyakit menular, terganggunya fungsi organ reproduksi, hingga meninggal. 

Penting bagi pemerintah untuk mengkampanyekan mencegah tindak kekerasan seksual dan melindungi sekitar dari ancaman tindakan kekerasan seksual. Hal ini agar setiap pihak waspada terhadap pelaku.

Indonesia menerapkan hukum kebiri kimia pada beberapa kasus tindak kekerasan seksual yang pernah terjadi. Eksekusi kebiri kimia dilakukan dengan melakukan pemasangan alat pendeteksi elektronik pada pelaku kekerasan seksual. Pelaku tindak kekerasan seksual juga mendapatkan rehabilitasi berdasarkan hasil putusan pengadilan.

Dalam memberikan hukuman, pemerintah mengatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.

Berdasarkan PP No 70 tahun 2020 tata cara kebiri kimia diputuskan dalam 3 tahap berikut:

1. Penilaian Klinis

Penilaian klinis dilakukan sebelum hukum kebiri dilayangkan. Tahap ini dilakukan oleh tim berisi petugas yang memiliki kemampuan di bidang medis dan psikiatri. Tahap ini terdiri dari wawancara dan psikiatri, pemeriksaan fisik, serta pemeriksaan penunjang.

Sebelum petugas melakukannya, keputusan waktu pelaksanaan penilaian klinis didasarkan pada hasil koordinasi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan pihak kejaksaan.

2. Kesimpulan

Pada tahap ini, petugas dalam proses penilaian klinis akan memberikan kesimpulan mengenai layak tidaknya hukum kebiri kimia diberikan kepada pelaku. Jika penilaian teknis mendapatkan hasil yang tidak layak, maka proses kebiri akan ditunda paling lama 6 bulan untuk mengulangi proses penilaian klinis.

Setelah itu, penarikan kesimpulan kembali oleh petugas untuk memastikan layak tidaknya kebiri kimia diberikan kepada pelaku. Jika masih dinyatakan tidak layak, maka pihak kejaksaan akan memberikan surat pernyataan tertulis untuk memutuskan perkara kepada pengadilan tingkat pertama.

3. Pelaksanaan

Apabila hasil penilaian klinis dan kesimpulan dari pihak petugas memutuskan pelaku layak mendapatkan kebiri kimia, pihak kejaksaan akan memberikan perintah kepada dokter untuk melaksanakan tindakan kebiri kimia. Ini dilakukan paling lambat 7 hari setelah kesimpulan penilaian klinis diterima.

Hukuman kebiri kimia dilakukan di rumah sakit yang telah ditunjuk setelah pelaku menyelesaikan pidana pokoknya. Setelah dilakukan pelaksanaan kebiri kimia, maka akan peristiwa ini akan dituangkan dalam berita acara dan memberikan informasi kepada pihak keluarga korban.

Hukum kebiri kimia merupakan hukum tambahan yang diberikan kepada pelaku tindak kekerasan seksual. Jadi, pelaksanaannya dilakukan setelah pelaku selesai menjalani pidana pokok yang diterima. Pelaksanaan kebiri kimia dilakukan secara terbatas, yakni maksimal dalam jangka waktu 2 tahun. 

Sudah Tahu Bagaimana Hukum Kebiri Dilakukan?

Sekian penjelasan mengenai kebiri yang terbagi menjadi kebiri fisik dan kebiri kimia. Kamu telah mengetahui bagaimana efek samping bagi tubuh dari hukuman yang diberikan dan bagaimana penerapannya di Indonesia. Hukuman ini diberikan sebagai efek jera dan mencegah kekerasan seksual terjadi di masyarakat.

Apalagi, beban yang diterima oleh korban dari tindak kekerasan seksual cukup besar terhadap kelangsungan hidup mereka. Namun, hukum kebiri kimia yang dilakukan juga memiliki dampak buruk terhadap kesehatan pelaku untuk jangka waktu yang panjang.

Mari bersama menjaga diri dari pelaku tindak kekerasan sosial dan melaporkan jika mengetahui indikasi tindak kekerasan sosial di sekitar Kamu.

Indonesia merupakan negara hukum yang memastikan seluruh rakyatnya mendapatkan akses keadilan hukum secara merata. Maka dari itu, dibentuklah bantuan hukum. Bantuan ini merupakan bentuk pemberian kepada masyarakat kurang mampu yang terjerat suatu perkara untuk menyelesaikannya secara hukum. 

Tujuan diberikannya secara umum adalah supaya pelaksanaan hukum bisa merata dan seluruh warga negara bisa mendapat keadilan hukum tanpa pandang bulu. Nah, untuk bisa memahami lebih detail apa itu bantuan hukum hingga siapa saja yang berhak menerimanya, baca sampai habis!

Pengertian

Definisi bantuan hukum secara umum merupakan segala kegiatan yang dilakukan oleh pelaksana dalam memberikan bantuan untuk menyelesaikan suatu perkara hukum, baik pidana, perdata, hingga administrasi negara, dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. 

Sesuai dengan namanya, bantuan ini diberikan kepada siapapun yang membutuhkan pendampingan secara hukum kepada tersangka atau terdakwa dalam menjalani proses pemeriksaan. 

Adanya bantuan ini tentu menjadi bukti bahwa di hadapan hukum, setiap warga negara mendapatkan hak dan perlakuan yang sama. Oleh karenanya, jika ada yang mengalami kesulitan untuk menyelesaikan perkara, bantuan ini adalah jawabannya, terlebih untuk masyarakat miskin. 

Menurut UU. NO.16 Tahun 2011 Pasal 1 (1), dijelaskan bahwa bantuan ini merupakan pelayanan hukum secara cuma-cuma yang diberikan oleh pemberi bantuan kepada penerima bantuan.

Tujuan utama dibentuknya bantuan ini untuk menjamin kepastian penyelenggaraan hukum yang merata untuk seluruh rakyat Indonesia serta terselenggaranya peradilan yang efisien, efektif, dan akuntabel. 

Lalu siapa yang berhak menerimanya? 

Penerima Bantuan Hukum

Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 28 D ayat (1) bahwa setiap orang mempunyai hak sama atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan  kepastian hukum secara adil dan merata, maka bantuan hukum ini sangat diperlukan untuk orang-orang yang membutuhkan. 

Ada beberapa kriteria orang-orang yang berhak mendapatkan bantuan hukum secara gratis dan cuma-cuma dari pemberi bantuan. Orang-orang tersebut adalah:

1. Perempuan, Anak-anak, dan Penyandang Disabilitas

Perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas berhak mendapatkan bantuan ini. Seperti dalam Publikasi SEMA No. 10 tahun 2010 pasal 27, yang menjelaskan bahwa masyarakat kurang mampu, khususnya perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas berhak menerima bantuan secara gratis.

2. Orang yang Miskin

Orang miskin yang dimaksud undang-undang adalah orang yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya secara layak, meliputi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. 

Maksud dari memenuhi kebutuhan hidup secara layak dan mandiri ini tidak saja ditujukan untuk dirinya sendiri, namun untuk orang-orang yang ditanggungnya juga, seperti anak, isteri, orang tua, dan lain-lain. 

Tidak hanya sandang, pangan, dan papan, kategori miskin juga ditujukan untuk mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan secara layak. Sehingga mereka berhak menerima bantuan hukum apabila membutuhkan. 

3. Orang yang Sudah Bekerja tapi Penghasilan Tidak Cukup

Kategori orang miskin juga diperuntukkan bagi orang-orang yang sudah mempunyai pekerjaan dan berusaha, namun tetap saja penghasilan yang didapatnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarga. 

Penghasilan mereka sangat kecil sehingga biasanya hanya cukup untuk makan keluarga saja. Sementara itu, kebutuhan lainnya mereka kesulitan untuk memenuhinya sehingga berhak mendapatkan bantuan. 

Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan

Meski penerima bantuan diberikan bantuan secara cuma-cuma, namun bukan berarti lepas begitu saja dari hak dan kewajiban. Penerima bantuan masih mendapatkan hak dan kewajiban sebagai berikut:

1. Kewajiban Penerima Bantuan

Penerima bantuan wajib memberikan seluruh bukti dan keterangan mengenai perkara kepada pemberi bantuan. Selain itu, penerima bantuan juga wajib membantu kelancaran proses pemberian bantuan hukum sampai selesai.

2. Hak Penerima Bantuan

Setelah melakukan kewajibannya, penerima bantuan berhak mendapatkan seluruh haknya berupa:

• Berhak mendapatkan bantuan sampai problemnya selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap, asalkan selama proses pendampingan yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa.
• Berhak mendapat bantuan sesuai standar bantuan hukum atau kode etik advokat.
• Berhak mendapat seluruh dokumen dan informasi tentang pelaksanaan bantuan sesuai dengan perundang-undangan. 

Hak dan Kewajiban Pemberi Bantuan

Saat menjalankan tugasnya, pemberi bantuan juga mempunyai hak dan kewajiban yang harus diterima dan dijalankan. Hak dan kewajiban tersebut seperti:

1. Hak

Adapun hak-hak pemberi bantuan antara lain:

• Menerima Informasi lengkap untuk kepentingan perkara dari berbagai pihak, terutama penerima bantuan.
•  Mendapatkan dokumen lengkap yang diperlukan.
• Mendapatkan keterangan yang sebenar-benarnya.
• Mendapatkan anggaran bantuan dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

2. Kewajiban

Sementara itu, kewajiban pemberi bantuan adalah:

• Menjalankan layanan bantuan sesuai ketentuan perundang-undangan.
• Wajib memberikan informasi layanan bantuan yang mudah diakses.
• Tidak boleh menelantarkan penerima bantuan.
• Tidak melakukan perbuatan yang dapat mengurangi integritas pemberi layanan bantuan.
• Melakukan penilaian terkait kondisi kerentanan dan kebutuhan penerima bantuan hukum.

Jenis-Jenis Bantuan 

Warga kurang mampu yang terjerat suatu perkara dan membutuhkan bantuan akan diberikan beberapa jenis layanan, seperti:

1. Bantuan Pro Bono

Bantuan pro bono adalah bantuan yang diberikan kepada penerima secara cuma-cuma alias gratis. Bantuan ini sudah ada dalam Undang-Undang, yang mana advokat wajib memberikan bantuan gratis kepada para pencari keadilan yang kurang mampu. 

Para pencari keadilan hukum yang kurang mampu nantinya akan diberikan pelayanan berupa konsultasi, kuasa, pendampingan, perwakilan, dan pembelaan. Bentuk bantuan seperti ini bisa didapatkan dengan mengajukan permohonan lisan maupun tertulis kepada advokat atau LBH (Lembaga Bantuan Hukum).

Penerima bantuan perlu menyiapkan beberapa dokumen dan informasi tentang nama, alamat, pokok permasalahan, pekerjaan, serta yang paling penting adalah surat keterangan tidak mampu. 

2. Bantuan dari Organisasi atau LBH

Organisasi hukum seperti LBH juga bisa memberikan layanan ini kepada orang yang membutuhkan. LBH akan melayani permasalahan hukum seperti perdata, pidana, tata usaha litigasi, atau non litigasi secara gratis. 

Mereka akan mendampingi, menjalankan kuasa, membela, atau melakukan tindakan hukum lainnya demi membantu kliennya. Persyaratannya pun sama, penerima harus mengajukan laporan tertulis maupun lisan serta menyerahkan bukti keterangan tidak mampu dari pihak berwenang. 

3. Pembebasan Biaya Perkara

Jenis bantuan ini sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung, di mana masyarakat kurang mampu yang membutuhkan berhak mendapatkan pendampingan tanpa perlu membayar advokasi. 

Bantuan ini seluruhnya dibayar oleh pemerintah. Tetapi hanya berlaku untuk perkara yang ada di Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha, dan Peradilan Agama. 

Jenis bantuan ini awalnya diajukan ke tingkat banding, kasasi, atau PK. Selanjutnya permohonan itu segera dilakukan jika putusan tingkat sebelumnya sudah diterima sebelum pengajuan kontra. Bantuan ini bisa diajukan ke Ketua Pengadilan tingkat pertama melalui kepaniteraan. 

Persyaratannya wajib melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya yang dikeluarkan oleh pejabat setempat. Jika permohonan pembebasan biaya sudah dikabulkan, maka penerima bisa menyelesaikan perkara dengan didampingi LBH. 

Tujuan Adanya Bantuan Hukum

Diadakannya layanan ini mempunyai maksud dan tujuan utama untuk membantu orang-orang yang mencari keadilan secara hukum tanpa perlu mengeluarkan biaya sepeserpun. Selain itu, ada juga tujuan-tujuan lain dari layanan ini, seperti:

• Memenuhi hak penerima bantuan untuk mendapatkan keadilan.
• Mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai prinsip kesamaan dan kesetaraan.
• Menjamin penyelenggaraan bantuan dilaksanakan secara merata untuk semua warga negara di Negara Republik Indonesia.
• Mewujudkan peradilan yang efisien, efektif, dan bertanggung jawab.
• Memberikan perlindungan hak-hak individu.
• Mendorong keadilan sosial sesuai Pancasila.
• Sebagai sarana memberikan informasi dan pengetahuan tentang hukum.
• Sebagai media mempromosikan penyelesaian perkara secara damai.

Sudah Mengerti Bantuan Hukum dan Jenis Pelayanannya?

Hukum Indonesia berupaya untuk mewujudkan keadilan secara merata dan mewujudkan prinsip persamaan seluruh warga negara di mata hukum. Oleh karenanya, bantuan hukum menduduki posisi penting untuk memberikan kemudahan akses hukum kepada siapapun yang berhak menerimanya. 

Dalam instansi atau bahkan ruang lingkup yang lebih luas seperti negara, maka perlu ada peraturan atau tata hukum. Aturan tersebut dimaksudkan agar setiap orang mempunyai dan paham terhadap batasannya saat ingin melakukan sebuah tindakan.

Dengan begitu, apa yang dilakukannya tidak sampai merugikan atau berdampak buruk pada orang lain. Maka dari itu, penerapan hukum sangat penting demi melindungi setiap hak masyarakat sehingga terhindar dari diskriminasi maupun tindakan kriminal.

Pengertian Tata Hukum

Istilah tata hukum berasal dari bahasa Belanda yaitu “recht orde“. Susunan hukum ini memberikan tempat sebenar-benarnya terhadap hukum. Maksudnya, menyusun berbagai aturan secara tertib dan baik. Tujuannya agar mampu menjadi solusi terhadap berbagai permasalahan yang terjadi. 

Susunan tersebut juga penerapannya berlangsung selama ada interaksi atau pergaulan antar manusia. Maka dari itu, pada susunan hukum tersebut terdapat ketentuan yang berlaku pada waktu serta tempat tertentu. Ini adalah ius constitutum atau hukum positif. 

Adapun Indonesia merupakan negara yang menerapkan hukum positif. Berbagai aturan yang telah disusun tersebut akan saling berkaitan serta saling menentukan.

Pengertian Tata Hukum Menurut Ahli

Beberapa pakar hukum di Indonesia mempunyai pandangan tersendiri seputar definisi susunan hukum ini. Berikut beberapa definisi yang dikemukakan para ahli hukum Indonesia.

1. Kusuma Pudjosewojo

Hukum yang berlaku diwujudkan dan terdiri dari ketentuan-ketentuan maupun aturan yang semuanya saling berhubungan dan menentukan. Aturan merupakan tatanan maupun susunan dari sistem hukum.

Maksud tatanan hukum yaitu tatanan umum di mana bagian-bagiannya akan saling berhubungan dan seimbang. 

2. H. Ishad

Beliau menjelaskan bahwa masing-masing negara punya dan menerapkan hukumnya sendiri. Adapun di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan tata hukum Indonesia.

Beliau juga menambahkan bahwa sistem hukum yang telah dibentuk pemerintah Indonesia di dalamnya memuat norma-norma hukum yang sudah dibuat dan disusun sedemikian rupa. Semua norma tersebut saling berkaitan serta saling menentukan.

3. Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka

Menurut Soerjono dan Purnadi, tata hukum merupakan struktur serta proses aturan hukum dan berlaku di waktu serta tempat tertentu. Hukum tersebut juga hadir dalam bentuk tertulis.

4. Soediman Kartohadiprodjo

Menurutnya, tata hukum Indonesia merupakan aturan yang berlaku sekarang. Aturan tersebut berdampak pada kehidupan sosial sekarang dan bukan pada kehidupan sosial di masa lalu maupun yang masih dalam angan-angan.

5. Soetandyo Wignjosoebroto

Menurut beliau, hukum merupakan seperangkat norma yang telah diakui masyarakat dan dianggap sebagai aturan yang sifatnya mengikat. Aturan tersebut dibuat dan disepakati agar bisa mencapai ketertiban di dalam masyarakat.

6. Rahmawati dan Umi

Rahmawati serta Umi memberikan penjelasan bahwa hukum Indonesia merupakan sistem yang dibuat bangsa Indonesia dan untuk negara Indonesia.

7. Satjipto Rahardjo

Menurut beliau, hukum adalah seperangkat norma yang menunjukkan tentang apa yang harus dilakukan maupun seharusnya terjadi. 

Fungsi Tata Hukum

Menurut Kusnadi (Sasongko, 2013:6), fungsi tata hukum yaitu menata, mengatur, maupun menyusun kehidupan masyarakat. Berkaitan dengan fungsi tersebut, susunan hukum harus bisa mengatur norma-norma hukum.

Ketentuan-ketentuan inilah yang kemudian dikelompokkan serta ditata di dalam struktur normatif hukum. Berbagai ketentuan/peraturan tersebut juga harus bisa dikelompokkan serta disusun dalam struktur norma hukum.

Masing-masing strukturnya juga harus sinkron serta tak boleh ada pertentangan satu dengan yang lainnya. Kemudian dalam sejarahnya, beberapa fungsi tata hukum di Indonesia yaitu:

• Menetapkan norma maupun kaidah hukum.
• Menjadi solusi atas sengketa antar norma hukum.
• Menyusun, menata, maupun mengatur norma-norma hukum.
• Menyesuaikan perubahan-perubahan yang terjadi.

Jenis Tata Hukum yang Berlaku di Indonesia

Keberadaan susunan hukum dibagi ke dalam beberapa jenis. Berikut pembahasannya:

1. Hukum Perdata

Ini merupakan seperangkat aturan yang mengatur tingkah laku manusia agar dapat mewujudkan kepentingan pribadinya. Hukum perdata juga disebut sebagai hukum privat.

Maka dari itu, pada hukum perdata terdapat aturan yang mengatur hubungan seseorang atau warga negara dengan warga negara lainnya. Misalnya perkawinan, warisan, perceraian, properti, kematian, bisnis, dan sebagainya.

2. Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan seperangkat aturan yang mengatur serta membatasi setiap tingkah laku manusia. Tujuannya untuk menghilangkan pelanggaran yang menyangkut kepentingan umum.

Terdapat dua jenis hukum pidana yang berlaku di Indonesia yaitu hukum pidana materiil serta hukum pidana formil.

• Hukum pidana materiil, hukum yang mengatur penerapan tindak pidana, tersangka/pelaku, maupun sanksi. Aturan tentang hukum pidana sudah tertera pada KUHP atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
• Hukum pidana formil, hukum yang mengatur terkait pelaksanaan hukum pidana yang sifatnya substantif. Aturan hukum formil tersebut sudah ada ketentuannya yaitu pada KUHAP atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tahun 1981.

Sebagai tambahan, menurut Prof. Dr. Moeljatno, SH., KUHP menjadi bagian dari seluruh hukum yang diterapkan di Indonesia. KUHP tersebut meliputi beberapa aturan pokok seperti:

• Penetapan terkait perbuatan yang tak boleh dilakukan, dilarang, dan berakibat pada ancaman maupun sanksi tindak pidana bagi pelanggarnya.
• Mencari tahu kasus apa yang menyebabkan pelanggaran dan tuntutan maupun hukuman apa yang akan diberikan sebagai konsekuensi pelanggaran tersebut.

3. HAN atau Hukum Administrasi Negara

HAN merupakan aturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan administrasi negara. Adapun tujuan dari penerapan Hukum Administrasi Negara tersebut yaitu agar mengetahui seperti apa negara serta aparatur negara dalam berperilaku.

Sebenarnya aturan pada HAN ini mempunyai kesamaan dengan UUD. Kesamaannya terlihat dari kebijakan-kebijakan pemerintah. Lalu untuk perbedaan konstitusinya cenderung lebih ke fungsi konstitusional negara.

4. Hukum Formal atau Hukum Acara

Hukum formal atau hukum acara merupakan ketentuan yang di dalamnya mengatur bagaimana cara memastikan kepatuhan serta penegakan hukum substantif. Di dalam hukum acara tersebut terdapat beragam ketentuan bagaimana seseorang harus menyelesaikan permasalahannya.

Selain itu, hukum ini juga mengatur bagaimana cara seseorang memperoleh keadilan hakim di saat kepentingan maupun haknya dirugikan atau bahkan dirampas orang lain. Maka dari itu, kehadiran hukum acara ini adalah demi mempertahankan kebenaran saat orang lain ingin menuntutnya.

Indonesia mempunyai dua jenis hukum acara yaitu Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata.

• Hukum acara perdata, ketentuan yang mengatur bagaimana cara mempertahankan serta menjalankan aturan-aturan hukum perdata yang sifatnya substantif.
• Hukum acara pidana, ketentuan yang mengatur bagaimana cara pemerintah di dalam menjaga penegakan hukum pidana yang sifatnya substantif.

5. Hukum Tata Negara

Berikutnya ada HTN atau Hukum Tata Negara, sebuah aturan yang mengatur organisasi di dalam negara. Hukum tersebut akan mengatur seperti apa hubungan yang berlangsung antar lembaga negara baik yang sifatnya horizontal maupun vertikal. 

Selain itu, hukum ini juga mengatur seperti apa kehidupan masyarakat sehingga sesuai hak-hak asasinya.

Dasar Hukum Penerapan Tata Hukum Indonesia

Berlakunya tata hukum di Indonesia bersamaan dengan berdirinya negara Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka. Pada konteks ini, negara merupakan bentuk organisasi sosial yang alasan pembentukannya adalah untuk mencapai tujuan tertentu.

Pembentukan tersebut dilakukan lembaga negara melalui mekanisme hukum negara. Adapun dasar hukum terkait berlakunya hukum di Indonesia yaitu proklamasi kemerdekaan yang dibacakan oleh Ir. Soekarno pada 17 Agustus 1945.

Pada momen proklamasi tersebut, Indonesia secara resmi menjadi negara yang merdeka. Indonesia merupakan negara yang bebas serta memiliki kedaulatan secara penuh.

Kesimpulan

Sekian pembahasan seputar tata hukum di Indonesia lengkap dengan jenis-jenisnya. Jadi, hukum tersebut dibuat dengan tujuan agar mampu menjadi solusi dalam menangani berbagai permasalahan yang dialami oleh seseorang.

Selain itu, susunan hukum tersebut juga saling berkaitan dan menentukan. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan serta menjawab pertanyaanmu.

Indonesia adalah negara hukum dan diatur dengan ketat sesuai peraturan yang berlaku. Hukum tertulis di Indonesia disusun oleh pemerintah dan wajib ditaati semua kalangan tanpa pandang bulu. 

Hukum jenis ini merupakan peraturan resmi dalam bentuk tulisan. Mari kita bahas lebih dalam mengenai pengertian, ciri-ciri, dasar hukum, dan penerapan hukum ini.

Apa Pengertian dari Hukum Tertulis?

Hukum tertulis adalah hukum yang ditetapkan secara resmi oleh pemerintah dan ditetapkan di perundang-undangan sebagai dasar hukum suatu negara. Fungsi dari hukum ini untuk mengatur ketertiban serta keadilan secara struktural dan tidak memihak.

Ada dua jenis hukum tertulis yaitu hukum yang dikodifikasi dan hukum yang tidak dikodifikasi. Hukum yang dikodifikasi memiliki bentuk yang sistematis, berurutan, rapi, dan tidak ada kekurangan apapun. 

Beberapa contohnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana), dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUH Dagang).

Sedangkan, hukum yang tidak dikodifikasi berbanding terbalik dengan hukum yang dikodifikasi. Hukum yang tidak dikodifikasi adalah peraturan resmi yang tertulis namun tidak berurutan, kurang rapi, dan tidak teratur. 

Oleh karenanya, harus ada peraturan pelaksana. Contoh dari hukum ini adalah Undang-Undang, Keputusan Presiden, dan Peraturan Pemerintah.

6 Ciri-ciri Hukum Tertulis

Berikut ini adalah 6 ciri-ciri hukum tertulis lengkap beserta penjelasannya yang perlu kamu ketahui, yaitu:

1. Dibuat oleh Penguasa

Hukum tertulis tidak sembarangan ditulis begitu saja, namun ada proses panjang dan harus disetujui banyak orang sebelum akhirnya ditetapkan. 

Selain itu, pembuatnya pun hanya bisa dilakukan oleh orang tertentu, dalam hal ini pembuatnya adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 

2. Aturannya Pasti

Menggunakan format tertulis berarti aturan yang dibuat lebih resmi dan teratur. Jika suatu saat ada yang melanggar peraturan, akan lebih gampang untuk dilaporkan dan ditindaklanjuti karena ada dasar hukum tertulisnya.

3. Sifatnya Mengikat

Seperti penjelasan di atas, hukum tertulis lebih bersifat mengikat karena ada dasar hukumnya secara resmi dan tertulis. Jadi, apabila ada yang melanggar maka harus siap dengan konsekuensinya.

4. Sanksi yang Berat

Hukum jenis ini bersifat mengikat, maka hukuman yang harus diterima jika melanggar peraturan sangat berat. Sanksi yang diberikan dapat berupa penjara maupun denda material. 

Seberat apa sanksi yang harus ditanggung tergantung dari pelanggaran yang telah dilakukan. Semakin berat dan semakin banyak peraturan yang dilanggar, maka semakin berat juga hukumannya. 

Bahkan, seseorang bisa dikenai pasal berlapis apabila melanggar lebih dari satu aturan.

5. Bersifat Memaksa

Apabila peraturan sudah disahkan secara resmi, semua orang harus mematuhi dan melaksanakan sesuai dengan hukum yang telah tertulis dan disepakati sebelumnya.

Di samping itu, tidak ada pengecualian bagi siapapun sehingga semua pihak harus menurutinya.

6. Memiliki Aparat Penegak Hukum

Tidak hanya aturannya saja yang ada, tetapi juga lembaga yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan dari aturan tersebut. Aparat penegak hukum bertugas memastikan semua pihak mematuhi hukum yang ada.

Jika memang ada yang melanggar, maka aparat wajib menghukumnya. Contoh aparat hukum adalah polisi, hakim, dan jaksa.

Dasar Hukum Tertulis

Pernahkah kamu bertanya-tanya, apa dasar dari hukum tertulis di Indonesia? Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki sistem hukum yang ketat dan semua warga Indonesia ataupun luar yang tinggal di Indonesia wajib menaatinya. 

Faktanya, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) adalah dasar hukum yang ada di Indonesia. Tidak boleh ada peraturan lain yang berlawanan dengan UUD 1945.

Pasalnya, UUD 1945 adalah dasar ideologi Bangsa Indonesia. Jadi, peraturan lain yang dibuat pun harus selaras dengan UUD 1945.

9 Contoh Hukum Tertulis

Berikut ini adalah 9 contoh hukum tertulis di Indonesia yang bisa kamu perhatikan, yaitu:

1. Undang Undang Dasar 1945

UUD 1945 adalah dasar hukum tertinggi yang ada di Indonesia. Isi dari UUD 1945 dirancang sedemikian rupa pada tahun 1945 untuk menghasilkan aturan yang sesuai dengan ideologi Negara Indonesia. 

Sejak kemerdekaan hinggat saat ini, UUD 1945 menjadi dasar segala hukum yang dianut Bangsa Indonesia. Akibatnya, segala jenis lembaga maupun organsisasi di Indonesia harus tunduk sesuai dengan aturan UUD 1945.

Meski sempat digantikan Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia (UUD RIS) pada tahun 1950, namun tahun 1959 ditetapkan kembali sebagai dasar hukum Indonesia.

Di samping itu, UUD 1945 telah diamandemen sebanyak 4 kali pada era reformasi, tapi tidak mengubah ideologi yang ada. 

2. Peraturan Pemerintah

Selanjutnya, ada peraturan pemerintah yang dibuat oleh pemerintah eksekutif atau presiden dengan tujuan untuk menjelaskan lebih rinci mengenai undang-undang yang sudah disahkan sebelumnya.

Selain itu, peraturan pemerintah juga berisi materi cara melakukan undang-undang dengan baik. Di samping itu, peraturan pemerintah berfungsi untuk menegakkan hukum sesuai undang-undang yang ada tanpa tambahan apapun. 

Peraturan pemerintah juga tidak boleh kontradiktif dengan undang-undang. Perlu kamu ingat bahwa peraturan pemerintah hanyalah menjadi tambahan untuk undang-undang dan tidak bersifat mengatur ataupun menambahi aturan baru dari aturan yang sudah ada.

3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP adalah sumber hukum pidana di Indonesia. Oleh karena alasan tersebut, hukum pidana wajib dituliskan agar dapat menjadi rujukan apabila ada yang melanggar hukum. 

Sementara itu, pasal-pasal yang ada di KUHP dapat dihapuskan jika sudah dianggap tidak relevan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman di masyarakat.

4. KUH Perdata

Dasar hukum perdata Indonesia adalah campuran dari hukum Napoleon dan Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (BW).

Pada mulanya BW dibuat untuk mengatur orang nonpribumi, seperti Bangsa Eropa dan etnis Tionghoa. Namun, kondisi tersebut berubah sejak kemerdekaan. 

5. Keputusan Presiden

Keputusan yang dibuat oleh pemimpin negara wajib dalam bentuk tulisan agar dapat dipertanggungjawabkan. 

Ada dua sifat keputusan presiden yaitu mengatur dan menentukan. Keputusan Presiden dapat mengubah undang-undang, peraturan pemerintah, dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). 

Selain itu, presiden juga memiliki hak untuk memilih duta besar dan konsul, sesuai sifat Keputusan Presiden yang menentukan. Namun, perlu diingat bahwa Keputusan Presiden tetap tidak boleh berlawanan dengan Undang-Undang.

6. Peraturan Daerah

Setiap daerah memiliki peraturan tertulis yang dikeluarkan oleh pemerintah daerahnya masing-masing.

Sebab, setiap daerah memiliki permasalahan yang berbeda. Oleh karena itu, sangat wajar apabila peraturan yang ditegakkan pun berbeda-beda.

Contohnya, dalam aturan lalu lintas, mungkin ada daerah yang tertib dan ada juga yang tidak. Tidak hanya sebatas peraturan lalu lintas, contoh lain misalnya aturan tata kota, perizinan usaha, dan masih banyak lagi.

7. Perjanjian Internasional

Perjanjian antar dua negara atau lebih diatur sedemikian rupa dalam perjanjian internasional yang tertulis. Negara-negara yang terlibat mencatatkan apa saja yang ingin mereka sepakati. 

Mulai dari perjanjian antar negara, masalah hak asasi manusia, perihal keamanan, menjaga lingkungan, hingga perdagangan antar negara, semua diatur dengan resmi.

8. Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan adalah bagian dari hukum tertulis. Apabila ada kasus serupa dengan kasus yang sudah ada sebelumnya, maka putusan pengadilan saat itu dapat menjadi acuan untuk kasus baru. Oleh sebab itu, putusan pengadilan harus ada dalam bentuk tulisan resminya.

Beberapa negara barat, seperti Inggris dan Amerika Serikat sering menggunakan kasus lama sebagai acuan apabila terjadi kasus serupa di kemudian hari. Sehingga, putusan pengadilan menjadi hal yang penting di kedua negara tersebut.

9. Peraturan Organisasi

Organisasi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Uni Eropa (EU) memiliki peraturan untuk mengatur jalannya organisasi sesuai ketentuan yang disepakati semua anggotanya. 

Peraturan itu dibuat secara tertulis agar bisa menjadi dasar aturan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sudah Lebih Tau Tentang Hukum Tertulis?

Sebagai negara hukum, Indonesia diatur dengan ketat oleh hukum resmi. Hukum tertulis adalah hukum resmi yang disahkan pemerintah dan wajib ditaati semua orang yang tinggal di Indonesia. Beberapa contoh di antaranya adalah UUD 1945, KUHP, dan Peraturan Pemerintah.

Sifat hukum ini mengikat dan memaksa serta tidak ada pengecualian, sehingga semua harus menurutinya. Jika tidak, akan ada konsekuensi berupa denda atau penjara bagi yang melanggar. Maka dari itu, pastikan kamu untuk menaati hukum yang ada dan jangan coba-coba untuk melanggar hukum ya!

Hukum kontrak adalah serangkaian aturan yang mengatur perjanjian antara dua orang atau lebih. Dalam setiap perjanjian, ada kesepakatan tertulis atau lisan tentang apa yang harus dilakukan oleh setiap pihak. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk memahami istilah ini guna membantu dalam berbagai situasi.

Namun, sudahkah Anda memahami apa itu hukum kontrak? Jika belum, tak perlu khawatir! Artikel ini akan membantu Anda memahami dengan jelas mengenai pengertian, fungsi, dasar hukum, dan asas hukumnya. Kami akan menjelaskannya secara singkat dan dalam bahasa yang mudah dipahami. 

Pengertian Hukum Kontrak

Hukum kontrak merupakan suatu sistem aturan yang mengatur bagaimana kesepakatan antara dua pihak atau lebih. Dalam kesepakatan ini, terdapat perjanjian tertulis atau lisan mengenai apa yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak. Tak jarang, hukum kontrak disebut juga sebagai hukum perjanjian. 

Ricardo Simanjuntak, seorang ahli hukum, menjelaskan bahwa hukum perjanjian memiliki peran krusial dalam mengatur hak dan kewajiban setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. 

Peraturan hukum perjanjian ini juga secara khusus tertuang dalam pasal 1313 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang memberikan panduan mengenai pelaksanaan perjanjian. 

Melalui hukum perjanjian, berbagai aspek penting seperti syarat-syarat sahnya kontrak, implikasi hukum ketika kontrak dilanggar, serta cara penyelesaiannya, semuanya tertulis di sini. 

Fungsi Hukum Kontrak

Secara umum, hukum perjanjian berperan sebagai pengatur dan penjaga kesepakatan antara dua pihak atau lebih dalam segala bentuk transaksi atau perjanjian. Dengan kata lain, fungsi utama hukum perjanjian adalah memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam sebuah kontrak. 

Selain itu, hukum perjanjian juga berfungsi sebagai alat penyelesaian sengketa. Jika terjadi pelanggaran kontrak atau ketidaksepakatan di antara pihak-pihak yang terlibat, hukum ini menyediakan kerangka kerja yang jelas untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui cara yang adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. 

Dengan demikian, hukum perjanjian berperan dalam menciptakan kepercayaan di antara pihak-pihak yang berkontrak dan memastikan bahwa setiap perjanjian dapat berjalan dengan lancar tanpa ketidakpastian. 

Dasar Hukum Terjadinya Hukum Kontrak

Dasar hukum perjanjian merupakan elemen-elemen penting yang harus terpenuhi agar suatu kontrak dianggap sah dan mengikat antara pihak-pihak yang terlibat. Terdapat 6 poin dasar terjadinya hukum perjanjian, yaitu:

1. Penawaran dan Penerimaan 

Pertama, syarat yang harus ada adalah penawaran (offer) dan penerimaan (acceptance). Penawaran haruslah jelas, tertulis, dan mengandung detail yang cukup sehingga pihak lain dapat menerima atau menolaknya dengan jelas pula. Penerimaan harus dilakukan tanpa ada modifikasi atau perubahan syarat.

2. Pertimbangan 

Selanjutnya, pertimbangan (consideration) merupakan elemen yang penting dalam hukum perjanjian. Pertimbangan ini mengacu pada timbal balik antara pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak. Artinya, setiap pihak harus memberikan imbalan yang memiliki nilai dan dapat diterima sebagai ganti dari kesepakatan tersebut.

3. Kapasitas untuk Melakukan Kontrak 

Kapasitas untuk melakukan kontrak (capacity) menjadi syarat berikutnya. Hal ini berarti setiap pihak yang terlibat dalam kontrak harus memiliki kemampuan hukum untuk mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut. 

Misalnya, orang yang belum dewasa atau yang tidak sadar akibat pengaruh alkohol atau obat-obatan mungkin tidak memiliki kapasitas hukum untuk membuat kontrak.

4. Kesepakatan yang Sah 

Selanjutnya, kesepakatan yang sah (lawful object) adalah syarat yang menyatakan bahwa tujuan dari kontrak tersebut harus sah secara hukum. Ia juga tidak boleh melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5. Kesepakatan yang Jelas dan Tegas 

Tak kalah penting, kesepakatan yang jelas dan tegas (certainty) adalah syarat agar kontrak memiliki ketegasan dalam hal isi perjanjian dan menghindari keraguan atau ketidakpastian.

6. Kepatuhan terhadap Formalitas Hukum Tertentu

Terakhir, patuh terhadap formalitas hukum tertentu (compliance) juga harus terpenuhi. Istilah ini umumnya mengacu pada ketentuan formal yang harus dipatuhi dalam proses pembuatan kontrak, seperti tanda tangan di depan notaris atau saksi sah.

Asas-asas Hukum Kontrak

Asas-asas hukum perikatan atau asas dalam berkontrak adalah prinsip-prinsip yang menjadi landasan dalam proses pembuatan dan pelaksanaan suatu perjanjian. Terdapat 9 asas yang melandasi terjadinya hukum perjanjian, yaitu:

1. Kebebasan Berkontrak (Freedom of Contract)

Pertama, asas kebebasan berkontrak menyatakan bahwa pihak-pihak yang berkontrak memiliki kebebasan untuk menentukan syarat-syarat dalam perjanjian tersebut. Namun, perlu digaris bawahi bahwa ia berlaku selama tidak melanggar hukum dan ketentuan yang berlaku.

2. Konsensualisme (Concensualism)

Selanjutnya, asas konsensualisme menekankan bahwa suatu kontrak terbentuk ketika ada kesepakatan di antara pihak-pihak yang terlibat, tidak memerlukan adanya bentuk formal tertentu. Dengan kata lain, asas ini mengakui pentingnya persetujuan dari para pihak dalam membentuk kontrak.

3. Kekuatan Mengikat (Pacta Sunt Servanda)

Kemudian, asas kekuatan mengikat menyatakan bahwa setiap perjanjian harus ditaati dan dihormati oleh pihak-pihak yang terlibat. Artinya, pihak-pihak harus menjalankan komitmen mereka sesuai dengan isi kontrak.

4. Itikad Baik (Good Faith)

Asas itikad baik menekankan pentingnya perilaku jujur, adil, dan terbuka dari setiap pihak dalam menjalankan perjanjian. Sehingga, pihak-pihak harus bertindak dengan itikad baik dan tidak mengambil keuntungan secara curang dari kontrak tersebut.

5. Keseimbangan

Asas keseimbangan mengacu pada pentingnya adanya kesetaraan posisi dan imbalan yang wajar antara pihak-pihak yang berkontrak. Artinya, tidak boleh ada satu pihak yang merugikan pihak lainnya dalam perjanjian.

6. Kepatutan

Selanjutnya, asas kepatutan menuntut agar isi kontrak harus sesuai dengan norma-norma sosial, etika, dan moral yang berlaku.

7. Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum menegaskan bahwa kontrak harus jelas dan pasti, sehingga setiap pihak dapat memahami hak dan kewajiban mereka secara tegas.

8. Asas Kepribadian (Personality)

Asas kepribadian berarti bahwa setiap pihak dalam kontrak harus menghormati hak dan martabat pihak lainnya. Oleh sebab itu, tidak akan ada satu pihak yang diperlakukan sebagai objek semata.

9. Asas Kebiasaan

Terakhir, asas kebiasaan mengacu pada praktek-praktek umum atau kebiasaan yang telah diakui oleh masyarakat dan menjadi panduan dalam pembuatan dan pelaksanaan kontrak.

Jenis-jenis Hukum Perjanjian

Setiap hukum memiliki jenis yang berbeda, begitu pula dengan jenis hukum kontrak. Jenis-jenis hukum perjanjian mencakup berbagai bentuk kesepakatan yang dapat terjadi dalam berbagai situasi. Dalam dunia hukum, kontrak dapat dibedakan berdasarkan beberapa kriteria. Berikut penjelasannya:

1. Kontrak Tulis dan Kontrak Lisan

Berdasarkan bentuknya, ada dua jenis kontrak yaitu kontrak tulis dan lisan. Kontrak tulis merupakan perjanjian yang dituangkan secara tertulis dan memiliki bukti tertulis yang kuat. Sementara itu, kontrak lisan adalah perjanjian yang dilakukan secara lisan tanpa dokumen tertulis.

2. Kontrak Bilateral dan Kontrak Unilateral

Kontrak bilateral adalah perjanjian yang memerlukan kewajiban dan imbalan dari kedua pihak yang terlibat. Jadi, siapapun pihak yang diperlukan harus masuk ke dalam perjanjian tersebut. 

Sementara itu, kontrak unilateral adalah perjanjian yang dimana hanya satu pihak saja yang dapat memberikan kewajiban tanpa mengharapkan imbalan dari pihak lain. Jadi, perjanjian satu ini akan mengikat satu individu tanpa memerlukan individu lain dalam pelaksanaannya. 

3. Kontrak Bisnis dan Kontrak Pribadi

Dalam dunia bisnis, terdapat dua jenis kontrak yang umum digunakan, yakni kontrak bisnis dan kontrak pribadi. Kontrak bisnis adalah perjanjian yang berhubungan dengan aktivitas bisnis, seperti perjanjian jual beli, kontrak sewa, atau kerjasama bisnis. Kontrak ini tidak boleh memengaruhi perjanjian secara pribadi. 

Sebaliknya, yang dimaksud kontrak pribadi adalah perjanjian yang berhubungan dengan kepentingan pribadi, seperti kontrak sewa rumah atau perjanjian pinjaman antar-individu. Bisa dipastikan bahwa perjanjian satu ini tidak boleh berhubungan dengan bisnis, namun hanya berlaku untuk pribadi satu ke yang lain. 

Apakah Anda Siap Membuat Hukum Kontrak yang Bijaksana?

Hukum kontrak memiliki peran yang sangat penting dalam keseharian kita. Melalui hukum ini, Anda dapat menjalankan berbagai kesepakatan dengan aman, terpercaya, dan terlindungi. Namun, mengingat kompleksitas hukum dan dampaknya pada kehidupan, penting untuk tidak mengambil kontrak secara sepele.

Sehingga, penting pula untuk memiliki pemahaman yang baik mengenai hukum perjanjian ini. Apabila Anda memahami hak dan kewajiban dengan baik, Anda dapat menjalankan kontrak dengan keyakinan dan integritas, serta mencegah terjadinya sengketa atau masalah di masa depan.