Blog

Dalam pelaksanaan prinsip dan praktik ekonomi Islam, terdapat asas transaksi ekonomi dalam Islam yang harus diaati sebab kepakemannya yang tidak boleh dilanggar.

Asas transaksi ekonomi dalam Islam merupakan prinsip-prinsip yang harus diketahui oleh pihak yang memang terlibat langsung dalam transaksi yang dilakukan.

Selain itu, praktiknya sendiri harus sesuai dengan hukum syariat Islam. Oleh sebab itu penting untuk memahami bahwa terdapat perbedaan antara transaksi syariah dan konvensional, yakni asas transaksi ekonomi dalam Islam. Untuk mengetahui lebih jauh, mari simak artikel ini hingga akhir!

Pengetian Asas Transakasi Ekonomi dalam Islam

Pada dasarnya, asas transaksi ekonomi dalam Islam ini mengacu pada asas syariah dimana dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip yang menjadi unsur dasar dalam melakukan sebuah transaksi.

Asas ini ditegakkan dengan upaya untuk menghindari kemungkinan adanya unsur riba, gharar atau penipuan dan maisir dalam transaksi yang mana tidak dibenarkan dalam ajaran Islam.

Asas transaksi ekonomi dalam Islam ini mengatur segala transaksinya dengan konsep syariah, baik untuk transaksi jual-beli, sewa-menyewa. maupun akad-akad lainnya. Sederhanannya. segala hal yang berkaitan dengan proses transaksi tersebut diatur sedemikian rupa agar pelaksanaannya tidak melanggar aturan Islam.

Dalam praktiknya, prinsip dan praktik ekonomi Islam sangat mengandalkan akad, dimana hal ini menjadi kunci utama dalam menentukan apakh transaksi yang dilakukan sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum.

Asas-Asas Transaksi Ekonomi dalam Islam

Berikut ini beberapa asas transaksi ekonomi dalam Islam berbentuk syariah yang harus dipahami serta diikuti oleh  pelaku transaksi syariah.

1. Asas Persaudaraan (Ukhuwah)

Asas transaksi ekonomi dalam Islam yang pertama yakni asas persaudaraan, asas ini menekankan pada pentingnya hubungan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak yang telibat dalam transaksi.

Prinsip ini mengharuskan adanya sikap saling percaya dan menghargai antara keduanya serta saling membantu dan mendukung dalam mencapai tujuan yang sama.

Dalam praktiknya, asas ini dapat diwujudkan dengan menempatkan kepentingan bersama sebagai tujuan utama. Selain itu, pentingnya untuk menghindari sikap egois dan merugikan orang lain perlu diperhatikan pada asas ukhuwah.

Baca juga: Apa Hukum Asuransi dalam Islam? Halal atau Haram Ini Pendapat Ulama

2. Asas Keadilan

Asas transaksi ekonomi dalam Islam berikutnya yakni asas keadilan, diman aasas ini menekankan pentingnya penegakan keadilan dalam transasi syriah.

Prinsip ini mengaruskan pihak yang terlibat dalam transaksi untuk memberikan perlakuan yang sama dan adil kepada pihak lainnya tanpa ada diskriminasi satu pun.

Dalam praktiknya, asas keadilan dapat diwujudkan dengan menetapkan harga yang adil dan wajar, tidak pula melakukan gharar serta menghargai kewajiban masing-masing.

3. Asas Kebermanfaatan (Maslahah)

Asas kebermanfaatan termasuk ke dalam asas transaksi ekonomi dalam Islam yang ketiga. Asas ini menekankan pada pentingnya transaksi yang menghasilkan manfaat atau keuntungan bagi kedua belah pihak serta masyarakat umum.

Asas ini mengharuskan pihak yang terlibat dalam transaksi untuk menimbang dampak positif dan negatif transaksi, serta memilih transaksi yang paling menguntungkan secara keseluruhan.

Dalam praktiknya, asas kebermanfaatan dapat diwujudkan dengan cara memilah transaksi yang memiliki manfaat bagi kedubelah pihak serta masyarakay, menghindari transaksi yang merugikan satu pihak secara berlebihan dan mempertimbangkan dampak jangka panjang transaksi yang dipilih.

Baca juga: Niat Puasa Rajab Lengkap Arab Latin, Arti dan Keutamaannya 

4. Asas Keseimbangan (Tawazun)

Asas transaksi selanjutnya yakni asas keseimbangan dimana asas ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan transaksi syariah.

Asas ini mengharuskan pihak yang terlibat untuk memperhatikan keseimbangan antara keuntungan dan resiko dalam transaksi.

Dalam praktiknya, asas keseimbangan dapat diwujudkan dengan mempertimbangkan risiko dan manfaat yang terkait transaksi tersebut dengan melakukan diversifikasi investasi untuk meminimalkan risiko, serta menjaga keseimbangan antara keuntungan dan resikonya.

5. Asas Universal (Syumuliyah)

Asas transaksi ekonomi dalam Islam yang terakhir yakni asas universal dimana asas ini menekankan pentingnya transaksi yang tidak melanggar nilai yang ada dalam Islam.

Asas ini mengharuskan pihak yang terlibat dalam transaksi untuk mempertimbangkan aspek moral dan etika serta memastikan bahwa transaksi tersebut tidak merugikan pihak lain atau merugikan lingkungan.

Dalam praktiknya, asas ini dapat diwujudkan dengan mempertimbangkan dampak sosial, lingkungan dan etika transaksi serta memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan nilai universal yang ada dalam Islam.

Demikianlah sedikit uraian terkait asas transaksi ekonomi dalam Islam yang perlu diketahui, semoga adanya artikel ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan ya!

Tren nail art dengan menggambar serta mewarnai kuku sedang digadang-gadangkan disemua kalangan. Tampilan cantik pada kuku panjang itu sangat menarik untuk dicoba. Namun, bagaimana hukum memanjangkan kuku dalam Islam?

Pasalnya, tren satu ini menganjurkan penggunanya memiliki kuku yang panjang agar nampak lebih cantik. Bahkan beberapa di antaranya, menggunakan kuku palsu agar menunjang tampilannya.

Warna-warni dan aksesoris yang menempel di kuku memang sulit, bahkan laki-laki juga turut meramaikan tren satu ini. Sebab nail art diyakini menjadi bentuk ekspresi dari seseorang yang dapat menambah kesan tampilan yang menarik. Lantas, apakah hal ini diperbolehkan? bagaimana hukum memanjangkan kuku dalam Islam?

Yuk, simak artikel ini untuk dapatkan jawabannya!

Hukum Memanjangkan Kuku dalam Islam

Pada dasarnya, hukum memanjangkan kuku dalam Islam tidak haram, namun jatuhnya adalah makruh. Sebab memanjangkan kuku melebihi jari jemari, dikhawtirkan akan menghalangi masuknya air wudhu ke dalam sela kuku bagian dalam.

Tidak hanya itu, membiarkan atau memelihara kuku yang panjang berpotensi menjadi sarang kuman serta bakteri yang membahayakan tubuh.

Islam sendiri mengajarkan kemuliaan pada umat Muslim. Namun jika ditilik lebih jauh, memanjangkan kuku identik dengan binatang yang memiliki cakar. Sebab itulah mengapa Islam menganjurkan umat-Nya untuk memendekkan kuku, yakni sebagai ciri atau menunjukkan jati diri sebagai manusia yang berbeda dengan binatang.

Abu Ayyub Al Azdi menceritakan, ada seseorang yang mendatangi Nabi SAW. Ia bertanya pada beliau mengenai berita langit.

Rasulullah SAW mengatakan, “Ada orang di antara kalian yang bertanya tentang berita langit, sementara dia biarkan kukunya panjang seperti cakar burung, dengan kuku itu, burung mengumpulkan janabah dan kotoran.” (HR. Ahmad 23542, al-Baihaqi dalam Sunan al-Kubro 861, dan hadis ini dinilai dhaif oleh Syuaib al-Arnauth).

Baca juga: Istidraj: Pengertian, Tanda, Bahaya, dan Cara Menghindarinya

Untuk itulah, Rasulullah SAW dan sahabatnya sendiri tidak mengajarkan umat-Nya untuk memelihara kuku yang pan. Mereka memotong kuku mereka sebab hal ini merupakan fitrah manusia sebagai seorang Muslim.

Sebagaimana dijelaskan dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Ada lima macam fitrah , yaitu: khitan, mencukur bulu kemaluan, memotong kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak.” (HR. Bukhari 5891 dan Muslim 258).

Sebagai bentuk penekanan, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bahkan pernah memberi batas waktu kepada para sahabat untuk memotong kuku mereka.

Sahabat Anas bin Malik mengatakan, “Kami diberi batasan dalam memendekkan kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, agar tidak tidak dibiarkan lebih dari 40 hari.” (HR. Muslim 258).

Penjelasan di atas memang tidak mengkuhususkan kuku saja, namun hal ini tentu berlaku untuk semua bagian badan yang disebutkan untuk segera dipotong. Selain itu, akan lebih baik jika tidak sengaja hingga sampai batas waktu. Melainkan, jika kuku sudah nampak panjang maka potonglah sebelum 40 hari.

Dan untuk mempercantik kuku dengan nail art maupun sejenisnya, hal ini diperbolehkan dalam Islam namun perhatikan bahan yang digunakan apakah dapat menembus air atau tidak sehingga menghalangi wudhu. Serta kandungannya haram atau tidak dan yang paling penting tidak berlebihan dan memperhatikan unsur kesahan ibadah wajib yang dilakukan.

Baca juga: Hukum Mencabut Uban dalam Islam, Bolehkah?

Hikmah Memotong Kuku

Setelah mengetahui hukum memanjangkan kuku dalam Islam. Tentu ada banyak hikmah dibaliknya. Hikmah yang pertama menyangkut perkara kebersihan serta kesucian seseorang. Ketika memilih untuk memanjangkan kuku, seseorang akan lebih rawan mengalami gangguan kesehatan.

Pasalnya, membiarkan kuku yang panjang berpotensi untuk bersarangnya kuman serta bakteri di sela-sela kuku. Selain itu, di dalam sudut pandangan kesehatan, memiliki kuku panjang juga dapat menyebabkan kuku mudah patah dan berpotensi terkena cantengan. Tak jarang kuku yang panjang justru tumbuh tidak menarik disebabkan jamur.

Selain menghindari kotoran yang berpotensi mengganggu kesehatan seseorang, memotong kuku juga dapat menghindarkan kotoran najis yang menumpuk di sela-sela kuku. Dengan demikian, seorang Muslim dapat memenuhi syarat sah dalam beribadah.

Di lansir dari Dalam Islam, tidak memanjangkan kuku juga dapat menghemat waktu seseorang. Sebab seseorang yang kukunya panjang biasanya membutuhkan waktu untuk merawat dan membersihkannya. Ongkos perawatannya pun tidak terbilang murah, beberapa tren seperti nail art juga membutuhkan budget yang lumayan.

Selain itu, memiliki kuku yang panjang juga kerap mengganggu aktivitas sehari-hari, contohnya bagi seorang pekerja yang full di depan laptop, memiliki kuku yang panjang tentu sedikit menganggu seseorang dalam menggunakan jari jemarinya bukan?.

Oleh sebab itulah, mengapa sebenarnya hukum memanjangkan kuku dalam Islam adalah makruh. Meski tidak dilarang secara keseluruhan. Namun, hal ini tetap tidak dianjurkan untuk dilakukan, sebab ada banyak sekali hal yang merugikan dibanding kebermanfaatanya.

Demikianlah penjelasan terkait hukum memanjangkan kuku dalam Islam. Semoga artikel ini dapat membantu dan menambah wawasan ya!

Ada banyak contoh hukum Islam di Indonesia. Jadi, di negara kita hukum yang ditegakkan tidak hanya berupa hukum negara saja, tetapi juga agama.

Adapun hukum islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam, aturan yang Allah SWT berikan untuk kesejahteraan manusia di dunia maupun akhirat.

Bahkan di Indonesia, ada satu daerah yang diberi keistimewaan khusus untuk menerapkan hukum Islam, yaitu Nanggroe Aceh Darussalam.

Contoh Hukum Islam di Indonesia

Sebenarnya penerapan hukum Islam tidak hanya terjadi di Aceh saja, tetapi juga daerah-daerah lainnya. Bahkan banyak produk peraturan perundang-undangan yang mengadopsi aturan yang ada Al-Qur’an dan hadits, apa sajakah itu?

1. Perkawinan

Berdasarkan hukum negara, perkawinan atau pernikahan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Ternyata, sebagian besar pasal-pasal yang ada di Undang-Undang tersebut bersumber dari aturan hukum Islam. Salah satunya mengenai siapa saja yang berhak menjadi wali nikah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, seseorang yang menikah harus didampingi oleh seorang wali nikah. Hal ini senada dengan beberapa ayat Al-Qur’an dan hadits tentang larangan nikah tanpa wali yaitu:

• Al Baqarah Ayat 232

وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاۤءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَّنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِۗ ذٰلِكَ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكُمْ اَزْكٰى لَكُمْ وَاَطْهَرُۗ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

Wa idzâ thallaqtumun-nisâ’a fa balaghna ajalahunna fa lâ ta‘dlulûhunna ay yangkiḫna azwâjahunna idzâ tarâdlau bainahum bil-ma‘rûf, dzâlika yû‘adhu bihî mang kâna mingkum yu’minu billâhi wal-yaumil-âkhir, dzâlikum azkâ lakum wa ath-har, wallâhu ya‘lamu wa antum lâ ta‘lamûn

Artinya:

“Apabila kamu (sudah) menceraikan istrimu) lalu telah sampai (habis) masa iddahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hal itu lebih bersih bagi (jiwa)-mu dan lebih suci (bagi kehormatanmu). Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui”.

• Sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam

لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ.

Artinya: 

“Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali.”

Baca juga: Jejak Warisan Seni Budaya Islam di Filipina

2. Wakaf

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, pengertian wakaf adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak dengan memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda atau aset miliknya.

Berdasarkan Mazhab Hanafi, wakaf bisa diartikan sebagai  menahan harta atau benda yang dimiliki seseorang secara hukum untuk diwakafkan kepada pihak tertentu supaya manfaatnya bisa dirasakan secara umum.

Aturan-aturan hukum negara mengenai Wakaf ini juga bersumber dari Al-Qur’an dan Hadits. Wakaf merupakan ibadah yang ada di dalam syariat, yaitu Surah Ali Imran ayat 92 dan Hadist Riwayat Muslim.

• Surah Ali Imran Ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَۗ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ

Lan tanâlul-birra ḫattâ tunfiqû mimmâ tuḫibbûn, wa mâ tunfiqû min syai’in fa innallâha bihî ‘alîm

Artinya:

“Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apapun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya.”

• Sabda Nabi Muhammad SAW

“Ketika anak Adam mati, terputuslah amalnya kecuali tiga perkara; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh yang mendoakannya.” (HR Muslim).

Berdasarkan sabda Nabi tersebut, ulama bersepakat bahwa wakaf merupakan salah satu bentuk dari sedekah jariyah.

3. Peradilan Agama

Contoh hukum Islam di Indonesia selanjutnya adalah peradilan agama. Berbeda dengan pengadilan negeri yang mengadili seseorang berdasarkan hukum negara, pengadilan agama memutus perkara menurut hukum Islam.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, adapun maksud dari peradilan ini adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.

Kita sering menemukan berbagai contoh kasus seperti perceraian, hak waris, hingga hak asuh anak semuanya menjadi ranah dari pengadilan agama. Ada dua dasar legalitas peradilan Islam yang tercantum di dalam Al-Qur’an dan As Sunnah yaitu:

• Surah Al Maidah Ayat 42

سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ اَكّٰلُوْنَ لِلسُّحْتِۗ فَاِنْ جَاۤءُوْكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْۚ وَاِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَّضُرُّوْكَ شَيْـًٔاۗ وَاِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ

Sammâ‘ûna lil-kadzibi akkâlûna lis-suḫt, fa in jâ’ûka faḫkum bainahum au a‘ridl ‘an-hum, wa in tu‘ridl ‘an-hum fa lay yadlurrûka syai’â, wa in ḫakamta faḫkum bainahum bil-qisth, innallâha yuḫibbul-muqsithîn

Artinya:

“Mereka (orang-orang Yahudi itu) sangat suka mendengar berita bohong lagi banyak memakan makanan yang haram. Maka, jika mereka datang kepadamu (Nabi Muhammad untuk meminta putusan), berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka. Jika engkau berpaling, mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Akan tetapi, jika engkau memutuskan (perkara mereka), putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.”

Berdasarkan ayat tersebut, Allah SWT memerintahkan untuk memberikan putusan yang adil, siapa pun orang yang memintanya. Peradilan agama merupakan salah satu jalan seseorang bisa mendapatkan keadilan.

• Sabda Nabi

Dari Amr Bin Al-Ash bahwa Ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda:

“Apabila seorang Hakim memutuskan perkara dengan berijtihad maka ia memperoleh dua pahala.”

Baca juga: Hukum Imunisasi Menurut Islam dan Pandangan Buya Yahya

4. Perbankan Syariah

Contoh hukum Islam di Indonesia lainnya yaitu perbankan syariah. Sebagaimana kita ketahui, ada dua jenis bank yang ada di Indonesia, yaitu bank syariah dan bank konvensional.

Khusus untuk bank syariah, kegiatannya harus mengikuti prinsip syariah Islam. Adapun prinsipnya yaitu keadilan, keseimbangan (‘adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), dan universalisme (alamiyah). 

Selain itu tidak mengandung gharar, zalim, maysir, riba, dan obyek yang haram. Salah satu prinsip dalam bank syariah yang menganut hukum Islam yaitu riba. Tidak seperti bank konvensional, bank ini tidak ada riba sama sekali.

Tentu saja hal ini bukan tanpa alasan, karena menurut syariat Islam riba itu hukumnya haram. Ada beberapa ayat di dalam Al-Qur’an yang secara tegas melarang manusia melakukan riba yaitu:

• Al Baqarah Ayat 275

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

Alladzîna ya’kulûnar-ribâ lâ yaqûmûna illâ kamâ yaqûmulladzî yatakhabbathuhusy-syaithânu minal-mass, dzâlika bi’annahum qâlû innamal-bai‘u mitslur-ribâ, wa aḫallallâhul-bai‘a wa ḫarramar-ribâ, fa man jâ’ahû mau‘idhatum mir rabbihî fantahâ fa lahû mâ salaf, wa amruhû ilallâh, wa man ‘âda fa ulâ’ika ash-ḫâbun-nâr, hum fîhâ khâlidûn

Artinya:

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”

• Surah Al Baqarah Ayat 278

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

Yâ ayyuhalladzîna âmanuttaqullâha wa dzarû mâ baqiya minar-ribâ ing kuntum mu’minîn

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin.”

Itu dia sebagian besar contoh hukum Islam di Indonesia. Selain itu, ada zakat, haji, dan pesantren yang juga hukum positif Indonesia yang mengandung nilai-nilai Islam.

Ketika menjalin suatu perjanjian dengan dua pihak atau lebih, terkadang ada potensi terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak sehingga perlu adanya denda. Lantas, bagaimana hukum denda dalam Islam? Apakah diperbolehkan?

Sebagai sebuah ajaran, Islam tidak hanya mengatur tentang bagaimana cara beribadah kepada Allah semata. Lebih dari itu, Islam juga mengatur berbagai sendi kehidupan, termasuk dalam urusan perjanjian antar sesama manusia.

Penerapan denda sendiri bisa sangat luas, mulai dari transaksi perdagangan, hukuman atas aturan yang berlaku, dan sebagainya. Untuk mengetahui kedudukan denda di dalam pandangan Islam, langsung saja simak ulasan berikut ini!

Apa Pengertian Denda secara Umum?

Sebelum membahas denda dari perspektif Islam, ada baiknya kita mengetahui pengertian denda secara umum. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, denda diartikan sebagai hukuman berupa membayar sejumlah uang atas kelalaiannya dalam membayar kewajiban. Di dalam istilah Bahasa Inggris juga ada kata fine yang berarti denda keterlambatan.

Tujuan dari denda sendiri adalah untuk mencegah individu atau entitas tertentu dari melakukan pelanggaran. Adapun besaran denda akan sangat bervariasi tergantung tingkat keparahan pelanggaran yang dilakukan.

Pengaplikasian denda bisa dalam berbagai hal, seperti lalu lintas, lingkungan, perpajakan, atau bidang hukum lainnya. Adanya denda tentu akan membuat seorang individu atau entitas tertentu untuk berpikir dua kali sebelum melakukan pelanggaran.

Dengan demikian, denda menjadi instrumen yang cukup efektif untuk digunakan oleh pemerintah atau otoritas berwenang dalam menjaga keteraturan dan kepatuhan terhadap norma hukum dalam masyarakat.

Baca juga: Bacaan Doa Sujud Syukur Latin, Arab dan Tata Caranya

Hukum Denda dalam Islam

Dalam terminologi Islam, denda termasuk ke dalam rumpun ta’zir atau sanksi ekonomi (hukuman). Pemberian denda bagi individu atau organisasi bertujuan untuk mendidik (lit ta’dib) atas dasar pelanggaran yang dilakukan oleh individu atau organisasi tersebut.

Pelanggaran bisa berupa meninggalkan perbuatan yang wajib atau melakukan tindakan yang dilarang sehingga dapat menimbulkan kerugian pada orang lain. Perlu diketahui, ta’zir berbeda dengan had atau diyat.

Had dan juga diyat secara umum sudah ditentukan besarannya oleh syariah. Sementara ta’zir, tidak ditetapkan besarannya oleh syara’, namun tetap dianjurkan pelaksanaannya. 

Di dalam Surat Al-Fath ayat ke-9, Allah SWT berfirman:

لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

Litu`minụ billāhi wa rasụlihī wa tu’azzirụhu wa tuwaqqirụh, wa tusabbiḥụhu bukrataw wa aṣīlā

Artinya:

Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya. Dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang. (QS. Al-Fath: 9).

Di dalam kitab tafsirnya yang berjudul Jâmi’ul Bayân ‘an Ta’wîl ayy al-Qurân, halaman 74, At-Thabari menjelaskan bahwa makna “wa tu’azzirụhu” dari ayat di atas adalah membesarkan dan mengagungkan Allah.

Sementara itu, as-Suyuthi dalam tafsirnya di dalam kitab yang berjudul al-Dur al-Mantsur fi Tafsîr al-Ma’tsûr, halaman 516, menjelaskan istilah yang sama dengan upaya menolong Allah.

Dari sini, dapat kita simpulkan bahwa kedua penafsir di atas sama-sama sepakat bahwa terdapat kaitan antara ta’zir dengan upaya untuk mengagungkan Allah subhanahu wata’ala.

Dengan begitu, hukum denda dalam Islam adalah salah atau boleh sehingga seseorang yang terkena ta’zir dapat dihukumi telah berbuat maksiat sehingga harus bertobat dan membayar sanksi oleh pemberi ta’zir.

Pemberi ta’zir sendiri adalah pemimpin atau pejabat yang berwenang. Dengan berlakunya ta’zir, maka diharapkan terciptanya kepatuhan hukum atau aturan yang sudah disepakati bersama di dalam masyarakat.

Baca juga: Hukum Air Hujan Jatuh ke Tanah Tetangga dalam Islam

Implementasi Denda (Ta’zir) dalam Islam

Seperti sudah kita bahas sebelumnya, ta’zir berbeda dengan had atau diyat. Besaran dari ta’zir tidak ditentukan secara syara’ sehingga berlaku batasan-batasan dalam hal penerapannya, yaitu:

• Ta’zir di dalam Islam masih berupa anjuran untuk dilaksanakan. Jadi, hukumnya boleh dilaksanakan ataupun tidak tergantung dari sisi kemaslahatannya. 
• Jika penerapannya dapat memberi maslahat, maka ta’zir hendaknya dilaksanakan. Jika berlaku sebaliknya, maka ta’zir tidak perlu dilaksanakan.
• Jika ta’zir merupakan salah satu upaya agar seseorang atau organisasi tidak mengulangi perbuatannya kembali, maka besaran ta’zir tidak boleh melebihi dari had atau diyat. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SA, yaitu:

لاتعزروه فوق عشرة أوسط

Artinya:

“Janganlah kalian memberlakukan sanksi melebihi 10 cambukan!” (HR. Ibnu Mâjah).

Hadits di atas dapat kita pahami bahwa hukuman cambuk lebih dari 10 kali adalah setara dengan hukuman lain atas perbuatan yang dilarang atau diharamkan oleh syariat.

Maka dari itu, penerapan ta’zir tidak boleh menyamai atau bahkan melebihi had/diyat. 

Di dalam syariat, implementasi ta’zir bisa diberikan pada kasus di mana seseorang melakukan sesuatu yang tidak benar, namun belum ada ketentuan hukumnya. 

• Di dalam syariat juga dikenal dengan adanya toleransi. Pemberian toleransi ini tentu harus memenuhi kaidah syar’i, yaitu dengan tidak memberatkan dan tidak pula menyepelekan.

Contoh penerapan hukum denda dalam Islam kaitannya dengan muamalah ekonomi adalah pada kasus penundaan pembayaran utang padahal yang bersangkutan mampu untuk membayarnya. Hal ini dipandang sebagai perbuatan zalim.

Pasalnya, pemberi utang seharusnya bisa memanfaatkan harta apabila peminjam membayarnya. Dalam kasus ini, penundaan atas utang tersebut bisa menjadi pertimbangan untuk diberlakukannya ta’zir.

Hal yang sama juga bisa berlaku pada pihak pemberi utang, dalam kasus ini adalah rentenir karena memberatkan pihak yang mendapat pinjaman adalah perbuatan yang zalim atau aniaya. 

Dengan begitu, ta’zir juga bisa diberlakukan pada kasus tersebut. Meski begitu, seberapa jauh ta’zir bisa diterapkan merupakan kebijakan atau ijtihad dari para pemilik wewenang (pemerintah, pejabat).

Bagaimana bentuk penerapan ta’zir juga masih perlu dicari dasar pertimbangannya, sehingga bisa membawa kebaikan kepada semua pihak. 

Demikianlah pembahasan terkait hukum denda dalam Islam yang mana bisa kita pahami bahwa tujuan diberlakukannya denda (ta’zir) adalah untuk mendidik dan juga mencegah seseorang atau organisasi agar tidak berbuat pelanggaran kembali.

Meminjam uang menjadi solusi cepat di saat keuangan sedang dalam keadaan tidak baik. Ditambah dengan membludaknya lembaga hutang yang bisa diakses secara offline maupun online dengan mudah. Lantas, bagaimana hukum hutang piutang dalam Islam?

Meski dikatakan mudah dan cepat, sayangnya, banyak sekali lembaga yang memberikan syarat yang dapat memberatkan dikemudian hari seperti bunga yang kerap kali tidak masuk akal.

Lantas, bagaimana kita seorang muslim menanggapi  terkait hutang piutang? Mari simak penjelasannya di artikel ini.

Mengenal Hutang Piutang dalam Islam

Sebelum melangkah lebih jauh untuk mengenal hukum hutang piutang. Perlu diketahui makna dari hutang piutang itu sendiri.

Islam mengatur segala aspek kehidupan dalam Al-Qur’an dan hadis, termasuk mengenai perkara hutang piutang.

Hutang piutang atau qard mempunyai istilah lain yang disebut dengan “dain” (دين). Istilah  “dain”  (دين)  ini  juga  sangat  terkait  dengan  istilah  “qard”  (قرض)  yang menurut bahasa artinya memutus.

Sedangkan, menurut syari atau kaidah Islam, hutang piutang memiliki makna memberikan harta dengan dasar kasih sayang kepada siapapun yang membutuhkan dan dimanfaatkan dengan benar, serta akan dikembalikan lagi kepada yang memberikan.

Baca juga: Hukum dan Cara Mengqodho Sholat Fardhu yang Terlewat Sesuai Syariat

Hukum Hutang Piutang dalam Islam

Apakah seorang muslim boleh memiliki hutang? Sebenarnya, hukum dari hutang piutang dalam Islam sendiri adalah mubah, maksudnya yakni, apabila dikerjakan maupun ditinggalkan tidak berdosa dan tidak berpahala.

Selain itu, hukum orang yang akan berhutang adalah mubah sedangkan orang yang memberikan hutang hukumnya sunnah sebab ia termasuk orang yang menolong.

Namun perlu diketahui bahwa hukum orang yang berhutang akan menjadi wajib dan hukum orang yang menghutangi juga wajib, jika peminjam itu benar-benar dalam keadaan terdesak, misalnya hutang beras bagi orang yang kelaparan, hutang uang untuk biaya pengobatan dan lainnya.

Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW: “Tidak ada seorang muslim yang memberi pinjaman kepada seorang muslim dua kali kecuali seolah-olah dia telah bersedekah kepadanya satu kali”. (HR. Ibnu Majah)

Selain itu, hukum memberi hutang bisa menjadi haram, jika terkait dengan hal-hal yang melanggar aturan syariat. Misalnya memberi hutang untuk membeli minuman keras, berjudi dan Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yang berbunyi:  “Dan Jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksa- Nya.” (QS. Al-Maidah [5]: 2).

Dari beberapa hal tersebut, kita dapat menentukan hukum hutang piutang dengan menyesuaikan kondisi orang yang sedang akan meminjam. Namun sebetulnya, hutang piutang termasuk ke dalam transaksi akad tabarry atau akad yang ditujukan untuk menolong-menolong.

Sehingga, apabila kita menemui orang yang hendak meminjam uang dengan tujuan terdesak dan memenuhi syarat syar’i, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak meminjaminya padahal kita mampu.

Baca juga: Tata Cara Sholat Istikharah: Niat, Doa, dan Waktu Mustajab

Rukun dan Syarat Hutang Piutang dalam Islam

Dengan mengetahui hukum hutang piutang dalam Islam, kita juga perlu mengetahui rukun dan syarat sah dalam melakukannya. Berikut ini rukun hutang piutang (qard) yakni sebagai berikut:   

1. Syarat pemberi hutang antara lain ahli tabarru’ (orang yang berbuat kebaikan) yakni merdeka, baligh, berakal sehat, dan rasyid (pandai serta dapat membedakan yang baik dan yang buruk).
2. Syarat orang yang berhutang. Orang yang berhutang termasuk kategori orang yang mempunyai ahliyah al-muamalah (kelayakan melakukan transaksi) yakni merdeka, baligh dan berakal sehat.
3. Harta yang dihutangkan berupa harta yang ada padanannya, seperti uang, barang-barang yang ditakar, ditimbang
4. Harta yang dihutangkan diketahui kadarnya
5. Sighat ijab kabul atau perjanjian.

Apabila seseorang tidak memperhatikan rukun dan syarat sah dalam berhutang piutang, maka hukum dari akad ini akan menjadi haram dan dijadikan dosa, untuk itu mari pahami penjelasan terkait hutang piutang yang perlu diketahui:

1. Uang atau harta berharga yang diutangi bersifat jelas dan murni
2. Uang atau harta berharga yang diutangi adalah sesuatu yang halal.
3. Pemberi utang tidak mengungkit perihal utang
4. Pemberi utang tidak menyakiti orang yang berutang.
5. Peminjam berniat mendapatkan ridho Allah dengan menggunakan utangnya dengan benar.
6. Pemberi pinjaman tidak menaikkan total uang yang harus dikembalikan peminjam 

Ketentuan-ketentuan Saat Melakukan Hutang Piutang dalam Islam

Meski diperbolehkan, namun penting bagi seorang muslim memperhatikan ketentuan-ketentuan terkait hutang-piutang. Hutang memang tidak dilarang dalam Islam, namun harus dipertimbangkan hal-hal berikut ini sebelum melakukannya.

1. Keadaan yang Terpaksa

Hal yang perlu diperhatikan pertamakali yakni berhutang karena kondisi yang terpaksa. Terutama untuk kebutuhan mendesak dan pokok yang sangat dibutuhkan.

Namun, usahakan untuk tidak berhutang demi memenuhi kebutuhan yang sifatnya hanya memenuhi keinginan konsumtif saja.

Pastikan dan hitung terlebih dahulu serta tentukan apakah kita benar-benar mampu membayarnya di kemudian hari.

2. Tidak Diperkenankan Mengambil Keuntungan dengan Pinjaman

Pemberi hutang tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari orang yang berhutang. Jika hal ini terjadi, maka termasuk kategori riba dan haram.

Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur’an surah al-Baqarah (2) ayat 275:

”Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (QS. Al-Baqarah [2]:275). Hal ini dikuatkan dengan hadis Nabi Saw.: Artinya: “Setiap hutang yang membawa keuntungan, maka hukumnya riba.” (HR. Al-Baihaqi). Hal ini terjadi jika salah satu pihak mensyaratkan atau menjanjikan penambahan.

3. Beri Kabar Kepada Peminjam Saat Telat Mengembalikan

Apabila terjadi keterlambatan sebab kesulitan keuangan, maka hendaklah orang yang berhutang memberitahukan kepada orang yang memberikan hutang, karena hal ini termasuk bagian dari menunaikan hak orang.

Sama halnya dengan yang memberikan jangan berdiam diri atau lari dari si pemberi hutang, karena akan memperparah keadaan, dan merubah tujuan menghutangkan yang awalnya sebagai wujud kasih sayang berubah menjadi permusuhan dan perpecahan.

4. Melunasi Hutang dengan Cara yang Baik

Melunasi hutang dengan cara yang baik, Rasulullah SAW  bersabda:

 “Dari Abu Hurairah Ra. ia berkata: “Nabi mempunyai hutang kepada seseorang, (yaitu) seekor unta dengan usia tertentu. Orang itupun datang menagihnya. (Maka) beliaupun berkata, “Berikan kepadanya”

kemudian mereka mencari yang seusia dengan untanya, akan tetapi mereka tidak menemukan kecuali yang lebih berumur dari untanya. Nabi (pun) berkata: “Berikan kepadanya”, Dia pun menjawab, “Engkau telah menunaikannya dengan lebih. Semoga Allah Swt. membalas dengan setimpal.” Maka Nabi saw. bersabda, “Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam pengembalian (hutang).” (HR. Al-Bukhari).

5. Jangan Sampai Meninggal dengan Menyisakan Hutang Piutang

Jangan sampai kita sebagai seorang muslim meninggal dengan membawa hutang piutang. Islam sendiri melarang umatnya untuk meninggal dalam keadaan memiliki hutang.

Hutang bisa menjadi pemberat dan penghapus kebaikan kita kelak ketika hisab di akhirat. Seperti yang disampaikan oleh hadis berikut.

“Barangsiapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang satu dinar atau satu dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya (di hari kiamat nanti) karena di sana (di akhirat) tidak ada lagi dinar dan dirham.” (HR. Ibnu Majah)

6. Transaksi yang Tertulis

Usahakan dalam setiap transaksi hutang piutang maka harus ada saksi dan juga bukti tertulis. Hal ini agar tidak terdapat konflik atau permasalahan di waktu yang akan datang.

Misalnya, tidak mengakui hutang, tidak merasa berhutang, atau hal-hal lain yang membuat hutang gagal bayar.

Hal ini turut dijelaskan dalam firman Allah SWT yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.”(QS. Al-Baqarah [2]: 282).

7. Jika Harus Berhutang, Niatkanlah untuk Membayarnya

Ketentuan selanjutnya yakni niatkan segalanya untuk segera membayar jika sudah mampu. Jangan sampai kita terjebak pada hutang dan menunda-nundanya sampai akhirnya ada godaan untuk tidak mau membayarnya. 

Hal ini juga dijelaskan dalam hadis riwayat Abu hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda:

“Barang siapa yang mengambil harta orang lain (berhutang) dengan tujuan untuk membauarnya (mengembalikannya), maka Allah SWT akan tunaikan untuknya. Dan barangsiapa yang mengambilnya untuk menghabiskannya (tidak melunasinya), maka Allah akan membinasakannya”. (HR Bukhari)

8. Memberi Tenggang Waktu Kepada Peminjam

Yanv memberikan pinjaman, hendaknya memberikan tenggang waktu kepada orang yang sedang kesulitan dalam melunasi hutangnya setelah jatuh tempo.

Hal tersebut pun dijelaskan dalam firman Allah SWT yang artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah [2]: 280).

9. Hindari Riba

Riba adalah salah satu cara pengembangan harta yang diharamkan oleh Islam. Jangan sampai kita terjebak oleh riba. Riba adalah hal yang mencekik dan kita sebagai orang yang berhutang akan terlilit.

Dan bagi yang memberikan pinjaman, hendaknya perhatikan beberapa hal mengenai transaksi simpan pinjam, hindari mengambil keuntungan dari pinjaman dengan menambahkan bunga sehingga meraup keuntungan karenanya.

10. Segera Lunasi Hutang

Rasulullah SAW bersabda: “Menunda (pembayaran) bagi orang yang mampu merupakan suatu kezaliman.” (HR Bukhari).

Untuk itu sebelum kita menjadi golongan orang-orang yang dzalim, maka segera lunasi hutang kita. Apalagi jika kita memiliki kemampuan dan harta yang cukup untuk segera membayar hutang. Jangan tunda dan jangan biarkan hutang menumpuk dalam hidup kita.

Adab Hutang Piutang dalam Islam

Setelah mengetahui hukum, syarat, rukun serta ketentuan-ketentuannya, berikut beberapa adab yang perlu diketahui seorang muslim di bawah ini:

1. Ada pihak yang dapat dipercaya untuk menjadi saksi
2. Pemberi hutang tidak mendapat uang selain jumlah yang telah ia pinjamkan atau memberikan bunga atas pinjaman yang diberikan
3. Peminjam berniat melunasi utang dan membayar dengan cara yang halal bukan dengan mencuri atau merampok.
4. Ajukan utang pada orang soleh yang berpenghasilan halal
5. Mengajukan utang piutang hanya dalam kondisi darurat dan mendesak
6. Hindari utang piutang yang diikuti dengan jual beli atau menguntungkan satu pihak saja
7. Berikan kabar kepada pemberi pinjaman bila harus terlambat dalam melunasi hutang
8. Gunakan uang atau harta berharga yang dipinjam dengan baik dan benar.
9. Pemberi pinjaman dapat menangguhkan utang bila peminjam sedang kesulitan melunasi utangnya.

Nah, itu dia sedikit info mengenai hukum hutang piutang dalam Islam, rukun, syarat, adab dan ketentuannya. Semoga informasinya bermanfaat ya. Terimakasih sudah berkunjung.

Lazimnya kini sepasang calon pengantin sebelum melangsungkan pernikahan, mengawalinya dengan bertunangan. Namun, tak banyak yang tahu mengenai hukum tunangan dalam Islam.

Tunangan seringkali disalah artikan sebagai kithbah, dalam Islam sendiri, ada pembeda di antara keduanya.  Bertunangan merupakan permintaan menikah dari pihak perempuan dan walinya untuk dijadikan istri

Terdapat beberapa hal yang perlu diketahui terkait ketentuan serta dalil yang mengaturnya sebelum mantap bertunangan. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari simak artikel ini hingga akhir.

Hukum Tunangan dalam Islam Beserta Dalilnya

Tunangan dalam Islam kerap kali disalah artikan sebagai khitbah. Sebetulnya, kedua istilah ini memiliki makna yang berbeda.

Sebelumnya, kita akan membahas mengenai makna dari bertunangan dalam Islam. Umumnya yang terjadi sekarang ini, bertunangan merupakan acara tukar cincin dengan menggelar acara seperti walimah yang diumumkan. Padahal, hal ini dilarang dalam Islam.

Tunangan dalam Islam tidak berarti sudah memperbolehkan seorang laki-laki dan perempuan untuk bisa melakukan berbagai tindakan selayaknya suami istri yang sah. Orang yang bertunangan tidak memiliki kewajiban maupun hak untuk memberi dan mendapatkan nafkah lahir maupun batin.

Namun, jika yang dimaksudkan adalah menjaga kesetiaan dan janji untuk nama baik masing-masing pihak, tentu hal itu menjadi kewajiban setiap orang yang menjalin muamalah. Selama hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam dan agama.

Baca juga: Doa Pengantin Baru Setelah Ijab Kabul Sesuai Sunnah, Catat ya!

Lantas,apa perbedaan antara bertunangan dengan khitbah?

Perbedaanya terletak pada langkahnya. Khitbah adalah pengajuan lamaran atau pinangan kepada pihak wanita.

Namun pengajuan ini sifatnya belum lantas berlaku, karena belum tentu diterima. Pihak wanita bisa saja meminta waktu untuk berpikir dan menimbang-nimbang atas permintaan itu untuk beberapa waktu.

Dan apabila khitbah itu diterima, maka barulah wanita itu menjadi wanita yang berstatus makhthubah, yakni wanita yang sudah dilamar, sudah dipinang, atau bisa disebut dengan wanita yang sudah dipertunangkan.

Namun apabila khitbah itu tidak diterima, misalnya ditolak dengan halus ataupun tidak dijawab saat waktu yang sudah diberikan dengan status menggantung, maka wanita itu tidak dikatakan sebagai wanita yang sudah dikhitbah. Dan pertunangan belum terjadi.

Lalu, apa hukum dari pertunangan ?

Dasar ayat dan Hadis menerangkan bahwa (وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ)-ketiadaan dosa untuk melakukan prosesi Tunangan atau Lamaran. Melihat dari ayat ini Hukum Tunangan dalam Islam sekedar diperbolehkan.

Hadis tentang kebolehannya tunangan Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Apabila salah seorang di antara kalian meminang seorang wanita, jika a mampu untuk melihat sesuatu yang memotivasinya untuk menikahinya maka lakukanlah”.

Dan apabila sudah melangsungkannya, maka alangkah baiknya menyegerakan waktu akad, agar tidak ada kekhawatiran akan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan.

Syarat Tunangan dalam Islam

Setelah mengetahui hukum tunangan dalam Islam, setidaknya seorang muslim harus memahami dua syarat yang harus dipenuhi sebelum terlaksananya proses khitbah dan tunangan. Adapun kedua syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Syarat Mustahsinah

Syarat yang pertama yakni syaat mustahsinah, yakni menganjurkan bagi pihak laki-laki untuk meneliti dahulu wanita yang akan dikhitbahnya.

Sebetulnya, syarat ini tidak termasuk syarat wajib yang perlu dipenuhi sebelum mengkhitbah, namun dianjurkan bagi seorang laki-laki melihat terlebih dahulu wanita yang akan dipinangnya sesuai tidak dengan anjuran yang diberikan Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abu Hurairah yang berbunyi:

“Wanita dikawin karena empat hal, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya, maka akan memelihara tanganmu”.(HR Abu Hurairah)

Kesimpulannya, seorang pria hendaknya memperhatikan sagama, keturunan, kedudukan (apakah sekufu atau sesuai dengan dirinya), sifat kasih sayang dan lemah lembut serta sehat jasmani dan rohani.

2. Syarat Lazimah

Yang kedua yakni syarat lazimah, atau syarat wajib yang perlu untuk diperhatikan saat mengkhitbah seorang perempuan. Syarat lazimah tersebut meliputi:

a. Wanita yang Dipinang Tidak Sedang dalam Pinangan Laki-laki Lain

Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda:

“Janganlah seseorang dari kamu meminang (wanita) yang dipinang saudaranya, sehingga peminang sebelumnya meninggal-kannya atau telah mengizinkannya.” (HR Abu Hurairah)

Baca juga: Doa sebelum Berhubungan Suami Istri dan Lengkap dengan Artinya

b. Wanita yang Sedang Berada dalam Iddah Talak Raj’i

Wanita yang sedang dalam talak raj’i masih rujuk dengan suaminya dan dianjurkan untuk tidak dipinang sebelum masa iddahnya habis dan tidak memutuskan untuk berislah atau berbaikan dengan mantan suaminya.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

“Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah.” (Al-Baqarah:228)

C. Wanita yang ditinggal mati oleh suaminya

Perlu diperhatikan, yang dimaksudkan disini ialah seorang wanita yang ditinggal mati suaminya dan dalam masa iddah atau yang menjalanai idah talak ba’in boleh dipinang dengan sindiran atau kinayah .

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al qur’an surat Al baqarah ayat 235: “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanitawanita itu dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma’ruf”. (Al-Baqarah:235)

Hukum Memberikan Hadiah Pertunangan

Kini umum bagi sepasang calon pengantin yang bertunangan melakukan prosesi tukar cincin yang diwakilkan oleh ibu dari kedua calon, lalu bagaimana hukumnya dalam Islam?

Sebenarnya, kebiasaan tukar cincin hanyalah sebagai simbol dan juga cinderamata kepada tunangannya atau sering disebut sebagai istilah urf atau yang dimaknai sebagai adat kebiasaan yang diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi.

Namun, jika kemudian hari pihak laki-laki membatalkan pertunangan atau pinangannya maka Ia tidak dibenarkan untuk mengambil kembali hadiah dari pertunangan tersebut.

Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan: “Tidak halal bagi seseorang muslim memberi sesutau kepada orang lain kemudian memintanya kembali, kecuali pemberian ayah kepada anaknya” (HR. Ahmad al-irba’ati wa shohihu al-Tirmidzi wa ibnu hibban wa al-Hakim)

Namun hal tersebut hanya berlaku bagi laki-laki. dan apabilan yang membatalkan adalah pihak perempuan maka ketentuan mengenai hadiah tersebut berbeda.

Sebagaimana dijelaskan dalam Mazhab Makkiyah, Sayid Sabiq mengatakan,

وللمالكية في ذلك تفصيل بين أن يكون العدول من جهته أو جهتها:  فإن كان العدول من جهته فلا رجوع له فيما أهداه، وإن كان العدول من جهتها فله الرجوع بكل ما أهداه، سواء أكان باقيا على حاله، أو كان قد هلك، فيرجع ببدله إلا إذا كان عرف أو شرط، فيجب العمل به.

Menurut Malikiyah, dalam hal ini ada rincian, apakah yang membatalkan pihak lelaki ataukah pihak wanita. Jika yang membatalkan pihak lelaki, maka si calon suami tidak memiliki hak untuk membatalkan hadiah yang telah dia berikan. Jika yang membatalkan pihak wanita, maka pihak lelaki berhak menarik semua hadiah yang pernah dia berikan. Baik hadiah itu masih utuh, atau sudah rusak, dan diganti. Kecuali jika ada kesepakatan atau ada tradisi yang berlaku di masyarakat, maka harus mengikuti aturan kesepakatan atau tradisi itu. (Fiqh as-Sunah, 2/33)

Proses Khitbah hingga Bertunangan dalam Islam

Sebelum sampai ke proses bertunangan, ada setidaknya 3 langkah yang harus dilewati bagi seorang muslim saat ingin mengajak calon yang dikehendakinya untuk menikah. Berikut ini langkah dan penjelasannya:

1. Pengajuan Khitbah

Sebelum statusnya ditetapkan sebagai khitbah, langkah paling awal adalah pengajuan khitbah yang dilakukan oleh seorang calon suami dengan meminta kepada calon istri dalam maksud mengajaknya ke jenjang pernikahan yang lebih serius.

2. Tukar Menukar Informasi

Setelah memberikan pengajuan pada pihak perempuan, tentu dalam proses ini wali dan calon perempuan menggali informasti terkait calon yang memintanya.

Informasi ini penting terkait dengan kesipan pihak calon suami dalam memberikan nilai mahal, nafkah, tempat tinggal dan berbagai pemberian lainnya. Da termasuk dalam rincian tentang hak dan kewajiban yang disepakati.

Tidak hanya itu, dalam proses ini, pihak perempuan jga wajib hukumnya memberikan informasi terkait dirinya dalam hal kesehatan, cacat, aib atau hal-hal yang mungkin akan mengganggu keharmonisan rumah tangga. Tidak ada yang ditutup-tutupi ataupun menipu.

3. Jawaban

Khitbah yang sudah diajukan belum sah menjadi sebuah ketetapan hukum, dan masih membutuhkan jawaban dari pihak wali, apakah pengajuan khitbah itu diterima atau ditolak.

Dan jawaban untuk menerima atau menolak pengajuan khitbah ini tidak harus dilakukan saat itu juga. Pihak wali boleh saja meminta waktu beberapa lama untuk memberikan jawaban.

Dan selama jawaban khitbah belum diberikan, status wanita itu masih belum lagi menjadi wanita yang dikhitbah (makhtubah).

Maka oleh karena itu, belum tertutup kemungkinan bagi wali untuk menerima pengajuan khitbah dari pihak lain. Namun wajib untuk memberikan jawaban dan tidak menggantungkannya.

4. Pembatalan

Sama halnya dengan pernikahan yang meski sudah disahkan boleh berpisah atau bercerai, begitu juga dengan bertunangan, boleh saja dibatalkan karena alasan tertentu.

Misalnya, apabila terdapat ketidak-sesuian informasi yang diterima dengan fakta-fakta di lapangan, maka baik pihak calon suami atau calon istri, sama-sama berhak untuk membatalkan khitbah, baik dilakukan secara sepihak ataupun atas kesepakatan dari sebuah musyawarah.

Dan pembatalan itu juga bisa terjadi apabila ada salah satu dari syarat yang telah disepakati sebelumnya tidak bisa dilaksanakan.

Demikianlah penjelasan terkait hukum tunangan dalam Islam serta dalil yang menyertainya. Semoga kita diberikan kekuatan untuk selalu berada di jalan yang sudah ditetapkanNya.